Beranda blog Halaman 118

Viral, Pembangunan Gerai Kopdes di Jepara Ditolak Warga 

0
Pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara ditolak warga. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi beberapa warga yang menolak rencana pembangunan Gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

Dalam video itu tertulis, lokasi pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih yang ditolak warga yaitu berada di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. 

Baca Juga: Pelabuhan Jepara Diperkirakan Baru Beroperasi pada 2032

Abdul Rois, Ketua RT 1 RW 3 Desa Bandungrejo mengatakan aksi itu terjadi pada Rabu, (3/12/2025). Mayoritas warga desa menolak pembangunan kopdes merah putih sebab lokasi yang digunakan berada di lapangan desa. 

Sementara lapangan itu merupakan satu-satunya lapangan sepakbola di Desa Bandungrejo dan menjadi aset milik desa.

Rois bercerita, beberapa waktu lalu saat dia hadir dalam rapat di balai desa, telah disepakati bahwa bangunan akan didirikan di salah satu sawah bengkok desa. Namun, oleh Danramil setempat, sawah tidak diperbolehkan menjadi kopdes.

“Akhirnya Danramil usul (pendirian bangunan) di lapangan,” katanya pada Jumat, (5/12/2025). 

Usulan itu kemudian menimbulkan pro kontra. Pihak pemerintah desa kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi, pada saat sosialisasi belum disampaikan kepada seluruh warga, pembangunan gedung kopdes merah putih justru tiba-tiba dilaksanakan pada Senin (1/12/2025). Pembangunan dimulai dengan pengukuran.

Dari 27 RT dan 9 RW, sebut Rois, baru sekitar lima RT yang menyatakan persetujuan tentang pembangunan kopdes merah putih di lapangan tersebut. Sedangkan lainnya masih perlu musyawarah dengan warga masing-masing.

“Belum ada sosialisasi menyeluruh, tapi tiba-tiba sudah dieksekusi. Tanpa persetujuan RT dan warga. Saya belum menyatakan persetujuan,” jelas Rois.

Rencana gedung itu dibangun di pinggir lapangan. Lokasinya berjarak sekitar lima meter dari garis lapangan. Meskipun tidak di tengah lapangan, lanjut Rois, warga menganggap bahwa bangunan itu akan tetap mengganggu aktivitas olahraga atau even di lapangan itu.

“(Sikap warga) kalau dibuat keperluan olahraga boleh, mau buat trotoar untuk jalan kaki boleh, trotoar dibuat jualan kakilima boleh, tapi kalau dibangun (bangunan) permanen, memang dari pemuda dan tokoh masyarakat tidak menyetujui,” tegas Rois.

Rois memastikan warga tetap setuju dengan adanya kopdes merah putih. Asalkan tidak didirikan di lapangan. 

“Mau bangun kopdes merah putih di manapun silahkan. Asalkan tidak di lapangan. Lapangan ini satu-satunya yang ada di Bandungrejo,” ujar dia.

Baca Juga: Resmi Disahkan, Berikut Daftar Tarif Retribusi Jepara yang Alami Kenaikan 

Rois dan warga penolak berharap pemerintah desa atau petugas dari kopdes merah putih mencari solusi tempat lain. 

“Tapi kalau dari pihak Danramil memaksa tetap di lapangan, tetap akan ada aksi penolakan lagi,” tandas Rois.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Jawa Tengah Diminta Persiapkan Diri Jadi Tuan Rumah PON Remaja dan PON Indoor

0
Pelantikan pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2025–2029 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat (5/12/2025). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah berbagai event olahraga nasional, mulai dari PON Remaja hingga PON Indoor.

“Kami memberikan kesempatan dan meminta kesiapan Jawa Tengah untuk menjadi tuan rumah, termasuk Jawa Tengah dapat peluang untuk ikut bidding PON ke-23 tahun 2032,” kata Marciano usai melakukan pelantikan pengurus KONI Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2025–2029 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat (5/12/2025).

Baca Juga: KIP Apresiasi Keterbukaan Informasi Pemprov Jawa Tengah

Dalam kesempatan itu, Ia memberikan apresiasi terhadap prestasi atlet-atlet Jateng. Ia mengungkapkan, pada pada SEA Games 2025 di Thailand, sebanyak 64 atlet dari Jawa Tengah terpilih memperkuat kontingen Indonesia.

“Atletnya semakin hari semakin meningkat prestasinya. Tim nasional yang sekarang berlaga di SEA Games Thailand 2025 ini, 64 atletnya berasal dari Jawa Tengah,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi dukungan KONI Pusat dan memastikan komitmen penuh Pemprov untuk pengembangan olahraga di Jateng.

“Kami sangat mendukung. Olahraga harus menjadi bagian dari budaya Jawa Tengah. Karena bagaimanapun juga, di badan yang sehat ada jiwa yang sehat,” tegasnya.

Ketua Umum KONI Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia mengakui ada tantangan besar ke depan untuk memajukan olahraga di wilayahnya, namun tetap optimistis bisa menjalankan tugas dengan baik.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, tugasnya adalah mensukseskan ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah XVII pada 2026. Gelaran ini yang menjadi momentum penting untuk penjaringan atlet menuju PON 2028.

Ia menegaskan kesiapan Jawa Tengah melaksanakan amanah dari KONI Pusat. “Kita siap untuk menyelenggarakan event-event nasional yang ditugaskan oleh KONI Pusat,” ujarnya.

Baca Juga: Connect Souq Jajaki Kerja Sama dengan Pemprov Jateng Pasarkan Kopi dan Rempah

Dalam sambutannya, Sujarwanto juga menyampaikan target prestasi yang ingin dicapai Jawa Tengah dalam berbagai ajang olahraga nasional nanti.

“Bukan hal yang mustahil Jawa Tengah mampu meraih peringkat tiga hingga peringkat juara umum nanti,” katanya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Sudah Terlanjur Jalankan Proyek, Kades di Jepara Bingung Dana Desa Tak Bisa Cair 

0
lustrasi Dana Desa. Foto: Betanews

BETANEWS.ID, JEPARA – Imbas berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang mengatur penyaluran dana non earmark dihentikan sejak 17 September 2025, banyak kepala desa yang tidak mencairkan dana desa tahap ke-II. Salah satunya di Kabupaten Jepara. 

Kepala Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, Ali Shohib bercerita saat ini ia mengaku kebingungan sebab dana di desanya tidak bisa dicairkan. Total dana yang tidak bisa cair itu mencapai Rp 577.513.440. Padahal, sebagian kegiatan telah dilaksanakan dengan dana pinjaman dari berbagai pihak.

Baca Juga: Resmi Disahkan, Berikut Daftar Tarif Retribusi Jepara yang Alami Kenaikan 

”Kegiatan ini ada yang sudah terlaksana. Kami berharap bisa ditutup ketika ada pencairan dana desa,” katanya pada Jumat, (5/12/2025). 

Ia menyebutkan kegiatan yang sudah terlanjur dilaksanakan yaitu musyawarah desa (musdes) dan pekerjaan infrastruktur. Kegiatan tersebut telah ditalangi. Namun pada saatnya, anggaran tersebut tidak bisa dicairkan karena disahkannya PMK Nomor 81 Tahun 2025. 

”Padahal PMK ini baru disahkan 18 November, namun dihentikan sejak 17 September,” ujarnya. 

Menurutnya, saat ini para petinggi yang desanya belum bisa mencairkan anggaran ini, masih menunggu langkah strategis Pemkab Jepara untuk meminta kebijakan kepada Kementerian Keuangan agar anggaran dana desa tetap bisa dicairkan.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara, Moh Ali membenarkan jika ada 29 desa yang sampai saat ini belum bisa mencairkan dana desa tahap kedua kategori non earmark. Total anggaran yang belum bisa dicairkan mencapai Rp 9.331.205.606.

Dia merinci, Kecamatan Batealit ada di Desa Batealit sebesar Rp 197.769.660. Kecamatan Donorojo meliputi desa Blingoh Rp 564.292.200 dan Clering Rp 405.276.000. Di Kalinyamatan meliputi Desa Damarjati Rp 438.222.600, Margoyoso Rp 340.829.200, dan Pendosawalan Rp 482.214.000.

Selanjutnya di Kecamatan Karimunjawa meliputi Desa Karimunjawa Rp 130.731.600, Kemujan Rp 175.041.600, Nyamuk Rp 301.842.000, Parang Rp 279.561.600.

Kecamatan Kedung meliputi Bugel Rp280.625.200, Jondang Rp159.722.408, Kerso Rp359.029.296, Menganti Rp468.411.492, Sowan Kidul Rp406.113.600, Sowan Lor Rp277.744.232, Sukosono Rp251.882.544, Surodadi Rp175.877.800, Tanggul Tlare Rp243.739.800, dan Tedunan Rp304.386.000.

Kecamatan Kembang meliputi Desa Kaliaman Rp371.025.400. Kecamatan Mlonggo meliputi Desa Mororejo Rp231.235.650 dan Sekuro Rp 577.513.440. Kecamatan Nalumsari meliputi Desa Blimbingrejo Rp482.505.900.

Kecamatan Welahan meliputi Desa Brantak Sekarjati Rp225.300.384, Kedungsarimulyo Rp330.859.800, Kendengsidialit Rp386.679.000, Ketilengsingolelo Rp247.279.800, dan Ujung Pandan Rp235.493.400.

Baca Juga: Senangnya 100 Pengemudi Ojol di Jepara Dapat Bantuan Ganti Oli dan Servis Gratis 

Menurutnya sementara ini anggaran tersebut memang belum bisa dicairkan karena PMK yang turun tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Surat PMK ini disahkan pada tanggal 19 November namun berlaku 17 September.

”Kami sudah bertemu dengan para petinggi, tindaklanjutnya adalah bersurat ke Kemenkeu agar PMK tersebut bisa ditinjau kembali,” beber Moh Ali.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Pelabuhan Jepara Diperkirakan Baru Beroperasi pada 2032 

0
Pemaparan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara untuk membangun pelabuhan ekspor-impor terus berlanjut. 

Dari hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara, pembangunan pelabuhan itu diperkirakan baru berjalan pada tahun 2030 dan baru bisa mulai beroperasi pada tahun 2032 mendatang.  

Baca Juga: Resmi Disahkan, Berikut Daftar Tarif Retribusi Jepara yang Alami Kenaikan 

Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Air (SDA) dan Kewilayahan (Pisdak) pada Bappeda Jepara, Dwi Yogo Adiwibowo mengatakan, sebagai persiapan awal, setelah laporan akhir studi kelayakan pembangunan pelabuhan selesai dilakukan pada bulan Desember ini, hasil kajian itu nantinya akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). 

Dari Pemprov Jateng, hasil kajian itu nantinya akan dikirim ke Kementrian Perhubungan agar rencana pembangunan pelabuhan ekspor-impor di Jepara bisa masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). 

“Target kita, rencana pembangunan pelabuhan ekspor-impor ini bisa masuk dalam RIPN. Jepara sudah ada tiga, harapan kita ini bisa ditambah satu lagi, seusai titik koordinat dari hasil kajian studi ini,” kata Dwi Yogo saat ditemui di Kantor Bappeda Jepara, Jumat (5/12/2025).  

Titik koordinat yang diusulkan sebagai lokasi pelabuhan ekspor-impor di Jepara yaitu berada di Pantai Njlamon, Desa Balong, Kecamatan Kembang. Lokasi itu masuk dalam rencana Kawasan Peruntukan Industri (KIP) Kecamatan Kembang seluas 761 hektare. 

“Dari 761 hektare, yang diperlukan mungkin hanya sekitar 10 hektare,” sebutnya.

Setelah seluruh proses penyiapan dokumen selesai dilakukan, Dwi Yogo melanjutkan proses pembangunan pelabuhan ekspor-impor di Jepara diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun. 

“Itu proses penyiapan dari awal sampai kontruksi. Sehingga diperkirakan baru bisa mulai dibangun tahun 2030, prosesnya masih sangat panjang,” ungkapnya. 

Sementara untuk kebutuhan anggaran investasi yang diperlukan yaitu sekitar Rp1,063 triliun. Anggaran itu terbagi untuk pembangunan dalam tiga tahap. 

Tahap pertama yaitu jangka pendek dengan anggaran sekitar Rp762 miliar, jangka menengah Rp89 miliar, dan jangka panjang Rp201 miliar. 

Sementara itu, salah satu konsultan studi kelayakan pelabuhan, Gema Mahardika Yogatama menjelaskan dari tren pendapatan, efesiensi operasional, dan dampak ekonomi, pembangunan pelabuhan ekspor-impor di Kabupaten Jepara dinyatakan layak secara finansial dan strategis. 

Baca Juga: Senangnya 100 Pengemudi Ojol di Jepara Dapat Bantuan Ganti Oli dan Servis Gratis 

Apalagi jika mempertimbangkan kondisi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang sudah overload. Sementara Pelabuhan di Kabupaten Batang hanya bisa mengambil alih bongkar muat dari Pelabuhan Semarang sekitar 15-20%.

“Kabupaten Kudu, Pati, Rembang jauh juga kalau ke Batang, sehingga Jepara bisa mengambil posisi itu,” jelasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Jalani Pemeriksaan Sejam Lebih, Gunretno: ‘Ada 20 Pertanyaan, Saya Hanya Didampingi Anak-Istri’

0
Aktivis Kendeng, Gunretno. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Aktivis Kendeng, Gunretno diperiksa pihak kepolisian gegara diadukan dengan tuduhan menghalang-halangi aktivitas penambangan. Dalam hal ini, Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) tersebut diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng pada Kamis (4/12/2025) kemarin.

”Diperiksa sejam lebih. Ada 20 pertanyaan. tapi saya tidak mencatat. Perihal itu semua. Terus saya cuma didampingi anak istri,” ujar Gunretno, Jumat (5/12/2025).

Baca Juga: Penjualan Daging Ayam Anjlok, Pedagang Pasar Puri Baru Pati Keluhkan Dampak Program MBG

Menurut Gubretno, ia dianggap menghalangi aktivitas tambang legal alias berizin di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada Rabu (30/4/2025) lalu.

Padahal saat itu kata Gunretno, ia mengikuti sidak dengan beberapa dinas terkait. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati hingga ESDM Wilayah Kendeng Muria. Dalam sidak tersebut, sejumlah massa dari JMPPK dan Sukolilo Bangkit juga ikut terlibat.

”Yang dianggap saya menghalangi, saat adanya sidak bersama. Ada ESDM, DPRD Pati,” ungkapnya.

Dalam sidak tersebut, sempat muncul ketegangan. Rombongan didatangi damp truk yang mengangkut hasil tambang.

Tak berhenti di sana, sang sopir mengklakson beberapa kali. Hal ini memicu emosi warga. Seorang warga pun mendatangi sopir tersebut sampai berniat naik ke truk.

Adu mulut pun terjadi, bahkan sopir dan warga nyaris baku hantam. Gunretno dan sejumlah pihak kemudian lari mendatangi truk tersebut. Termasuk Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan. Mereka mencoba melerai dan mendinginkan suasana.

”Saya lari itu, ada muatan berlebihan. ESDM dan saya juga ingin ketemu penangungjawab tambang. Ingin ngobrol. kita hentikan karena itu dia muatan berat ya berhati-hatilah. Terus Pak Sahlan mendekat, ESDM mendekat yang rembugan juga orang banyak. (Lokasi tambang) di Desa Gadudero,” sebutnya.

Baca Juga: Harga Cabai Setan di Pati Meroket, Tembus Rp 80 Ribu Per Kilogram

Menurutnya, sidak tersebut untuk mengetahui tambang yang legal maupun ilegal. Mulai dari penanggungjawab hingga dokumen penunjang. Namun, Gunretno mengaku hingga saat ini tak mendapatkan salinan dokumen perizinan tambang di Desa Gadudero itu.

”Kalaupun legal rakyat harus tahu. ESDM mengatakan ada empat yang legal. Saya mohon dokumen perizinannya mana saya juga belum mendapatkan,” pungkasnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Kesbangpol Ungkap Ada 239 Ormas dan LSM di Pati, Kemandirian Pendanaan Jadi Sorotan

0
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pati, Niken Tri Meiningrum. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pati mencatat terdapat ratusan organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif di wilayah setempat. Hingga data terakhir, total 239 organisasi telah mengantongi Surat Keterangan Tercatat (SKT).

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pati, Niken Tri Meiningrum menyampaikan, bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 226 merupakan Ormas dan 13 lainnya adalah LSM. Pihaknya melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga: Penjualan Daging Ayam Anjlok, Pedagang Pasar Puri Baru Pati Keluhkan Dampak Program MBG

“Daftar terakhir di kami, ada 239 ormas, termasuk di dalamnya ada LSM, jumlahnya ada ratusan. Pembinaan kita lakukan berkala, kita monitor ke kantor-kantornya, seperti apa kepengurusannya, apa saja kegiatannya. Kita lakukan evaluasi Ormas tersebut,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Niken menjelaskan, monitoring dilakukan untuk memeriksa administrasi, aktivitas, serta kebermanfaatan organisasi bagi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya pergerakan ormas dan LSM tetap sejalan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Dan juga kita dorong agar kegiatan bisa benar-benar dibutuhkan masyarakat, dan kami harapkan terus ditingkatkan. Harapan kami ormas jadi mitra pemerintah bersama menuju tujuan bangsa Indonesia, tidak boleh melanggar aturan, harus sesuai Pancasila dan UUD 1945,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan ormas dan LSM juga diperlukan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi dan masukan terkait kebijakan publik.

“Kami mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasi atau masukan ke pemerintahan sesuai aturan yang ada, bukan istilahnya menyalahi Undang-Undang, kita buka komunikasi terbuka. Silakan bila ada hal-hal yang musti disampaikan demi ada perbaikan dan pembangunan di Pati,” ucapnya.

Niken menambahkan, organisasi yang sehat harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman bergerak secara mandiri. Ia menekankan pentingnya kemandirian pendanaan karena anggaran pemerintah daerah terbatas.

“Sebetulnya harapan kita, ormas ini mandiri (secara pendanaan), kan mereka punya AD/ART, karena kita tidak bisa mengandalkan anggaran Pemda, meskipun ada tapi tidak banyak, sesuai kemampuan daerah. Kita arahkan bisa mandiri, apalagi yang sudah kuat, mereka sudah bisa sendiri,” ucapnya.

Terkait bantuan berupa hibah, Niken menjelaskan hal itu diberikan secara selektif sesuai prioritas kebijakan pemerintah daerah.

“Barangkali ada kebijakan Pemda dimana mereka (Ormas) mendapatkan hibah sesuai tujuan mendukung program pemerintah, pasti ada tujuannya. Tidak semua dapat, ada prioritas tertentu dapat bantuan dari Pemda,” bebernya.

Untuk memperoleh SKT, organisasi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari surat permohonan ke Kesbangpol, pengesahan Kemenkumham atau SKT Kemendagri, akta pendirian dan AD/ART, program kerja, domisili kantor, SK pengurus dan biodata, foto sekretariat, hingga NPWP organisasi. Selain itu juga diperlukan surat pernyataan bermeterai, SKT pusat, serta pengisian formulir isian.

Baca Juga: Harga Cabai Setan di Pati Meroket, Tembus Rp 80 Ribu Per Kilogram

Niken berharap, seluruh ormas dan LSM benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat serta ikut menjaga kondusivitas daerah.

“Mudah-mudahan harapan kami, mereka tidak hanya sekedar nama, tapi memang ada kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, baik sektor pendidikan, kesehatan ataupun pemberdayaan masyarakat. Yang jelas secara berkala pembinaan bagaimana menjaga agar kondisi di Pati aman, tentram, damai, tidak ada benturan antar masyarakat, antar Ormas,” pungkasnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Jalan Kaki Tinjau Pembukaan Akses Jalan Rahtawu-Soco, Bupati Kudus Targetkan Pembangunan Selesai 2 Tahun

0
Bupati Kudus bersama Dandim 0722 meninjau langsung pembukaan jalan yang menghubungkan Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog dengan Desa Soco atau Ternadi di Kecamatan Dawe, Jumat (5/12/2025). Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dan Kodim 0722 bekerja sama mulai membuka akses jalan baru yang menghubungkan Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog dengan Desa Soco atau Ternadi di Kecamatan Dawe. Pembangunan ini diproyeksikan menjadi jalur alternatif ketika terjadi longsor di jalan utama, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar.

Bupati Kudus bersama Dandim 0722 meninjau langsung pembukaan jalan tersebut, Jum’at (5/12/2025). Dengan didampingi para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bupati Kudus berjalan kaki kurang lebih 1,5 kilometer untuk mencapai lokasi pembukaan jalan.

Baca Juga: Sepanjang Tahun 2025, Lebih 100 Penindakan Dilakukan Satpol PP Kudus, Ini Hasilnya

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menjelaskan bahwa proyek pembukaan jalan dikerjakan melalui program Karya Bakti TNI dan melibatkan personel Polri serta masyarakat setempat. Pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk membuka ruas sepanjang 425 meter.

“Dulu hanya berupa jalan setapak, sekarang mulai dibuka sebagai akses baru. Nantinya, lebar jalan jadi empat meter sehingga kendaraan roda empat bisa melintas,” ujar Sam’ani kepada awak media di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Jum’at (5/12/2025).

Ia menuturkan bahwa pembukaan jalan dilakukan bertahap mengingat kondisi medan yang cukup menantang. Sam’ani juga mengapresiasi dukungan Kodim 0722/Kudus, Perhutani, dan warga yang bersedia merelakan sebagian lahannya untuk kepentingan pembangunan.

“Ketika jalur utama tertutup longsor, jalan ini bisa menjadi rute alternatif. Selain itu, kawasan ini punya banyak potensi seperti kebun kopi, jagung, dan tanaman keras yang bisa meningkatkan ekonomi warga,” bebernya.

Jalan baru tersebut juga akan menghubungkan Rahtawu dengan wilayah Kecamatan Dawe, tepatnya Desa Ternadi atau Soco. Meski anggaran tahun 2026 mengalami penyesuaian, Sam’ani memastikan bahwa pembangunan tetap berlanjut hingga seluruh jalur benar-benar tersambung.

Bupati Kudus bersama Dandim 0722 meninjau langsung pembukaan jalan yang menghubungkan Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog dengan Desa Soco atau Ternadi di Kecamatan Dawe, Jumat (5/12/2025). Foto: Rabu Sipan

“Tahun depan tetap kami anggarkan sekitar Rp1 miliar untuk lanjutan pembukaan jalan,” ungkap Bupati Kudus.

Dandim 0722/Kudus, Hermawan Setya Budi, menyebut, pembukaan jalan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat. Selain untuk evakuasi, akses baru ini juga mendukung kegiatan wisata dan kebutuhan pendidikan warga.

“Jika jalur utama longsor, akses ini bisa langsung digunakan. Jalan ini juga mempermudah mobilitas warga, termasuk anak-anak yang harus berangkat sekolah,” ujar Letkol Hermawan.

Ia mengapresiasi dukungan Pemkab Kudus dan masyarakat Rahtawu sehingga program Karya Bakti dapat berjalan lancar. Menurutnya, seluruh personel TNI bekerja bersama warga dan memastikan proses pembukaan jalan tidak merusak lahan pertanian.

“Kami berterima kasih kepada warga yang merelakan sebagian lahannya untuk dijadikan jalan. Pembukaan jalan tetap kami lakukan dengan memperhatikan hak warga dan kondisi lingkungan,” bebernya.

Pada tahap awal ini, TNI menargetkan pengerjaan dapat dirampungkan sebelum akhir Desember, meski tetap bergantung pada kondisi cuaca. Pola kerja bergilir sudah disusun agar pembangunan terus berjalan.

Baca Juga: 1.200 Anak Kudus Diajak Gerak Aktif Sejak Dini

Sementara itu, warga Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Sri Wahyuningsih mengaku senang dibukakan akses jalan baru oleh Pemkab Kudus dan TNI. Akses jalan tersebut nantinya akan sangat membantu sekali bagi warga.

“Terutama guna mengangkut hasil panen dan terjadi longsor di jalan utama. Selain itu, juga bisa mempersingkat waktu ketika kami ingin pergi ke wilayah Kecamatan Dawe,” ujarnya. (adv)

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Inassoc Kudus Kirim 14 Pegiat Airsoftgun ke Forda Jateng, Bidik Lima Medali Perak

0
Cabang olahraga airsoft yang berada di bawah naungan Indonesian Airsoft Association (Inassoc) Kabupaten Kudus siap berlaga dalam Festival Olahraga Daerah (Forda) Jawa Tengah 2025. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Cabang olahraga airsoft yang berada di bawah naungan Indonesian Airsoft Association (Inassoc) Kabupaten Kudus siap berlaga dalam Festival Olahraga Daerah (Forda) Jawa Tengah 2025. 14 pegiat dan dua official diberangkatkan untuk bertanding di Surakarta, pada 5–7 Desember 2025.

Ketua Pengurus Cabang Inassoc Kudus, Muhammad Haimin (31) mengatakan, kontingen olahraga Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) Kudus memberangkatkan sebanyak 236 pegiat, termasuk dari Inassoc. Meski terbilang berat karena persaingan yang ketat, pihaknya optimis bisa mendulang prestasi.

Baca Juga: Dampak Efisiensi, Anggaran Kebencanan 2026 di Kabupaten Kudus Turun 19,86 Persen

“Kami sudah latihan intens selama dua bulan sebelum keberangkatan. Target kami adalah meraih lima medali perak. Sebelumnya di Fornas kami dapat perak, jadi di Forda ini minimal bisa mengulang capaian tersebut,” katanya usai pelepasan keberangkatan di Politeknik Negeri (Akbid Ploso) Kudus, Jumat 5/12/2025).

Ia menyebut persaingan akan sangat ketat, terutama dari daerah kuat seperti Magelang dan Solo yang juga menjadi tuan rumah. Namun, tekad mereka sudah bulat untuk turun dan berjuang dalam even tersebut.

Adapun kategori yang diikuti Inassoc ada empat katagori dari 14 katagori yang diperlombakan. Di antaranya meliputi, CTS Spring Shotgun putra-putri, CTS Rifle AEG putra-putri, hingga Sniper Action dan Sniper Challenge.

Haimin menuturkan, pembiayaan keberangkatan berasal dari dana pemerintah melalui Kormi Kudus, serta dukungan sponsor dari Pranatacara Wedding Organizer, importir Nideai Justip, serta ekstrakurikuler SMK Raden Umar Said untuk perawatan peralatan. Namun sebagian kebutuhan tetap ditanggung secara mandiri oleh para pegiat.

Salah satu tantangan terbesar, katanya, adalah ketersediaan peralatan dan masih minimnya jumlah pegiat airsoft di Kudus. Saat ini Inassoc Kudus memiliki 58 anggota terdiri dari dua klub, yakni ekstrakurikuler SMK RUS dan Brigas Airsoft Club. Dari jumlah tersebut, hanya 14 atlet yang diberangkatkan, terdiri dari 10 putra dan 4 putri.

Salah satu peserta, Cecep Ardhi Baskian, turun di nomor Sniper Action dan Sniper Challenge. Cecep mengaku telah memperkuat persiapan dengan berbagai latihan fisik dan teknik menembak.

“Beberapa waktu lalu ada lomba sniper di Karanganyar, itu sekaligus jadi pemanasan. Latihan fisik seperti treadmill dan angkat beban terus saya jalani. Target saya jelas, emas,” tegasnya.

Cecep sebelumnya pernah meraih juara 1 sniper serta kategori KST dalam ajang yang terselenggara di Karanganyar.

Baca Juga: Butuh Anggaran Rp10 M untuk Persiapan Porprov 2026, KONI Kudus Sodorkan Bantuan ke Pemkab 

Peserta lain, Galih Priadiwangsa, pelajar kelas XI SMK Raden Umar Said yang turun di kategori CTS Spring Shotgun menambahkan, dirinya telah berlatih intens selama lima bulan usai even Fornas. Ia mengaku dalan ajang Fornas berhasil menjadi juara keempat.

“Belajar alat sudah lama, fisik juga terus saya latih. Targetnya paling tidak masuk podium, sama seperti waktu di Fornas. Saya sangat optimis dengan kemampuan saya,” ungkapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Sepanjang Tahun 2025, Lebih 100 Penindakan Dilakukan Satpol PP Kudus, Ini Hasilnya

0
Plt Kepala Satpol PP Kudus, Eko Hari Djatmiko. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Satpol PP Kudus terus meningkatkan operasi penertiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang tahun 2025. Razia dilakukan di berbagai lokasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, mulai dari tempat hiburan, hotel, hingga kos-kosan.

Plt Kepala Satpol PP Kudus, Eko Hari Djatmiko, mengatakan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan rangkaian penegakan Perda yang setiap tahun rutin diperkuat. Ia menegaskan bahwa penertiban dilakukan untuk menjawab berbagai aduan masyarakat yang masuk melalui kanal resmi pemerintah.

Baca Juga: Dampak Efisiensi, Anggaran Kebencanan 2026 di Kabupaten Kudus Turun 19,86 Persen

“Operasi kami mencakup hotel, tempat hiburan, kos-kosan hingga galian C. Semua itu kami jalankan sebagai tugas menjaga ketertiban umum di Kudus,” ujar Eko.

Eko menyampaikan bahwa laporan masyarakat menjadi dasar utama digelarnya operasi cepat di lapangan. Ia menyebut bahwa aduan yang masuk baik melalui media sosial maupun lewat Wadul K1&K2 langsung segera ditindaklanjuti.

“Begitu laporan masuk dan dibagikan ke kami, langsung kami tindak. Karena kami tahu, masyarakat ingin pemerintah hadir cepat, ketika ada persoalan di tengah-tengah masyarakat,” bebernya.

Ia menambahkan, bahwa Bupati meminta agar tindak lanjut setiap aduan disampaikan kembali melalui media sosial pemerintah daerah. Langkah ini penting agar masyarakat dapat melihat transparansi penanganan kasus.

“Pak Bupati mengingatkan agar setiap tindak lanjut segera diunggah ke medsos. Itu supaya masyarakat tahu bahwa laporan mereka diproses secara nyata,” ungkapnya.

Sepanjang tahun 2025, kata Eko, Satpol PP Kudus telah melakukan operasi atau penindakan lebih dari 100 kali. Baik operasi miras maupun penyakit masyarakat..

“Untuk operasi miras kita lakukan di pedagang dan tempat karaoke. Barang bukti sebagian sudah kita musnahkan, dan saat ini masih ada 3 ribuan botol berbagai merek yang bakal dimusnahkan pada bulan ini,” tuturnya.

Baca Juga: Butuh Anggaran Rp10 M untuk Persiapan Porprov 2026, KONI Kudus Sodorkan Bantuan ke Pemkab 

Sedangkan terkait penanganan pelanggaran asusila di hotel dan kos yang masih banyak terjadi, petugas mengamankan tiga pasangan bukan resmi yang ditemukan berada dalam satu kamar.

“Tiga pasangan berhasil kami amankan, total enam orang. Dua pasangan berusia di atas 40 tahun dan satu pasangan lainnya masih remaja,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Penjualan Daging Ayam Anjlok, Pedagang Pasar Puri Baru Pati Keluhkan Dampak Program MBG

0
Aktivitas pedagang ayam di Pasar Puri Baru, Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Pedagang daging ayam di Pasar Puri Baru, Kabupaten Pati mengeluhkan penjualan yang menurun drastis sejak adanya program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini makin diperparah dengan harga daging ayam yang terus merangkak naik menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pedagang Pasar Puri Baru, Riris mengatakan, harga daging ayam terus naik dalam beberapa hari terakhir. Naiknya bertahap dari Rp37 ribu per kilogram hingga kini mencapai Rp40 ribu. Harga ini bisa naik hingga Rp42 ribu saat Nataru dan Rp45 ribu saat Lebaran.

Baca Juga: Harga Cabai Setan di Pati Meroket, Tembus Rp 80 Ribu Per Kilogram

“Kemarin-kemarin masih Rp37.000, Rp38.000. Naiknya itu dari harga hidup sudah Rp3.000 per kilogram. Selama tiga bulan ini harganya tidak mau turun. Jadi harga segitu di pasaran, ya agak berkurang lah peminatnya,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Menurutnya, salah satu penyebab pembeli berkurang adalah adanya program MBG. Sebelumnya, setiap hari dia hisa menjual hingga 2 kuintal daging ayam. Namun, kini bisa menjual 1,5 kuintal saja sudah bagus.

“Karena program MBG, jadi orang jarang beli daging ayam. Biasanya anak-anak sudah dapat ayam dari sekolah, kan. Jadi ibu-ibu yang beli dikit-dikit, sekilo, setengah (kilogram), kayak gitu kan jarang,” ucapnya.

Belum lagi para penjual asongan yang biasanya beli daging ayam untuk sempolan atau pentol, kini juga berkurang. Saat ini, dirinya hanya bisa mengandalkan setoran ke beberapa pelanggan seperti pabrik, rumah makan, hingga rumah sakit.

“Berkurang banyak ini. Dari bakul yang biasanya jual di pinggiran, pedagang kaki lima itu kan dibuat sempolan, dibuat pentol, kayak gitu sudah berkurang juga yang ambil,” sebut Riris.

Makanya, dia berharap program MBG itu bisa juga menyentuh pedagang kecil agar bisa ikut kecipratan program unggulan pemerintah itu. Sepengetahuannya, supplier bahan makanan MBG biasanya pemain besar.

“Karena, kan fokusnya mungkin yang diorderi, kan satu orang itu saja. Ya bos lah. Pedagang-pedagang kecil kayak gini, kan, pembeliannya jadi berkurang. Kalau bisa, kan ada pemerataan,” katanya.

Baca Juga: Aktivitas Tambang Kendeng Tuai Sorotan,Disebut Rusak Habitat Hewan hingga Sumber Mati Air

Dengan berkurangnya penjualan ini, dia juga berharap harga daging ayam bisa turun. Menurutnya, jika dijual Rp40 ribu per kilogram, untung yang ia dapatkan sudah mepet.

“Untuk stok aman. Barang ada terus. Tapi dijual segitu ya, aslinya untungnya kurang. Harusnya Rp42 ribu lebih. Kalau pasar sore bisa segitu, tapi kalau di sini paling mahal Rp40 ribu,” pungkapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

1.942 Anak Kudus Diajak Gerak Aktif Sejak Dini

0
PAUD Cerdas Bergerak kembali hadir di Kabupaten Kudus untuk kedua kalinya. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Di tengah tren rendahnya aktivitas fisik anak di Indonesia, PAUD Cerdas Bergerak kembali hadir di Kabupaten Kudus untuk kedua kalinya. Kegiatan yang akan digelar pada Jum’at-Minggu (5-7/12/2025) di Arena Kaliputu Kudus itu mengajak ribuan anak dan orang tua dari 15 satuan PAUD untuk berkolaborasi membangun budaya gerak aktif sejak usia dini.

Berbagai laporan nasional menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang berusia di atas 10 tahun kurang melakukan aktivitas fisik. Kondisi ini diperkuat oleh survei Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) di Kabupaten Kudus yang menemukan bahwa 55% remaja usia 15 tahun hanya berolahraga sekali seminggu atau bahkan tidak sama sekali—angka tertinggi dibandingakan dengan 14 kota global lainnya yang disurvei.  

Baca Juga: Butuh Anggaran Rp10 M untuk Persiapan Porprov 2026, KONI Kudus Sodorkan Bantuan ke Pemkab 

Bunda PAUD Kudus, Endhah Endhayani menyampaikan, fisik motorik menjadi hal penting dalam tumbuh kembang anak. Sehingga anak dapat menjadi pribadi yang unggul dan mandiri di kemudian hari.

“Selain belajar bersama guru di sekolah, stimulasi fisik motorik juga salah satu wujud nyata cinta dan perhatian kita untuk anak-anak. Para ibu dan bapak juga harus menjadi lini terdepan dalam membantu tumbuh kembang anak, agar di masa yang akan datang anak-anak kita bisa menjadi generasi yang unggul, tangguh, mandiri, dan membawa kebiasaan baik ini hingga dewasa nanti,” katanya saat jumpa pers, Jumat (5/12/2025). 

Berangkat dari urgensi rendahnya aktivitas fisik anak, Bakti Pendidikan Djarum Foundation meluncurkan program Penguatan Stimulasi Fisik Motorik Anak Usia Dini pada 2024 untuk menumbuhkan budaya gerak melalui pelatihan, pendampingan, integrasi aktivitas fisik dalam rutinitas sekolah, serta kelas parenting. 

“Berdasarkan hasil penelitian, anak yang aktif mengembangkan keterampilan fisik dan motoriknya memiliki fondasi kuat untuk belajar dan tumbuh optimal. Kami ingin memastikan intervensi sejak usia dini dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini untuk mendukung visi kita dalam membentuk anak yang cerdas secara intelektual, emosional serta fisik hingga nanti mereka mampu bersaing di masa yang akan datang,” kata Deputy Program Director Bakti Pendidikan Djarum Foundation, Felicia Hanitio. 

Menurutnya, Program Stimulasi Fisik Motorik Anak Usia Dini tidak hanya menjadi intervensi jangka pendek, namun akan menjadi gerakan berkelanjutan yang meningkatkan kualitas kesehatan dan pembelajaran, khususnya di Kabupaten Kudus.

Intervensi dilakukan pertama kali di tahun 2024 dengan melibatkan 45 guru dan 659 peserta didik dari lima PAUD. Sementara di tahun 2025 program diperluas dengan melibatkan 100 guru dan 1.942 peserta didik dari 15 PAUD yang mulai didampingi sejak akhir Juni hingga awal Desember 2025. 

Dari perjalanan dua tahun ini, hasil signifikan terlihat: kapasitas guru meningkat, partisipasi harian anak dalam aktivitas fisik bertambah, durasi bergerak naik dari rata-rata 1-2 jam menjadi minimal 3-4 jam per minggu. Dengan aktif bergerak, kemampuan fisik anak-anak pun perlahan meningkat, dari rata-rata sangat rendah menjadi sedang. Selain itu, kemampuan fisik juga meningkatkan kemampuan fokus belajar, kepercayaan diri dan mengasah kemampuan bekerja dalam tim. 

Kegiatan kali ini menghadirkan sekolah, guru, orang tua, dan seluruh mitra program untuk melihat dan mencoba langsung beragam kegiatan fisik motorik yang sederhana namun menyenangkan bagi anak. Selain itu, peserta juga dapat melihat bagaimana program stimulasi fisik motorik ini diterapkan di masing-masing sekolah.

“Sejak mengikuti program ini, anak saya terlihat jauh lebih aktif, keseimbangan badannya pun lebih baik, dan dia lebih leluasa saat bermain bersama teman-temannya. Saya rasa ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi tumbuh kembang anak,” ujar Andreas Tri Budi, salah satu orang tua siswa.  

Sementara itu, Kepala Kemenag Kudus, Shony Wardana mengucapkan terimakasihnya kepada Djarum Foundation yang telah memberikan ruang bagi anak dalam kegiatan yang utamanya untuk membuat anak bergerak secara terstruktur. 

“Selain kebutuhan gizi yang harus terpenuhi, anak-anak juga harus dikenalkan untuk kegiatan fisik dan motorik, maka dari itu kami sangat menyambut baik program ini. Semoga program ini bisa terus berkembang dan dapat diterapkan juga di sekolah-sekolah PAUD lainnya,” tuturnya.

Baca Juga: Keadaan Pasar Bitingan Bocor dan Memprihatinkan, Disdag Kudus Angkat Suara

Diketahui sekolah mitra yang mengikuti Program Penguatan Stimulasi Fisik Motorik Anak Usia Dini 2024 meliputi, PAUD Terpadu Kalirejo, TK PG Rendeng, RA Nurul Haq, TK Cahaya Nur, TK Masehi. Sedangkan di tahun ini bertambah menjadi 15 satuan PAUD di Kudus.

Di antaranya meliputi, TK Pertiwi 02 Peganjaran, TK Pertiwi Purworejo 1, RA Miftahul Falah, RA Attarbiyatul Islamiyah, RA Miftahul Huda, TK.M.NU Roudlotut Tholibin, TKIT Umar Bin Khatab, TK Kanisius, RA Nurul Yasin, RA Muslimat Nu Tarbiyatul Wildan.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Dampak Efisiensi, Anggaran Kebencanan 2026 di Kabupaten Kudus Turun 19,86 Persen

0
Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Eko Hari Djatmiko. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Alokasi anggaran untuk kebencanaan di Kabupaten Kudus pada tahun 2026 turun dibandingkan tahun ini, serta dari pagu awal penganggaran. Penurunan tersebut bagian dari langkah efisiensi, imbas dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Eko Hari Djatmiko membenarkan adanya penurunan anggaran tersebut. Tetapi penurunannya tidak besar hanya sekira 19,86 persen.

Baca Juga: Butuh Anggaran Rp10 M untuk Persiapan Porprov 2026, KONI Kudus Sodorkan Bantuan ke Pemkab 

“Pagu awal alokasi anggaran di BPBD Kudus untuk tahun 2026 kurang lebih sebesar Rp 6,8 miliar. Karena adanya efisiensi imbas dari pemangkasan TKD, alokasi anggaran turun jadi Rp 5,4 miliar,” ujar Eko di ruang kerjanya belum lama ini.

Adanya penurunan anggaran tersebut, Eko memastikan, tidak bakal berimbas pada kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana. Namun, memang ada beberapa sektor kegiatan yang harus dikurangi, atau bahkan dihilangkan.

“Di antaranya, perjalanan dinas, makan-minum, serta pelatihan penanganan kebencanaan,” bebernya.

Di tahun ini dan tahun sebelumnya, ungkap Eko, BPBD Kudus hampir rutin melaksanakan kegiatan pelatihan penanggulangan kebencanaan. Biasanya pelatihan melibatkan para relawan, Polri dan TNI.

“Dalam satu tahun anggaran, biasanya dilakukan dua kali. Karena tahun ini ada efisiensi, pelatihan tersebut kami tiadakan,” jelasnya.

Selain itu, kata Eko, pada tahun 2026 di BPBD Kabupaten Kudus tidak ada pengadaan alat atau mesin baru. Menurutnya, saat ini peralatan untuk penanggulangan kebencanaan sudah komplit.

Baca Juga: Keadaan Pasar Bitingan Bocor dan Memprihatinkan, Disdag Kudus Angkat Suara

Baik alat untuk evakuasi korban banjir, tanah longsor dan lainnya semua sudah lengkap. Peralatan gergaji mesin, tenda pengungsi, tempat tidur juga ada dan jumlahnya mencukupi. Termasuk juga kendaraan penyelamatan.

“Efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada penanganan bencana. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” imbaunya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Harga Cabai Setan di Pati Meroket, Tembus Rp 80 Ribu Per Kilogram

0
Penjual cabai di Pati sedang menunggu pembeli. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Harga cabai di Kabupaten Pati melonjak tinggi. Bahkan, dalam dua hari terakhir, harga cabai setan meroket hingga Rp 80.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat warga semakin terbebani, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.

Aida Farika, salah seorang pembeli di Pasar Puri Baru Pati mengaku kaget saat mengetahui harga cabai meroket drastis.

Baca Juga: Aktivitas Tambang Kendeng Tuai Sorotan,Disebut Rusak Habitat Hewan hingga Sumber Mati Air

“Cabai sekarang pedasnya bukan main, bukan cuma di lidah tapi di dompet. Biasanya Rp60 ribu, sekarang jadi Rp80 ribu per kilo,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Ia mengatakan, lonjakan harga ini memaksa dirinya mengurangi konsumsi sambal yang biasanya menjadi pelengkap masakan sehari-hari.

“Kalau masak ya tetap masak, tapi sambalnya dikurangi. Biasanya bikin banyak, sekarang cuma sedikit atau kadang nggak bikin sama sekali,” imbuhnya.

Tak hanya cabai, bawang merah juga mengalami kenaikan signifikan. Dari harga normal Rp38.000–Rp43.000 per kilogram, kini dijual hingga Rp 55.000.

“Bawang merah itu biasanya Rp43 ribu, sekarang Rp55 ribu. Dua-duanya naik semua,” katanya.

Sementara itu, Mail, pedagang sayur di Pasar Puri Baru menyebut, bahwa harga naik sejak dua hari terakhir.

“Cabai setan awalnya Rp60 ribu sekarang Rp80 ribu. Bawang merah dari Rp38 ribu jadi Rp55 ribu,” jelasnya.

Menariknya, kenaikan ini bukan karena pasokan terganggu.

“Pasokan lancar, nggak ada kendala. Tapi kalau mau Natal dan Tahun Baru memang pasti naik. Tahun kemarin juga sama,” ucapnya.

Meski harga melambung, pola belanja masyarakat tidak banyak berubah. Pembeli hanya menyesuaikan jumlah.

Baca Juga: Puluhan Warga Sukolilo Geruduk Polda Jateng, Kawal Pemeriksaan Aktivis Kendeng

“Ada yang beli Rp5 ribu, ada Rp3 ribu. Tetap laku, sehari bisa 3 sampai 6 kilo,” ujarnya.

Kenaikan harga bumbu dapur ini menambah panjang daftar komoditas yang membebani masyarakat di akhir tahun. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar harga bisa kembali stabil.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Butuh Anggaran Rp10 M untuk Persiapan Porprov 2026, KONI Kudus Sodorkan Bantuan ke Pemkab 

0
Ketua KONI Kudus Sulistiyanto. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kudus berupaya membujuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus agar bisa mengucurkan anggaran dana Rp10 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk menunjang persiapan para atlet yang berlaga dalam Pekan Olahraga Provinsi (Proprov) Jawa Tengah 2026 mendatang. 

Ketua KONI Kudus, Sulistiyanto menyampaikan, bahwa kebutuhan atlet untuk persiapan Proprov 2026 di Semarang membutuhkan dana berkisar Rp10-12 miliar. Untuk itu, pihaknya mengajukan ke Bupati Kudus supaya usulan tersebut dapat dikabulkan.

Baca Juga: Keadaan Pasar Bitingan Bocor dan Memprihatinkan, Disdag Kudus Angkat Suara

Ia menyebut, jumlah itu cukup realistis demi mempersiapkan atlet untuk berlatih selama Januari hingga Juli 2026. Sebab menurutnya, tak hanya persiapan, insentif untuk atlet, sarpras, tranportasi hingga pelatih juga include di dalamnya. 

“Termasuk insentif bagi atlet, kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras), transportasi, serta pelatih di masing-masing cabang olahraga (cabor),” jelasnya. 

Sebagai keseriusannya dalam upaya mengajukan dana bantuan dari pemkab, KONI Kudus menargetkan duduk di peringkat 6 hingga 8 besar pada gelaran yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali itu. Mengingat Porprov sebelumnya, kontingen Kudus berhasil di posisi 10 besar dengan torehan 28 medali emas. 

“Jadi kontingen Kudus harus berhasil meraih setidaknya 43 emas di semua nomor cabor uang dipertandingkan,” tuturnya.

Di sisi lain, pihaknya telah memperhitungkan beberapa kabupaten yang berpotensi besar dan menjadi saingan berat untuk kontingen Kudus. Di antaranya Semarang sebagai tuan rumah, Surakarta, hingga Banyumas. 

Baca Juga: Sangat Dinantikan, Siswa SD 7 Bulungcangkring Akhirnya Mulai dapat MBG 

Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah mengevaluasi dan mematangkan persiapan pasca pra Porprov yang baru saja terlaksana. Dari 57 cabor yang diikuti oleh Pengurus Kabupaten (Pengkab) Kudus, 12 cabor berhasil lolos seleksi untuk maju dalam gelaran Porprov 2026. 

“Mengevaluasi masing-masing cabor, mulai dari pola latihan, skema, dan kebutuhan anggaran nanti. Semoga dalam persiapannya nanti bisa dilakukan secara matang,” sebutnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Keadaan Pasar Bitingan Bocor dan Memprihatinkan, Disdag Kudus Angkat Suara

0
Pedagang Pasar Bitingan Kudus berjualan di tengah genangan. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kudus angkat suara terkait Pasar Bitingan yang bocor dan kebanjiran. Hal tersebut diduga sudah terjadi bertahun-tahun dan dikeluhkan para pedagang.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Kudus, Agus Sumarsono, mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan koordinator Pasar Bitingan untuk mengkalkulasi tingkat kerusakan. Supaya nanti dilakukan penanganan darurat.

Baca Juga: APBD Kudus 2026 Disahkan, DPRD Tekankan Prioritas Layanan Publik

“Kita akan koordinasikan dengan koordinator pasar. Pasalnya, sementara ini sudah tidak ada anggaran pemeliharaan pasar di akhir tahun 2025,” ujar Agus melalui sambungan telepon, Kamis (4/12/2025).

Menanggapi adanya swadaya para pedagang untuk penanganan darurat kebocoran, Agus mempersilahkannya. Sebab, anggaran pemeliharaan pasar di tahun ini memang sudah habis.

“Untuk sementara yang bisa kita lakukan adalah penanganan darurat. Nantinya di tahun 2026 bakal dialokasikan anggaran pemeliharaan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pasar Bitingan Kabupaten Kudus bocor dan banjir saat hujan, Kamis (4/12/2025). Keadaan tersebut tentu sangat memprihatinkan, pasalnya, banjir membuat makin sepi pengunjung.

Beberapa pedagang terlihat tetap beraktifitas dan sibuk dengan dagangan mereka meski tak ada pembeli. Terlihat, kaki mereka mondar-mandir di genangan air yang keruh.

Salah satu pedagang yakni, Muslimah menyampaikan, atap Pasar Bitingan memang sudah lama bocor. Hal tersebut sudah berjalan selama tiga tahun dan belum ada perbaikan dari dinas terkait.

“Sudah tiga tahun bocor. Setiap hujan pasti kebanjiran,” ujar Muslimah kepada awak media, Kamis (4/12/2025).

Baca Juga: Unik, SPPG di Kudus Ini Bagikan MBG Pakai Kostum Superhero

Dia mengungkapkan, bahwa keadaan Pasar Bitingan saat ini sudah sepi pengunjung. Ketika hujan dan banjir, jadi makin sepi dan pendapatan turun drastis.

“Atap dan talang pasar banyak yang bocor. Para pedagang sudah iuran secara swadaya untuk perbaikan semampunya tapi kurang efektif dan masih bocor,” bebernya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -