BETANEWS.ID, KUDUS – Museum Kretek menggelar Pameran Temporer bertajuk “Utsava Kretek” pada Kamis-Minggu (13-16/11/2025). Acara pembukaan pameran yang dimeriahkan dengan berbagai acara itu dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Revlisianto Subekti, Kamis (13/11/2025).

Usai membuka, pria yang akrab disapa Kelik tersebut mengatakan, kegiatan semacam itu dapat menjadi pemicu terhadap acara-acara yang akan digelar berikutnya. Ia menilai, Museum Kretek harus ada inovasi agar dapat menjadi daya tarik wisatawan, yang selama ini mungkin dikesampingkan. 

Baca Juga: Pemkab Kudus Bakal Kaji Ulang Sewa Terminal Kargo Jati

“Termasuk adanya technopark dengan lomba-lomba yang sudah kita laksanakan. Jadi tidak hanya jadi ruang pamer, tapi juga ada diskusi dan sebagainya biar tambah ramai,” tuturnya. 

Ia menjelaskan, koleksi Museum Kretek saat ini jauh lebih bagus dari pada sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya keterlibatan dari beberapa industri rokok yang ada di Kabupaten Kudus.

“Harapanya, Museum Kretek ini menjadi lebih representatif bagi industri rokok yang ada di Kudus,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala UPTD dan Taman Budaya pada Disbudpar Kabupaten Kudus, Sudarman menuturkan, ada sebanyak 30 stand yang mengikuti kegiatan. Terdiri 20 stand dari ekonomi kreatif dan 10 stand lainnya dari komunitas kretek dan beberapa industri rokok, seperti Langsep, Jalenka, dan sebagainya.

“Tak hanya itu kami juga menggandeng perusahaan rokok di Kudus seperti Djarum, Sukun, dan Nojorono untuk menampilkan beragam koleksinya dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Acara digelar demi maksud dalam upaya memajukan kebudayaan Kudus. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan itu generasi muda diharapkan lebih mengetahui sejarah dan kebudayaan tentang kretek. 

“Harapannya mereka juga bisa ikut melestarikan dan menjaga kebudayaan yang ada,” ujarnya.

Baca Juga: Dukung Pelaksanaan MBG, KDMP Jati Wetan Kudus Resmi Beroperasi

Berbagai acara digelar untuk memeriahkan sekaligus menambah wawasan pengunjung dengan sarasehan bertema “Mengangkat Kretek Sebagai Warisan Budaya Takbenda”. Di mana narasumber dalam sarasehan itu menghadirkan sejarawan dan pemerhati budaya Kudus, Dr. Edy Supratno, pelaku industri kretek Semarang, Awalia Rismala, komunitas kretek Yogyakarta, Moddie Alvianto Wicaksono, dan pelaku Ekonomi Kreatif Kudus sekaligus anggota DPRD Kabupaten Kudus, Valerie Yudistira Pramudya.

Selain itu, belajar teater, atraksi seni barongan, belajar modeling, pentas seni kreasi musik tari serta band, hingga belajar keroncong dihadirkan untuk menarik minat pengunjung berdatangan.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berencana melakukan evaluasi terhadap perjanjian sewa lahan Terminal Kargo Jati. Langkah ini diambil setelah muncul ketimpangan antara besarnya biaya sewa dengan pendapatan retribusi yang diperoleh dari terminal tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah, menilai bahwa pengelolaan terminal saat ini sudah tidak memberikan keuntungan optimal bagi daerah. Ia menjelaskan, lahan terminal merupakan milik Desa Jati Wetan, sedangkan bangunan dan fasilitas di atasnya menjadi aset Pemkab.

Baca Juga: Gerakan Kudus Asik Bikin Dapur MBG jadi Higenis

“Pola kerja sama seperti ini perlu dikaji ulang, apalagi setelah biaya sewa naik sangat tinggi dalam dua tahun terakhir,” ujar Djati di ruang kerjanya belum lama ini.

Pada tahun 2023, nilai sewa lahan Terminal Kargo hanya Rp27,8 juta, namun sejak 2024 melonjak drastis menjadi Rp217,6 juta per tahun. Lonjakan tersebut dinilai membuat perbandingan antara biaya dan manfaat (cost-benefit) menjadi tidak seimbang. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, pendapatan retribusi dari terminal masih mampu menembus lebih dari Rp100 juta dan memberikan keuntungan bagi daerah.

“Kalau memang sudah tidak efisien, lebih baik dilepas saja. Desa tetap bisa mengelola dengan sistem bagi hasil atau dikenai pajak,” jelasnya.

Djati menambahkan, meski pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada profit, prinsip efisiensi tetap harus dijaga agar pengelolaan fasilitas publik tidak justru membebani anggaran daerah. Karena itu, ia menekankan perlunya kajian ulang menyeluruh terkait keberlanjutan sewa terminal tersebut.

Sementara itu, Kepala UPTD Perparkiran dan Terminal Dishub Kudus, Edy Supriyanto, membenarkan bahwa Terminal Kargo Jati berdiri di atas lahan sewa dengan kontrak tiga tahunan yang dibayar tiap tahun. Untuk periode 2025–2027, biaya sewa disepakati sebesar Rp200,9 juta per tahun.

“Meski beban sewa cukup besar, kami tetap berusaha memaksimalkan penerimaan retribusi. Tahun ini, Dishub menargetkan pendapatan sebesar Rp210 juta, dan hingga akhir Oktober 2025 realisasinya sudah mencapai 83,21 persen atau sekitar Rp175 juta,” ujarnya.

Edy optimistis target tersebut akan tercapai sebelum akhir tahun. Tahun lalu capaian kami 96 persen, meski sempat terkendala banjir di Demak dan peninggian jalan di perbatasan Kudus–Demak yang membuat terminal berhenti beroperasi tiga bulan. Tahun ini, alhamdulillah lebih lancar.

“Terminal Kargo Jati mampu menampung hingga 100 unit truk besar, dengan tarif parkir Rp7.500 per hari untuk truk biasa dan Rp12.500 per hari untuk truk tronton, gandeng, maupun trailer,” bebernya.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Disnakerperinkop Kudus Banyak Dapat Masukan Terkait Kopdes Merah Putih

Edy sependapat dengan BPPKAD bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait besarnya biaya sewa lahan yang menjadi beban pengelolaan.

“Evaluasi diperlukan agar pengelolaan tetap optimal dan pendapatan daerah bisa terus meningkat,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus kini resmi beroperasi. Hal itu dalam rangka memperkuat ekonomi desa dan mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai program kerja pemerintahan Prabowo Subianto. 

Launching KDMP dan peresmian gedung Graha Jati Semi, dihadiri langsung oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, Sabtu (8/11/2025) malam. Ada beberapa lini usaha yang dijalankan dalam upaya memperkokoh ekonomi kerakyatan di desa tersebut. 

Baca Juga: Gerakan Kudus Asik Bikin Dapur MBG jadi Higenis

Ketua KDMP Jati Wetan, Imam Wahyudi mengatakan, beberapa unit usaha yang telah berjalan meliputi gerai sembako, pupuk, dan gas. Koperasi tersebut mulai bergerak sejak 20 Mei 2025, dengan jumlah anggota aktif sebanyak 66 anggota, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan warga setempat.

“Kami ingin koperasi ini menjadi wadah ekonomi masyarakat desa. Prinsipnya (keuntungan) dari anggota untuk anggota,” katanya.

Ia menuturkan, adanya kopdes dapat menjadi palang pintu penguatan ekonomi rakyat sekaligus memperluas kesempatan usaha bagi warga. Terlebih, keberadaan kopdes dapat saling bersinergi dengan program MBG yang berada di desa tersebut.

“Untuk warung sembako dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan kita. Jadi mereka bisa mengambil barang ke kita (KDMP) untuk dijual kembali,” jelasnya.

Terpisah, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati. Di mana desa tersebut berhasil membentuk Kopdes dan membangun gedung representatif sebagai pusat kegiatan masyarakat setempat.

Tak hanya itu, keberadaan kopdes menjadi langkah kongkret dalam upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto, utamanya dalam memperkokoh perekonomian rakyat.

“Langkah ini harus ditiru desa-desa lain di Kabupaten Kudus. Sebab Kopdes akan menjadi mitra dalam mendukung program MBG,” jelasnya.

Menurutnya, Kopdes sangat berperan sebagai pemasok bahan kebutuhan pokok bagi dapur MBG. Di antaranya seperti telur, daging, tahu, dan tempe. Outputnya, sinergi tersebut dapat menciptakan perekonomian lokal menjadi kuat.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Disnakerperinkop Kudus Banyak Dapat Masukan Terkait Kopdes Merah Putih

“Kalau suplai bahan MBG bisa diambilkan dari Kopdes, ekonomi masyarakat semakin tumbuh berkembang. Kami pastikan program MBG di Kudus berjalan optimal, dengan bahan bakunya benar-benar dari pelaku usaha lokal,” ujarnya. 

Dalam mendukung keberadaan program nasional tersebut, pihaknya meminta ASN di lingkungan Pemkab Kudus menjadi anggota kopdes.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Besaran Upah Minimum (UMK) di Kabupaten Kudus untuk tahun 2026 masih belum jelas. Pasalnya, penentuan penghitungannya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial pada Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Agus Juanto mengatakan, hingga saat ini belum melakukan pembahasan UMK untuk tahun depan. Namun, ia mengaku berkomunikasi secara intens dengan dewan pengupahan.

Baca Juga: Gerakan Kudus Asik Bikin Dapur MBG jadi Higenis

“Pembahasan upah belum ada. Tetapi, sonding-sonding ke dewan pengupahan terus kita lakukan,” ujar Agus kepada Betanews.id di Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Megawon, belum lama ini.

Dia menuturkan, dewan pengupahan terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi serta Disnakerperinkop dan UKM. Menurutnya, besaran UMK tak relevan dibahas ketika belum ada regulasi yang jelas.

“Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak bisa dijadikan dasar penentuan upah 2026. Intinya kita masih menunggu regulasi. Regulasi terbit, UMK Kudus langsung kita bahas,” bebernya.

Dia mengungkapkan, bahwa penentuan upah di tahun sebelumnya itu diputuskan oleh gubernur. Jadi besaran UMK yang berlaku ialah yang ditentukan pemerintah provinsi.

“Tetapi untuk tahun 2026 kemungkinan penentuan kenaikan upahnya ada formulasi penghitungan. Berdasarkan variabel-variabel yang ada, di antaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” bebernya.

Baca Juga: Gelar Konsultasi Publik, Disnakerperinkop Kudus Banyak Dapat Masukan Terkait Kopdes Merah Putih

Disinggung kapan paling cepat membahas UMK Kudus, Agus mengaku masih belum mengegahuinya. Sekali lagi, ia menegaskan masih menunggu regulasi remsi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja.

“Kalau regulasinya sudah diumumkan, nanti langsung kita bahas di dewan pengupahan,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kabupaten Kudus kini bekerja sama dengan gerakan Kudus Asik (Apik, Resik) untuk pengelolaan sampah organik. Kerja sama itu disebut sangat membantu dan membuat dapur MBG menjadi higenis, termasuk karena mengurangi munculnya lalat.

Satu di antaranya yang sudah bekerja sama dengan gerakan yang diinisiasi oleh Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) yakni SPPG Glantengan, Kecamatan Kota, Kudus. Bahkan, kerja sama pengelolaan sampah organik sudah dilakukan di hari pertama SPPG tersebut beroperasi, yakni pada tanggal 15 September 2025.

Baca Juga: Disdag Kudus Fasilitasi UMKM Belajar Ekspor

“Hari pertama beroperasi kita ditawari kerja sama pengelolaan sampah organik oleh Kudus Asik Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF). Tanpa ragu, tawaran tersebut langsung kami setujui,” ujar Kepala SPPG Glantengan, Muhammad Ilham Fikriyanto kepada Betanews.id, Selasa (11/11/2025).

Pria yang akrab disapa Ilham tersebut mengungkapkan, kerja sama pengelolaan sampah organik oleh Kudus Asik sangat membantu SPPG Glantengan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Termasuk mengurangi keberadaan lalat di lingkup SPPG.

Pasalnya, sampah organik yang menumpuk akan dengan cepat mendatangkan lalat. Sedangkan keberadaan lalat di SPPG ini sangat berbahaya.

“Sebab, jika lalat masuk dan hinggap di makanan biasanya akan mengeluarkan larva. Ketika makanan yang ada larvanya dimakan oleh anak-anak, maka bisa mengakibatkan sakit perut,” jelasnya.

Setiap hari, kata dia, SPPG Glantengan menyediakan 3.831 porsi menu MBG untuk siswa di sembilan sekolah, termasuk Balita, ibu hamil dan ibu menyusui di Desa Glantengan, Kecamatan Kota. Setiap harinya, sampah organik yang dihasilkan antara 20 sampai 30 kilogram.

“Terdiri dari sisa makanan dan sisa pemotongan sayuran. Sampah organik inilah yang diambil setiap hari oleh Kudus Asik untuk diolah menjadi pupuk kompos,” bebernya.

Dia mengungkapkan, bahwa Kudus Asik hanya mau mengambil sampah organik. Mereka tidak akan mengangkut sampah yang belum terpilah.

“Oleh karena itu, kami wajibkan para karyawan di SPPG Glantengan untuk memilah sampah dan memastikan tak ada sampah organik yang tercampur dengan non organik. Tujuannya, agar sampah organik bisa terangkut semua oleh Kudus Asik,” jelasnya.

Ilham berharap, kerja sama dengan Kudus Asik bisa terus berlanjut. Ia mengakui kerja sama ini sangat bermanfaat bagi SPPG Glantengan. Selain untuk menjaga kebersihan lingkungan, kerja sama ini juga gratis.

“Jujur, kerja sama pengelolaan sampah organik dengan Kudus Asik sangat membantu kami. Semoga saja kerja sama ini bisa terus berlanjut,” harapnya.

Staf Pusat Pengolahan Organik (PPO) BLDF, Timothy Ariel Saputra mengatakan, saat ini sudah ada 18 SPPG di Kabupaten Kudus yang bermitra dengan gerakan Kudus Asik. Nantinya, secara bertahap seluruh SPPG yang ada di Kota Kretek akan dijadikan mitra Kudus Asik.

“Sekarang ini baru ada 18 SPPG yang bermita dengan Kudus Asik. Sedangkan rencananya di Kudus ada 80 SPPG, nantinya secara bertahap akan kita jadikan mitra untuk pengolahan sampah organiknya,” ujar Timothy kepada Betanews.id di PPO Oasis Kretek Factory, Rabu (12/11/2025).

SPPG yang jadi mitra, lanjut Timothy, sampah organiknya akan diambil secara rutin oleh tim Kudus Asik. Sampah organik tersebut kemudian dibawa ke PPO untuk diproses menjadi humisoil atau akrab disebut kompos.

“Pengambilan sampah organik di SPPG gratis alias tanpa dipungut biaya sepeserpun. Tempat penampungan sampah organik juga kami yang sediakan,” bebernya..

Dia mengatakan, sejak tahun 2018 BLDF menginisiasi gerakan Kudus Asik. Gerakan ini berfokus pada pengolahan sampah organik di Kabupaten Kudus.

“Karena MBG merupakan program unggulan pemerintah, jadi kita ikut ambil peran dengan membantu memgambil sampah organik di SPPG yang ada di Kudus,” tuturnya.

Timothy mengungkapkan, meski gratis tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh SPPG ketika ingin bermitra dengan Kudus Asik. Yakni memilah sampah organik dan non organik.

“Sebab, yang kami ambil hanya sampah organiknya saja. Sampah non organik atau yang tercampur kita tinggal,” ungkapnya.

Baca Juga: Kabar Baik, SPPG Glantengan Segera Distribusikan MBG Kepada Para Guru

Sampah yang dibawa ke PPO kemudian diproses menjadi kompos. Nantinya kompos tersebut dimanfaatkan untuk pupuk tanaman, baik yang ada di Oasis, program penghijauan di Pegunungan Patiayam, Gunung Muria dan lainnya.

“Kompos tersebut juga kita bagikan gratis untuk warga. Bagi masyarakat yang butuh pupuk kompos bisa datang langsung ke PPO Oasis Kretek Factory atau bisa menghubungi call center Kudus Asik di nomor 08112982299,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (Disnakerperinkop dan UKM) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rabu (12/11/2025). Kegiatan yang diselenggarakan di Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Megawon tersebut dalam rangka menyerap usulan dari semua pihak untuk pelayanan yang lebih baik.

Adapun stakeholder yang hadir antara lain, perwakilan perushaaan, serikat buruh, Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kudus, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kudus, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kudus dan stakeholder lainnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Berikan 80 Becak Listrik bagi Tukang Becak Lansia di Kudus

Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Catur Widiyanto menyampaikan, konsultasi publik digelar ini agar ada masukan maupun kritik terhadap kinerja pegawai selama ini. Terutama yang kaitannya dengan pelayanan publik.

“Jelasnya kami butuh masukan. Agar kami bisa tahu kinerja selama ini dan punya rencana jelas peningkatan ke depan,” ujar Catur kepada Betanews.id usai acara, Rabu (12/11/2025).

Selain itu, lanjutnya, kritik dan masukan tersebut berguna untuk kesehatan organisasi di Disnakerperinkop dan UKM. Termasuk juga sebagai suport untuk pelaksanaan program kerja.

“Tadi ada banyak masukan, terutama terkait Koperasi Desa Merah Putih. Sebab, selama ini masih banyak regulasi yang belum final. Sehingga masih perlu disosialisasikan terus,” bebernya.

Menurutnya, regulasi yang jelas nantinya bakal jadi dasar hukum pembentukan Kopdes Merah Putih. Di Kota Kretek sendiri, hingga saat ini masih belum ada Kopdes Merah Putih yang beroperasi.

“Kopdes Merah Putih di Kudus belum ada yang beroperasi. Masing-masing desa masih menunggu regulasi tetapnya,” ungkap Catur.

Baca Juga: PAD Kudus 2025 Sektor Pajak Tercapai 84,57 Persen

Pembentukan Kopdes Merah Putih ini memang butuh persiapan yang matang. Apalagi, untuk lini usahanya beberapa perusahaan negara siap jadi mitra. Di antaranya, Pertamina, Pupuk Indonesia dan lainnya.

“Pembentukan Kopdes Merah Putih ini memang butuh persiapan yang matang. Program ini sangat bagus dan jika dijalankan secara benar akan mampu mensejahterakan masyarakat desa,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kudus menggelar kegiatan sosialisasi terkait regulasi dan prosedur ekspor bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Aula Disdag, Rabu (12/11/2025). Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memfasilitasi mereka agar produknya bisa lebih dikenal secara luas.

Kepala Bidang (Kabid) Fasilitasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Disdag Kudus, Sonhaji mengatakan, kegiatan itu digelar bertujuan agar para pelaku UMKM Kudus dapat mengetahui dan memahami aturan tentang ekspor produknya ke luar negeri. Pihaknya menggandeng Bea Cukai dan ekspor center Surabaya yang merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Perdagangan. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Berikan 80 Becak Listrik bagi Tukang Becak Lansia di Kudus

“Kegiatan ini supaya mereka tidak takut akan produknya yang saat ini masih dalam lingkup kecil. Karena produk-produk mereka juga berpotensi dan berpeluang untuk ekpor,” bebernya saat ditemui, Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan, Disdag Kabupaten Kudus punya lebih 40 UMKM binaan, 20 pelaku di antaranya mengikuti sosialisasi tersebut. Menurutnya, 20 pelaku UMKM itu terpilih karena produknya dianggap bisa bersaing dan berpotensi ekspor. 

“Terdiri dari berbagai jenis UMKM, meliputi makanan, minuman, ecoprint, fashion, dan bordir. 

Tak hanya mendukung perkembangan UMKM di Kudus, pihaknya jugamendampingi puluhan binaanya dengan mengikutsertakan ke kegiatan pameran. Melalui pendampingan itu, pelaku UMKM dapat mengenalkan produknya ke pangsa pasar yang lebih luas. 

“Tadi juga disampaikan, Bea cukai siap mendampingi para pelaku UMKM yang akan melakukan ekspor. Baik secara online maupun ke datang ke kantor langsung,” tuturnya. 

Beberapa peserta, lanjutnya, bahkan ada yang sudah melakukan ekspor ke luar negeri. Di antaranya sampai Malaysia dan Thailand. 

Baca Juga: PAD Kudus 2025 Sektor Pajak Tercapai 84,57 Persen

Salah satu peserta, Dwi Marianingsih mengaku senang dengan adanya kegiatan itu, meski sudah melakukan ekspor ke Hongkong. Sebab pihaknya perlu belajar untuk memasarkan produknya ke negara lainnya. 

“Rencana mau ekpor ke negara lain, sebelumnya ke Hongkong. Tapi saya belum berani untuk produksi lebih banyak, karena terkendala oleh produksi yang masih manual,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Glantengan, Kabupaten Kudus bersiap memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para guru dan tenaga pendidik. Saat ini masih dilakukan pendataan.

Kepala SPPG Glantengan, Muhammad Ilham Fikriyanto mengatakan, petunjuk teknis (juknis) pemberian MBG untuk guru sudah turun. Tak hanya guru dan tenaga pendidik, dalam juknis tersebut tenaga Tata Usaha (TU), penjaga dan tenaga kebersihan sekolah juga bakal mendapatkan MBG.

Baca Juga: PAD Kudus 2025 Sektor Pajak Tercapai 84,57 Persen

“Juknis sudah turun sepekan yang lalu. Juknis tersebut juga sudah diinformasikan ke sekolah-sekolah,” ujar Ilham kepada Betanews.id di SPPG Glantengan, belum lama ini.

Dia mengungkapkan, untuk saat ini pihaknya masih melakukan pendataan guru di sekolah-sekolah yang telah disuplai MBG dari SPPG Glantengan. Targetnya, pendataan bisa selesai pada tanggal 17 November 2025.

“Ketika pendataan selesai, kita akan segera laksanakan pemberian MBG untuk guru, tenaga pendidik, pegawai TU, tenaga kebersihan dan penjaga sekolah,” bebernya.

Lebih lanjut, alasan segera menjalankan program menu MBG bagi guru dikarenakan sudah ada petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN). Di sisi lain, adanya menu MBG bagi SPPG Glantengan menjadi tantangan baru.

”Supaya guru ikut merasakan dan pastinya setiap program dari pusat harus dijalankan,” sebutnya..

Dia mengungkapkan, sini SPPG Glantengan setiap harinya menyediakan menu MBG sebanyak 3.831 porsi yang didistribusikan kepada siswa di sembilan sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui. Ketika nanti ada penambahan sasaran ke guru, jumlah penerima bisa sampai 4 ribu jiwa.

Baca Juga: Menuju Smart City, Kudus Tambah ATCS di Simpang DPRD 

“Jika sasaran kami nanti terlalu banyak, dengan terpaksa akan ada sekolah yang suplai MBGnya akan dialihkan ke SPPG lain,” ungkapnya.

Terkait porsi, kata Ilham, nantinya yang untuk guru ikut yang porsi besar. Sedangkan menunya sama dengan para siswa.

“Harapan kami MBG untuk guru dan tenaga kependidikan dapat memberikan manfaat,” harapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -