Beranda blog Halaman 106

UMK Jepara 2026 Diusulkan Naik Jadi Rp2,7 Juta 

0
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara Tahun 2026 diusulkan naik 5,6 persen dibanding tahun 2025 menjadi sekitar Rp2.756.397,00.  Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara Tahun 2026 diusulkan naik 5,6 persen dibanding tahun 2025 menjadi sekitar Rp2.756.397,00.  

Usulan itu merupakan hasil dari rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jepara yang diadakan di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara pada Jumat (19/12/2025). 

Baca Juga: Sambut Wisatawan Jelang Nataru, Fasilitas di Pelabuhan Penyebrangan Kartini Jepara Akhirnya Direnov

Dari pantauan Betanews.id, rapat dimulai sekitar pukul 08.30 WIB. Rapat sempat beberapa kali dihentikan untuk istirahat dan baru selesai sekitar pukul 18.30 WIB. 

Kepala Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza mengatakan rapat itu merupakan rapat pertama yang diadakan. 

Dari 23 anggota Depekab Jepara yang terdiri dari 10 perwakilan pemerintah, lima perwakilan serikat buruh, lima perwakilan pengusaha, dua akademisi dan satu pakar, hanya 21 anggota yang hadir. 

Sementara dua lainnya, yaitu satu akademisi dan satu pakar tidak hadir dalam pelaksanaan rapat.  

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, skema penghitungan Upah Minimum yaitu menggunakan pertumbuhan ekonomi dikalikan alpha atau variabel tertentu ditambah nilai inflasi. Besaran alpha ditentukan berada di rentang 0,5 – 0,9.  

Zamroni menyebutkan dari pihak pengusaha atau Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan nilai alpha yang digunakan yaitu 0,3. Sementara dari serikat pekerja mengusulkan 09. 

“Karena tidak bisa mencapai musyawarah mufakat, sesuai keputusan dari suara terbanyak, diputuskan alpha yang dipakai 0,7 dengan besaran inflasi 2,65 dan pertumbuhan ekonomi 4,22. Besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan rilis dari Kemenaker,” kata Zamroni saat ditemui usai pelaksanaan rapat. 

Meski begitu, lima perwakilan dari serikat pekerja menurut Zamroni memberikan dissenting opinion dengan tetap mengusulkan agar nilai alpha yang digunakan yaitu 0,9.  

Dari hasil penghitungan berdasarkan suara terbanyak, maka kemudian Zamroni melanjutkan UMK Jepara 2026 diusulkan naik 5,6 persen atau mengalami kenaikan sebesar Rp146.173 dari UMK Jepara 2025 sebesar Rp2.610.224. 

Baca Juga: Sedot 12 Ribu Pengunjung Tak Sampai Sebulan, Museum Kartini Jepara Diusulkan Naik Tingkat Jadi Tipe A 

“Nilai besaran itu hari Senin, (22/12/2025) besok akan kita sampaikan ke pak bupati untuk selanjutnya diusulkan kepada gubernur,” jelasnya. 

Sebab, sesuai ketentuan dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyerahkan rekomendasi besaran UMK pada Senin (22/12/2025). Kemudian Gubernur akan menetapkan besaran UMP dan UMK secara serentak pada 24 Desember 2025.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Kampung Nelayan Banyutowo Dipuji Menko Pangan, Pemerintah Targetkan 100 Lokasi di Jateng

0
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meninjau langsung Kampung Nelayan di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Sabtu (20/12/2025). Foto: kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meninjau langsung Kampung Nelayan di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Sabtu (20/12/2025). Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat sektor perikanan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam kunjungannya, Zulkifli Hasan mengapresiasi pembangunan Kampung Nelayan Banyutowo yang dinilai telah memiliki fasilitas lengkap dan terintegrasi. Berbagai sarana penunjang tersedia di kawasan tersebut, mulai dari pabrik es, cold storage, gudang penyimpanan ikan, tempat pelelangan ikan (TPI), deretan warung, hingga akses jalan yang telah diperbaiki. Fasilitas tambat perahu bagi nelayan juga telah disiapkan.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Pati Naik, Lebih 100 Laporan hingga Akhir 2025

“Bagus sekali pembangunannya. Kampung Nelayan ini lengkap, jalannya dibaguskan, ada tempat tambat perahu, dan di sebelahnya juga sedang dibangun Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan, kawasan Kampung Nelayan Banyutowo juga terintegrasi dengan tambak rakyat ikan nila salin yang ke depan akan menjadi penyuplai kebutuhan SPPG. Menurutnya, konsep pembangunan tersebut dapat menjadi contoh pengembangan kawasan pesisir berbasis ekonomi kerakyatan.

Ke depan, pemerintah pusat berencana memperluas pembangunan Kampung Nelayan di Jawa Tengah.

“Total di seluruh Jawa Tengah nanti akan dibangun 100 Kampung Nelayan. Sekarang memang masih sedikit, tapi tahun depan ditargetkan seratus,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Pati Sudewo menyampaikan rasa syukur atas kunjungan Menko Pangan ke Kabupaten Pati. Ia menyebutkan, pemerintah pusat berkomitmen membangun beberapa Kampung Nelayan tambahan di Pati dengan konsep serupa seperti di Desa Banyutowo, termasuk penguatan sektor tambak ikan budidaya.

“Beliau menyampaikan akan ada beberapa Kampung Nelayan lagi yang dibangun di Kabupaten Pati. Ini tentu sangat membantu penguatan sektor perikanan kita,” kata Sudewo.

Selain itu, Sudewo juga membeberkan hasil koordinasinya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pemerintah pusat, kata dia, berencana membangun pelabuhan perikanan skala besar di Juwana mulai tahun 2026 dan ditargetkan rampung pada 2028.

