BETANEWS.ID, KUDUS – Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Loekmono Hadi, dr. Abdul Hakam menanggapi video viral yang sudah tersebar di media sosial. Diduga video asusila itu melibatkan karyawan di sana dilakukan di salah satu ruangan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tersebut.

Ia menjelaskan, bahwa video yang diunggah tersebut merupakan video lama yang telah direkam sebelum Oktober 2020 silam dan baru-baru ini diposting ke media sosial. Hanya saja, dalam postingan yang diunggah oleh oknum tak bertanggung jawab itu tidak menyertakan kapan kejadian itu dilakukan.

Baca Juga: TP PKK Kudus dan RS Mardi Rahayu Gelar Pelatihan Napos 

Pihaknya mengaku bahwa kedua oknum yang terekam CCTV itu keduanya merupakan pegawai RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. Saat ini pihaknya telah memeriksa beberapa orang terkait viralnya video yang dianggap mengganggu pelayanan dan citra rumah sakit. Ia menyebut, aksi asusila tersebut dilakukan di ruangan Rumah Tangga samping ruang Pemulasaran Jenazah RSUD Kudus.

Saat aksi itu dibuat, kedua oknum itu merupakan karyawaan di bagian yang sama. Namun saat ini keduanya ditugaskan di bagian yang berbeda.

“Perlu kami sampaikan, bahwa video itu direkam di tahun 2020, sebelum Oktober. Tapi kami dalam menajemen ini kami tetap bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Hari ini kami lakukan pemeriksaan terhadap lima orang, meliputi, orang di unit ruang Rumah Tangga, satpam, mantan satpam, dan salah satu oknum dalam aksi tersebut,” jelasnya saat jumpa pers di Ruang Bima Lantai 2 RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus, Senin (5/1/2026).

Ia menyampaikan, bahwa sebelumnya memang sudah tersebar isu adanya video tersebut. Hanya saja, karena kabar burung dan tidak ada bukti yang kuat, sehingga ia belum bisa memastikan kebenarannya.

Ia merasa viralnya video yang menyeret pegawainya itu menjadi citra buruk dan bisa mengganggu pelayanan rumah sakit. Tidak seharusnya rumah sakit menjadi tempat tindak asusila yang dilakukan oleh pegawai. Untuk itu pihaknya kini telah membebas tugaskan oknum dalam aksi tersebut.

“Kedua oknum yang ada dalam video itu kami bebastugaskan sampai ada keputusan dari pemeriksaan yang kami lakukan. Terlebih agar tidak menggangu pelayanan bagi warga yang berobat di sini,” terangnya.

Baca Juga: 141 Sekolah di Kudus Dapat Bantuan Revitalisasi dari Pusat

Untuk penyebar video asusila, pihaknya mengaku masih mendalami dan menelusuri kasus tersebut. Jika terbukti ada indikasi orang dalam, baik sengaja maupun tidak sengaja mengirim video yang dapat meresahkan masyarakat tersebut, pihaknya akan menindak tegas.

“Saat ini kami masih melakukan penyelidikn dan penelusuran. Kalau terbukti, akan kami berhentikan sebagai pegawai di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus,” ujarnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris angkat suara terkait adanya video viral perilaku mesum tenaga kesehatan yang diduga dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi. Sam’ani tegas meminta untuk dilakukan pemeriksaan.

Orang nomor satu di Kabupaten Kudus, mengaku prihatin adanya kejadian tersebut dan viral di media sosial. Ia pun memerintahkan kepada pihak Inspektorat dan Direktur RSUD Loekmono Hadi untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam.

Baca Juga: 141 Sekolah di Kudus Dapat Bantuan Revitalisasi dari Pusat

“Saya sudah perintahkan Inspektorat dan Direktur RSUD Loekmono Hadi untuk melakukan pemeriksaan,” tegas Bupati Sam’ani kepada awak media di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus, Senin (5/1/2025).

Meski begitu, kata dia, pemeriksaan tentunya mengacu pada peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk nanti adanya klarifikasi terduga oknum yang ada di dalam video.

“Dalam pemeriksaan tentu ada hak jawab dari yang bersangkutan (orang dalam video). Termasuk juga pasti ada kemungkinan penyangkalan-penyangkalan,” bebernya.

Namun, lanjutnya, dalam pemeriksaan tentu bakal ada pembuktian-pembuktian. Jika hasil pemeriksaan nanti terbukti, tentu baka ada sanksi.

“Jika nanti terbukti tentu bakal ada sanksi untuk yang bersangkuran. Baik sanksi sesuai peraturan ASN, maupun BLUD,” tegasnya.

Sebelumnya, Jagat media sosial di Kabupaten Kudus kembali ramai diperbincangkan menyusul beredarnya sebuah video bernuansa asusila yang dikaitkan dengan oknum pegawai RSUD dr Loekmono Hadi Kudus. Tayangan tersebut menyedot perhatian publik lantaran menyeret nama institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

Video yang beredar luas itu berdurasi kurang lebih 50 detik dan pertama kali diunggah oleh akun media sosial bernama @ketutdewi_99. Dalam rekaman tersebut, tampak seorang pria dan seorang perempuan berada di dalam sebuah ruangan tertutup, memperlihatkan adegan berpelukan hingga berciuman.

Baca Juga: Hampir 300 Ribu Warga Kudus Masuk Kelompok Miskin dan Rentan Miskin

Unggahan video tersebut disertai narasi bernada keras yang mengecam dugaan tindakan tidak pantas di lingkungan rumah sakit. Dalam keterangannya, pemilik akun menyoroti aspek moral dan etika, serta menyayangkan apabila perilaku tersebut benar terjadi di fasilitas publik yang seharusnya mengedepankan profesionalisme dan empati terhadap pasien.

Berdasarkan pantauan, video itu telah ditonton sekitar 9 ribu kali dan dibagikan puluhan kali oleh warganet. Namun, kolom komentar pada unggahan tersebut diketahui dalam kondisi dinonaktifkan oleh pengunggah.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pelatihan tenaga pendamping orang sakit (Napos) kembali digelar oleh RS Mardi Rahayu. Pelaksanaan pelatihan tersebut bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kudus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, utamanya pendapatan bagi peserta.

Tercatat, pelatihan yang digelar oleh RS Mardi Rahayu itu sudah kali kelima dan diadakan tanpa dipungut biaya. Tentu hal itu sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, serta dapat meningkatkan penghasilan bagi mereka. 

Baca Juga: 141 Sekolah di Kudus Dapat Bantuan Revitalisasi dari Pusat

Direktur Utama RS Mardi Rahayu, dr. Pujianto mengatakan, ada sebanyak 15 orang yang mengikuti pelatihan, baik pria maupun wanita dengan usia mulai 20-50 tahun. Pelatihan itu diperuntukan bagi masyarakat Kudus dengan pendidikan minimal lulusan SMP sederajat serta lolos persyaratan administrasi dan pemeriksaan fisik. 

Menurutnya, pelatihan Napos tersebut diselenggarakan secara intensif selama satu bulan penuh, terhitung mulai 5 Januari 2026. Mereka akan mendapatkan materi, baik secara teori maupun praktek 

“Dengan pelatihan Napos ini diharapkan berhasil mencetak tenaga yang siap kerja dan mampu melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda vital kehidupan. Meliputi, pemberian asupan makanan, minuman, obat termasuk dengan selang (sonde),” katanya saat jumpa pers, Senin (5/1/2026).

Kemudian, lanjutnya, mereka dapat melakukan perawatan luka sederhana, pembersihan berkala saluran nafas dengan alat bantu, memandikan, mencuci pakaian terkontiminasi, mengangkat, memobilisasi dan alih barang dengan benar, serta lain sebagainya dengan memperhatikan etika dan sopan santun,” ungkapnya.

Ia menuturkan, selain peserta mendapatkan ilmu tanpa mengeluarkan biaya, peserta juga dapat mendapatkan keuntungan lainnya, seperti uang saku Rp30 ribu perhari selama pelatihan berlangsung, kepesertaan BPJS Kesehatan, kepesertaan BP Jamsostek, rekomendasi dan penyaluran kerja dalam naungan pelayanan home care RS Mardi Rahayu. 

“Ini salah satu upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan Napos serta membantu keluarga pasien yang membutuhkan tenaga pendamping orang sakit. Peserta pelatihan ini akan siap bekerja mulai Februari 2026. Apabila ada yang membutuhkan layanan dapat menghubungi tim Homecare RS MArdi Rahayu di nomor 088806500777,” jelasnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Kudus, Endhah Endhayani, menjelaskan, bahwa kegiatan itu merupakan salah satu program PKK Kudus di Pokja 4. Sebelumnya, pihaknya telah merencanakan program itu di tahun 2025 lalu, namun karena kesulitan mendapat peserta, sehingga realisasinya berlangsung di tahun ini.

“Harapannya, pelatihan ini inputnya dapat menjadi tambahan penghasilan para peserta. Ini dibantu RS Mardi Rahayu, karena memang kami telah bekerjasama untuk bisa membantu mensejahterakan keluarga para kader PKK Kabupaten Kudus,” terangnya.   

Ia menyampaikan, para peserta yang terlibat dari sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus. Ketika sudah lulus, peserta pelatihan Napos ini dapat memberikan bantuan untuk mereka yang membutuhkan pertolongan pasca perawatan di rumah sakit.

“Karena usai pulang dari rumah sakit, mereka sangat membutuhkan sekali adanya tenaga pendamping orang sakit. Antusias mereka sebenarnya tinggi, tapi memang harus mengikuti full satu bulan untuk mengikuti pelatihan ini,” ujarnya.

Baca Juga: Hampir 300 Ribu Warga Kudus Masuk Kelompok Miskin dan Rentan Miskin

Sementara itu, salah satu peserta Zumaroh (46) senang bisa mengikuti pelatihan tersebut. Warga SIdorekdo itu mengaku dari kecil sudah bercita-cita untuk menjadi perawat. Akhirnya, keinginan itu bisa tersampaikan melalui pelatihan Napos yang digelar itu.

“Bisa mendapat ilmu, kemudian diupdate dan mungkin dapat bermanfaat bagi orang lainserta bernmanfaat bagi keluarga saya dengan tambahan penghasilan. Sebelumnya tidak mempunyai pengalaman, tapi di kader posyandu saya sedikit-sedikit mengetahui tentang kesehatan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – 16.175 satuan pendidikan di seluruh Indonesia mendapatkan program bantuan revitalisasi sekolah dengan total anggaran sebesar Rp16,9 miliar di tahun 2025. 

Terkhusus di Kabupaten Kudus, sebanyak 141 satuan pendidikan mulai jenjang Paud, SD, SLB, SMP, hingga SMA mendapatkan bantuan tersebut dengan nilai anggaran Rp94,2 miliar. Dari total 141 sekolah itu, rinciannya Paud ada sebanyak 9 sekolah, SD ada 71 sekolah, SMP ada 50 sekolah, SMA ada 6 sekolah, SMK ada 4 sekolah, dan SLB ada satu sekolah. 

Baca Juga: Hampir 300 Ribu Warga Kudus Masuk Kelompok Miskin dan Rentan Miskin

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Abdul Mu’ti saat meresmikan revitalisasi gedung di SD 1 Muhamadiyah Kudus, Jumat (2/1/2025) sore. Menurutnya, bantuan revitalisasi sekolah tersebut untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu. 

“Ini termasuk bagian program dari pemerintah, utamanya Kemendikdasmen untuk mewujudkan mutu pendidikan di Indonesia yang jauh lebih baik. Melalui sarana dan prasarana yang memadai, serta fasilitas yang lengkap peserta didik akan lebih bersemangat dalam belajar,” bebernya. 

Revitalisasi gedung satuan pendidikan, katanya, bagian dari usaha pemerintah untuk tidak terlepas atau kehilangan identitas, nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang menjadi fondasi jati diri Negara Indonesia. Pihaknya berkomitmen merawat tradisi, serta berpegang teguh dalam tiga pilar Badan Bahasa Indonesia, dengan slogannya Trigatra Bangun Bahasa.

“Revitalisasi ini bagian dari usaha kita bersama, agar dapat lebih baik lagi. Terlebih supaya kita tidak tercerabut dari akar budaya,” ungkapnya.

Baca Juga: Panen Raya Duku Sumber Kudus, Punya Cita Rasa Manis dan Segar

Abdul Mu’ti mengatakan, anak perlu bangkit dan semangat dalam belajar. Berasal dari manapun mereka harus bisa menjadi hebat melalui pendidikan yang bermutu, sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun generasi Indonesia berkualitas.

Untuk itu, pihaknya menuturkan, bahwa program itu akan terus dilanjutkan di tahun 2026. Setidaknya, sebanyak 71 ribu satuan pendidikan menjadi target revitalisasi di tahun ini. “Semoga saja sekolah di Kudus salah satunya yang mendapatkan bantuan revitalisasi sekolah di tahun ini,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Jumlah warga Kabupaten Kudus yang masuk kategori miskin hingga rentan miskin masih tergolong tinggi. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hampir 300 ribu jiwa di Kudus masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menyebutkan bahwa berdasarkan data pertengahan Desember 2025, jumlah keluarga yang masuk desil 1 hingga desil 4 mencapai 96.355 keluarga, dengan total individu sekitar 287.389 jiwa.

Baca Juga: Panen Raya Duku Sumber Kudus, Punya Cita Rasa Manis dan Segar

“Desil 1 sampai desil 4 ini masuk kelompok miskin sampai rentan miskin. Data ini menjadi dasar utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial,” ujar Winarno di ruang kerjanya belum lama ini.

Winanrno menjelaskan, data DTSEN merupakan hasil pengolahan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengintegrasikan sejumlah basis data nasional, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendataan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hingga hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Dari data tersebut, tercatat jumlah keluarga pada masing-masing desil cukup signifikan. Desil 1 atau kategori sangat miskin sebanyak 22.610 keluarga atau 63.493 jiwa. Desil 2 kategori miskin sebanyak 25.262 keluarga atau 76.681 jiwa.

“Sementara desil 3 kategori hampir miskin ada 24.802 keluarga atau 74.794 jiwa. Sedangkan desil 4 kategori rentan miskin ada 23.626 keluarga atau 72.421 jiwa,” rincinya.

Menurut Putut, pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemutakhiran data agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk melalui layanan Wadul K1 dan K2.

“Setiap aduan kami verifikasi di lapangan, kemudian kami usulkan. Kewenangan daerah adalah mengusulkan, sedangkan penetapan akhir tetap dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemutakhiran data DTSEN dilakukan secara berkala, dengan perubahan data yang bisa terjadi setiap tiga bulan sekali. Oleh karena itu, proses pengusulan terus dilakukan agar data semakin valid.

Baca Juga: 14 Perkara Menonjol di Kudus Sepanjang 2025, Kasus Peredaran Narkoba dan Curanmor Meningkat

Winarno juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam pemutakhiran data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan usulan maupun sanggahan melalui aplikasi CekBansos milik Kementerian Sosial.

“Kalau ada warga yang layak tapi belum menerima bantuan, atau sebaliknya ada yang tidak layak namun masih menerima, bisa disanggah melalui aplikasi. Ini penting agar bantuan tepat sasaran dan tepat manfaat,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -