BETANEWS.ID, KUDUS – Upaya penguatan ekonomi kerakyatan kembali dilakukan melalui penyaluran bantuan sarana prasarana bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kudus. Sebanyak 100 unit sarpras berupa 50 gerobak dan 50 tenda resmi diserahkan di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (6/1/2025).
Bantuan tersebut merupakan bagian dari program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ditujukan untuk mendukung keberlangsungan usaha pelaku ekonomi kecil, khususnya PKL.
Baca Juga: Pasca Geger Dancesport, Rapat DPRD–KONI Kudus Berlangsung Panas
Penyerahan bantuan dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid selaku mitra kerja BPKH, Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Kemaslahatan BPKH Dyah Rahayu, serta CEO LAZ Solopeduli Sidik Anshori sebagai mitra penyalur. Turut hadir Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama perwakilan PKL penerima manfaat.
Ketua Forum PKL Kudus, Mundloha, mengaku bantuan tersebut sangat berarti bagi para pedagang, terutama untuk mengganti sarana berdagang yang sudah tidak layak.
“Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Abdul Wachid dan BPKH. Bantuan ini gratis dan sangat membantu, karena banyak gerobak PKL yang memang sudah waktunya diganti,” ujarnya.
Menurut Mundloha, jumlah PKL di Kabupaten Kudus saat ini mencapai sekitar 12 ribu orang yang tersebar di berbagai paguyuban. Meski bantuan yang diberikan masih berupa sarana prasarana dan belum menyentuh permodalan, ia menilai program ini sudah cukup mendorong semangat para pedagang.
“Memang belum bantuan modal, masih sarpras. Tapi ini sudah sangat bermanfaat dan menambah motivasi teman-teman PKL untuk terus berjualan,” katanya.
Ia menjelaskan, tenda yang dibagikan berukuran 2×2 meter, sementara gerobak yang diterima PKL merupakan gerobak dorong yang dilengkapi lampu penerangan. Penyaluran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pedagang.
“Ada yang dapat tenda, ada yang dapat gerobak. Saya sendiri dapat gerobak. Gerobak lama saya bantuan tahun 2012 dan kondisinya sudah rusak,” jelas Mundloha.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan apresiasi atas perhatian BPKH dan DPR RI terhadap pelaku usaha kecil di daerahnya. Ia menilai program tersebut sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah.
“Hari ini disalurkan 50 gerobak dan 50 tenda. Kami juga mengusulkan agar ke depan jumlahnya bisa ditambah menjadi 200 unit untuk PKL Kudus,” kata Sam’ani.
Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan pedagang, tetapi juga mendorong terciptanya kawasan PKL yang lebih tertib, bersih, dan higienis.
“Semoga PKL semakin sejahtera, perekonomiannya meningkat, serta tetap menjaga kebersihan dan ketertiban,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan bahwa bantuan sarpras PKL tersebut merupakan alokasi program tahun 2025. Penyaluran dilakukan untuk dua daerah, yakni Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.
“Kudus mendapat 50 tenda dan 50 gerobak. Jepara juga mendapatkan jumlah yang sama,” jelasnya.
Wachid juga memastikan komitmennya untuk menambah bantuan serupa pada tahun berikutnya, khususnya bagi PKL di Kudus.
“Insyaallah tahun 2026 nanti akan kami tambah menjadi 200 unit khusus untuk PKL Kudus,” tegasnya.
Selain sektor ekonomi kerakyatan, Wachid mengungkapkan rencana penguatan program pendidikan dan keluarga melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program tersebut menyasar siswa madrasah tsanawiyah, aliyah, hingga mahasiswa.
Baca Juga: 63.493 Warga Kudus Masuk Kategori Sangat Miskin, Penghasilan Kurang Rp800 Ribu Sebulan
“Tahun 2026 kami siapkan sekitar 25 ribu kuota PIP. Mohon datanya disiapkan sejak awal, karena tahun lalu dari 10 ribu kuota yang terserap hanya sekitar 1.300,” ungkapnya.
Ia menambahkan, berbagai program kemaslahatan lain seperti bantuan rumah tidak layak huni juga akan terus didorong. Melalui sinergi antara BPKH, DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Kudus, diharapkan PKL semakin berdaya dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di daerah.
Editor: Haikal Rosyada