“Pelabuhan ini diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan perikanan, mulai dari tambat kapal, pelelangan ikan, hingga penguatan ekosistem perikanan. Skala pelabuhannya nanti kurang lebih setara dengan Bagansiapiapi,” jelasnya.

Menurut Sudewo, kunjungan Menko Pangan menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk semakin serius menjaga ketahanan pangan. Ia menargetkan sektor budidaya perikanan ke depan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor.

“Arahnya memang ke ekspor. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan, dan nanti pemasaran produk unggulan perikanan dari Pati akan dibantu oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

Terkait pembinaan petambak, Sudewo menjelaskan bahwa program budidaya ikan nila salin telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan PLN untuk mengatasi persoalan listrik, serta menyalurkan bantuan kincir air secara bertahap. Sementara itu, akses jalan menuju kawasan tambak yang masih sempit akan segera ditangani melalui perubahan anggaran daerah.

Baca Juga: Kontribusi Parkir di Sekitaran Alun-alun Pati Dominan, Penerimaan PAD Lampaui Target

Selain dukungan infrastruktur, pemerintah pusat juga disebut akan membantu mengatasi mahalnya harga pakan melalui pembangunan pabrik pakan ikan dan pabrik pakan ayam. Bantuan pemasaran serta penyediaan bibit ikan nila salin dan bibit ayam juga akan diberikan secara bertahap.

“Semua ini akan berjalan secara bertahap. Harapannya, kesejahteraan nelayan dan petambak di Kabupaten Pati bisa meningkat,” pungkasnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Revitalisasi Pabrik Wong Hang Pemalang Serap 1.500 Tenaga Kerja

0
PT Wong Hang Bersaudara dan PT Akarsa Garment resmi dibuka kembali. Foto: Ist

BETANEWS.ID, PEMALANG – Deru mesin kembali terdengar dari kawasan industri di Jalan Lingkar Luar Pemalang, Jumat (19/12/2025). Setelah hampir satu setengah tahun berhenti beroperasi, pabrik garmen PT Wong Hang Bersaudara dan PT Akarsa Garment resmi dibuka kembali.

Sebanyak 1.500 tenaga kerja kembali bekerja, sebagian di antaranya adalah pekerja lama yang sempat kehilangan mata pencaharian.

Baca Juga: Sekda Jateng Pastikan Tumbuh Kembang Anak Secara Optimal

Peresmian revitalisasi pabrik itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.

Bagi pemerintah daerah, beroperasinya kembali pabrik ini menjadi penanda bangkitnya sektor industri padat karya sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat sekitar.

Namun bagi Dewi, seorang pekerja lama, momen itu jauh lebih personal. Ia masih mengingat hari ketika gerbang pabrik ditutup tanpa pemberitahuan pada 29 Februari 2024.

“Kami dikumpulkan dan diarahkan oleh HRD. Setelah itu, kami hanya bisa menunggu,” katanya.

Hampir 18 bulan Dewi bertahan dengan pekerjaan serabutan. Ketika pabrik kembali beroperasi, ia merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua.

“Sekarang senang bisa bekerja lagi. Harapannya pabrik ini bisa terus berjalan agar kami punya kepastian penghasilan,” ujarnya.

Cerita serupa dialami Nurul, pekerja lain yang menjadi tulang punggung keluarganya. Selama pabrik tutup, ia mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Sekarang bisa menerima gaji lagi, rasanya lega,” katanya.

Direktur PT Akarsa Garment, Alfindra Almandra, menjelaskan, pabrik sempat mengalami kepailitan pada 2024. Setelah melalui proses revitalisasi, operasional kembali berjalan dengan dukungan sekitar 900 unit mesin produksi.

“Saat ini jumlah pekerja mencapai 1.500 orang. Kami memproduksi penutup kepala atau balaklava,” ujarnya.

Perwakilan manajemen, Steven Wongso, menambahkan, komposisi tenaga kerja terdiri atas pekerja lama dan baru. Ia memastikan hak-hak normatif pekerja telah dipenuhi, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

“BPJS dan kewajiban lainnya sudah kami laksanakan,” katanya.

Dalam sambutannya, Wakapolri Dedi Prasetyo menegaskan, pekerja merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Ia menyatakan komitmen Polri dalam mendukung iklim ketenagakerjaan yang sehat dan produktif.

“Keselamatan kerja dan hubungan industrial yang harmonis harus dijaga agar produksi berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif.

“Tidak ada premanisme. Kami menjamin kepastian hukum dan kemudahan perizinan melalui sistem satu pintu,” katanya.

Menurut Ahmad Luthfi, pembukaan kembali pabrik ini sejalan dengan strategi penguatan sektor padat karya yang didukung sekolah vokasi dan balai latihan kerja.

“Serapan tenaga kerja Jawa Tengah saat ini tertinggi di Pulau Jawa,” ujarnya.

Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi Mantapkan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Hingga triwulan III 2025, realisasi investasi Jawa Tengah tercatat mencapai Rp 66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 326 ribu orang.

Angka itu menegaskan kembali peran sektor industri sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Dan bagi pekerja seperti Dewi dan Nurul, revitalisasi itu sebagai sumber harapan untuk menatap masa depan lebih pasti.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Bocor Parah, Disdikpora Kudus Pastikan Gedung Tennis Indoor Diperbaiki Tahun Depan

0
Efek bocornya atap Gedung Tennis Indoor Kudus. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Gedung Tennis Indoor yang berada di Balai Jagong Kudus mengalami kebocoran, baik di dalam maupun di luar gedung.

Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat hingga saat ini gedung itu masih digunakan sebagai latihan berbagai olahraga untuk masyarakat.

Baca Juga: 74 Desa di Kudus Siap Bangun Kopdes Merah Putih

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, Widhoro Heriyanto menyampaikan, bahwa rencana rehabilitasi gedung tetap akan berjalan semestinya. Hanya saja, fasilitas umum tersebut bakal dilakukan perbaikan pada 2026 mendatang.

“Karena apa saat ini juga sudah masuk akhir tahun, dan penganggaran sudah direncanakan pada tahun depan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah banyak memperbaiki beberapa gedung yang berada di kawasan Balai Jagong, seperti Gor Bung Karno dan Gedung Multifungsi atau Gedung Serbaguna,” bebernya, Jumat (19/12/2025).

Ia menyebut, prioritas perbaikan tempat yang merupakan fasilitas umum tetap dilakukan, akan tetapi waktu pelaksanaannya saja yang berbeda-beda. Menurutnya, rehabilitasi yang bakal dilakukan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kudus.

“Untuk nilai belum tahu pastinya, karena masih menunggu keputusan. Pada intinya tahun depan ada renovasi beberapa fasilitas yang berada di Kawasan Balai Jagong Kudus,” ungkapnya.

Baca Juga: Setubuhi Anak di Bawah Umur, Warga Mejobo Kudus Diamankan Polisi

Dia berharap, semua fasilitas tempat olahraga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Oleh karena itu pihaknya berkomitmen untuk mengerjakan perbaikan, meski harus menyesuaikan dengan dana anggaran Kabupaten Kudus.

“Waktu belum bisa dipastikan pelaksanaaannya, karena juga butuh proses lelang,” sebutnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Kudus Jadi Tuan Rumah Forga Perpamsi Jateng 2025, 680 Peserta Siap Tanding Secara Suportif

0
Forum Olahraga Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia (Forga Perpamsi) ke-8 Jawa Tengah 2025 resmi dibuka di Gedung Serbaguna, Balai Jagong, Kudus, Jumat (19/12/2025). Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Forum Olahraga Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia (Forga Perpamsi) ke-8 Jawa Tengah 2025 resmi dibuka di Gedung Serbaguna, Balai Jagong, Kudus, Jumat (19/12/2025). Kegiatan yang berlangsung selama Jumat-Minggu (19-21/12/2025) itu mengusung tema “Melangkah Bersama Meraih Sehat”.

Enam Korwil ikut andil dalam even dua tahunan. Enam Korwil itu adalah , Korwil Pati, Semarang, Solo Raya, Banyumas, Kedu, dan Pekalongan.

Baca Juga: 74 Desa di Kudus Siap Bangun Kopdes Merah Putih

11 cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan pada Forga tersebut, di antaranya bulutangkis, catur, tenis meja, tenis lapangan, volly putra, perpamsi idol putra, perpamsi idol putri, mini soccer, tari kreasi, plumbing, dan defille. Cabor tari kreasi dan deffille sudah dilakukan sekaligus sebagai pembukaan acara.

Ketua Penyelenggara Forga Jateng 2025, Yen Laksmana menyampaikan, bahwa total peserta yang mengikuti even tersebut ada sekitar 680 orang. Menurutnya, ajang tesebut juga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, utamanya di Kabupaten Kudus.

“Tujuannya untuk mempererat tali persaudaraan sesama Perumda Air Minum antar kabupaten. selain itu juga untuk menjaring atlet-atlet, yang bisa dimasukan ke jenjang yang lebih tinggi,” bebernya, Jumat (19/12/2025) petang.

Ia menjelaskan, penyelengaraan Forga Perpamsi Jateng juga sebagai upaya menjaring SDM yang siap di dunia olahraga. Sehingga ke depannya bisa kita kirimkan ke even yang lebih tinggi.

“Jadi kita masukan ke KONI. Apabila ada even-even di luar PDAM, kalau mereka mampu tidak masalah,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan, penyelenggaraan Forga Perpamsi Jateng 2025 di Kudus merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Kota Kretek. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi momentum strategis dalam mendukung Kudus sebagai pusat sport tourism, mendorong perputaran ekonomi daerah, serta memberikan dampak positif, multiplier effect bagi pelaku UMKM, sektor jasa, perhotelan, kuliner lokal, pariwisata serta sektor lainnya.

“Kami optimistis dari ajang ini akan lahir atlet-atlet yang tangguh, berkarakter, dan berprestasi, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan profesionalisme,” ungkapnya.

Dia secara langsung mengucapkan terimakasihnya kepada semua sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara itu. Berbagai sponsor yang telah berpartisipasi membantu meliputi, Sukun Wartono Indonesia, Rucika, serta lain sebagainya.

Ia menyampaikan, bahwa Kudus merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Meski begitu, Kudus dapat memberikan kenangan yang indah, terutama bagi peserta even.

Baca Juga: Setubuhi Anak di Bawah Umur, Warga Mejobo Kudus Diamankan Polisi

Untuk itu, pihaknya berpesan agar dapat membeli oleh-oleh khas Kudus sebelum pulang ke kampung halaman usai mengikuti even tersebut.

“Bapak dan ibu bisa membeli jajanan atau makanan khas Kudus sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Karena Kudus terdapat banyak jajanan yang dapat dipilih,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BPBD Sebut Akibat Kejadian Kebencanaan di Kudus Kerugian Ditaksir Capai Rp71 Miliar

0
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Kudus, Eko Hari Djatmiko. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mencatat ratusan kejadian kebencanaan dengan total kerugian hingga puluhan miliar rupiah di tahun ini.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Kudus, Eko Hari Djatmiko menyebut, hingga November di tahun ini total ada 202 kejadian kebencanaan di Kudus. Di mana kebencanaan pada periode itu didominasi akibat cuaca ekstrem dan banjir.

Baca Juga: 74 Desa di Kudus Siap Bangun Kopdes Merah Putih

“Untuk jiwa yang terdampak ada sebanyak 78.450 jiwa, 3.904 rumah terendam dan 92 jiwa mengungsi. Sedangkan total kerugian akibat kebencaan itu ditaksir mencapai Rp71 miliar,” jelasnya saat memberikan pelatihan kebencanaan di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jumat (19/12/2025).

Dia menyampaikan, Kabupaten Kudus memiliki wilayah rawan, baik bencana banjir maupun longsor. Bahkan saat ini pihaknya sudah memetakan beberapa wilayah yang masuk dalam katagori rawan bencana.

Menurutnya, daeah dengan wilayah rawan bencana banjir ada 33 desa dari enam kecamatan, meliputi Kecamatan Undaan, Jati, Mejobo, Bae, Jekulo, dan Kaliwungu. Sedangkan daerah dengan wilayah rawan longsor ada 17 desa dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Gebog dan Dawe.

“Dari enam kecamatan itu potensi warga yang terdampak ada sebanyak 56.933 jiwa. Untuk mitigasi sudah kami persiapkan yang kami awali dengan gelar kesiapsiagaan pada 4 November di Alun-alun Simpang Tujuh, termasuk kesiapan posko,” ujarnya.

Baca Juga: Sering Kebanjiran, Desa Karangrowo Kudus Terima Bantuan Perahu Karet dan Peralatan Siaga Bencana

Ia menjelaskan, dalam penanganan bencana sebagai persiapan menghadapi cuaca ektream yang diprediksi Februari 2026 mendatang, pihaknya telah menyiapkan logistik dan sarana dan prasarana (sarpras). Adapun beberapa logistik yang disiapkan berupa beras sekitar 1 ton, 394 dus air mineral, 316 liter minyak goreng, 140 kilogram gula, 180 kaleng sarden, 17 dus mi instan.

“Kita berharap kesiapsiagan di masing-masing desa melalui Destana (Desa Tangguh Bencana) selalu siap,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Kisah PPPK Paruh Waktu di Jepara: Tetap Senang Meski Hanya Satu Tahun Kontrak dan Tak Ada Kenaikan Gaji 

0
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara resmi melantik 1.813 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Setelah bekerja selama 12 tahun sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemerintah Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Ratna Fitriyany (30) merasa lega akhirnya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

Di Kabupaten Jepara, Ratna tidak sendirian. Total terdapat 1.813 tenaga honorer ataupun THL di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yang resmi diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. 

Baca Juga: Kisah Perjuangan Pedagang Telur Gulung Kudus Bertahan di Tengah Lonjakan Harga

Sesuai Surat Keputusan (SK) masa kerja atau Terhibur Mulai Tanggal (TMT) bagi 1.813 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Jepara yaitu mulai 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026.  

Selain itu, PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Jepara juga tidak mendapat kenaikan gaji. Meski sudah resmi dilantik, mereka akan tetap menerima gaji sesuai yang diterima saat ini. Kecuali tenaga guru, dari uang tadinya mendapat gaji Rp500 ribu per bulan, menjadi Rp750 ribu per bulan.

Bagi Ratna, hal tersebut tidak menjadi masalah. Ratna mengaku tetap merasa senang, sebab kini ia memiliki status yang jelas. 

“Alhamdulillah bahagia bisa terima SK PPPK meskipun paruh waktu. Ngga papa (gaji tidak naik), tetap diterima dengan senang hati, karena yang penting ada kejelasan status,” katanya saat ditemui di Pendopo Jepara usai mengambil SK Pengangkatan PPPK Paruh Waktu pada Rabu, (17/12/2025). 

Ratna melanjutkan, kejelasan status itu menurutnya penting setelah adanya instruksi dari pemerintah pusat yang melarang pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar tidak mengangkat tenaga honorer maupun THL pada tahun 2026. 

“Daripada kena outsourcing, jadi tetap bersyukur bisa dilantik jadi PPPK Paruh Waktu,” tambahnya. 

Terkait persoalan gaji, Ratna bercerita pada saat masih menjadi THL, ia digaji sebesar Rp90 ribu ribu per hari. 

Kemudian, terkait jam kerja, Ratna mengatakan ia tetap bekerja seperti ASN Lainnya. Yaitu mulai pukul 07.30-16.00 WIB.  

“Jam kerjanya sama, ngga berubah. Harapannya semoga bisa jadi PPPK Penuh Waktu sih,” katanya. 

Hal serupa juga turut disampaikan oleh Budi Santoso (55), petugas sekolah di SMPN 1 Pecangaan. Warga asal Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan itu bercerita ia sudah bekerja di SMPN 1 Pecangaan sejak tahun 2005.

Selama masa kerja itu, Budi mengaku belum pernah mendaftar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ia baru mengikuti seleksi pada tahun 2024 saat pemerintah membuka pendaftaran PPPK. 

Pada saat itu, ia tidak lolos. Sehingga kemudian diikutkan dalam seleksi PPPK Paruh Waktu. 

“Alhamdulillah, merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Karena yang namanya kita bekerja kan berharap status yang jelas,” kata Budi. 

Baca Juga: Kisah Suwantomo Puluhan Tahun Jadi Pengukir Patung Yesus 

Dengan adanya status tersebut Budi mengaku membuat ia merasa lebih tenang dan nyaman pada saat bekerja. Meskipun masa kerjanya hanya tinggal tiga tahun lagi. Sebab di usia 58, ia sudah masuk dalam kategori pensiun. 

“Iya, karena kalau ada status yang jelas kita bekerja jadi lebih aman dan nyaman,” ujarnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Mantan Pelatih PSBS Biak Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Kepala Persijap Jepara 

0
Divaldo Da Silva Teixeira Alves resmi ditunjuk jadi pelatih kepala Persijap Jepara untuk memimpin Laskar Kalinyamat mengarungi ajang kompetisi lanjutan di musim ini. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Mantan Pelatih PSBS Biak, Divaldo Da Silva Teixeira Alves resmi ditunjuk jadi pelatih kepala Persijap Jepara untuk memimpin Laskar Kalinyamat mengarungi ajang kompetisi lanjutan di musim ini. 

Kembalinya pelatih asal Portugal tersebut membawa nuansa nostalgia tersendiri bagi masyarakat Jepara, mengingat Divaldo bukanlah sosok asing bagi Laskar Kalinyamat.

Baca Juga: Belum Sebulan Dipecat, Mario Lemos Kembali Bergabung ke Persijap Jepara 

Divaldo Alves tercatat pernah menjadi bagian dari Persijap Jepara pada tahun 2010, sebuah periode penting dalam perjalanan klub. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal besar bagi Divaldo untuk kembali membangun tim, baik dari sisi karakter permainan maupun pemahaman kultur sepak bola Jepara.

Direktur tehnik Klub Persijap, Mario Lemos menilai Divaldo sebagai figur yang tepat untuk memimpin tim berkat rekam jejaknya yang panjang di sepak bola Indonesia. Selain memahami atmosfer kompetisi nasional, Divaldo juga dikenal memiliki pendekatan disiplin serta kemampuan membentuk tim yang solid dan kompetitif.

“Kami percaya coach Divaldo memahami betul karakter permainan tim Persijap, maka dari itu manajemen telah memutuskan untuk bekerjasama dengan beliau demi memperbaiki klasemen di BRI Super League ini. Pengalamannya di masa lalu menjadi nilai tambah yang memungkinkan beliau membawa tim Persijap dengan hasil yang memuaskan” ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat, (19/12/2025). 

Dalam pernyataan perdananya, Divaldo mengungkapkan rasa bangganya bisa kembali ke Jepara. Ia menyebut Persijap sebagai klub yang memiliki tempat spesial dalam perjalanan kariernya.

“Saya pernah berada di sini sebelumnya, dan saya tahu betul bagaimana besar dukungan suporter Persijap. Saya datang dengan semangat baru dan target membawa tim ini melangkah lebih baik,” ucap Divaldo. 

Baca Juga: Takluk 3-2 Lawan PSBS Biak, Pemain Persijap Akui Kesulitan

Kehadiran Divaldo Da Silva diharapkan mampu mengangkat performa Persijap Jepara, sekaligus menjadi jembatan antara sejarah klub dan ambisi masa depan. Dukungan penuh dari suporter dan kerja keras seluruh elemen tim menjadi kunci bagi Laskar Kalinyamat untuk kembali bersaing di BRI Super League ini.

Dengan kombinasi pengalaman dan tantangan yang baru, Persijap Jepara menatap lanjutan musim ini dengan kembali optimisme bersama Divaldo Da Silva Teixeira Alves di kursi pelatih.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Pati Naik, Lebih 100 Laporan hingga Akhir 2025

0
Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pati menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan catatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati, sampai akhir tahun 2025 ini, tercatat 106 kasus kekerasan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 81 kasus.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos P3AKB Kabupaten Pati, Hartini menyampaikan, jenis kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, ancaman psikis, tidak terpenuhinya hak asuh anak, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seluruh kasus tersebut telah tercatat dalam laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinsos P3AKB Kabupaten Pati.

Baca Juga: Kontribusi Parkir di Sekitaran Alun-alun Pati Dominan, Penerimaan PAD Lampaui Target

Hartini menjelaskan, korban kekerasan fisik dan ancaman psikis paling banyak dialami anak-anak hingga remaja. Bahkan, tindak kekerasan tersebut kerap ditemukan di lingkungan pendidikan. Selain perempuan, laki-laki juga tidak luput menjadi korban meski jumlahnya lebih sedikit.

“Kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pati, paling banyak adalah kekerasan seksual, fisik, hak asuh anak dan KDRT. Untuk kekerasan seksual dan fisik banyak terjadi oleh siswa SMP, SMA dan banyak terjadi di pondok pesantren (ponpes) juga,” ujarnya.

Ia menambahkan, bentuk kekerasan yang dilaporkan beragam, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengkategorian kasus mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Adapun tindakan seperti hubungan seksual paksa, grooming online, eksploitasi seksual melalui media sosial, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online). Sasarannya adalah anak SMP, SMA dan sebagian laki-laki meskipun jumlahnya sedikit. Sebanyak 106 kasus dari 106 laporan yang masuk ke UPTD PPA Dinsos P3AKB Pati,” ungkapnya.

Selain kekerasan seksual dan fisik, kasus KDRT juga masih mendominasi laporan yang masuk. Bentuknya antara lain penelantaran istri, penelantaran anak, hingga penelantaran anak oleh pasangan suami-istri.

“Untuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik seperti dipukul dan disakiti, kekerasan psikis meliputi dimaki, diancam. Penelantaran rumah tangga, sasarannya adalah istri, beberapa anak juga menjadi sasaran,”sebutnya.

Dinsos P3AKB mencatat, lokasi kejadian kekerasan tersebar di berbagai tempat, mulai dari rumah, sekolah, pondok pesantren, hotel, hingga rumah kos. Menurut Hartini, tindak kekerasan dapat terjadi di mana saja.

Merespons tingginya angka tersebut, Dinsos P3AKB Kabupaten Pati terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan dengan menggandeng lintas sektor melalui advokasi dan sosialisasi di tingkat kecamatan hingga desa.

“Untuk mengantisipasi kami melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pada pihak terkait maupun masyarakat. Kami biasanya mengadakan pertemuan tingkat kecamatan maupun tingkat desa, menggandeng para pemangku kebijakan baik di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa,” katanya.

Selain itu, Dinsos P3AKB juga menyediakan layanan gratis berupa konseling, informasi, dan edukasi yang dijalankan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga Bahagia (Puspaga Bahagia).

“Dinsos P3AKB juga menyediakan layanan gratis seoerti konseling, informasi dan edukasi yaitu lewat program Puspaga Bahagia. Mekanisme pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA Dinsos P3AKB Pati bisa datang langsung ke kantor UPTD, melalui WA hotline 085134507515, melalui form aduan https://forms.gle/Hn6ZLwDctKQYEQxa9 ,” jelas Hartini.

Baca Juga: Transisi ke Kementerian Haji dan Umroh, Sri Wulan Minta Pelayanan Haji Lebih Profesional

Ia berharap, berbagai langkah pencegahan dan penanganan tersebut mampu menekan angka kekerasan di Kabupaten Pati serta memastikan hak dan perlindungan bagi setiap korban.

“Target dan harapan utama terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di Kabupaten Pati yaitu dapat menekan angka kekerasan KDRT dan kekerasan seksual. Serta memastkan setiap korban mendapat hak dan perlindungan yang layak sehingga terciptanya lingkungan aman, ramah dan kondusif bagi perempuan dan anak,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

74 Desa di Kudus Siap Bangun Kopdes Merah Putih

0
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana

BETANEWS.ID, KUDUS – Jumlah desa yang siap membangun Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Kudus terus menunjukkan tren peningkatan. Hingga pertengahan Desember 2025, sebanyak 74 desa telah menyatakan kesiapan untuk merealisasikan program tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menyebut angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Pada pekan lalu, desa yang siap membangun Kopdes Merah Putih baru mencapai 39 desa.

Baca Juga: 39 Kopdes di Kudus Sudah Masuk Tahap Pembangunan

“Per tanggal 13 Desember 2025, ada 74 desa di Kabupaten Kudus yang siap membangun Kopdes Merah Putih. Ini menunjukkan progres yang sangat positif,” ujar Famny.

Famny menjelaskan, meningkatnya jumlah desa tersebut menandakan semakin kuatnya kesiapan pemerintah desa dalam mendukung program penguatan ekonomi berbasis koperasi. Meski demikian, masih ada sejumlah desa yang menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan.

Ia merinci, saat ini masih 49 desa yang belum siap membangun Kopdes Merah Putih. Sebanyak 30 desa masih berproses, sedangkan 19 desa lainnya karena memang belum dapat merealisasikan pembangunan Kopdes Merah Putih.

“Salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan atau bahkan tidak tersedianya lahan desa untuk pendirian bangunan koperasi. Ada juga desa yang punya lahan, tetapi masuk kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” jelasnya.

Terkait desa yang lahannya masuk kawasan lindung atau lahan pertanian berkelanjutan, lanjutnya, Pemkab Kudus terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bahkan, telah ada arahan dari pimpinan daerah agar beberapa lokasi dapat diusulkan untuk dikeluarkan dari status tersebut.

“Dari pimpinan (Bupati Kudus) juga sudah mengarahkan agar lahan-lahan calon lokasi Kopdes Merah Putih di desa-desa tertentu diusulkan keluar dari LSD atau LP2B, tentu melalui mekanisme yang berlaku,” imbuh Famny.

Baca Juga: Dana Desa 2026 Dipangkas, Kades di Kudus Resah Pembangunan Terhambat

Selain itu, terdapat pula desa yang benar-benar tidak memiliki aset lahan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih. Di antaranya beberapa desa di Kecamatan Kota. Kondisi desa-desa di wilayah Kota memang berbeda. Asetnya sangat terbatas, sehingga perlu solusi khusus.

“Khusus beberapa.desa di Kecamatan Kota nanti akan ada intervensi kebijakan, apakah Kopdes dibangun secara bersama atau dengan skema lain. Mekanismenya masih kami kaji agar tetap sesuai aturan dan efektif,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Setubuhi Anak di Bawah Umur, Warga Mejobo Kudus Diamankan Polisi

0
Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – MS, pria asal Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus diamankan pihak kepolisian karenadiduga melakukan persetubuhan dengan perempuan di bawah umur.

Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, perkara tersebut terjadi pada Juli 2024. Korban berinisial BSA dan masih berusia 14 tahun warga Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Baca Juga: Harga Daging Ayam Melonjak Jelang Nataru, Tembus Rp40 Ribu Per Kilogram 

“Korban dan pelaku awalnya berkomunikasi melalui WhatsApp. Kemudian korban diajak jalan-jalan yang akhirnya diajak ke salah satu hotel di Kudus,” ujar AKBP Heru di Mapolres Kudus.

Ketika di dalam hotel tersebut, lanjut Kapolres Kudus, pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Setelah melakukan aksinya, pelaku kabur.

“Pelaku kita masukkan ke Daftar Pencarian Orang (DPO) salam 6 bulan. Hingga akhirnya berhasil kita amankan di Kota Baru, Kalimantan Selatan atau kurang lebih perjalanan 6 jam dari Banjarmasin,” bebernya.

AKBP Heru mengungkapkan, Selama.dua bulan terakhir, Polres Kudus berhasil mengungkap tiga kasus persetubuhan anak di bawah umur. Satu di antaranya pelaku warga Mejobo dengan korban warga Kayen, Pati.

“Sementara dua kasus lainnya, korbannya adalah warga Kudus. Pelakunya ada yang warga Kabupaten Grobogan dan Cilacap,” ungkapnya.

Baca Juga: Anggota MPR RI Nilai Guru Punya Posisi Tanamkan Ideologi Bangsa

Ketiga kasus persetubuhan dengan korban masih di bawah umur ini sempat viral di media sosial, serta jadi perhatian publik. Dengan ketekunan dan keseriusan, para pelaku yang melarikan diri ke lain daerah bisa ditangkap.

“Saya peringatkan agar jangan melakukan tindak kejahatan di Kabupaten Kudus. Sebab, di manapun anda melarikan diri akan kita kejar,” tegasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

DPRD Kudus Sidak Hasil Rehab Ruang Kelas SD 1 Terban, Banyak Pekerjaan Belum Rapi

0
Komisi D DPRD Kabupaten Kudus melakukan inspeksi mendadak hasil rehabilitasi tiga ruang kelas SD 1 Terban, Kecamatan Jekulo, Jumat (19/12/2025). Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi D DPRD Kabupaten Kudus melakukan inspeksi mendadak hasil rehabilitasi tiga ruang kelas SD 1 Terban, Kecamatan Jekulo, Jumat (19/12/2025). Bangunan yang sudah diserahterimakan tersebut tampak masih banyak perbaikan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, cat tiga bangunan kelas warnanya tidak rata sehingga tampak belang. Pasangan keramik tidak rapi, bergelombang dan tidak simetris. Bahkan, ada beberapa pasangan keramik yang kosong dan ada indikasi tidak lengket. Pasangan plafon juga tidak rapi.

Baca Juga: Anggota MPR RI Nilai Guru Punya Posisi Tanamkan Ideologi Bangsa

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Mardijanto menyampaikan, sidak dilakukan karena menindaklanjuti aduan dari masyarakat. Bahwa hasil pekerjaan rehabilitasi tiga ruang kelas SD 1 Terban tidak sesuai harapan.

“Rehab tiga ruang kelas di SD 1 Terban ini sudah diserahterimakan, harusnya pekerjaan sudah selesai. Tetapi ini masih perlu banyak perbaikan,” ujar Mardijanto kepada awak media di SD 1 Terban.

Lebih lanjut Mardijanto meminta agar kontraktor yang mengerjakan pembangunan fisik di Kabupaten Kudus, termasuk di SD 1 Terban harus sportif. Ketika hasil pembangunan kurang baik, harus dibenahi.

“Hasil pembangunan SD 1 Terban ini masih banyak yang tidak rapi. Jadi harus diperbaiki,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, Agus Subandi mengatakan, proyek pembangunan tiga ruang kelas di SD 1 Terban menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp 599,4 juta yang bersumber dari APBD. Sedangkan masa pelaksanaan 60 hari, yang dimulai pada 7 Oktober 2025.

“Pekerjaan rehabilitasi tiga ruang kelas SD 1 Terban ini sudah selesai dan sudah diserahterimakan sepekan yang lalu. Namun, memang masih ada beberapa perbaikan,” ujar Subandi.

Setelah bangunan diserahterimakan, tutur Subandi, memang dilakukan evaluasi lapangan. Ketika masih ada yang belum rapi, tentu dilakukan perbaikan karena masih masa pemeliharaan selama enam bulan sejak Provisional Hand Over (PHO).

Baca Juga: Sering Kebanjiran, Desa Karangrowo Kudus Terima Bantuan Perahu Karet dan Peralatan Siaga Bencana

Ada beberapa pekerjaan memang belum rapi. Misal dinding masih perlu dilakukan pengecatan ulang, nat lantai dilakukan perapian dan keramik yang kosong dan tidak nempel segera dilakukan perbaikan.

“Meski ada beberapa perbaikan, saya pastikan bahwa material sudah sesuai spesifikasi. Sebab, kita ada pengawasan yang melekat. Jadi pengawas itu memantau setiap hari, guna membantu mempercepat pekerjaan dan tetap sesuai spesifikasi,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Belum Sebulan Dipecat, Mario Lemos Kembali Bergabung ke Persijap Jepara 

0
Pelatih Persijap, Mario Lemos. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Manajemen Persijap Jepara pada Jumat, (21/11/2025) lalu resmi mengakhiri kontrak dengan pelatih kepala Persijap, Mario Lemos. Kini belum genap sebulan Mario hengkang, ia kembali bergabung dengan Persijap. 

Presiden Klub Persijap Jepara, M. Iqbal Hidayat mengatakan Mario Lemos resmi ditunjuk sebagai direktur teknik klub. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis manajemen dalam memperkuat fondasi tim di tengah persiapan menghadapi sisa pertandingan paruh musim.

Baca Juga: Sedot 12 Ribu Pengunjung Tak Sampai Sebulan, Museum Kartini Jepara Diusulkan Naik Tingkat Jadi Tipe A 

Penunjukan Lemos bukan tanpa alasan. Sosok yang telah mengenal tim “inside out” ini dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai karakter pemain, kebutuhan tim, hingga kultur yang ada di Persijap. 

Dengan pengalaman tersebut, ia diyakini nantinya dapat membantu pelatih baru yang saat ini masih dalam proses pematangan pemilihan untuk beradaptasi dengan cepat dan tepat.

Iqbal menegaskan bahwa pemilihan pelatih kepala serta perombakan skuad tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Langkah hati-hati dan cermat ini diambil demi memastikan setiap keputusan benar-benar membawa dampak positif bagi performa tim Persijap.

Baca Juga: DPRD Jepara Beri Bantuan Tiga Unit Sepeda Motor Bagi Karyawan Korban Penjarahan 

“Harapan kami jelas: yang terbaik untuk sisa pertandingan setengah musim ke depan. Karena itu, proses pemilihan head coach dan perencanaan skuad dilakukan dengan cermat. Kami ingin semua keputusan yang diambil nantinya selaras dengan arah pembangunan klub kedepannya, demi performa tim dalam kompetisi ini” ujar Iqbal dalam keterangan resmi pada Jumat, (19/12/2025). 

Kehadiran Mario Lemos sebagai Direktur Teknik diharapkan menjadi pondasi penting bagi stabilitas serta progres Persijap Jepara dalam waktu dekat. Dengan kombinasi pengetahuan Lemos dan pelatih baru yang segera diumumkan, manajemen optimistis Persijap akan dapat tampil lebih kompetitif dan konsisten.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Sambut Wisatawan Jelang Nataru, Fasilitas di Pelabuhan Penyebrangan Kartini Jepara Akhirnya Direnov

0
Pelabuhan Kartini di Jepara. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Fasilitas di Pelabuhan Penyebrangan Kartini Jepara akhirnya direnovasi. Hal itu dilakukan sebagai persiapan menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang, khususnya wisatawan yang akan melakukan penyeberangan menuju Karimunjawa. 

Sejumlah fasilitas pelabuhan saat ini sedang diperbaiki. Di tengah renovasi tersebut, angkutan penyeberangan wisatawan ke Karimunjawa atau pun sebaliknya tetap berjalan normal.

Baca Juga: Sedot 12 Ribu Pengunjung Tak Sampai Sebulan, Museum Kartini Jepara Diusulkan Naik Tingkat Jadi Tipe A 

Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jepara, Nur Sahid menyampaikan bahwa dari sisi operasional penyeberangan, armada kapal telah disiapkan untuk melayani rute Jepara-Karimunjawa maupun sebaliknya. Rencananya, pada libur lebaran Nataru mendatang jadwal penyeberangan akan ditambah.

“Saat ini kami menyiapkan empat armada, terdiri dari satu kapal feri Siginjai dan tiga kapal cepat Express Bahari. Seluruh armada sudah dilakukan ramp check dan dinyatakan dalam kondisi laik operasi,” katanya pada Jumat (19/12/2025).

Menurut Nur Sahid, jumlah penumpang sejauh ini masih relatif normal dan belum menunjukkan lonjakan signifikan. Di tengah kondisi cuaca penghujan seperti ini, pihaknya tetap mengimbau para wisatawan agar menjaga kondisi kesehatan dan memperhatikan faktor cuaca yang cenderung berubah-ubah. 

“Kondisi cuaca kadang hujan, kadang panas. Kami imbau penumpang tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan,” katanya.

Terkait renovasi yang masih berlangsung, untuk sementara pelayanan tiket dilakukan di kantor pelabuhan, sedangkan proses penyeberangan dilaksanakan melalui dermaga kapal besar, mengingat dermaga kapal cepat masih dalam tahap perbaikan.

Sementara itu, pimpinan Kapal Cepat Express Bahari Jepara, Jeffri Putra Rukmana, mengatakan bahwa renovasi dilakukan pada sejumlah titik penting pelabuhan, terutama ruang tunggu penumpang. 

Renovasi meliputi perbaikan atap selasar dan koridor yang sebelumnya mengalami banyak kebocoran. 

“Renovasi ini dilakukan demi kenyamanan penumpang dan wisatawan. Atap kita perbaiki, ponton diganti baru, kemudian ruang tunggu di dalam juga direnovasi,” kata Jeffri.

Baca Juga: DPRD Jepara Beri Bantuan Tiga Unit Sepeda Motor Bagi Karyawan Korban Penjarahan 

Selain itu, pihak pengelola juga menyiapkan fasilitas pendukung lain, seperti pembangunan loket baru, ruang tunggu VIP, serta toilet yang lebih nyaman. Fasilitas musala juga sedang dalam tahap akhir pengerjaan dan ditargetkan dapat digunakan saat masa angkutan Nataru. 

“Ke depan juga akan disediakan kios kecil bagi UMKM di area pelabuhan agar lebih tertata rapi,” tambahnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Harga Daging Ayam Melonjak Jelang Nataru, Tembus Rp40 Ribu Per Kilogram 

0
Aktivitas pedagang daging ayam di Kudus. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, beberapa kebutuhan pokok di Kabupaten Kudus melonjak tajam. Tak hanya komoditas bahan pokok, daging ayam juga mengalami kenaikan secara signifikan.

Hingga saat ini, harga daging ayam di Pasar Bitingan Kudus menjadi Rp40 ribu per kilogramnya. Harga tersebut merangkak naik secara berangsur-angsur sejak sepekan lalu. 

Baca Juga: Kenalan Lewat Medsos, Dua Anak di Kudus Jadi Korban Persetubuhan

Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Bitingan, Wanto menyampaikan, jelang Nataru harga daging ayam saat ini naik tajam. Padahal secara harga normal, Rp35 ribu per kilogram.

“Naik sudah empat hari ini. Sebelumnya harga Rp35 ribu sekarang jadi Rp40 ribu. Katanya foktor dipengaruhi jelang Natal dan tahun baru,” bebernya. 

Dengan harga yang kian tinggi, sebutnya, membuat dagangannya sepi oleh pembeli. Bahkan penjualannya turun drastis dari biasanya yang bisa terjual hingga 40 kilogram perharinya, kini hanya bisa menjual 4-6 kilogram saja.

“Sepi mas, tidak seperti biasnya. Harapannya harga bisa turun dan stabil di harga normal, supaya penjualan dan ekonomi juga berjalan baik,” tuturnya. 

Salah satu pembeli, Mei menyampaikan, bahwa saat ini kondisi harga di pasar tradisional Kabupaten Kudus naik semua. Hal itu membuatnya menderita karena semua harga kebutuhan masyarakat menjadi mahal.

“Kacau mas,kalau semuanya mahal. Ini saya beli untuk dibuat bahan baku mi ayam. Pengennya ya standart dan stabil,” jelasnya. 

Senada dengan Mei, Edy Bendol juga menywbut kesulitan dengan harga yang kian naik. Menurut pedagang nasi goreng itu, hal itu sangat mempengaruhi hasil dari penjualannya. 

“Harganya melambung naik terus. Kondisi membuat pedagang bingung. Kenaikan harga mulai awal Desember dan berangsur-angsur naik hingga saat ini,” terangnya. 

Baca Juga: Pergerakan Penumpang Nataru di Terminal Jati Diperkirakan Menyebar

Ia mengaku, dengan harga yang naik secara drastis tersebut membuat hasil penjualannya menurun drastis. Bahkan mepet dari modal yang ia keluarkan.

“Wah untungnya jauh banget mas. Karena kami juga tidak bisa untuk mengurangi porsi jualan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -