Aktivitas pedagang daging ayam di Kudus. Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, beberapa kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus melonjak tajam. Tak hanya komoditas bahan pokok, daging ayam juga mengalami kenaikan secara signifikan.
Hingga saat ini, harga daging ayam di Pasar Bitingan Kudus menjadi Rp40 ribu per kilogramnya. Harga tersebut merangkak naik secara berangsur-angsur sejak sepekan lalu.
Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Bitingan, Wanto menyampaikan, jelang Nataru harga daging ayam saat ini naik tajam. Padahal secara harga normal, Rp35 ribu per kilogram.
“Naik sudah empat hari ini. Sebelumnya harga Rp35 ribu sekarang jadi Rp40 ribu. Katanya foktor dipengaruhi jelang Natal dan tahun baru,” bebernya.
Dengan harga yang kian tinggi, sebutnya, membuat dagangannya sepi oleh pembeli. Bahkan penjualannya turun drastis dari biasanya yang bisa terjual hingga 40 kilogram perharinya, kini hanya bisa menjual 4-6 kilogram saja.
“Sepi mas, tidak seperti biasnya. Harapannya harga bisa turun dan stabil di harga normal, supaya penjualan dan ekonomi juga berjalan baik,” tuturnya.
Salah satu pembeli, Mei menyampaikan, bahwa saat ini kondisi harga di pasar tradisional Kabupaten Kudus naik semua. Hal itu membuatnya menderita karena semua harga kebutuhan masyarakat menjadi mahal.
“Kacau mas,kalau semuanya mahal. Ini saya beli untuk dibuat bahan baku mi ayam. Pengennya ya standart dan stabil,” jelasnya.
Senada dengan Mei, Edy Bendol juga menywbut kesulitan dengan harga yang kian naik. Menurut pedagang nasi goreng itu, hal itu sangat mempengaruhi hasil dari penjualannya.
“Harganya melambung naik terus. Kondisi membuat pedagang bingung. Kenaikan harga mulai awal Desember dan berangsur-angsur naik hingga saat ini,” terangnya.
Area parkir di sekitaran Alun-alun Pati. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum tercatat melampaui target yang telah ditetapkan tahun ini. Hingga saat ini, realisasi penerimaan sudah menembus angka Rp 638 juta atau 102,2 persen dari target Rp625 juta.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati, Nita Agustiningtyas. Ia mengungkapkan, akumulasi penerimaan retribusi parkir sejak Januari menunjukkan tren positif dan telah melampaui target sebelum tahun anggaran berakhir.
“Untuk target tahun ini Rp625 juta, sampai dengan saat ini sudah tercapai Rp638.749.000 atau 102,2 persen. Untuk target Alhamdulillah bisa tercapai,” jelas Nita.
Menurutnya, kontribusi terbesar retribusi parkir berasal dari kawasan pusat aktivitas masyarakat, khususnya di sekitar Alun-alun Simpang Lima Pati. Titik parkir di sisi barat, utara, dan timur kawasan tersebut menjadi penyumbang dominan karena tingginya aktivitas pertokoan dan arus kendaraan.
“Di sekitar alun-alun ke barat ke utara ke timur itu kan banyak pertokoan dan ramai, utamanya itu,” katanya.
Dishub Kabupaten Pati saat ini mencatat terdapat sekitar 300 juru parkir (jukir) yang tersebar di berbagai titik parkir tepi jalan umum. Untuk tarif parkir, kendaraan roda dua dikenakan biaya Rp1.000, sedangkan kendaraan roda empat sebesar Rp2.000.
Dalam rangka menjaga kepatuhan dan optimalisasi penerimaan, Dishub juga rutin melakukan evaluasi terhadap para jukir setiap tiga bulan. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan setoran retribusi berjalan tertib serta sesuai ketentuan.
“Kita lakukan evaluasi tiap tiga bulan sekali, dan itu kan memang Jukir itu, ketika dia resmi sebagai Jukir terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” sebutnya.
Nita menegaskan, sanksi akan diberlakukan bagi jukir yang tidak disiplin dalam melakukan penyetoran retribusi parkir. Salah satu sanksi yang diberikan berupa pencabutan keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Untuk saksi ketika tidak setor rutin, maksudnya dia mangkir dalam penarikan retribusinya (atau) tidak disetorkan ke kas daerah melalui Dishub, nanti ada sanksi tidak diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan dicabut keanggotaannya,” pungkasnya.
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gedung Pusat Belajar Guru (PBG) Kudus, Sabtu (19/12/2025). Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Musthofa, menilai tenaga pendidik memiliki posisi strategis dalam membangun ideologi kebangsaan di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, guru dipilih sebagai mitra utama dalam mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan kepada peserta didik.
Menurut Musthofa, guru bukan sekadar penyampai materi pelajaran, tetapi figur yang perkataan dan tindakannya menjadi rujukan bagi siswa. Kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk menanamkan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika sejak dini.
“Tenaga pendidik ini memiliki pengaruh kuat. Apa yang mereka ucapkan dan lakukan, akan ditiru oleh anak-anak. Inilah mengapa kami melibatkan guru sebagai perpanjangan tangan MPR dalam menyosialisasikan empat pilar kebangsaan,” ujar Musthofa saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gedung Pusat Belajar Guru (PBG) Kudus, Sabtu (19/12/2025).
Ia menyebut, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan merupakan salah satu indikator kinerja utama anggota MPR RI. Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan maksimal tanpa dukungan tenaga pendidik yang setiap hari berinteraksi langsung dengan peserta didik.
Musthofa meyakini, kuatnya hubungan emosional antara guru dan siswa akan mempercepat terbentuknya karakter nasionalis pada anak. Ketika nilai kebangsaan tertanam sejak dini, perbedaan yang ada di tengah masyarakat justru akan dipandang sebagai kekayaan, bukan pemicu konflik.
“Kalau ideologi kebangsaan sudah mengakar, anak-anak akan paham bahwa perbedaan itu harus dihormati. Di situlah makna kebhinekaan,” tegasnya.
Selain menyasar tenaga pendidik, Musthofa sebelumnya juga aktif menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan langsung ke sekolah-sekolah, khususnya di tingkat SMA di Kabupaten Kudus. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pembinaan karakter kebangsaan generasi muda.
Ia menegaskan, Empat Pilar Kebangsaan tidak cukup dipahami sebatas teks atau hafalan, melainkan harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
“Empat pilar ini harus hidup dalam keseharian kita, bukan hanya diucapkan,” katanya.
Musthofa juga mengungkapkan optimismenya terhadap dunia pendidikan di Kudus. Ia menilai, dengan komitmen dan semangat para pendidik, Kudus berpotensi menjadi contoh atau role model pendidikan nasional.
“Alhamdulillah, para guru di Kudus masih mengingat yel-yel yang pernah saya sampaikan: mendidik dengan sepenuh hati, bergegas meraih prestasi. Ini menjadi modal besar,” ucapnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti sekitar 135 tenaga pendidik dari 27 SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus. Setiap sekolah mengirimkan satu kepala sekolah dan lima guru yang diharapkan dapat meneruskan pemahaman Empat Pilar Kebangsaan kepada siswa di sekolah masing-masing.
Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, yang kerap terdampak banjir, mendapat bantuan sarana penanggulangan bencana dari PLN Peduli, Jumat (19/12/2025). Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, yang kerap terdampak banjir, mendapat bantuan sarana penanggulangan bencana dari PLN Peduli, Jumat (19/12/2025). Bantuan tersebut berupa perahu karet, pelampung, serta seperangkat alat komunikasi handy talky (HT) untuk mendukung kesiapsiagaan desa dalam menghadapi bencana banjir.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN. Apalagi, Desa Karangrowo merupakan desa yang dekat dengan area gardu induk PLN di Kudus.
Manajer Komunikasi dan TJSL Unit Induk Transmisi Bagian Tengah PLN, Irfan Saputra mengatakan, Kudus menjadi salah satu wilayah prioritas karena masuk dalam peta daerah rawan bencana. Dnegan kesiapsiagaan penanggulangan dapat meminimalisir dampak kejadian.
“Kudus memiliki tren kejadian banjir. Karena itu kami fokus pada mitigasi bencana, salah satunya melalui penguatan penanganan saat bencana terjadi,” bebernya.
Ia menjelaskan, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa peralatan seperti perahu karet dan alat keselamatan, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan penanggulangan bencana banjir bagi relawan.
“Khusus Desa Karangrowo, selain rawan banjir juga berada dekat dengan aset vital kami, seperti Gardu Induk Kudus dan jalur SUTT. Karena itu kami konsen di wilayah ring satu aset PLN,” jelas Irfan.
PLN berharap terjalin sinergi yang kuat antara masyarakat, BPBD, dan PLN dalam penanggulangan bencana. Saat terjadi banjir, koordinasi dilakukan tidak hanya untuk keselamatan warga, tetapi juga pengamanan aset dan menjaga suplai listrik agar tetap aman.
“Kami juga ingin masyarakat memiliki kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Sehingga dampak bencana bisa diminimalisir,” tambahnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus, Eko Hari Djatmiko mengatakan, bantuan tersebut disesuaikan dengan karakteristik wilayah Karangrowo yang hampir setiap tahun mengalami banjir.
“Desa Karangrowo memang termasuk wilayah yang sering terdampak banjir. Karena itu bantuan peralatan yang diberikan juga kami sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Eko menyebutkan, secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Kudus pada Desember hingga Januari masih terpantau relatif normal. Intensitas hujan yang terjadi sejauh ini masih bersifat landai dan belum menunjukkan potensi ekstrem.
Meski demikian, BPBD Kudus telah memetakan wilayah rawan bencana sebagai langkah mitigasi. Untuk bencana banjir, terdapat enam kecamatan dengan total 33 desa rawan, yakni Kecamatan Jekulo, Mejobo, Undaan, Jati, Kaliwungu, dan Bae. Sementara itu, Kecamatan Dawe dan Gebog dengan 17 desa masuk kategori rawan longsor.
“Kesiapsiagaan sudah kami awali sejak 4 November, khususnya untuk tim rescue. Relawan Destana yang belum terdaftar juga kami dorong untuk segera masuk dalam sistem,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Karangrowo menyampaikan terimakasihnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, sebagai desa rawan banjir, dukungan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas Desa Tangguh Bencana (Destana).
“Bantuan CSR ini sangat membantu. Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN Peduli,” ujarnya.
Ia menambahkan, Desa Karangrowo sebelumnya telah memiliki dua perahu. Dengan tambahan bantuan ini, kini terdapat tiga perahu yang dapat digunakan untuk penanggulangan bencana banjir, mengingat wilayah desa yang cukup luas.
“Harapan kami, penanggulangan bencana banjir bukan hanya tugas Destana, tapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat,” imbuhnya.
Museum Kartini yang diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon pada Sabtu, (15/11/2025). Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dengan didukung oleh Wakil Ketua MPR RI dan Yayasan Rumah Kartini berencana untuk mengusulkan Museum Kartini Jepara naik kelas menjadi Tipe A.
Rencana itu diperkuat dengan tingginya jumlah pengunjung ke Museum Kartini Jepara yang kini berpindah lokasi di Pendopo Jepara. Museum itu baru diresmikan pada tanggal 15 November 2025 lalu.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdiyat mengatakan tidak sampai satu bulan, jumlah pengunjung bahkan mencapai 12.800 orang.
Tingginya jumlah kunjungan itu, menurutnya juga bisa diartikan jika kesadaran masyarakat terhadap keberadaan museum sebagai bagian dari sejarah kehidupan cukup tinggi.
“Jadi itu target sebenarnya (mengusulkan naik jadi tipe A). setelah peresmian tanggal 15 November. Kita tidak mengira animo publik bakal tinggi,” katanya usai kegiatan ‘Menghidupkan Kembali Museum Kartini Jepara Tata Kelola Modern untuk Membangun Pengetahuan dan Kebangsaan’ di Michelle Resto and Bakery, Jepara pada Kamis (18/12/2025).
“12.800 pengunjung dalam waktu kurang dari satu bulan itu luar biasa, saya kira itu bisa menjadi modal awal,” tambahnya.
Selain itu, kegiatan peresmian yang juga turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menurutnya juga bisa menjadi modal untuk memperkuat posisi Museum Kartini di tingkat nasional.
“Pada saat museum diresmikan yang meresmikan juga Menteri Kebudayaan. Jadi pada satu titik museum ini sudah berada di satu posisi yang secara nasional diakui oleh pemilik kewenangan,” ujarnya.
Sehingga rencana untuk meningkatkan status museum menjadi Tipe A menurutnya bukan hal yang sulit untuk dilakukan.
Akan tetapi, Lestari menegaskan bahwa rencana itu tergantung dari Pemkab Jepara. Sebab keputusan untuk mengusulkan Museum Kartini menjadi Tipe A merupakan kewenangan dari pemerintah daerah.
“Kewenangan tentu dari pemerintah daerah (untuk mengusulkan kenaikan status menjadi Tipe A). Tapi ajakan dari pemerintah daerah untuk menjaga kolaborasi dan Rumah Kartini sebagai penggerak, yang memiliki komitmen saya kira patut untuk diapresiasi,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara, Ali Hidayat mengatakan untuk mewujudkan Museum Kartini dari Tipe B menjadi Tipe A terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan.
Salah satunya mengembalikan bentuk dan fungsi Pendopo Jepara yang berstatus sebagai Cagar Budaya. Terlebih saat ini, Ali mengatakan beberapa bagian di Pendopo Jepara ada yang dirombak. Diantaranya dibagian kamar dan lantai pendopo.
“Harapannya nanti Museum tidak hanya milik masyarakat Jepara tetapi juga nasional, bahkan bisa mendunia,” katanya.
BETANEWS.ID, PATI — Komunitas seni Taring Padi turut memeriahkan Festival Kendeng 2025 yang digelar di Dukuh Misik, Desa Sukolilo, Kabupaten Pati. Dalam festival tersebut, Taring Padi memamerkan sejumlah karya lukis yang merekam potret panjang perjuangan masyarakat melawan kerusakan lingkungan di Pegunungan Kendeng.
Beragam lukisan bertema pelestarian Pegunungan Kendeng terpajang di sejumlah sudut area festival. Salah satu karya yang paling menyita perhatian pengunjung adalah sebuah lukisan raksasa berjudul Kendeng Lestari, Nyawiji Kanggo Ibu Bumi.
”Ini potret dari kami apa yang dilakukan sedulur-sedulur Kendeng, JMPPK, Sedulur Sikep dan Wiji Kendeng. Kami mencoba mengilustrasikan aktivitas teman Kendeng. Semangat mereka dalam melestarikan Kendeng,” ujar salah satu seniman Taring Padi, Fitri, Jumat (19/12/2025).
Lukisan berukuran 4×6 meter tersebut menampilkan dua sisi yang kontras. Pada sisi kiri, tergambar wajah Samin Surosentiko dan sejumlah tokoh perjuangan pelestarian Pegunungan Kendeng dengan dominasi warna cerah.
Sementara itu, sisi kanan lukisan menampilkan figur Presiden Joko Widodo dengan busana raja, Ganjar Pranowo, serta sejumlah aparat dalam nuansa warna yang lebih gelap. Di bagian tengah lukisan, tergambar pula aksi cor kaki di depan Istana Presiden yang pernah dilakukan oleh para aktivis Pegunungan Kendeng.
”Sisi kiri adalah kegiatan yang seluruh Kendeng lakukan sementara di sisi kanan yang merusak Pegunungan Kendeng (penambangan dan sebagainya),” ungkapnya.
Fitri menjelaskan, proses pengerjaan lukisan tersebut memakan waktu sekitar tiga hingga empat pekan. Sekitar 10 seniman dan sukarelawan terlibat dalam pembuatan karya yang rampung pada 2023 dan sempat dipamerkan di Australia itu.
Menurut Fitri, pengabadian perjuangan masyarakat Kendeng melalui karya seni membutuhkan proses panjang. Diskusi intensif dilakukan untuk merumuskan konsep, tema, hingga detail-detail kecil yang ditampilkan dalam lukisan.
”Paling lama diskusi. sampai kemudian menemukan konsep, tema hingga detail-detail kecil,” katanya.
Bagi Taring Padi, proses kreatif tersebut menjadi bagian dari perjalanan belajar bersama masyarakat Kendeng. Fitri menuturkan, Taring Padi telah konsisten membersamai perjuangan warga Pegunungan Kendeng sejak 2006.
”Kemudian 2009 juga kami merespon degan membuat poster cukil kayu tentang 9 petani Pati yang ditangkap karena melawan pembangunan pabrik semen,” ungkapnya.
Karya Kendeng Lestari, Nyawiji Kanggo Ibu Bumi ditampilkan bersama puluhan karya lain dalam Festival Kendeng 2025 sebagai penanda bahwa karya tersebut telah mencapai bentuknya secara utuh.
Selain lukisan, Taring Padi juga menampilkan sepuluh panji yang memuat tembang-tembang semangat perlawanan Samin. Panji-panji tersebut turut dipasang di Pendopo Pengayoman, Blora.
”Festival Kendeng ini sebagai momen bahwa karya ini secara utuh sah menjadi fungsi. kita sudah prestasikan kepada warga. Kita tidak menjadi beban lagi karena karya ini kembali ke tanahnya,” imbuh seniman Taring Padi lainnya, Bebe.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan menyampaikan, bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umroh harus menjadi momentum besar untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan haji Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi “Jagong Umroh dan Haji” di Kabupaten Pati, menjelang persiapan pemberangkatan haji pada Kamis (18/12/2025).
Sri Wulan menilai, perubahan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh merupakan langkah strategis yang perlu diiringi dengan sosialisasi masif kepada masyarakat.
Menurutnya, perubahan ini menyangkut banyak hal krusial, mulai dari pendaftaran, pelunasan biaya, hingga layanan teknis bagi jemaah.
“Perubahan kementerian ini tidak boleh membuat masyarakat bingung. Justru harus membuat pelayanan lebih jelas, lebih cepat, dan lebih baik. Karena itu, sosialisasi menjadi kunci utama,” ujar Sri Wulan.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang keagamaan dan sosial, Komisi VIII DPR RI memberikan catatan penting agar Kementerian Haji dan Umroh benar-benar bekerja secara fokus dan profesional.
Dengan pengkhususan tugas hanya pada haji dan umroh, Sri Wulan berharap seluruh energi kementerian tercurah untuk peningkatan kualitas layanan jemaah.
“Harapannya jelas, layanan haji ke depan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai kementerian baru justru menurunkan kualitas pelayanan. Target kita, penyelenggaraan haji 2026 harus lebih tertib, lebih manusiawi, dan lebih aman bagi jemaah,” tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi VIII akan terus mengawal dan memberi masukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan jemaah.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Wulan juga menekankan pentingnya kesiapan jemaah, khususnya dari sisi kesehatan dan pemahaman ibadah. Menurutnya, manasik haji yang difasilitasi pemerintah merupakan hak jemaah yang tidak boleh diabaikan.
“Jangan sampai ada jemaah berangkat tanpa pernah mengikuti manasik. Mayoritas jemaah kita belum pernah ke luar negeri, sehingga mereka harus benar-benar dibekali pengetahuan, baik ibadah maupun non-ibadah,” katanya.
Ia menilai, pemahaman tentang kondisi Mekah dan Madinah, adaptasi cuaca, makanan, hingga lingkungan sosial akan sangat membantu jemaah saat berada di Tanah Suci.
Pihaknya pun mengungkapkan bahwa keberhasilan transisi kelembagaan ini sangat bergantung pada keterbukaan informasi. Sri Wulan menegaskan, sosialisasi tidak boleh berhenti di forum-forum resmi, tetapi juga harus hadir di kantor layanan agar masyarakat mudah mendapatkan akses informasi.
“Dengan kementerian baru ini, kita berharap pelayanan haji semakin fokus, profesional, dan berpihak kepada jemaah. Komisi VIII akan terus mengawal agar tujuan itu benar-benar terwujud,” terang Sri Wulan.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pati, Umi Isti’anah, menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji 2026 sepenuhnya telah ditangani oleh Kementerian Haji dan Umroh hingga tingkat kabupaten.
Di Kabupaten Pati, persiapan jemaah dinyatakan berjalan baik, mulai dari paspor, biovisa, hingga proses pemeriksaan kesehatan yang kini diperketat.
“Untuk di Kabupaten Pati, persiapan sudah kami lakukan. Sudah jemaah semuanya sudah membuat paspor. Jadi sudah membuat biovisa. Ini tinggal menunggu kesehatan,” tandasnya.
Kabupaten Pati tahun ini memperoleh 1.387 kuota jemaah haji reguler, yang saat ini masih dalam tahap pelunasan. Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 23 Desember, dan akan dilanjutkan pelunasan tahap kedua bagi jemaah penggabungan mahram.
Umi menjelaskan, regulasi baru penentuan kuota berdasarkan jumlah antrean pendaftar berdampak positif bagi Jawa Tengah.
Kabupaten Pati pun merasakan manfaatnya, dengan estimasi masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai 32 tahun kini dapat berkurang hingga sekitar 26 tahun, meskipun bagi pendaftar baru daftar tunggu masih berkisar 30–32 tahun.
“Kalau masalah daftar tunggu itu kan begini, sesuai dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, memang di situ disebutkan bahwa untuk penentuan kuota per provinsi itu didasarkan kepada antrean. Antrean maksudnya di sini adalah antrean jumlah pendaftar,” ujar dia.
“Kalau yang tahun kemarin kan jumlah penduduk muslim. Jadi itu dianggap penduduk muslim itu kan belum tentu daftar haji. Jadi yang untuk apa, untuk patokannya itu sekarang apa, pakai jumlah antrean per provinsi,” tutupnya.
Ratusan siswa SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Pati menanam bibit pohon di Kendeng. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Ratusan siswa SMP dari berbagai sekolah di Kabupaten Pati berbondong-bondong mendatangi Bumi Perkemahan Sumber Sentol, Dukuh Misik, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kamis (18/12/2025). Mereka menanam ribuan bibit pohon di lereng Pegunungan Kendeng sebagai upaya mencegah banjir dan erosi.
Para siswa SMP Negeri se-Kabupaten Pati tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Beragam jenis pohon ditanam, terutama tanaman buah, yang diharapkan mampu memperkuat daya serap air sekaligus memberi manfaat ekonomi di masa depan.
Salah satu peserta, Ainaya Salsabila, siswi SMPN 1 Sukolilo, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian lingkungan di kawasan Kendeng.
”Seru bisa menanam dengan teman-teman. Semoga ini bisa mencegah banjir dan membuat Pegunungan Kendeng tambah asri,” ujarnya.
Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Kendeng Lestari yang digelar oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Dalam pelaksanaannya, JMPPK menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati.
Ketua JMPPK Gunretno mengatakan, Disdikbud Pati turut menggerakkan sekolah-sekolah SMP Adiwiyata untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon tersebut.
”Anak-anak membawa pohon bibit buah sendiri. Awalnya diperikirakan 150. Tapi semakin berkembang banyak yang ikut. kurang tahu jumlahnya. Tapi ada seribuan bibit pohon yang ditanam. Ada bibit alpukat, sawo, mangga, matoa dan macam-macam buah lainnya,” ucapnya.
Menurut Gunretno, penanaman bibit pohon ini bertujuan meningkatkan daya serap air di kawasan Pegunungan Kendeng agar mampu berfungsi seperti spons alami dan meminimalkan potensi banjir.
”Kami juga sempat menanam pohon kepoh, ringin. Tapi Kendeng ini juga harapan untuk mencukupi kebutuhan hidup, sehingga ditanami buah. Karena buah ini juga bisa memenuhi kebutuhan hidup ke depan,” ungkapnya.
Ia berharap, dalam beberapa tahun mendatang, hasil dari penanaman tersebut sudah dapat dirasakan. Selain mencegah Pegunungan Kendeng menjadi gundul, tanaman buah itu juga diharapkan dapat membantu warga sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidup dari hasil panen.
DPRD Jepara memberikan bantuan bagi korban penjarahan. Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID,JEPARA- Peristiwa kerusuhan yang berujung pada pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Jepara pada Minggu, (31/8/2025) masih meninggalkan luka dan memori yang mendalam.
Tidak hanya bangunan dan fasilitas kantor yang hangus terbakar, namun juga kendaraan pribadi milik karyawan, khususnya tenaga cleaning service, turut menjadi korban dalam insiden tersebut.
Kenyataan itu mengetuk nurani para anggota DPRD Kabupaten Jepara. Di tengah upaya pemulihan pascakejadian, para wakil rakyat secara kolektif berinisiatif melakukan iuran sukarela sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap karyawan yang terdampak langsung.
Dari iuran tersebut, DPRD Jepara menyerahkan bantuan berupa tiga unit sepeda motor sebagai pengganti kendaraan pribadi karyawan yang dibakar saat kejadian.
Adapun kendaraan yang sebelumnya terbakar terdiri dari satu unit Yamaha Mio, Supra Hukaido, dan Kawasaki Blitz R.
Melalui hasil iuran sukarela anggota dewan, bantuan kemudian direalisasikan dalam bentuk dua unit sepeda motor Honda Supra dan satu unit sepeda motor Suzuki matic Spin, yang diserahkan langsung kepada para penerima.
Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud keprihatinan dan tanggung jawab moral DPRD terhadap karyawan yang selama ini setia menjalankan tugasnya.
“Ini adalah bentuk empati kami kepada teman-teman karyawan yang terdampak aksi pembakaran gedung DPRD. Kami sadar, kendaraan bukan sekadar alat, tetapi penopang utama aktivitas dan penghidupan sehari-hari. Semoga bantuan sederhana ini bisa menjadi penyemangat dan membantu meringankan beban,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Jepara, Andi Nadjamudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian para anggota dewan.
Menurutnya, para tenaga cleaning service memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas DPRD selama ini.
“Tiga tenaga cleaning service menjadi korban langsung dalam kebakaran tersebut. Atas dasar kepedulian dan rasa kebersamaan, anggota dewan sepakat melakukan iuran sukarela dan memberikan bantuan dalam bentuk kendaraan, bukan uang, agar bisa langsung dimanfaatkan,” jelasnya.
Penyerahan bantuan ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian institusi DPRD Jepara, tetapi juga cerminan solidaritas dan kemanusiaan di tengah situasi sulit. Dari realita di lapangan, langkah ini diharapkan mampu menguatkan kembali semangat para karyawan untuk bangkit dan melanjutkan aktivitasnya dengan harapan yang baru.
Aktivitas petani bawang merah di Pati. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Isu masuknya bawang merah impor ilegal ke Indonesia menimbulkan keresahan di kalangan petani, khususnya menjelang masa panen. Kondisi tersebut dinilai semakin memperburuk harga bawang merah yang hingga kini belum stabil, seiring beredarnya kabar bawang impor murah di pasaran yang dikhawatirkan menekan harga bawang lokal.
Ketua Asosiasi Bawang Merah Kabupaten Pati, Kasnawi menyebut, situasi harga bawang merah saat ini masih tidak menentu. Fluktuasi harga yang terjadi membuat petani dan pelaku usaha kebingungan dalam memperkirakan keuntungan, di tengah biaya produksi yang terus meningkat.
“Sekarang ini kan mau panen. Tapi ada isu-isu impor yang sangat meresahkan petani. Kami khawatir bawang impor ilegal beredar di pasaran dan berdampak langsung pada harga bawang lokal,” ujar Kasnawi, yang juga petani bawang merah di Desa Ngurenrejo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.
Ia mengungkapkan, Asosiasi Bawang Merah Kabupaten Pati telah berkoordinasi dengan asosiasi bawang merah dari Nganjuk dan Probolinggo untuk mengantisipasi dugaan masuknya bawang impor ilegal yang tidak sesuai dengan regulasi.
Menurutnya, bawang impor tersebut dikhawatirkan masuk ke pasar tradisional dengan harga jauh lebih murah dibandingkan bawang merah lokal, sehingga berpotensi merugikan petani.
“Yang beredar itu informasinya bawang minipikal, bawang bombai kecil. Padahal aturan dari pemerintah jelas, ukuran minimal 5 sentimeter ke atas. Kalau ini disalahgunakan dan ukurannya di bawah ketentuan, itu jelas mengganggu harga bawang petani,” ungkapnya.
Kasnawi juga menyampaikan adanya isu bawang ilegal yang diduga berasal dari Thailand. Meski belum dapat dipastikan kebenarannya, kabar tersebut telah memicu kekhawatiran di tingkat petani.
“Mudah-mudahan isu itu salah. Tapi kalau benar ada bawang ilegal masuk, itu sangat merugikan petani. Harganya bisa jauh di bawah biaya produksi petani kita,” ucapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati, Bhakti Juniar Isrony, menyatakan pihaknya akan berupaya membuka peluang distribusi pasar yang lebih luas guna menekan dampak penurunan harga menjelang panen.
Disdagperin Pati juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian serta instansi terkait untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi petani bawang merah.
Terkait isu masuknya bawang merah impor ilegal, Isrony menyebut pihaknya masih melakukan penelusuran dan pendalaman. Hingga kini, kebenaran kabar tersebut belum dapat dipastdapat
“Masih kita pelajari lebih lanjut dan akan kita koordinasikan dengan Dinas Pertanian. Jadi belum bisa memastikan,” pungkasnya.
konferensi pers di Mapolres Kudus, Kamis (18/12/2025). Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Dua anak perempuan di Kabupaten Kudus menjadi korban persetubuhan oleh pria yang mereka kenal melalui media sosial. Modus yang digunakan pelaku beragam, mulai dari sekadar mengajak jalan-jalan hingga menggunakan rayuan asmara, sebelum akhirnya menyetubuhi korban di hotel dan kos-kosan di Kota Kretek.
Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, kedua pelaku dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur tersebut telah berhasil diamankan meski sempat melarikan diri ke luar daerah, bahkan hingga ke luar Pulau Jawa.
“Meski masing-masing pelaku sudah kabur ke lain daerah, bahkan ke luar Pulau Jawa, mereka berhasil kami amankan,” ujar AKBP Heru saat konferensi pers di Mapolres Kudus, Kamis (18/12/2025).
AKBP Heru menjelaskan, kasus persetubuhan anak di bawah umur ini merupakan kasus yang sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Dengan ketekunan dan keseriusan penyelidikan, para pelaku yang berusaha melarikan diri akhirnya dapat ditangkap.
“Saya peringatkan agar jangan melakukan tindak kejahatan di Kabupaten Kudus. Sebab, di manapun Anda melarikan diri, akan kami kejar,” tandasnya.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kudus AKP Danail Arifin mengungkapkan, kasus persetubuhan anak di bawah umur pertama melibatkan korban berinisial LST (16), warga Kecamatan Jati, Kudus. Pelaku dalam kasus ini berinisial SE (19), warga Kabupaten Grobogan.
“Korban dan pelaku awalnya berkenalan melalui media sosial. Korban kemudian diajak jalan-jalan, namun ternyata dibawa ke kos-kosan,” jelas AKP Danail.
Sesampainya di kos-kosan tersebut, korban dipaksa melakukan persetubuhan. Korban sempat menolak, namun karena di lokasi tidak ada orang lain, pelaku akhirnya berhasil menyetubuhi korban.
Kasus ini terungkap setelah korban pulang ke rumah dalam kondisi larut malam sehingga menimbulkan kecurigaan orang tua. Pelaku kemudian melarikan diri dan berpindah-pindah tempat, mulai dari wilayah Jawa Barat, Kalimantan, hingga akhirnya berhasil diamankan di Provinsi Bali.
“Korban diketahui masih berstatus pelajar SMP. Saat ini korban berada dalam pengawasan orang tua. Meski tidak mengalami trauma berat, korban mengaku menyesal atas peristiwa yang dialaminya,” bebernya.
Sedangkan kasus kedua, tutur AKP Danail, bermula dari laporan orang hilang yang dilayangkan orang tua korban, warga Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Orang tua korban melaporkan bahwa anaknya berinisial FN (15) pergi dari rumah tanpa izin dan tidak pulang selama satu pekan serta tidak dapat dihubungi.
Salah satu bus AKAP sedang parkir di Terminal Induk Jati, Kudus. Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, aktivitas di Terminal Tipe A Jati Kudus diperkirakan tidak langsung melonjak tajam. Pergerakan penumpang diprediksi meningkat secara bertahap dan menyebar di sejumlah waktu, mengikuti pola libur sekolah dan cuti kerja masyarakat.
Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Jati Kudus, Eli Risandi mengatakan, pola arus penumpang Nataru berbeda dengan Lebaran yang biasanya terjadi lonjakan besar dalam waktu singkat.
“Pergerakannya tidak sekaligus. Biasanya terbagi di beberapa hari tertentu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, posko angkutan Nataru secara nasional akan mulai beroperasi pada 18 Desember. Adapun potensi kenaikan jumlah penumpang di Terminal Jati diperkirakan mulai terasa pada 19 hingga 21 Desember, bersamaan dengan dimulainya libur sekolah dan sebagian pekerja yang mengambil cuti lebih awal.
Lonjakan berikutnya berpeluang terjadi pada 23 dan 24 Desember, bertepatan dengan cuti bersama Natal. Sementara untuk periode Tahun Baru, peningkatan arus penumpang umumnya terjadi pada 27, 28, dan 29 Desember.
“Kalau Lebaran biasanya menumpuk di satu waktu. Nataru lebih merata, jadi lonjakannya tidak terlalu tajam,” jelas Eli.
Menurutnya, fluktuasi jumlah penumpang juga dipengaruhi kebiasaan para perantau yang tidak selalu pulang kampung setiap tahun. Sebagian masyarakat memilih pulang secara bergantian, satu atau dua tahun sekali, sehingga kepadatan penumpang bisa berbeda dari tahun ke tahun.
Dari sisi rute, wilayah Jabodetabek masih menjadi tujuan dan asal perjalanan yang paling dominan bagi penumpang bus di Terminal Jati Kudus. Jam keberangkatan bus reguler biasanya ramai pada rentang waktu pukul 18.00 hingga 20.00 WIB, dengan kepadatan yang masih berlanjut hingga sekitar pukul 20.30 WIB.
Pada masa Nataru, jadwal kedatangan bus juga kerap mengalami keterlambatan. Eli menyebut hal itu disebabkan berbagai faktor, mulai dari kemacetan, kecelakaan, hingga rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah di jalur menuju dan dari Jakarta.
“Keterlambatan satu sampai dua jam itu sudah biasa. Bahkan bisa sampai lima jam, tergantung kondisi di jalan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa berkurangnya jumlah penumpang saat bus tiba di Kudus bukan berarti terjadi penurunan minat. Tidak semua penumpang dari Jakarta memiliki tujuan akhir Kudus. Sebagian turun lebih dulu di kota lain seperti Semarang atau Demak.
Hingga saat ini, kondisi Terminal Jati masih terpantau relatif lengang. Namun, peningkatan aktivitas diperkirakan mulai terlihat memasuki pekan ketiga dan keempat Desember, seiring semakin dekatnya libur Natal dan Tahun Baru.
apat pembahasan kenaikan upah minimun kabupaten (UMK) di kantor Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM), Kamis (18/12/2025). Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Dewan pengupahan yang terdiri dari lembaga non struktural terdiri perwakilan pemerintah, pengusaha, serta serikat pekerja di Kabupaten Kudus menggelar rapat pembahasan kenaikan upah minimun kabupaten (UMK) di kantor Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM), Kamis (18/12/2025).
Dalam rapat tersebut tak menemui titik terang atau angka yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pengusaha dan serikat pekerja.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan pada Disnakerperinkop dan UKM, Agus Juanto menyampaikan, pengusulan UMK tahun 2026 beda pendapat. Di mana pihak serikat pekerja mengusulkan naik 6,69 persen atau Rp2.859.000 dibandingkan tahun ini, sementara pihak pengusaha mengusulkan UMK naik 4,59 persen atau menjadi Rp2.818.584.
“Intinya ini kan tidak sepakat (kedua belah pihak), nanti kita sampaikan dua angka ini kepada Bupati Kudus. Nanti Bupati yang memutuskan nilainya untuk disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah (Jateng),” bebernya usai rapat pembahasan, Kamis (18/12/2025).
Sebab menurutnya, Senin (21/12/2025) keputusan pengusulan UMK 2026 harus disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
Ketua Apindo Kudus, Hilmi Tasan Wartono mengatakan, bahwa pihaknya mengusulkan UMK berdasarkan data BPS. Di mana angka pertumbuhan ekonomi (PE) di Kudus sebesar 2,78 persen dan Alfa 0,7 persen, sedangkan nilai inflasi di Jawa Tengah sebesar 2,65 persen.
“Kita mengusulkan berdasarkan angka yang sudah dirilis oleh BPS, itu saja,” singkatnya.
Berbeda dengan Apindo, Ketua KSPSI Kudus, Andreas Hua mengusulkan kenaikan UMK 2026 naik menjadi 6,69 persen. Angka tersebut didapatkan dari pengusulan pertumbuhan ekonomi tanpa sektor rokok di angka 4,49 persen dikali Alfa 0,9 persen baru ditambahkan inflasi di Jawa Tengah.
“Kita mengusulkan, di mana pertumbuhan ekonomi tanpa sektor rokok di Kudus sebesar 4,49 persen dan Alfa 0,9 persen. Kalau sektor rokok dimasukan, pertumbuhan ekonomi cuma 2,78 persen. KSPSI meminta angka itu, supaya perbedaan dengan kabupaten sekitar di Jateng tidak tinggi,” jelasnya.
Sebab selain Kudus dan Cilacap, sebutnya, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jateng antara 4-5 persen. Tak hanya itu, berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah dirilis Kemenaker menurutnya tidak terlalu tinggi.
“Selisih angka KHL Jateng Rp3.512.957. kita mengusulkan naik menjadi Rp2.859.000, kan lebih tipis,” ujarnya.
Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) KONI Jepara Tahun 2025 di Gedung Shima Kompleks Kantor Bupati Jepara pada Kamis (18/12/2025). Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah ke-XVII akan segera digelar di Semarang Raya pada 2026 mendatang.
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jepara, Miftah Arifin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet dan cabang olahraga Jepara yang berhasil lolos babak kualifikasi Porprov Jawa Tengah.
Dari 56 Cabang Olahraga (Cabor) yang dipertandingkan, 40 Cabor dari Kabupaten Jepara dipastikan sudah memiliki tiket dan siap berlaga pada Porprov Jawa Tengah mendatang.
“Prestasi ini patut kita syukuri bersama. Ini menunjukkan bahwa pembinaan olahraga di Jepara berjalan dengan arah yang benar,” katanya saat kegiatan Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) KONI Jepara Tahun 2025 di Gedung Shima Kompleks Kantor Bupati Jepara pada Kamis (18/12/2025).
Sementara itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengingatkan menjelang gelaran Porprov Jateng agar seluruh elemen olahraga di Kabupaten Jepara bisa menjaga soliditas seluruh elemen.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada perpecahan di internal dan seluruh pihak bisa fokus pada tujuan utama, yakni prestasi dan kemenangan.
“Jangan sampai ada perpecahan. Harus kompak dan fokus pada kemenangan,” tegasnya.
Saat gelaran Porprov Jateng 2023, Jepara mampu mengukir prestasi yang membanggakan dengan masuk 5 besar. Kontingen Jepara mampu meraih 122 medali dari berbagai cabang olahraga yang dilombakan.
Sehingga ia menyampaikan optimisme tinggi terhadap masa depan olahraga Jepara. Ia berharap Jepara mampu mempertahankan prestasi yang diraih saat Porprov Jateng 2023. Atau bahkan mampu mengukir prestasi yang lebih baik saat Porprov Jateng 2026.
“Jepara nomor dua. Saya suka nomor dua. Mudah-mudahan bisa terpecahkan dan menjadi sejarah. Kalau nomor dua, bonus 2027 tentu kita hitungkan, bisa dilebihkan sedikit,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemkab Jepara akan memberi dukungan penuh terhadap upaya peningkatan prestasi olahraga.
Dukungan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berupa pembinaan berkelanjutan, tetapi juga melalui pola insentif yang memadai bagi atlet dan pelatih berprestasi di berbagai event kejuaraan.
“Dukungan ini mencakup pola insentif yang layak bagi atlet dan pelatih berprestasi. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menghargai kerja keras dan prestasi mereka,” pungkasnya.
Pasar murah di halaman Balai Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kamis (18/12/2025) diserbu emak-emak. Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Pasar murah di halaman Balai Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kamis (18/12/2025) diserbu emak-emak. Pasar murah itu diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus.
Beberapa bahan pangan tersedia untuk membantu masyarakat di tengah lonjakan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di antaranya meliputi, beras, minyak, telur ayam, gula, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan pada Dispertan Kudus, Ari Mulyani Mustika Tyas menyampaikan, bahwa barang yang dijual dibanderol dengan harga di bawah pasaran.
“Kita berupaya agar masyarakat mendapatkan harga pangan dengan kualitas yang bagus, tapi dengan harga yang rendah. Dan ini juga salah satu upaya kita sebagai stabilitasi pasokan dan harga pangan, artinya pengendalian inflasi menjelang Nataru,” jelasnya.
Ia mengatakan, beberapa barang yang tersedia seperti beras dipatok dengan harga Rp58 ribu per 5 kilogram, lebih murah dibandingkan harga pasar Rp67-70 ribu. Kemudian beras Gapoktan atau beras medium ke atas dijual Rp64 ribu, sedangkan harga pasar berkisar Rp67-70 ribu per 5 kilogramnya.
“Untuk minyak goreng kita jual Rp15.500 per liter, sementara di pasar Rp18.000 perliter. Kemudian telur dipasaran Rp31.000 di sini kita jual dengan harga Rp29.500 dan untuk gula pasir dipasad harga Rp17.000 di sini kita jual Rp15.500,” tuturnya.
Ia menyebut, bahwa penyediaan stok beras pada program GPM tersebut sebanyak 5 ton, gula pasir 500 kilogram, telur ayam 300 gram, minyak goreng 240 liter. Menurutnya, pengadaan program itu dilakukan setiap sebulan sekali, namun karena menjelang Nataru, sehingga di bulan ini dilakukan dua kali.
“5 Desember lalu kami sudah ada GPM di halaman Kantor Dispertan. Sekarang kita sasar Desa Tenggeles karena jauh dari pasar dan merupakan daerah non sentra produksi padi. Ini sebelumnya juga sudah kami lakukan seperti di Singocandi, Kedungdowo, hingga teeho untuk melayani masyarakat yang jauh dari pasar,” terangnya.
Sementara salah satu pembeli, Siti Kholifah mengaku senang adanya program pasar murah tersebut. Menurutnya, ia terbantu dengan adanya program tersebut.
“Ini beli gula 7 kilogram, harga Rp15 ribu untuk gula Alhamdulillah rezeki. Sebenarnya butuh banyak tapi untuk kebutuhan lainnya juga. Nanti Selian gula beli minyak juga,” imbuh warga Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus itu.
