BETANEWS.ID, PATI – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Termasuk menelusuri jika ada pencucian uang dalam kasus yang melibatkan Bupati Pati Nonaktif, Sudewo.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah menyebut, patut diduga ada sejumlah orang yang terlibat dalam kasus dugaan jual beli jabatan ini. Oleh sebab itu, KPK perlu menindaklanjuti keterlibatan aktor lainya untuk membongkar jika ada pencucian uang.

Baca Juga: Farid Gaban Sebut Gerakan Kritis Warga Pati Jadi Pondasi “Reset Indonesia”

“Jadi KPK tidak boleh berhenti pada tindak pidana korupsinya. Jika ada ditemukan pencucian uang maka KPK perlu untuk menindaklanjutinya,” ucapnya.

Ia menyebut, Sudewo sebagai aktor intelektual dalam dugaan kasus jual beli jabatan perangkat desa ini. Namun, dalam pengisian perangkat desa, tentunya melibatkan banyak pihak.

“Karena ini ada di ratusan desa, mungkin juga berpotensi melibatkan ratusan orang. KPK tidak boleh berhenti pada aktor intelektualnya, Sudewo mungkin bisa kita kategorikan aktor intelektualnya, tapi kemudian aktor yang menjadi pelaksananya penting untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Lembaga antirasuah itu juga dinilai perlu menelusuri lebih lanjut kasus model seperti ini. Apakah nanti masuk kategori suap atau pemerasan.

“Apakah pengisian perangkat desa tersebut atas kepentingan dua belah pihak, yang mana itu bisa menjadi kategori suap atau ada pemerasan yang dilakukan para pihak untuk mendapatkan sejumlah uang sehingga mereka bisa menempati jabatan tersebut,” ungkapnya.

Jika kategori suap, calon perangkat desa juga bisa terjerat dalam kasus ini. Karena mereka dianggap memiliki kepentingan untuk menduduki jabatan dengan melakukan suap.

“Calon perangkat desa bisa kena. Ada kepentingan dari calon perangkat desa untuk menduduki jabatan tersebut yang kemudian timbal baliknya uang tersebut,” lanjutnya.

Baca Juga: Giliran Kantor Koperasi di Pati Digeledah KPK, Petugas Angkut 5 Koper

ICW pun meminta KPK membongkar dugaan kasus jual beli jabatan perangkat desa ini sampai tuntas, mengingat angkanya tidak sedikit. Selain itu juga diimbangi mekanisme pencegahan agar potensi kasus serupa tidak terulang.

“Kalau kita kalkulasi itu miliaran rupiah. KPK harus membongkar sampai ke akarnya. KPK memiliki fungsi pencegahan, jangan sampai ketika Sudewo dan kroninya ditangkap dan diketahui inkrah divonis, itu tidak ada intervensi KPK pencegahan lagi. Karena bisa jadi kasus tersebut berulang,” pungkasnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, PATI – Banjir yang melanda Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, mengakibatkan aktivitas petani tambak lumpuh. Sebagian besar tambak ikan di desa pesisir tersebut jebol akibat terjangan banjir yang sudah berlangsung selama dua pekan terakhir.

Dampak banjir ini cukup serius, mengingat sekitar 90 persen warga Desa Tunggulsari menggantungkan hidupnya dari sektor pertambakan. Terendamnya tambak membuat roda perekonomian masyarakat setempat praktis terhenti.

Baca Juga: Giliran Kantor Koperasi di Pati Digeledah KPK, Petugas Angkut 5 Koper

Kepala Desa Tunggulsari, Setyo Wahyudi menyebutkan, total luas tambak ikan di wilayahnya mencapai 160 hektare. Tambak-tambak tersebut sebagian besar digunakan untuk budidaya ikan nila salin, yang merupakan komoditas unggulan Kabupaten Pati.

“Dampak budidaya ikan nila salin pastinya mengalami kerusakan. Dari 160 hektare, yang sudah terdampak 100 hektare. Di atas 60 persen yang terdampak musibah banjir tahun ini. Diperparah jebolnya tanggul dari Sungai Desa Jepat Kidul memperparah kerusakan tambak di Desa Tunggulsari,” ujarnya, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan, banjir yang merendam kawasan tambak menyebabkan sekitar 100 hektare lahan mengalami kerusakan. Selain dipicu curah hujan tinggi, kondisi tersebut diperparah oleh rusaknya tanggul sungai di sekitar desa.

“Secara ekonomi ini lumpuh, karena aktivitas di tambak petani tidak bisa maksimal. Mereka masih bisa memberikan waring yang itu hanya bisa dilakukan supaya ikan-ikan tidak lepas. Di sini 90- persen petambak, kemudian yang tidak punya tambak berpenghasilan bekerja di tambak,” jelas Yudi.

Akibat bencana tersebut, kerugian kolektif petani tambak di Desa Tunggulsari diperkirakan mencapai Rp 5 miliar. Para petani gagal panen ikan nila salin lantaran banyak ikan mati dan hanyut terbawa arus banjir.

Ironisnya, banjir datang saat sebagian petani mendekati masa panen. Ikan nila salin yang telah dipelihara dengan biaya besar justru lepas terbawa air.

“Potensi kerugian tidak sedikit, ada petani yang tinggal beberapa saat lagi panen, tapi airnya kemana-mana. Kalau airnya penuh itu pasti kerugian makin besar karena pakan yang digunakan udah banyak, sehingga kerugian makin besar ketika ikan udah dikasih makan tetapi belum bisa dipanen,” ucapnya.

Yudi menambahkan, ikan nila salin menjadi komoditas utama yang dibudidayakan warga. Sekitar 90 persen petani tambak memilih komoditas tersebut, sementara sisanya membudidayakan jenis ikan lain.

“Ada komoditas lain seperti bandeng, tetapi nggak sampai 10 persen karena petani di sini lebih memilih ikan nila salin karena waktu panen pendek dan harga stabil. Selain itu, udang vaname juga ada sebagai campuran di budidaya ikan nila salin,” sebutnya.

Ia menilai, banjir yang kerap menggenangi area tambak dan permukiman disebabkan oleh pendangkalan sungai sehingga aliran air tidak lancar menuju muara laut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah desa untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

“Kenapa ada banjir atau rob yang menggenangi area tambak dan perkampungan, kemungkinan ada pendangkalan sungai sehingga air tidak langsung ke muara laut. Di tahun 2023 sampai 2024 sudah kita normalisasi di sungai desa, bahkan pada akhir 2024 kita mendatangkan eskavator dan tronton untuk menanggul dan memperdalam sungai,” ungkapnya.

Baca Juga: KPK Terus Sisir Pati Pasca OTT Sudewo, Sejumlah Lokasi Kembali Digeledah

Menurutnya, Pemerintah Desa Tunggulsari bersama kelompok tani tambak telah melakukan normalisasi sungai sejak 2023 hingga 2024 dengan melibatkan alat berat dan kerja manual. Namun, upaya tersebut belum mampu menahan besarnya debit air.

“Namun, kekuatan air lebih dahsyat daripada kemampuan kita dalam menanggulangi gelombang air, akhirnya yang udah kita perbaiki jebol lagi. Dua tahun kita tanggulangi titik kritis supaya rob tidak naik ke desa tetapi tidak bisa melawan alam, artinya ini murni alam yang sudah berubah tidak seperti beberapa tahun yang lalu dampak kerusakannya,” pungkasnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, PATI – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mengadakan rembuk warga dan diskusi buku #Reset Indonesia di Ngablak, Kecamatan Cluwak, Pati, Minggu (25/1/2026). Buku #Reset Indonesia merupakan karya empat jurnalis yang berkeliling Indonesia. Mereka yakni Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo dan Benaya Harobu.

Diskusi buku Reset Indonesia ini, dihadiri secara langsung oleh salah satu penulisnya yakni Farid Gaban. Dalam kesempatan itu, jurnalis senior itu menyebut, ada 7 gagasan di dalam buku tersebut, salah satunya terkait otonomi daerah.

Baca Juga: Giliran Kantor Koperasi di Pati Digeledah KPK, Petugas Angkut 5 Koper

“Ide reset Indonesia salah satunya otonomi daerah dan pembangunan konsep dari bawah. Jadi apa yang sudah dilakukan teman-teman Pati satu embrio Reset Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Pati sudah memulai pijakan awal untuk menata ulang Indonesia. Seperti masyarakatnya yang bersikap kritis terhadap kekuasaan.

“Apa yang dilakukan teman-teman di Pati sebuah pondasi Reset Indonesia. Salah satunya di mulai dari sikap kritis terhadap kebijakan publik,” ucapnya.

Farid menilai gerakan masyarakat Pati melawan kebijakan Bupati Sudewo menginspirasi banyak daerah. Sehingga banyak yang berani melawan kebijakan yang tidak benar.

“Dari Pati ini juga menular ke daerah-daerah lain. Trenggalek juga cukup bagus. Mereka juga bikin gerakan masyarakat untuk melawan program pemerintah pusat yang tidak sesuai apa yang mereka pikirkan. Kemudian di Sangihe dan yang lainnya berani melawan,” sebutnya.

Setelah pondasi ini, menurutnya, tinggal memperkuat gerakan sosial. Masyarakat harus saling bergandengan tangan untuk melawan ketidakadilan.

“Kita tidak bisa sendiri. Komponen masyarakat sebisa mungkin berkerja sama blok yang lebih luas. Karena lebih luas akan menjadi lebih kuat. Pasti ada perbedaan-perbedaan antara satu dan yang lain. Tapi coba kita berfikir hal yang sama,” lanjutnya.

Baca Juga: KPK Terus Sisir Pati Pasca OTT Sudewo, Sejumlah Lokasi Kembali Digeledah

Ia mencontohkan, masyarakat harus berjuang bersama untuk membebaskan para aktivis yang masih ditahan. Selain itu, juga terkait persolan di daerahnya seperti ancaman bencana dan lain sebagainya.

“Ada teman-teman kita yang masih ditahan, kita harus berjuang. Seluruh Indonesia ada 600 lebih. Itu harus berjuang untuk menyuarakan soal mereka,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak mengusut dugaan kasus korupsi yang menjerat Sudewo, Bupati Pati Nonaktif. Usai mengobrak-abrik kantor bupati, tim penyidik lembaga antirasuah tersebut menyasar sebuah kantor koperasi di yang berada di Jalan Pati – Gabus, tepatnya di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Kamis (22/1/2026).

Pantauan di lokasi, rombongan penyidik tiba di kantor koperasi yang informasinya milik salah satu tim sukses Sudewo saat Pilkada tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB. Mengenakan rompi krem khas KPK, petugas langsung melakukan pemeriksaan intensif di dalam ruangan selama kurang lebih tiga jam.

Baca Juga: Minimarket di Margorejo Pati Dibobol Maling, Etalase Rokok Ludes dan CCTV Raib

Aktivitas keluar-masuk petugas yang membawa koper menjadi tontonan warga sekitar yang memadati area luar kantor karena penasaran.

Sekitar pukul 20.15 WIB, tim penyidik akhirnya keluar dengan pengawalan ketat. Total terdapat lima koper dan satu kardus barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi tersebut.

Rinciannya, tiga koper dan satu kardus dibawa di akhir pemeriksaan, melengkapi dua koper yang sudah lebih dulu diamankan ke dalam mobil.

Kehadiran tim “Gedung Merah Putih” ini sempat memicu keriuhan. Sejumlah warga yang berkerumun di depan kantor meneriaki dan memberi semangat petugas saat mereka bergegas masuk ke dalam iring-iringan mobil untuk meninggalkan lokasi.

Sebelum menyisir koperasi di Semampir, KPK lebih dulu melakukan penggeledahan di Kantor Bupati dan Rumah Dinas Bupati Pati pada Kamis (22/1/2026) siang. Di sana, petugas terpantau merampungkan pemeriksaan sekitar pukul 15.15 WIB.

Dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati tersebut, penyidik membawa keluar dua koper dan satu kardus yang diduga berisi dokumen krusial terkait perkara Sudewo.

Sebanyak enam unit mobil yang membawa rombongan penyidik langsung bertolak meninggalkan kompleks kantor bupati tanpa memberikan pernyataan resmi kepada awak media.

Bukan hanya itu saja, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati, pada Kamis malam juga digeledah KPK.

Hari berikutnya, rumah milik salah satu tim sukses Sudewo yang berada di Kayen juga ikut diperiksa. Kemudian, KPK juga menyasar di Desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan rincian detail mengenai materi dokumen atau barang bukti elektronik yang disita dalam rangkaian penggeledahan maraton di Kabupaten Pati tersebut.

- advertisement -

BETANEWS.ID, PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pengembangan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sudewo, Bupati Pati Nonaktif. Sejumlah lokasi di Kabupaten Pati kembali disisir penyidik.

Sejak Kamis (22/1/2026), aktivitas penyidik KPK terpantau di berbagai titik di Pati. Pada hari tersebut, penyidik menggeledah Kantor Bupati Pati serta Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati.

Dari penggeledahan di Kantor Bupati Pati, penyidik mengamankan dua koper dan satu dus yang diduga berisi barang bukti. Adapun hasil penggeledahan di Kantor Dispermades hingga kini belum diungkap ke publik.

Upaya pengumpulan barang bukti berlanjut pada Jumat (23/1/2026). Penyidik menggeledah kediaman salah satu mantan tim sukses Sudewo di Kecamatan Kayen serta Balai Desa Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo.

Pada hari ini, Sabtu (24/1/2026), penyidik KPK kembali menyisir sejumlah lokasi lain di Bumi Mina Tani. Salah satunya adalah kediaman Kepala Desa Semampir, Parmono. Yang bersangkutan disebut -sebut KPK, merupakan anggota Tim 8 bentukan Sudewo yang diduga berperan dalam praktik jual beli jabatan pengisian perangkat desa.

Baca Juga: Minimarket di Margorejo Pati Dibobol Maling, Etalase Rokok Ludes dan CCTV Raib

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa sejumlah penyidik masih berada di Kabupaten Pati untuk melakukan penggeledahan dan pengumpulan barang bukti.

”Betul (ada penggeledahan). Tim masih giat penggeledahan di sejumlah lokasi,” ungkap Budi melalui WhatsApp.

Saat ditanya mengenai kemungkinan bertambahnya tersangka, Budi belum memberikan jawaban. Ia menyatakan penyidik masih fokus mengumpulkan barang bukti guna membuat perkara ini semakin terang.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka dugaan jual beli jabatan pengisian perangkat desa. Selain Sudewo, tiga kepala desa juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION), serta Karjan, Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.

Keempatnya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dalam jual beli jabatan pengisian perangkat desa. KPK menyebut Sudewo mematok tarif bagi calon perangkat desa yang ingin mengikuti proses pengisian jabatan, dengan nominal antara Rp125 juta hingga Rp150 juta.

Namun, tarif tersebut kemudian diduga dimark-up oleh Abdul Suyono dan Sumarjiono hingga mencapai Rp225 juta. Praktik ini berujung pada OTT yang dilakukan KPK pada Minggu (18/1/2026).

Tak hanya itu, Sudewo juga berstatus tersangka dalam perkara korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Ia diduga menerima suap berupa commitment fee saat menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI terkait pembangunan jalur kereta api.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana alam menyusul masih berlangsungnya sejumlah kejadian bencana di berbagai wilayah. Perpanjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pati Nomor 400.9.10.2/0062 Tahun 2026 yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, pada Sabtu (24/1/2026).

Keputusan itu mengatur perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Pati Tahun 2026.

Baca Juga: Minimarket di Margorejo Pati Dibobol Maling, Etalase Rokok Ludes dan CCTV Raib

Menurut Chandra, perpanjangan status tanggap darurat diperlukan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan penanganan bencana yang hingga kini masih berlangsung di lapangan.

“Perpanjangan status tanggap darurat ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana di lapangan,” ujar Chandra.

Status tanggap darurat tersebut ditetapkan berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026.

Dengan penetapan itu, seluruh perangkat daerah serta unsur terkait diharapkan memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan langkah-langkah penanganan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Lebih lanjut, Chandra menegaskan, bahwa masa berlaku status tanggap darurat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

Baca Juga: Sudewo Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Ribuan Warga Pati Gelar Syukuran di Alun-alun

“Status ini bisa saja kami perpanjang kembali atau justru kami perpendek, tergantung pada evaluasi dan kebutuhan penanganan di lapangan,” tegasnya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati berharap upaya penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran, sekaligus menjamin perlindungan serta percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, PATI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memfokuskan penanganan bencana banjir pada pemenuhan kebutuhan pangan selama banjir berlangsung, serta perbaikan infrastruktur pada masa pascabencana. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati, Muhtar.

Menurut Muhtar, langkah penanganan telah disepakati bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat koordinasi guna memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak banjir dapat segera terpenuhi.

Baca Juga: Sudewo Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Ribuan Warga Pati Gelar Syukuran di Alun-alun

“Usai rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinator Pimpinan Daerah) kemarin, kami tingkatkan fokus di distribusi bantuan pangan. Setelah banjir atau pasca banjir yang harus jadi perhatian perbaikan infrastruktur,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026).

Ia menegaskan, saat ini masyarakat sangat membutuhkan makanan siap santap karena banyak fasilitas rumah tangga yang rusak dan tidak dapat digunakan. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Muhtar mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersinergi dalam memastikan distribusi bantuan pangan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. Keberadaan dapur umum di setiap titik terdampak diharapkan mampu mencukupi kebutuhan warga, baik di lokasi pengungsian maupun yang masih bertahan di rumah.

“Kemudian kebutuhan pangan lebih lanjut bagi warga Kabupaten Pati. Yang kita bantu utamanya logistik karena di situ vital, kalau gak ditangani bisa parah sehingga fokus kita saat ini distribusi logistik melalui dapur umum bagi warga yang kena bencana,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati telah mengoperasikan dua dapur umum, masing-masing berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, dan di Kantor Dinsos P3AKB Kabupaten Pati. Kedua dapur tersebut setiap hari memproduksi makanan siap santap berupa nasi bungkus yang disalurkan ke desa-desa terdampak banjir dengan menu yang berganti.

Muhtar mengapresiasi peran Dinsos P3AKB sebagai garda terdepan dalam penyaluran bantuan logistik bencana.

“Dinsos harus jadi motor, pelopor adanya penyaluran bantuan bencana ini. Kami mengapresiasi adanya dapur umum yang ada di Kantor Dinsos P3AKB Pati ini,” katanya.

Sementara Kepala Dinsos P3AKB Kabupaten Pati, Aviani Tritanti Venusia menjelaskan, bahwa dapur umum tersebut beroperasi tiga kali sehari. Setiap kali memasak, dapur umum mampu memproduksi sekitar 1.000 porsi nasi bungkus.

“Dapur umum di Dinsos P3AKB Kabupaten Pati ini mulai dua minggu yang lalu saat banjir yang pertama kali. Ada dua dapur umum, satu di Kantor Dinsos P3AKB Kabupaten Pati dan satunya di Desa Banjarsari. Alhamdulillah dapur umum ini semuanya di-back up Kemensos mulai dari bahan maupun tenaga,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemenuhan logistik pangan melibatkan seluruh tahapan, mulai dari pembelian bahan mentah, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada warga terdampak. Tenaga yang terlibat berasal dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kementerian Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pegawai Dinsos P3AKB Kabupaten Pati.

“Prosesnya mulai membeli bahan mentah untuk kita olah sampai ke pembungkusan. Untuk distribusi diambil sendiri oleh beberapa desa yang mengajukan bantuan logistik, kita koordinasikan melalui telepon ke pihak desa terkait,” ucapnya.

Baca Juga: KPK Diminta Usut Tuntas Dalam Kasus Jual Beli Jabatan Perades yang Menjerat Sudewo 

Pihaknya memastikan seluruh desa yang mengajukan bantuan logistik pangan akan mendapatkan alokasi secara merata. Kehadiran pemerintah daerah diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak banjir.

“Sangat bermanfaat sekali, ditunggu masyarakat karena mereka nggak bisa masak, dapurnya terendam air. Ada yang kompornya ndak bisa nyala dan bahan makanannya rusak, sehingga adanya dapur umum ini masyarakat senang,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -