Beranda blog Halaman 49

Jejak Percetakan Tertua di Kudus, dari Rumah Sederhana hingga Lahirkan Ratusan Judul Kitab

0
Manajer Personalia, Alexander Yusuf menunjukkan salah satu kitab yang dicetak di Percetakan Menara. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Konsistensi selama puluhan tahun membuat Percetakan Menara Kudus tetap bertahan sebagai salah satu percetakan kitab dan Alquran tertua di Kabupaten Kudus. Berdiri sejak 1955, usianya kini telah menembus lebih dari tujuh dekade.

Manajer Personalia, Alexander Yusuf menuturkan, percetakan ini didirikan oleh H Zaenuri Noor yang memulai usaha dari rumahnya di Jalan Kiai Telingsing Nomor 12. Pada masa awal berdiri, percetakan belum langsung mencetak Alquran, melainkan fokus pada kitab-kitab pembelajaran untuk pondok pesantren dan madrasah.

“Dulu produksi masih dilakukan dari gudang rumah pendiri. Awalnya hanya mencetak kitab saja,” katanya.

Perkembangan usaha kemudian mendorong perluasan lokasi. Pada 1960, percetakan membuka tempat baru di kawasan Menara Kudus. Selanjutnya pada 1970 mulai mencetak Alquran sekaligus menambah fasilitas produksi di Jalan HM Subchan. Seluruh aktivitas percetakan akhirnya dipusatkan di Desa Bakalankrapyak sejak 1984.

Alex menjelaskan, pada masa awal berdiri, tantangan terbesar adalah pemasaran. Saat itu, hubungan dengan para kiai menjadi faktor penting untuk memperkenalkan produk.

Menurutnya, kebutuhan kitab dan Alquran di pesantren yang tinggi membuat para kiai kemudian memesan dalam jumlah besar. Hal inilah yang menjadi titik awal perkembangan percetakan hingga dikenal luas.

Baca juga: Pesanan Al-Qur’an di Percetakan Menara Meningkat 35 Persen Selama Ramadan

Kini, usaha tersebut telah memasuki generasi ketiga kepemimpinan. Dari generasi pendiri H Zaenuri Noor, hingga kini dipimpin generasi ketiga Andito Perwira Fatoni sejak 2025.

Selama perjalanannya, percetakan ini telah menghasilkan sekitar 600 judul kitab dan Alquran. Produk yang dicetak antara lain Alquran Pojok Menara, Alquran Al-Hafidz, Alquran Bombai, hingga kitab-kitab klasik pesantren seperti Fathul Muin dan Fathul Qorib.

Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, mulai dari Rp1.700 hingga Rp 400 ribu. Harga terjangkau itu merupakan prinsip yang diwariskan pendiri, agar kitab dan Alquran dapat diakses kalangan santri dan pelajar.

Dalam proses produksi, setiap tahap—mulai desain, pencetakan, hingga penjilidan—melewati pemeriksaan ketat oleh tim korektor. Bahkan, para karyawan diwajibkan berwudhu sebelum menangani Al-Qur’an sebagai bentuk penghormatan terhadap kitab suci.

Di tengah perkembangan teknologi, permintaan kitab dan Alquran fisik masih stabil. Produk percetakan ini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, dari Sumatera hingga Papua.

Menariknya, selama Ramadan permintaan meningkat sekitar 30 persen. Hal ini dipengaruhi tingginya aktivitas tadarus dan kebutuhan kitab di pesantren.

Selain itu, percetakan juga melayani pesanan custom, bahkan untuk satu eksemplar. Tren ini muncul karena konsumen ingin desain kitab yang lebih personal.

Alex menegaskan, kunci bertahan selama puluhan tahun adalah menjaga kualitas dan ketelitian produksi. “Harapannya percetakan ini tetap eksis dan masyarakat terus menjaga Alquran sebagai pedoman hidup,” tutupnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Stok Beras di Kudus Capai 5.200 Ton, Bulog Pastikan Aman hingga Lebaran

0
Kepala Gudang Bulog Kudus, Fendrayana Rachima. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Stok beras di gudang Perum Bulog wilayah Kudus dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa waktu ke depan. Termasuk selama bulan Ramadan bahkan hingga Lebaran.

Kepala Gudang Bulog Kudus, Fendrayana Rachima menyebut, saat ini cadangan beras yang tersedia mencapai sekitar 5.200 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Beras bulog persediaan aman, kita punya sekitar 5.200 ton untuk kebutuhan sampai beberapa bulan ke depan,” katanya belum lama ini.

Ia menuturkan, hingga Lebaran nanti Bulog memperkirakan total penyaluran beras ke pasar dapat mencapai lebih dari 50 ton, sedangkan penyaluran rutin diperkirakan sekitar 20–30 ton.

Bulog juga memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih berjalan dan akan terus digencarkan selama Ramadan guna menjaga ketersediaan serta menekan lonjakan harga di pasaran.

Baca juga: Berkah Ramadan, Polres Kudus Bersama Wartawan Santuni Anak Yatim

“Program SPHP masih berjalan dan akan kita lakukan terus sampai mendekati Lebaran,” pungkasnya.

Selain beras, Bulog juga melakukan penyaluran minyak goreng ke pasar tradisional. Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, Bulog mendistribusikan sekitar 4.200 liter minyak goreng kepada 20 pedagang.

Penyaluran sementara difokuskan di Pasar Bitingan sebagai bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“Dropping minyak kita sementara di Pasar Bitingan karena masuk program stabilisasi. Nanti diharapkan bisa mencukupi kebutuhan konsumen,” jelasnya.

Untuk harga, minyak goreng yang disalurkan mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi (HET), yakni maksimal Rp15.700 per liter.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Gamis “Bini Orang” Jadi Primadona Warga Kudus untuk Rayakan Lebaran

0
Seorang pembeli tampak sedang menunjukkan gamis yang lagi tren, yaitu "Bini Orang". Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID,  KUDUS – Pada Ramadan ini, warga Kabupaten Kudus mulai berburu pakaian untuk Lebaran, terutama para kaum Hawa. Pada Hari Raya Idulfitri 2026, ada tren gaun muslim (gamis) “Bini Orang” yang paling diburu selama Ramadan.

HF Store Kudus salah satu penjual gamis Bini Orang kebanjiran permintaan. Tokonya yang berada di tepi Jalan HM Subchan, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota Kudus, selalu disesaki pengunjung.

Owner HF Store, Ani Fitri Widiyanti mengatakan, bahwa gamis Bini Orang memang cukup.laris pada Bulan Ramadan tahun ini. Bahkan dua pekan sebelum puasa itu sudah mulai ada permintaan gamis tersebut.

“Ketika banyak yang menanyakan kami pun kemudian menyediakan. Ternyata laris manis dan jadi trend di lebaran tahun ini,” ujar Ani kepada awak media saat ditemui di tokonya, Sabtu (28/2/2026).

Ani menuturkan, saking larisnya setiap belanja gamis Bini Orang langsung habis dibeli pelangggan. Saat ini saja, hanya tersisa dua stok saja dan pihaknya sudah memesan lagi.

Baca juga : Lewat D’Modifest 2026, Jateng Siapkan Fashion Muslim Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru

“Hingga saat ini kami sudah menjual ratusan gamis Bini Orang. Produk tersebut sangat laris manis,” bebernya.

Gamis “Bini Orang” ini lebih menonjolkan kesan elegan, dewasa, dan anggun. Ciri khasnya potongan flowy, bahan lembut (lace/satin/brokat), serta detail layer melengkung di bagian bawah dan lengan terompet. Awalnya dikenal sebagai Gamis Inara.

“Gamis Bini Orang ini kami mengambil dari Jakarta. Gamis tersebut tersedia dengan berbagai warna kombinasi yang sangat disukai oleh para perempuan. Untuk harga sekitar Rp260 ribuan,” ungkapnya.

Selain Bini Orang, tuturnya, ia juga menyediakan gamis lain. Di antaranya, Abaya yang warnanya serba hitam. Gamis jenis ini juga sangat laris dan disukai remaja putri.

“Ada juga gamis seruti dan tunik-tunik. Ibu-ibu itu sukanya yang ada tuniknya dan besar,” bebernya.

Dia mengatakan, HF Store menyediakan berbagai pakaian perempuan yang lain, termasuk hijab. Tak hanya busana muslim, pakaian model lainnya juga ada.

“Kami juga ada rok brokat ala-ala Korea. Produk ini juga laris manis,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Museum Kartini Jepara Didorong Jadi Pusat Kajian Studi Perempuan

0
Sejumlah lukisan yang terdapat di dalam Museum Kartini Jepara. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID,JEPARA– Museum Kartini Jepara didorong tidak hanya menjadi tempat penyimpanan sejarah perjuangan RA. Kartini, tetapi bisa menjadi pusat kajian studi perempuan.

Dorongan itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Lestari mengatakan, nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh RA. Kartini masih sangat relevan di masa kini.

Ia menyoroti nilai kebebasan, kemandirian, dan kemampuan perempuan untuk tampil di depan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk itu ia berharap, agar ke depan Museum Kartini bisa menjadi pusat studi perempuan yang tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga menjadi ruang diskusi, penelitian, dan penguatan kapasitas perempuan.

“Kebebasan perempuan, kemandirian perempuan, dan kemampuan perempuan untuk kemudian berada di depan. Termasuk memperjuangkan nilai-nilai, bukan hanya nilai perjuangan tapi yang paling penting nilai kemanusiaan,” katanya pada Sabtu, (28/2/2026).

Baca juga: DPRD Apresiasi Perayaan Festival Imlek, Jadi Wujud Toleransi Beragama di Jepara

Tidak hanya itu, Lestarie juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengajukan Museum Kartini sebagai museum kelas A. Sebab Museum Kartini merupakan pusat penyimpanan peninggalan sejarah pahlawan nasional emansipasi wanita.

Jika nantinya Museum Kartini telah menjadi museum kelas A, ia juga berharap Pemkab Jepara mampu berkomitmen untuk bertanggungjawab menata lingkungan lokasi museum sebagai cagar budaya.

“Salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pemda dalam mewujudkan museum tipe A yaitu melakukan revitalisasi dan rekontruksi museum. Tidak hanya berstatus stempel di atas kertas putih, tapi juga ada penataan lingkungan sebagai cagar budaya,” pintanya.

Menganggapi hal itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan akan mempercepat realisasi sejumlah usulan yang telah diajukan demi kemajuan masyarakat Jepara.

Terkait dorongan Museum Kelas A, Wiwit mengatakan, bahwa Pemkab Jepara telah mengusulkan upaya revitalisasi Museum R.A. Kartini ke Kementerian Kebudaayaan.

“Telah kami usulkan, semoga segera terealisasi dan nantinya bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Mengetuk Pintu Langit, Kisah Warung yang Rutin Sediakan Ratusan Porsi Makanan Gratis Tiap Ramadan

0
Tampak warga menerima manfaat makanan gratis dari warung sedekah di Kudus. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Kehadiran warung sedekah yang berada di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kudus menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat, khususnya kalangan warga kurang mampu maupun musafir. Selama bulan Ramadan, warung ini membuka layanan setiap hari dengan membagikan ratusan porsi makanan gratis menjelang waktu berbuka puasa.

Pemilik warung sedekah, Bosnia Sasmita mengatakan, setiap hari pihaknya menyiapkan sekitar 300 hingga 350 porsi makanan. Semua diberikan tanpa syarat kepada siapa pun yang datang.

“Setiap yang minta pasti kami kasih. Tidak kami lihat latar belakangnya, yang penting dia membutuhkan kita beri,” katanya saat ditemui di sela aktivitasnya, Jumat (27/2/2026).

Ia menegaskan, apa yang dilakukan itu dilandasi nilai keagamaan yang diambil dari ajaran dalam Alquran, khususnya ayat-ayat yang mendorong umat untuk berbagi dan bersedekah.

Baca juga: Kisah Didi, Warga Bandung yang Sukses Jualan Cimol & Kentang di Kudus

Menurutnya, prinsip utama warung sedekah adalah memberi dengan ikhlas tanpa mengharap balasan maupun ucapan terima kasih.

“Ada ayat yang menjelaskan memberi makan itu hanya mengharap ridha Allah, tidak ingin balasan atau ucapan terima kasih. Itu yang kami pegang,” katanya.

Ia menjelaskan, warung sedekah ini telah berjalan selama sekitar 11 tahun. Kegiatan dimulai sejak 7 Januari 2016 dan hingga kini terus berlangsung secara konsisten.

Pada bulan Ramadan, jadwal pembagian makanan dimulai sekitar satu jam sebelum waktu berbuka puasa. Warga bisa datang untuk makan di tempat atau membawa pulang.

“Kalau Ramadan, setiap hari buka. Kami mulai bagi sekitar satu jam sebelum maghrib. Sementara untuk hari biasa buka Senin dan Kamis,” jelasnya.

Penerima manfaat berasal dari berbagai kalangan. Tidak hanya pejalan kaki atau warga kurang mampu, tetapi juga pengendara motor hingga mobil.

“Ada yang pakai motor, ada yang mobil juga. Kami tidak melihat itu, yang penting dia datang dan meminta kami berikan,” tambahnya.

Baca juga: Ngalah Jadi Berkah, Kisah Penjual Kebab yang Raup Ratusan Ribu per Hari

Salah warga, Sella Silvia asal Desa Lambangan, Kecamatan Undaan, mengaku sering datang ke warung sedekah tersebut. Ia mengetahui keberadaan warung dari temannya.

“Bagus sekali, sangat membantu orang-orang yang tidak mampu,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Rizal. Ia juga mengaku sering ke sana berniat untuk berbuka puasa. Tak hanya Ramadan, hari biasanya puasa sunnah setip Kamis pihaknya juga sering ke sana.

“Setiap kali puasa, baik puasa wajib Ramadan maupun puasa sunnah Senin, Kamis saya selalu ke sini. Sangat membantu warga, dan menu selalu gonta-ganti. Harapannya semakin banyak donatur,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Semarak Ramadan, Satlantas Polresta Pati Tanamkan Disiplin Lalu Lintas Sejak Dini Lewat Pesantren Kilat

0
Aparat kepolisian mengenalkan rambu-rambu lalu lintas kepada anak-anak dalam program Pesantren Kilat yang digelar di Musala Satpas Polresta Pati pada Jumat (27/2/2026). Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pati punya cara apik untuk menanamkan disiplin berlalulintas sejak dini. Melalui Program Pesantren Kilat Ramadan, aparat kepolisian mengenalkan rambu-rambu lalu lintas, etika berkendara dengan balutan kegiatan keagamaan seperti mengaji dan siraman rohani.

Suasana hangat langsung terasa di Musala Satpas Polresta Pati, Jumat (27/2/2026). Puluhan anak tampak memadati ruangan dengan wajah sumringah dan penuh rasa ingin tahu. Antusiasme terpancar jelas dari raut wajah mereka saat mengikuti setiap rangkaian kegiatan, mulai dari Salat Asar berjemaah, mengaji, siraman rohani, hingga sesi pengenalan rambu-rambu lalu lintas yang dikemas secara menyenangkan dan interaktif.

Tak sekadar duduk mendengarkan, anak-anak itu terlihat aktif dan percaya diri. Saat sesi edukasi berkendara dimulai, tangan-tangan kecil terangkat bergantian untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan yang dilontarkan para Polisi Wanita (polwan). Tawa dan tepuk tangan sesekali mengiringi jalannya kegiatan, menciptakan suasana belajar yang ceria namun tetap sarat makna.

Kasat Lantas Polresta, Kompol Riki Fahmi Mubarok menjelaskan, Pesantren Kilat ini merupakan program unggulan selama Ramadan. Peserta kegiatan ini adalah anak-anak di lingkungan Satpas dan anak-anak anggota Sat Lantas Polresta Pati.

“Dalam Pesantren Kilat ini, kami mengajarkan cara berwudlu, cara salat yang baik, kemudian mengaji dan juga ceramah agama. Kami juga mengenalkan ilmu-ilmu lalu lintas sejak dini kepada anak-anak,” jelasnya.

Menurutnya, program ini bukan hanya soal menanamkan kedisiplinan di jalan raya, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak anak sejak dini. Nilai-nilai agama yang ditanamkan diharapkan menjadi fondasi kuat dalam kehidupan mereka ke depan.

Baca juga: Ada Pijat hingga Makan Gratis, Polresta Pati Siapkan Rest Area Mobile Bagi Pemudik

Lewat program ini, Kasat Lantas berharap anak-anak bisa semakin mengenal agamanya. Dengan pemahaman agama yang baik, itu bisa menjadi bekal yang sangat berharga untuk kehidupannya.

“Pesantren kilat ini bertujuan meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan kecintaan anak-anak terhadap Islam,” harapnya.

Tak hanya itu, lanjut Kompol Riki, Pesantren Kilat juga jadi cara yang jitu untuk mendekatkan diri kepada anak-anak. Mereka dikenalkan profesi kepolisian dan tugas-tugasnya di lapangan.

“Di satu sisi mengenalkan ilmu lalu lintas, di sisi lain juga mengenalkan bahwa polisi itu dekat dengan anak-anak, dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.

Kesan mendalam pun dirasakan oleh salah satu peserta, Anin. Dengan mata berbinar, ia menceritakan pengalamannya mengikuti Pesantren Kilat. Baginya, kegiatan ini bukan hanya menambah ilmu agama, tetapi juga membuka wawasan baru tentang keselamatan di jalan raya.

“Tadi diajari wudu, salat berjamaah, mengaji, lalu lintas dan lain-lainnya,” katanya.

Dia mengaku tak takut masuk ke kantor polisi. Dalam pengakuannya, sejak tiba dia dan teman-temannya sudah merasa nyaman karena disambut dengan ramah oleh personel kepolisian.

“Senang, nggak takut masuk kantor polisi. Polisinya baik-baik dan ramah,” kata Anin.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Kemantapan Jalan Nasional di Jawa Tengah Capai 93,47 Persen, Siap Dilintasi Pemudik Lebaran

0
Salah satu ruas jalan nasional yang berada di Semarang dalam proses perbaikan dan dipastikan siap untuk dilalui saat mudik Lebaran. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah memastikan jalan nasional yang berada di Jawa Tengah siap dilalui pemudik pada Lebaran 2026. Sebab, kemantapan jalan nasional di provinsi ini tercatat mencapai 93,47 persen.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta, Moch Iqbal Tamher mengatakan, fokus utama penanganan menjelang Lebaran berada di Jalur Pantura, karena menjadi tulang punggung arus kendaraan dari arah barat ke timur Pulau Jawa.

“Kegiatan penambalan dan perbaikan kita lakukan sampai H-10 Lebaran. Targetnya sebelum puncak arus mudik, kondisi jalan sudah aman dan nyaman dilintasi,” ujarnya usai memberikan keterangan pers Kesiapan Jalur Lebaran 2026 di kantor BBPJN Jawa Tengah–DI Yogyakarta, Kabupaten Semarang, Jumat (27/2/2026).

Fokus tersebut juga mencakup pekerjaan peninggian 700 meter ruas Kaligawe Semarang. Pekerjaan dilakukan pada jalur cepat dan jalur lambat mulai perbatasan jembatan tol menuju depan pintu masuk rumah sakit di kawasan tersebut.

“Target realistis kita 700 meter sudah berfungsi pada 11 Maret. Itu jalur cepat dan lambat sudah bisa dilalui,” ujarnya.

Baca juga: Genjot Investasi, Pemprov Jateng Siap Pasok Energi Baru Terbarukan di Kawasan Industri Batang

Ruas Kaligawe dikenal sebagai salah satu segmen paling padat di Kota Semarang. Jalur tersebut tidak hanya menjadi akses utama kendaraan jarak jauh Jakarta–Surabaya, tetapi juga penghubung aktivitas lokal Semarang–Demak.

Iqbal mengakui, pihaknya sempat mempertimbangkan penutupan total untuk mempercepat pekerjaan peninggian jalan. Namun setelah berkoordinasi dengan kepolisian lalu lintas, opsi tersebut dinilai tidak memungkinkan.

“Kalau ditutup total memang bisa lebih cepat selesai. Tapi volume kendaraan di situ sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan dilakukan penutupan penuh,” katanya.

Selain Kaligawe, wilayah prioritas penanganan meliputi Pekalongan, Pemalang, Batang, dan Kendal. Sejumlah ruas di kawasan tersebut sempat mengalami kerusakan akibat intensitas hujan tinggi pada Januari hingga awal Februari.

Iqbal menjelaskan, pekerjaan preservasi mencakup penambalan (patching), perbaikan rigid pavement, overlay aspal, serta penanganan titik-titik berlubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Data per 27 Februari 2026 menyebutkan, total jalan nasional di Jawa Tengah mencapai 256 ruas dengan panjang 1.581,45 kilometer.

Selain jalan, kata Iqbal, kondisi jembatan nasional di Jawa Tengah juga dipastikan siap melayani arus mudik. Tercatat terdapat 852 unit jembatan dengan total panjang 33.075,32 meter. Tingkat kemantapan jembatan mencapai 97,41 persen berdasarkan unit dan 95,67 persen berdasarkan panjang.

Menurut Iqbal, faktor cuaca menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun ia telah menginstruksikan seluruh satuan kerja dan PPK agar tetap responsif terhadap pola hujan.

“Kalau hujan malam, pagi harus sudah siap kerja. Target tidak boleh terganggu. Persiapan alat, bahan, dan tenaga harus selalu siap,” tegasnya.

Ia menambahkan, intensitas hujan di wilayah Pantura mulai berkurang dibanding akhir Januari dan awal Februari. Dengan kondisi tersebut, ia optimistis target H-10 dapat tercapai.

Baca juga: Penyelundupan 90,2 Ton Kratom Terbongkar di Tanjung Emas Semarang, Wagub Jateng Dukung Penuh Penegakkan Aturan Kepabeanan

“Kita berharap Lebaran tahun ini bisa lebih baik dalam melayani para pemudik,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan wilayahnya siap menyambut pemudik pada Lebaran 2026. Langkah menghadapi arus mudik dan arus balik telah disiapkan, termasuk percepatan perbaikan jalan.

Menurut Luthfi, Jawa Tengah merupakan wilayah utama perlintasan nasional, sehingga persiapan infrastruktur tidak boleh dilakukan setengah-setengah.

Berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan, sebanyak 17,7 juta orang diperkirakan masuk ke Jawa Tengah selama periode Lebaran 2026. Secara nasional, Jawa Tengah juga tercatat sebagai provinsi tujuan favorit dengan estimasi pergerakan mencapai 38,71 juta orang.

Menghadapi lonjakan tersebut, Luthfi menekankan kondisi jalan provinsi terus dimantapkan.

“Kita mempunyai jalan hampir 2.200 kilometer yang menjadi kewenangan provinsi. Tingkat kemantapan jalan provinsi 94 persen. Tahun 2026 fokus pada perawatan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ramadan Tak Halangi Layanan Publik, MPP Kudus Layani Ratusan Warga Tiap Hari

0
Pelayanan di MPP Kabupaten Kudus. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Meski tengah menjalani ibadah puasa, aktivitas di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kudus tetap ramai. Warga silih berganti datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi, mulai dari perizinan usaha hingga layanan kependudukan.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, hingga Kamis (26/2/2026), jumlah pengunjung selama Februari sudah mencapai 2.297 orang. Rata-rata setiap hari lebih dari 100 warga datang ke MPP.

Kepala DPMPTSP Kudus, Muhammad Fitriyanto, mengatakan tren kunjungan selama Ramadan tidak jauh berbeda dibanding hari biasa. Menurutnya, kebutuhan layanan publik tidak mengenal waktu.

“Kalau orang butuh izin usaha ya tetap datang. Mau puasa atau tidak, kebutuhannya tetap ada,” ujar pria yang akrab disapa Aan di MPP Kudus, belum lama ini.

Selama Ramadan, kata Aan, jam pelayanan memang menyesuaikan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk layanan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB), dibuka mulai pukul 07.00 hingga 14.00 WIB pada Senin sampai Kamis, sementara hari Jumat sampai pukul 11.00 WIB.

Baca juga: Lima Kandidat Sekda Ikuti Assessment, Bupati Sam’ani Tegaskan Komitmen Seleksi Objektif dan Profesional

Di gerai DPMPTSP, lanjutnya, warga bisa mengurus NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Petugas juga mendampingi pemohon yang belum memahami alur pendaftaran atau masih kebingungan dengan kelengkapan dokumen.

Menurut Fitriyanto, pendampingan ini penting agar masyarakat tidak bolak-balik karena kesalahan teknis.

“Biasanya kendalanya di dokumen. Kami arahkan apa saja yang kurang supaya bisa segera dilengkapi,” ungkapnya.

MPP Kudus sendiri menampung berbagai layanan dalam satu gedung. Selain DPMPTSP, terdapat gerai dari Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kemenag, BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, hingga PDAM.

“Konsepnya, warga cukup datang ke MPP untuk menyelesaikan beberapa urusan sekaligus,” tandasnya.

Salah satu warga, Irsha Intan Armita (25), mengaku baru pertama kali mengurus izin usaha apotek. Ia datang pagi hari agar tidak terlalu lama mengantre.

“Menurut saya pelayanannya cukup jelas. Ada yang mendampingi, jadi nggak bingung harus mulai dari mana,” ujarnya sembari tersenyum.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Melalui Gerakan Resik-Resik Kantor, Program Gerakan Jawa Tengah ASRI Terus Berlanjut

0
Kegiatan Gerakan Resik-resik Kantor yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (27/02/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Gerakan Jawa Tengah Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI) yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi terus berlanjut dengan berbagai bentuk kegiatannya.

Keberlanjutan itu salah satunya melalui kegiatan Gerakan Resik-resik Kantor yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (27/02/2026).

Kegiatan yang diawali dengan apel bersama itu dipimin langsung oleh Sekrataris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Para ASN bersama-sama membersihkan halaman, trotoar selokan, dan lingkungan kantor lainnya.

Sumarno bahkan menyusuri selokan di sepanjang trotoar di area Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang. Tanpa segan, dia memungut sampah-sampah kabel, plastik, dan rumput di selokan tersebut.

Baca juga: Dinamika dan Capaian 1 Tahun Kinerja Ahmad Luthfi-Taj Yasin Memimpin Jawa Tengah

Sumarno juga meminta jajarannya agar melakukan perbaikan pada lantai trotoar yang pecah-pecah, agar tidak mengganggu pejalan kaki.

Sementara itu, kelompok lain juga melakukan kegiatan bersih-bersih di bagian samping dan belakang kantor Gubernur Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Sumarno mengatakan, para ASN Setda Provinsi Jawa Tengah didorong untuk menjadi duta-duta peduli pengelolaan sampah.

“Kami mohon bantuan panjenengan semua, bisa menjadi duta-duta pengelolaan sampah, menjadi ujung tombak yang peduli mengelola sampah dengan baik,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Minta KONI Jateng Lindungi Atlet

Sebagai insan yang bertakwa dan beriman, lanjutnya, menjaga kebersihan sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan.

“Pada bulan Ramadan ini, mari kita isi dengan kegiatan positif, termasuk menjaga kebersihan pekarangan,” ujarnya.

Sumarno juga mengingatkan dosa tentang membuang sampah sembarangan. Menurutnya, membuang sampah sembarangan jelas akan mengganggu aktivitas orang lain. Misalnya, membuang botol mineral di selokan, yang berkumpul dengan sampah lain di gorong-gorong, sehingga mengakibatkan banjir.

“Dengan membuang sampah sembarangan, kita panen dosa karena membuat orang lain menderita tanpa kita sadari,” ujarnya.

Gerakan ‘Resik-resik Kantor’ ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tanggal 19 Februari 2026 nomor: 600.4/0001544 tahun 2026 tentang Gerakan Jawa Tengah ASRI.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Lewat D’Modifest 2026, Jateng Siapkan Fashion Muslim Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru

0
Wagub Jateng Taj Yasin saat membuka acara D’Modifest 2026 di Atrium The Park Mall Semarang, Jumat (27/2/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memosisikan fashion dan kuliner halal sebagai bagian dari strategi menumbuhkan ekonomi daerah.

Melalui gelaran Dekranasda Modest & Iftar Festival (D’Modifest) 2026, sektor UMKM fashion muslim didorong naik kelas hingga pasar internasional.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaska, penguatan UMKM bukan sekadar program rutin, tetapi kebutuhan untuk menumbuhkan ekonomi daerah.

“Kita ini kuat karena UMKM. Waktu krisis moneter dan pandemi, yang menopang ekonomi ya pelaku usaha kecil dan menengah. Maka mereka harus kita dorong terus,” kata Taj Yasin saat membuka acara D’Modifest 2026 di Atrium The Park Mall Semarang, Jumat (27/2/2026).

Baca juga: Gubernur Jateng Salurkan Bantuan Usaha Rp5,25 Miliar untuk 1.750 Mustahik

Menurutnya, Jawa Tengah tidak kekurangan talenta. Sejak 2017, sejumlah desainer daerah sudah tampil di panggung internasional. Pada 2022, desainer asal Purbalingga kembali menembus pasar luar negeri. Bahkan SMK dan pesantren seperti SMK NU Banat Kudus pernah tampil di Eropa hingga Rusia.

Fenomena kampung desainer yang melayani pesanan ekspor dari rumah juga disebut sebagai bukti bahwa daya saing itu sudah ada.

“Orangnya di rumah, tapi order dari luar negeri. Artinya potensinya nyata, tinggal kita perkuat ekosistemnya,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas daerah. Contoh yang sudah terlaksana ialah tenun dari Klaten dipadukan dengan pewarnaan Pekalongan dan desain dari Grobogan. Model produksi kolaboratif semacam ini dinilai menjadi kekuatan baru industri kreatif Jateng.

Taj Yasin menyebut nama Dian Pelangi di Pekalongan sebagai salah satu ikon yang membuktikan bahwa fashion muslim bisa menembus pasar global.

Menurutnya, tren busana muslim kini bukan lagi musiman, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup.

D’Modifest 2026 menghadirkan sekitar 50 stan yang memadukan fashion dan kuliner. Namun bagi Pemprov, festival ini adalah langkah awal menuju 2027, ketika Jawa Tengah mengusung tema pariwisata ramah muslim dan ekonomi halal.

“Di tahun ini, InsyaAllah akan kita gelar tingkat nasional dan kita undang juga tamu-tamu dari berbagai negara,” ujarnya.

Konsep wisata, menurut Wagub, tidak lagi terbatas pada destinasi alam seperti Dieng atau Bandungan. Industri kreatif dan sentra UMKM juga harus menjadi bagian dari destinasi wisata.

“Kita tawarkan bukan hanya tempat wisatanya, tapi juga sentra industrinya. Wisatawan datang, belanja produk lokal, lihat proses produksinya. Itu juga wisata,” jelasnya.

Strategi promosi tersebut bahkan sudah dibawa dalam kerja sama sister province ke Cina, Jepang, dan Australia, dengan menawarkan potensi industri kreatif sebagai daya tarik investasi dan perdagangan.

Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, memaparkan bahwa kekuatan Jateng terletak pada skala dan ekosistemnya.

Berdasarkan data SIDT-UMKM 2025, Jawa Tengah memiliki 4,45 juta unit UMKM, terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.

Baca juga: Dinamika dan Capaian 1 Tahun Kinerja Ahmad Luthfi-Taj Yasin Memimpin Jawa Tengah

Jumlah UKM binaan Pemprov meningkat dari 167.391 unit pada 2020 menjadi 198.780 unit pada 2025.

“Dengan ekosistem kreatif yang kuat, Jawa Tengah optimistis menembus pasar ekspor, minimal ke negara tetangga seperti Malaysia yang menjadi salah satu pengimpor busana muslim terbesar,” ujarnya.

Capaian konkret terlihat pada ajang INACRAFT pada 4–8 Februari 2026 di JICC Jakarta. Sebanyak 22 stan asal Jawa Tengah mencatat total transaksi Rp820.904.550, terdiri dari ritel Rp630.334.550 dan pesanan Rp190.570.000.

Menurut Nawal, capaian tersebut menunjukkan produk UMKM Jateng memiliki daya saing nasional dan potensi ekspor yang terbuka lebar.

D’Modifest 2026 di Atrium The Park Mall Semarang, akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 27 Februari hingga 1 Maret. Lewat kegiatan ini, Pemprov Jateng dan Dekranasda tidak sekadar menggelar festival Ramadan, tetapi sedang membangun fondasi agar fashion muslim dan ekonomi halal benar-benar menjadi mesin pertumbuhan baru Jawa Tengah.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pajak Kendaraan di Jateng Naik, Warga Berharap Sebanding dengan Kualitas Jalan

0
Kondisi ruas jalan Sekuro-Bangsri yang kondisinya rusak. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Pajak kendaraan di Jawa Tengah saat ini mengalami kenaikan, imbas diberlakukannya tarif baru berupa opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kenaikan itu kemudian ramai dikeluhkan masyarakat hingga muncul seruan #stopbayarpajak kendaraan di Jawa Tengah. Protes itu muncul salah satunya berkaitan dengan banyaknya infrastruktur jalan yang kondisinya rusak.

Badrudin (50), Warga Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara mengaku geram dengan kondisi ruas Jalan Jepara-Keling, tepatnya di ruas Sekuro-Bangsri yang sudah sekitar lima bulan ini rusak parah.

Kondisi jalan di ruas tersebut saat ini dipenuhi lubang dengan berbagai ukuran yang hampir merata di seluruh permukaan badan jalan.

Di berapa titik ruas, lubang jalan bahkan dipenuhi kubangan air berwarna coklat. Kondisi itu, membuat pengguna jalan kesulitan saat melewati ruas jalan tersebut.

Sebagai warga yang ikut membayar pajak, Badrudin mengaku ia tidak mempersalahkan apabila tarif pajak kendaraan mengalami kenaikan.

Baca juga: Hasil Pendapatan Pajak Kendaraan di Jepara Bakal Dialokasikan Seluruhnya untuk Perbaikan Jalan

Namun, ia berharap kenaikan tarif pajak kendaraan di Jawa Tengah bisa diimbangi dengan kualitas infrastruktur jalan yang lebih baik.

“Harapan warga, kita bayar pajak jalannya diperbaiki. Boleh pajaknya naik, tapi diimbangi jalan bagus. Sehingga masyarakat tidak akan protes kalau jalannya bagus,” katanya saat ditemui di Ruas Jalan Sekuro-Bangsri, Kamis (26/2/2026).

Secara status, ruas Jalan Jepara-Keling termasuk Jalan provinsi. Untuk itu ia berharap, Gubernur Jawa Tengah bisa segera memperbaiki ruas jalan yang rusak. Sebab ruas tersebut sering dilewati kendaraan besar yang akan menuju ke PLTU Jepara.

“Kepada Pak Luthfi mohon diperbaiki cepat karena masalahnya cukup urgent ini, ini jalan bukan jalan buntu, ini jalan daerah PLTU,” ujarnya.

Harapan serupa juga turut disampaikan oleh Zumaroh (50), Warga Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo. Di tengah tarif pajak yang sudah naik, ia mempertanyakan kapan perbaikan jalan, utamanya di Ruas Sekuro-Bangsri akan dilakukan.

“Udah pajak naik kenapa jalannya ngga dibener-benerin? kalau naik ngga dibenerin kan sama aja. Pajak naik, jalan bagus ya ngga papa,” katanya.

Berdasarkan informasi dari Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Jepara, kenaikan tarif PKB di Jawa Tengah dibandingkan sebelumnya yaitu 16,20 persen.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Genjot Investasi, Pemprov Jateng Siap Pasok Energi Baru Terbarukan di Kawasan Industri Batang

0
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman dan Non-Disclosure Agreemet (NDA) oleh PT JPEN dengan KITB, pada Jumat (27/2/2026).Foto: Ist

BETANEWS.ID, BATANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui PT Jateng Petro Energi (JPEN) berkomitmen mendukung pengembangan bisnis energi baru terbarukan (EBT) di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau Kawasan Industripolis Batang.

Komitmen tersebut tertuang dalam nota kesepahaman dan Non-Disclosure Agreemet (NDA) yang ditandatangani oleh PT JPEN dengan KITB, pada Jumat (27/2/2026).

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Kerja sama tersebut terkait investasi layanan energi baru terbarukan (EBT) terintegrasi dengan sistem keandalan daya tanpa kedip (zero interruption power).

Luthfi mengatakan, KITB merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) dan telah menjadi etalasenya investasi di Jawa Tengah. Secara tidak langsung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tanggung jawab untuk ikut meningkatkan daya saing KITB.

Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Pembina Terbaik Kinerja Pengelolaan Sampah 2026

“Jangan sampai KITB ini punya kawasan yang byar-pet, kadang nyala kadang mati (listriknya). Susun strategi, kalau perlu bikin timeline, harus secepatnya (direalisasikan) energi baru terbarukan ini. KITB harus menjadi percontohan nasional untuk industri lain,” katanya saat memberikan sambutan.

Energi baru terbarukan sendiri telah menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh banyak investor dari luar negeri. Setiap kali Ahmad Luthfi mempromosikan potensi investasi dan kawasan industri, ketersediaan energi baru terbarukan untuk mendukung industri hijau dan ramah lingkungan selalu ada dalam daftar pertanyaan.

“Lalu saya ceritakan kalau kita punya banyak danau atau waduk yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Para investor banyak yang tertarik untuk ikut investasi,” jelasnya.

Direktur Utama PT JPEN, Dwi Budi Sulistiyana, mengatakan investasi layanan sistem keandalan daya tanpa kedip (zero interruption power) tersebut merupakan upaya mewujudkan suplai energi listrik yang tidak pernah putus selama 24 jam. Ini akan menunjang KITB ini menjadi satu-satunya kawasan industri yang mencapai tier 4.

“Akhirnya akan menarik investor-investor high premium seperti semikonduktor, kemudian juga petro chemical, data center, dan lain-lain. Juga memicu menciptakan lapangan pekerjaan dengan nilai gaji tinggi dan transfer teknologi,” ujarnya.

Dwi menjelaskan, bahwa JPEN berencana berinvestasi untuk produksi energi 180 Megawatt. Sementara kebutuhan KITB saat ini masih berkisar antar 60 Megawatt, dalam waktu dekat akan menjadi 450 Megawatt.

“Kita akan bangun 180 Megawatt MBT untuk mendukung ekonomi hijau, buat KITB full energi baru terbarukan dengan sumber energi yang komplit,” katanya.

Baca juga: Gubernur Jateng Salurkan Bantuan Usaha Rp5,25 Miliar untuk 1.750 Mustahik

Sementara itu, Direktur Utama KITB Anak Agung Putu Ngurah Wirawan mengapresiasi PT JPEN yang akan menjadi mitra dalam membangun KITB. Sesuai dengan roadmap yang ditentukan, KITB tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari sewa lahan tetapi harus bisa menghasilkan dalam jangka panjang dari berbagai sumber. Salah satunya adalah energi.

“Kehadiran JPEN ini melengkapi kami. Apalagi sudah ada rencana dari pemerintah pusat yang akan memanfaatkan danau sebagai panel surya untuk sumber energi,” jelasnya.

Konsep reliability listrik yang ditawarkan oleh PT JPEN juga sangat mendukung rencana KITB ke depan. Terutama rencana masuknya investasi data center ke kawasan tersebut yang membutuhkan kehandalan energi listrik.

“MoU ini langkah awal agar kami bisa meningkatkan kerja sama investasi,” ungkap Ngurah Wirawan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Terancam PHK Massal, Puluhan Ribu Buruh Rokok Kudus Siap Demo

0
Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP RTMM-SPSI) Kudus Sabar. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Buruh rokok di Kabupaten Kudus menolak penerapan kebijakan baru pada Industri Hasil Tembakau (IHT). Mereka meminta kebijakan baru untuk dikaji ulang. Apabila tidak, buruh rokok di Kota Kretek tak segan untuk melakukan demonstrasi.

Adapun kebijakan baru yang ditolak para buruh rokok adalah, wacana penerapan layer baru bagi Sigaret Kretek Mesin (SKM). Serta pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Nomor 2 Tahun 2025 tentang koordinasi penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar.

Penerapan kebijakan baru tersebut, dianggap para buruh rokok mengancam IHT. Sehingga bakal berdampak terjadinya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP RTMM-SPSI) Kudus Sabar menyampaikan, bahwa buruh rokok di Kudus tidak langsung melakukan demonstrasi atas wacana kebijakan tersebut. Namun, pihaknya terlebih dulu bakal melayangkan surat keberatan ke kementerian dan Presiden Prabowo Subianto.

“Nantinya FSP RTMM baik tingkat kabupaten, provinsi dan pusat akan mengirim surat itu bersama. Ketika nanti tidak direspon, kami akan mengajukan audensi,” ujar Sabar kepada awak media di Sekretariat PC FSP RTMM-SPSI Kudus, Kamis (26/2/2026) petang.

Baca juga: Terancam Badai PHK, Buruh Rokok Kudus Tolak Penerapan Layer Baru SKM dan Aturan Nikotin

Dia mengungkapkan, PC FSP RTMM-SPSI Kudus ini merupakan tulang punggungnya pekerja di bidang IHT. Saat ini ada lebih dari 70 ribu orang yang bekerja di Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang terancam kena PHK jika diberlakukan layer baru SKM dan pemberlakukan Permen Koordinator PMK Nomor 2 Tahun 2026.

Sabar juga menyangsikan penerapan layer baru SKM bakal mampu memerangi rokok ilegal. Khawatirnya, rokok ilegal tidak terberantas, tapi justru menggerus produk rokok dari SKT.

“Harusnya, untuk pemberantasan rokok ilegal itu ada tindakan yang maksimal. Jangan malah membuat kebijakan yang bakal mematikan IHT yang sudah ada dan menyerap banyak tenaga kerja,” bebernya.

Sekretaris PC FSP RTMM-SPSI Kudus, Agus Purnomo menambahkan, bahwa pengiriman surat ke kementerian dan presiden bakal segera dilakukan.Targetnya sebelum Lebaran surat tersebut sudah dikirimkan.

“Jika surat tidak direspon, kami bakal mengajukan audensi. Tetapi jika aspirasi kami tidak didengar, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi,” tandasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

98 Persen Desa di Jepara Sudah Punya Layanan Kios Adminduk, Urus Administrasi Kependudukan Kini Lebih Mudah

0
Pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Jepara. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Layanan Kios Adminduk atau Kios Administrasi Kependudukan yang dipusatkan di balai desa, saat ini sudah menyasar 98 persen desa yang ada di Jepara.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara, Ferry Yudha Adhi Dharma mengatakan, hingga Bulan Februari 2026, sudah ada 182 dari 184 desa yang bekerjasama untuk membuka layanan Kios Adminduk.

“Alhamdulillah, hingga Bulan Februari Layanan Kios Adminduk progresnya sudah 98 persen, tinggal dua desa saja yang belum,” katanya saat ditemui di Kantor Disdukcapil Jepara, Jumat (27/2/2026).

Dua desa yang belum membuka kios Adminduk yaitu Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari dan Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara. Dua desa itu ditarget untuk juga membuka Kios Adminduk pada bulan depan.

“Kita target di bulan depan dua desa yang belum kerjasama, bisa membuka Kios Adminduk,” ujarnya.

Hadirnya layanan Kios Adminduk di Balai Desa, Ferry mengatakan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Fasilitas yang bisa dilayani yaitu permohonan perubahan data KTP Elektronik, perubahan KK (Kartu Keluarga), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kematian, Akta Kelahiran, serta Surat pindah datang penduduk antar desa dalam satu kecamatan.

Admin Kios Adminduk yang berada di desa nantinya akan mengusulkan data administrasi kependudukan masyarakat untuk diverifikasi oleh petugas Disdukcapil Jepara.

Baca juga: DPRD Apresiasi Perayaan Festival Imlek, Jadi Wujud Toleransi Beragama di Jepara

Setelah disetujui, masyarakat bisa langsung mendapatkan dokumen administrasi kependudukan tanpa harus datang ke Kantor Disdukcapil.

“Untuk dokumen yang bentuknya kertas bisa langsung dicetak di Balai Desa, tapi untuk yang bentuknya blangko, seperti KTP dan KIA cetaknya di kecamatan,” jelasnya.

Selain membuka layanan Kios Adminduk, Disdukcapil Jepara juga membuka layanan administrasi secara online. Yaitu Pindang Cemplung (Pelayanan Daring Cepat Rampung) dan Bilang Bapak (Bayi Pulang Bawa Akta Kelahiran dan KIA).

Kemudian untuk pelayanan digital, Ferry mengatakan pihaknya akan terus mendorong masyarakat agar melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Agus Sutisna mengapresiasi langkah inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Jepara untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Terutama dalam pelayanan online dan digital.

Namun, ia memberikan sejumlah catatan teknis yang menurutnya perlu menjadi perhatian. Yaitu digitalisasi dan tantangan teknis serta antisipasi gangguan dan kebutuhan perangkat perekaman KTP elektronik.

“Administrasi kependudukan adalah pintu masuk pelayanan negara. Tidak boleh ada hambatan hanya karena persolaan teknis,” pesannya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kasus Dugaan Pencabulan oleh Pimpinan Ponpes di Jepara Masuki Tahap Penyidikan

0
Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP M Faizal Wildan Umar Rela . Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jepara saat ini sudah meningkatkan status terkait kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh salah satu pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Jepara terhadap santrinya. Polisi kini telah menaikkan ke tahap penyidikan.

Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP M Faizal Wildan Umar Rela mengatakan, keputusan menaikkan status perkara, diambil karena dinilai telah memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke proses hukum yang lebih mendalam.

Peningkatan status tersebut dilakukan, setelah penyidik melakukan serangkaian klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan pada tahap penyelidikan.

“Perkara ini sudah kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Kami akan kembali memeriksa saksi-saksi, termasuk terlapor. Semuanya masih berproses,” ungkapnya pada Jumat, (27/2/2026).

Baca juga: Miris! Santri di Jepara Diduga Jadi Korban Pencabulan Pimpinan Ponpes

Pada tahap penyidikan, Wildan menjelaskan, penyidik memiliki kewenangan lebih luas untuk memperkuat alat bukti, kemudian memperdalam keterangan sejumlah pihak, serta memastikan konstruksi perkara menjadi terang. Sejumlah saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangan akan dijadwalkan untuk dipanggil ulang.

Ia juga menegaskan bahwa selain pendekatan secara hukum, pihak kepolisian berupaya menjaga situasi tetap kondusif di tengah masyarakat.

“Kami melakukan pendekatan tidak hanya secara hukum, tetapi juga agar suasana tetap kondusif. Ini penting supaya proses berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak,” tambahnya.

Kemudian, untuk hasil visum korban, saat ini juga sudah keluar. Akan tetapi pihaknya belum bersedia mengungkap secara detail hasil visum maupun materi pemeriksaan lainnya.

Sebagai informasi, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Satreskrim Polres Jepara pada Bulan November 2025. Sebelumnya pihak penyidik sudah memanggil beberapa pihak. Mulai dari korban, keluarga korban, saudara serta terlapor yaitu AJ.

Editor: Kholistiono

- advertisement -