BETANEWS.ID, KUDUS – Taman Bojana Kabupaten Kudus dikabarkan diminati investor. Pusat kuliner yang cukup legendaris di Kota Kretek tersebut rencananya bakal dirobohkan dan akan dibangun hotel.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus melalui Kasubid Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, Marinda Agustina membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, investor sangat tertarik dengan Taman Bojana yang lokasinya sangat strategis.

Baca Juga: 100 Gerobak dan Tenda BPKH Disalurkan untuk PKL Kudus

“Investor tersebut sama dengan yang menyewa lahan eks Ngasirah. Mereka tertarik juga untuk berinvestasi di Taman Bojana guna dibangun hotel,” ujar Marinda di ruang kerjanya, Selasa (6/1/2025).

Lebih lanjut, Marinda menuturkan, mekanisme investasinya nanti sewa lahan Taman Bojana. Hal tersebut sama dengan yang diberlakukan pada lahan eks Ngasirah dan eks SMP 3 Kudus.

“Jadi nanti bangunan yang ada kami robohkan. Setelah itu, investor mulai bangun hotel,” bebernya.

Terkait harga sewa lahan, kata Marinda, nantinya yang menentukan bukanlah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, melainkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sehingga nilainya nanti bisa sama atau juga berbeda dengan lahan eks SMP 3 Kudus.

“Untuk masa sewa, tentu sesuai ketentuan yang berlaku. Dan tentunya, cukup menarik bagi investor,” sebutnya.

Disinggung hotel bintang berapa dan berapa lantai, Marinda mengaku belum mengetahui secara detail. Sebab belum ada proposalnya. Namun, investor tersebut sudah menaruh minatnya terhadap Taman Bojana.

“Adanya ketertarikan tersebutlah, lahan parkir Taman Bojana di 2026 dilelang tidak full satu tahun, tetapi enam bulan. Tujuannya, ketika investor masuk, lahan parkir tersebut sudah bebas pengelolaan dari pihak ketiga,” jelasnya.

Baca Juga: Tinggal Dua Hari, Pedagang Sayur Malam Pasar Bitingan Akan Direlokasi ke Pasar Swasta

Dia mengatakan, adanya investor yang tertarik terhadap TAman Bojana ini sangat bagus bagi Kudus. Apalagi, bangunan yang ada di pusat kuliner tersebut sudah sangat lama dan banyak yang rapuh dan bocor.

“Bangunan di Taman Bojana itu sudah sangat tua. Sehingga cukup menghawatirkan. Bangunan juga banyak yang bocor. Ketika ada investor yang masuk tentu sangat bagus, sepanjang sesuai aturan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Upaya penguatan ekonomi kerakyatan kembali dilakukan melalui penyaluran bantuan sarana prasarana bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kudus. Sebanyak 100 unit sarpras berupa 50 gerobak dan 50 tenda resmi diserahkan di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (6/1/2025).

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha pelaku ekonomi kecil, khususnya PKL.

Baca Juga: Pasca Geger Dancesport, Rapat DPRD–KONI Kudus Berlangsung Panas

Penyerahan bantuan dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid selaku mitra kerja BPKH, Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kemaslahatan BPKH Dyah Rahayu, serta CEO LAZ Solopeduli Sidik Anshori sebagai mitra penyalur. Turut hadir Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama perwakilan PKL penerima manfaat.

Ketua Forum PKL Kudus, Mundloha, mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi para pedagang, terutama untuk mengganti sarana berdagang yang sudah tidak layak.

“Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Abdul Wachid dan BPKH. Bantuan ini gratis dan sangat membantu, karena banyak gerobak PKL yang memang sudah waktunya diganti,” ujarnya.

Menurut Mundloha, jumlah PKL di Kabupaten Kudus saat ini mencapai sekitar 12 ribu orang yang tersebar di berbagai paguyuban. Meski bantuan yang diberikan masih berupa sarana prasarana dan belum menyentuh permodalan, ia menilai program ini sudah cukup mendorong semangat para pedagang.

“Memang belum bantuan modal, masih sarpras. Tapi ini sudah sangat bermanfaat dan menambah motivasi teman-teman PKL untuk terus berjualan,” katanya.

Ia menjelaskan, tenda yang dibagikan berukuran 2×2 meter, sementara gerobak yang diterima PKL merupakan gerobak dorong yang dilengkapi lampu penerangan. Penyaluran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pedagang.

“Ada yang dapat tenda, ada yang dapat gerobak. Saya sendiri dapat gerobak. Gerobak lama saya bantuan tahun 2012 dan kondisinya sudah rusak,” jelas Mundloha.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan apresiasi atas perhatian BPKH dan DPR RI terhadap pelaku usaha kecil di daerahnya. Ia menilai program tersebut sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah.

“Hari ini disalurkan 50 gerobak dan 50 tenda. Kami juga mengusulkan agar ke depan jumlahnya bisa ditambah menjadi 200 unit untuk PKL Kudus,” kata Sam’ani.

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan pedagang, tetapi juga mendorong terciptanya kawasan PKL yang lebih tertib, bersih, dan higienis.

“Semoga PKL semakin sejahtera, perekonomiannya meningkat, serta tetap menjaga kebersihan dan ketertiban,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan bahwa bantuan sarpras PKL tersebut merupakan alokasi program tahun 2025. Penyaluran dilakukan untuk dua daerah, yakni Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.

“Kudus mendapat 50 tenda dan 50 gerobak. Jepara juga mendapatkan jumlah yang sama,” jelasnya.

Wachid juga memastikan komitmennya untuk menambah bantuan serupa pada tahun berikutnya, khususnya bagi PKL di Kudus.
“Insyaallah tahun 2026 nanti akan kami tambah menjadi 200 unit khusus untuk PKL Kudus,” tegasnya.

Selain sektor ekonomi kerakyatan, Wachid mengungkapkan rencana penguatan program pendidikan dan keluarga melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program tersebut menyasar siswa madrasah tsanawiyah, aliyah, hingga mahasiswa.

Baca Juga: 63.493 Warga Kudus Masuk Kategori Sangat Miskin, Penghasilan Kurang Rp800 Ribu Sebulan

“Tahun 2026 kami siapkan sekitar 25 ribu kuota PIP. Mohon datanya disiapkan sejak awal, karena tahun lalu dari 10 ribu kuota yang terserap hanya sekitar 1.300,” ungkapnya.

Ia menambahkan, berbagai program kemaslahatan lain seperti bantuan rumah tidak layak huni juga akan terus didorong. Melalui sinergi antara BPKH, DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Kudus, diharapkan PKL semakin berdaya dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di daerah.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Ratusan pedagang sayur malam di Pasar Bitingan Kabupaten Kudus dipastikan bakal direlokasi ke Pasar Saerah. Rencananya relokasi bakal dilakukan pada Kamis atau tanggal 8 Januari 2025.

Relokasi pedagang sayur Pasar Bitingan tersebut dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kudus Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat. Yang mana pada Perda tersebut juga mengatur jam operasional pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah, yakni mulai pukul 06:00 WIB sampai 18:00 WIB.

Baca Juga: Pasca Geger Dancesport, Rapat DPRD–KONI Kudus Berlangsung Panas

Pelaksana Harian (Plh) Dinas Perdagangan (Disdag) Kudus, Djati Solechah memastikan bahwa relokasi pedagang sayur di Pasar Bitingan akan segera dilakukan. Waktunya sudah ditentukan.

“Relokasi bakal dilakukan pada tanggal 8 Januari 2025. Dilakukan pada malam hari, agar tidak mengganngu aktifitas warga,” ujar Djati.

Relokasi tersebut, lanjut Djati, akan dilakukan oleh masing-masing pedagang. Sebab, sudah terjadi kesepakatan antara pihak pedagang dan pengelola Pasar Saerah.

“Relokasi dilakukan mandiri oleh pedagang. Kami hanya memantau dan memastikan keadaan tetap kondusif,” bebernya.

Meski begitu, kata dia, nantinya tetap ada petugas yang berjaga. Selain, untuk kondusifitas, juga untuk memastikan tak ada lagi pedagang sayur malam yang berjualan di Pasar Bitingan.

“Kita tetap kerja sama dengan petugas, baik dari Satpol PP, kepolisian dan TNI. Supaya kondusif saja,” jelasnya.

Diwawancara sebelumnya, Djati mengatakan, mayoritas pedagang sayur malam di Pasar Bitingan Kudus bersedia untuk direlokasi. Informasi dari pihak Pasar Saerah, sudah ada 530 pedagang yang mendaftar.

“Mayoritas pedagang telah sepakat pindah. Dan pihak Pasar Saerah juga memastikan bahwa lokasi muat untuk menampung semua pedagang yang telah mendaftar,” sebutnya.

Sebagai informasi, relokasi pedagang sayur malam.Pasar Bitingan sejatinya bagian dari rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yang bakal memperluas RSUD Loekmono Hadi dengan membangun gedung baru di lahan eks Matahari Mall.

Baca Juga: 63.493 Warga Kudus Masuk Kategori Sangat Miskin, Penghasilan Kurang Rp800 Ribu Sebulan

Rencananya gedung rumah sakit baru tersebut ada tujuh lantai dan pembangunan bakal dimulai pada tahun 2026. Pembangunan tersebut diperkirakan menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp125 miliar.

Dana tersebut bersumber dari hutang Rp85 miliar dan sisanya menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Loekmono Hadi.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus menyoroti kondisi kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kudus periode 2023–2027 yang dinilai tidak solid. Bahkan, wacana penahanan anggaran KONI Kudus tahun 2026 mulai mengemuka jika persoalan internal tidak segera dibenahi.

Sorotan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi antara Komisi D DPRD Kudus bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) serta KONI Kudus. Rapat digelar di Aula Gedung DPRD Kudus, Senin (5/1/2025).

Baca Juga: Pasca Geger Dancesport, Rapat DPRD–KONI Kudus Berlangsung Panas

Rapat koordinasi itu sejatinya membahas polemik penampilan atlet dancesport dalam sebuah acara di Pendopo Kudus beberapa hari lalu. Namun dalam perkembangannya, rapat justru mengerucut pada evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan soliditas kepengurusan KONI Kudus.

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, menilai kepengurusan KONI Kudus di bawah kepemimpinan Sulistyanto belum berjalan solid. Ia menyebut, salah satu anggota Komisi D bahkan mengusulkan agar anggaran tidak dicairkan apabila kondisi tersebut terus berlanjut.

“Usulan itu masuk akal. Kepengurusan KONI Kudus harus solid, apalagi yang dikelola adalah anggaran cukup besar,” tegas Mardijanto.

Ia menambahkan, Komisi D DPRD Kudus berencana turun langsung untuk menelusuri manajemen KONI Kudus. Langkah itu dilakukan guna mengetahui akar persoalan yang menyebabkan munculnya penilaian ketidaksolidan organisasi.

“Kami ingin olahraga di Kudus berprestasi dan bebas konflik. Kami juga tidak ingin ada persoalan serius, termasuk kasus korupsi seperti periode sebelumnya,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, alokasi anggaran untuk KONI Kudus pada tahun 2026 kurang lebih sebesar Rp 8 miliar. Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian DPRD agar pengelolaannya benar-benar dilakukan secara profesional dan transparan.

Sementara itu, Ketua KONI Kudus Sulistyanto membantah anggapan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya tidak solid. Ia menegaskan, saat ini seluruh pengurus dan cabang olahraga berada dalam kondisi kompak.

“Bisa dilihat saat persoalan dancesport muncul, bukan hanya saya yang menjawab. Pengcab-pengcab juga ikut memberikan klarifikasi. Itu menunjukkan KONI Kudus solid,” kata Sulis.

Baca Juga: 63.493 Warga Kudus Masuk Kategori Sangat Miskin, Penghasilan Kurang Rp800 Ribu Sebulan

Menurutnya, keterlibatan aktif pengurus cabang justru menandakan rasa memiliki terhadap organisasi. Ia juga menilai wajar apabila ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan yang diambil.

“Secara umum kami solid. Kalau ada yang tidak puas, itu hal biasa dalam organisasi. Namanya juga banyak orang,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Rumah Sakit (RS) Mardi Rahayu Kudus mengadakan program pelatihan tenaga pendamping orang sakit atau nurse assistant profesional (napos). Program ini menjadi salah satu layanan unggulan rumah sakit dan telah berhasil mencetak puluhan tenaga kerja yang terserap di dunia kerja.

Direktur Utama RS Mardi Rahayu, dr. Pujianto, mengatakan para peserta yang telah lulus pelatihan dinyatakan siap bekerja sebagai napos. Terlebih pihaknya memastikan mitra itu bisa mendapatkan upah minimal sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Baca Juga: TP PKK Kudus dan RS Mardi Rahayu Gelar Pelatihan Napos

“Dari hasil pelatihan yang kami lakukan, sejak angkatan pertama sampai keempat kalinya, 100 persen sudah terserap sebagai tenaga kerja, baik di Kudus maupun hingga luar kota Kudus,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

Berdasarkan data RS Mardi Rahayu, dalam kurun tiga hingga empat tahun terakhir, sedikitnya sudah ada sekitar 30 peserta yang mengikuti pelatihan napos dan seluruhnya telah bekerja.

“Nanti setelah pelatihan mereka akan mendapatkan sertifikat bahwa sudah mengikuti pelatihan dan siap bekerja sebagai tenaga pendamping orang sakit,” jelasnya.

Program pelatihan napos ini awalnya disiapkan untuk mendukung layanan unggulan RS Mardi Rahayu, yakni Pusat Layanan Stroke Terintegrasi. Menurut Pujianto, rumah sakit memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari pasien atau Activity Daily Living (ADL), sehingga keberadaan napos sangat dibutuhkan.

“Utamanya kami siapkan untuk pasien stroke yang menjalani perawatan di RS Mardi Rahayu. Karena rumah sakit tidak bisa melakukan ADL pasien secara penuh, maka dibantu dengan adanya napos,” terangnya.

Seiring berjalannya waktu, cakupan layanan napos pun semakin berkembang. Tidak hanya mendampingi pasien stroke, napos juga melayani perawatan pasien bayi, perawatan luka, diabetes, alih baring, hingga berbagai kebutuhan perawatan lainnya yang dibutuhkan oleh pasien usai melakukan perawatan di rumah sakit.

Bahkan, peserta pelatihan tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga dari keluarga pasien. Hal ini karena banyak keluarga pasien yang belum memiliki pengalaman dalam merawat anggota keluarganya yang sakit.

Penyaluran tenaga napos dilakukan melalui layanan homecare RS Mardi Rahayu. Meski pelatihan diberikan secara gratis, dr. Pujianto menyebut jika dihitung secara biaya, nilai pelatihan tersebut bisa mencapai sekitar Rp3 juta per orang.

“Peserta harus menandatangani kontrak kerja sama sebelum pelatihan. Ini untuk menjamin mutu layanan. Kalau di lapangan ada yang tidak baik, bisa dilaporkan dan akan kami coret,” tegasnya.

RS Mardi Rahayu juga memastikan seluruh napos yang bekerja mendapatkan upah sesuai UMK. Pihaknya menegaskan, tidak ingin tenaga napos yang telah dilatih dibayar di bawah standar.

“Kami ingin menjamin mereka mendapatkan upah UMK. Kami tidak ingin mereka dibayar di bawah UMK,” imbuhnya.

Baca Juga: Viral Video Mesum Oknum Nakes yang Diduga di RSUD Kudus, Begini Respon Bupati

Meski kebutuhan napos cukup tinggi, dr. Pujianto mengakui tidak mudah mencari peserta yang benar-benar berminat bekerja di bidang ini. Oleh karena itu, RS Mardi Rahayu menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak PKK untuk menjaring calon peserta pelatihan.

“Pasien yang pulang setiap hari selalu ada, tapi memang tidak semua orang berminat menjadi napos. Karena itu kami bekerja sama dengan TP PKK,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Rapat koordinasi antara Komisi D DPRD bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kudus memanas.

Sejumlah perwakilan pendemo yang menuntut adanya reformasi kepengurusan dan pencopotan Ketua KONI Kudus ikut dalam rapat.

Baca Juga: Video Asusila Hebohkan Kudus, Begini Tanggapan RSUD Dr. Loekmono Hadi 

Rapat digelar di Aula Gedung DPRD Kudus, Senin (5/12/2025). Rapat itu dalam rangka koordinasi paska geger penampilan dancesport pada acara KONI Kudus Award di Pendopo Kudus beberapa hari lalu.

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto menyampaikan, bahwa memanasnya rapat kordinasi dengan KONI merupakan hal biasa. Menurutnya hal tersebut bagian dari dinamika bagian dari demokrasi.

“Pada intinya, semua aspirasi akan kami akomodir. Baik yang dari Pengcab KONI maupun dari perwakilan pendemo,” ujar Mardijanto usai acara.

Dari rapat koordinasi ini, Mardijanto menilai bahwa kepengurusan KONI Kudus di bawah nahkoda ketua Sulistyanto tidak solid. Tadi ada usulan dari anggota Komisi D, ketika tidak solid anggaran jangan dicairkan.

“Usulan tersebut masuk akal. Jadi kepengurusan KONI harus solid. Karena ini termasuk anggaran yang cukup besar,” tandasnya.

Lebih lanjut, Mardijanto menuturkan, bahwa Komisi D DPRD akan turun untuk memeriksa manajemen KONI Kudus. Sehingga bisa sampai tidak solid.

“Kita akan lihat manajemen KONI Kudus ini. Kami ingin olahraga di Kudus ini berprestasi dan tak ada konflik. Apalagi sampai ada kasus korupsi seperti periode sebelumnya, kami.tidak ingin hal.itu terjadi,” sebutnya.

Sementara Ketua KONI Kudus, Sulistyanto mengucapkan terima kasih kepada Komisi D DPRD Kudus karena telah diberi kesempatan klarifikasi terkait penampilan Dancesport di acara KONI Kudus Award. Selain itu, ia juga meminta maaf atas kejadian tersebut sehingga bikin publik ramai.

“Ke depan tentu akan kami evaluasi. Serta kami juga akan menjalin komunikasi lebih baik lagi dengan stakeholder,” ujar Sulis.

Baca Juga: Viral Video Mesum Oknum Nakes yang Diduga di RSUD Kudus, Begini Respon Bupati

Terkait dorongan reformasi di tubuh KONI Kudus, Sulis menuturkan, bahws hal itu sah-sah saja. Tetapi tidak bisa serampangan, sebab di sebuah organisasi resmi itu ada aturan yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Tuntutan reformasi silahkan saja. Tetapi, acuannya tetap AD/ART. Kalau keluar dari AD/ART, gak bisa,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Sebanyak 22.610 keluarga di Kabupaten Kudus masuk dalam desil 1 pada sistem pengelompokkan kesejahteraan masyarakat. Angka tersebut berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Putut Winarno, mengatakan, Desil 1 merupakan kondisi ekonomi paling bawah atau sangat miskin. Hingga pertengahan Desember 2025 terdapat 22.610 keluarga di Kota Kretek masuk kategori sangat miskin.

Baca Juga: TP PKK Kudus dan RS Mardi Rahayu Gelar Pelatihan Napos 

“Sementara untuk individu, terdapat 63.493 jiwa yang masuk desil 1 atau sangat miskin. Dinyatakan sangat miskin, karena warga tersebut mempunyai pendapatan di bawah Rp800 ribu sebulan per kapita,” ujar Winarno kepada Betanews.id di ruang kerjanya belum lama ini.

Sementara yang masuk desil 2, lanjut Winarno ada 25.262 keluarga atau 76.681 jiwa. Desil 2 ini merupakan kategori rumah tangga miskin.

“Mereka masuk kategori miskin karena memiliki pendapatan antara Rp 800 ribu sampai Rp1,2 juta sebulan per kapita,” bebernya.

Untuk desil 3 yakni keluarga dengan kategori hampir miskin ada 24.802 keluarga atau 74.794 jiwa. Kategori hampir miskin adalah mereka yang mempunyai penghasilan antara Rp1,2 juta sebulan per kapita.

“Sedangkan desil 4 itu kategori keluarga rentan miskin. Jumlahnya ada 23.626 keluarga atau 72.421 jiwa. Kategori rentan miskin, karena penghasilan mereka antara Rp1,8 juta hingga Rp2,5 juta sebulan per kapita,” jelasnya.

Winarno mengungkapkan, bahwa selama ini sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna pengentasan kemiskinan. Di antaranya adalah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tahun 2025 lalu kurang lebih ada 25 ribu keluarga yang menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Ada juga bantuan sembako, serta beberapa kali ada bantuan langsung tunai (BLT),” tuturnya.

Baca Juga: 141 Sekolah di Kudus Dapat Bantuan Revitalisasi dari Pusat

Pihaknya saat ini sedang gencar melakukan pemutakhiran data. Tujuannya agar data bisa valid, dan upaya pengentasan kemiskinan dapar tepat sasaran.

“Masyarakat Kudus juga bisa ikut aktif berperan dalam pemutakhiran data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan usulan maupun sanggahan melalui aplikasi CekBansos milik Kementerian Sosial,” imbaunya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -