BETANEWS.ID, KUDUS – Pasar murah di halaman Balai Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kamis (18/12/2025) diserbu emak-emak. Pasar murah itu diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus.

Beberapa bahan pangan tersedia untuk membantu masyarakat di tengah lonjakan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di antaranya meliputi, beras, minyak, telur ayam, gula, cabai, bawang merah, dan bawang putih. 

Baca Juga: Ribuan Imam dan Marbut di Kudus dapat Bantuan, Segini Nominalnya

Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan pada Dispertan Kudus, Ari Mulyani Mustika Tyas menyampaikan, bahwa barang yang dijual dibanderol dengan harga di bawah pasaran. 

“Kita berupaya agar masyarakat mendapatkan harga pangan dengan kualitas yang bagus, tapi dengan harga yang rendah. Dan ini juga salah satu upaya kita sebagai stabilitasi pasokan dan harga pangan, artinya pengendalian inflasi menjelang Nataru,” jelasnya. 

Ia mengatakan, beberapa barang yang tersedia seperti beras dipatok dengan harga Rp58 ribu per 5 kilogram, lebih murah dibandingkan harga pasar Rp67-70 ribu. Kemudian beras Gapoktan atau beras medium ke atas dijual Rp64 ribu, sedangkan harga pasar berkisar Rp67-70 ribu per 5 kilogramnya. 

“Untuk minyak goreng kita jual Rp15.500 per liter, sementara di pasar Rp18.000 perliter. Kemudian telur dipasaran Rp31.000 di sini kita jual dengan harga Rp29.500 dan untuk gula pasir dipasad harga Rp17.000 di sini kita jual Rp15.500,” tuturnya. 

Ia menyebut, bahwa penyediaan stok beras pada program GPM tersebut sebanyak 5 ton, gula pasir 500 kilogram, telur ayam 300 gram, minyak goreng 240 liter. Menurutnya, pengadaan program itu dilakukan setiap sebulan sekali, namun karena menjelang Nataru, sehingga di bulan ini dilakukan dua kali.

“5 Desember lalu kami sudah ada GPM di halaman Kantor Dispertan. Sekarang kita sasar Desa Tenggeles karena jauh dari pasar dan merupakan daerah non sentra produksi padi. Ini sebelumnya juga sudah kami lakukan seperti di Singocandi, Kedungdowo, hingga teeho untuk melayani masyarakat yang jauh dari pasar,” terangnya.

Baca Juga: Emak-Emak PKK Kudus Diajak Pilah Sampah Sedari Dapur

Sementara salah satu pembeli, Siti Kholifah mengaku senang adanya program pasar murah tersebut. Menurutnya, ia terbantu dengan adanya program tersebut.

“Ini beli gula 7 kilogram, harga Rp15 ribu untuk gula Alhamdulillah rezeki. Sebenarnya butuh banyak tapi untuk kebutuhan lainnya juga. Nanti Selian gula beli minyak juga,” imbuh warga Desa Tenggeles, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus itu.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Angka pernikahan dini di Kabupaten Kudus masih tergolong cukup tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2025. Data Pengadilan Agama (PA) Kudus mencatat, jumlah pengajuan dispensasi kawin selama tahun ini masih menembus angka lebih dari 100 perkara.

Panitera Muda Pengadilan Agama Kudus, Qomaruddin, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 133 pengajuan dispensasi kawin. Jumlah tersebut menurun cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Emak-Emak PKK Kudus Diajak Pilah Sampah Sedari Dapur

“Jumlah pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2024 itu sebanyak 182 kasus. Tahun ini turun sekitar 49 perkara menjadi 133 pengajuan dispensasi,” ujar Qomaruddin kepada Betanews.id, belum lama ini.

Meski demikian, Qomar mengaku belum dapat memastikan faktor utama yang menyebabkan penurunan angka pernikahan dini di Kudus. Menurutnya, pengajuan dispensasi kawin umumnya dilakukan karena adanya kondisi yang bersifat mendesak.

“Pengajuan dispensasi kawin itu biasanya dilakukan karena ada keperluan yang mendesak. Kalau tidak ada keperluan mendesak, tentu tidak akan diajukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, salah satu alasan paling sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin adalah karena pihak perempuan sudah hamil. Kondisi tersebut menjadi persoalan ketika usia calon mempelai masih berada di bawah ketentuan minimal.

“Syarat untuk melangsungkan pernikahan itu usianya harus sudah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jika belum memenuhi usia tersebut, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama,” terang Qomar.

Lebih lanjut, Qomar menegaskan bahwa pengajuan dispensasi kawin harus didasarkan pada alasan yang benar-benar mendesak. Jika tidak memenuhi unsur kedaruratan, permohonan tersebut berpotensi ditolak oleh majelis hakim.

“Kalau pacarannya normal-normal saja, sebenarnya tidak perlu mengajukan dispensasi kawin. Jika tidak ada hal yang mendesak, pengajuannya bisa saja ditolak oleh hakim,” ungkapnya.

Penurunan angka pernikahan dini di Kudus, ungkapnya, juga bisa dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran dan pola pikir masyarakat, khususnya kalangan remaja. Ia menilai, semakin banyak generasi muda yang memahami bahwa pernikahan dini membawa risiko besar, baik secara mental, fisik, maupun ekonomi.

Sebagai upaya pencegahan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi ini menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun, menggantikan aturan lama yang memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun.

“Aturan baru tersebut dibuat agar tidak terjadi pernikahan usia dini. Sebab, pengertian anak itu adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Jika masih mengacu aturan lama, akan ada banyak anak perempuan yang menikah di usia sangat muda,” tuturnya.

Baca Juga: Kudus Hadir untuk Sumatera, Bantuan Kemanusiaan Disalurkan bagi Korban Bencana

Dalam setiap pengajuan dispensasi nikah, Pengadilan Agama Kudus juga menerapkan prosedur ketat. Hakim biasanya meminta kehadiran kedua orang tua dari calon mempelai untuk memastikan adanya persetujuan dan kesiapan dari masing-masing pihak keluarga.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sekaligus memastikan bahwa keputusan menikah di usia dini benar-benar dipertimbangkan secara matang, baik dari sisi hukum maupun masa depan calon mempelai.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyalurkan Bantuan Kesejahteraan Tahun 2025 sebagai bentuk penguatan peran rumah ibadah dan para pengabdinya. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, di Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (18/12/2025).

Bantuan tersebut menyasar imam, khatib, marbut masjid, imam musala, pemuka agama nonmuslim, serta bantuan biaya listrik bagi rumah ibadah. Program ini merupakan tindak lanjut dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam menjaga harmoni kehidupan beragama dan memperkuat fungsi rumah ibadah di tengah masyarakat.

Baca Juga: Emak-Emak PKK Kudus Diajak Pilah Sampah Sedari Dapur

“Ini sebagai tindak lanjut dari visi dan misi kami. Alhamdulillah, kegiatan penyerahan bantuan ini tetap bisa dilaksanakan meskipun ada pengurangan TKD dari pemerintah pusat,” ujar Sam’ani usai acara

Bupati berharap, pada tahun mendatang program bantuan kesejahteraan ini dapat ditingkatkan seiring dengan membaiknya kondisi fiskal daerah. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus.

“Semoga tahun depan dapat lebih maksimal lagi, dan kami mohon dukungan seluruh pihak agar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus terus meningkat,” imbuhnya.

Selain itu, Bupati Sam’ani juga menyampaikan apresiasi kepada para penerima manfaat atas keikhlasan dan dedikasi mereka dalam memakmurkan serta merawat rumah ibadah. Menurutnya, peran para pengabdi rumah ibadah sangat penting dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat.

“Terima kasih telah ikhlas mengabdikan diri mengurus tempat ibadah. Semoga setiap amal pengabdian panjenengan semua diterima oleh Allah SWT,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kudus, Adi Sadhono Murwanto, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme hibah yang akuntabel. Bantuan disalurkan melalui hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Kudus serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

“Penyaluran bantuan ini kami laksanakan secara terencana dan akuntabel melalui mekanisme hibah, agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengabdi rumah ibadah,” jelas Adi.

Adi merinci, bantuan kesejahteraan diberikan kepada 3.439 imam, khatib, marbut masjid, dan imam musala dengan nominal masing-masing Rp1 juta. Jadi totalnya kurang lebih Rp 3,439 miliar. Selain itu, bantuan biaya listrik disalurkan kepada 657 masjid sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan dengan total anggaran Rp262,8 juta.

“Tak hanya itu, bantuan biaya listrik juga diberikan kepada 1.413 musala sebesar Rp100 ribu per bulan selama dua bulan. Total anggaran untuk bantuan listrik musala tersebut mencapai Rp282,6 juta,” rincinya.

Pemkab Kudus, lanjutnya, juga mengalokasikan bantuan bagi pemuka agama nonmuslim dan rumah ibadah nonmuslim dengan total anggaran Rp118 juta. Bantuan tersebut meliputi kesejahteraan bagi 88 pemuka agama nonmuslim masing-masing Rp1 juta serta bantuan biaya listrik bagi 75 rumah ibadah nonmuslim sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan.

Salah satu penerima manfaat, Abdul Latif, marbut Masjid Darul Muttaqin Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog, mengaku bersyukur atas bantuan kesejahteraan yang diberikan Pemkab Kudus. Ia menilai bantuan tersebut sangat membantu dalam menunjang tugas sehari-hari merawat masjid.

Baca Juga: Kudus Hadir untuk Sumatera, Bantuan Kemanusiaan Disalurkan bagi Korban Bencana

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, khususnya kepada Bupati Kudus Bapak Sam’ani Intakoris. Bantuan ini sangat berarti bagi kami para marbut dalam menjalankan tugas sehari-hari,” ungkap Abdul Latif.

Melalui program bantuan kesejahteraan ini, Pemkab Kudus berharap dapat terus menjaga harmoni kehidupan beragama. Selain itu, program ini diharapkan mampu memperkuat peran rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Kudus Sehat, yakni Sejahtera, Harmoni, dan Takwa.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Bakti Lingkungan Djarum Foundation bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menggelar sosialisasi pengelolaan sampah organik rumah tangga, Rabu (17/12/2025). Sosialisasi yang digelar di Pendopo Kudus tersebut melibatkan 140 ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Kretek. 

Turut hadir pada acara tersebut, influencer Kudus Asik (Apik, Resik) yakni Isman Ridhwansah yang merupakan peserta MasterChief seasion 7. Isman mengedukasi para ibu-ibu PKK untuk memilah sampah sedari dapur. 

Baca Juga: Capaian UCJ Kudus 46,55%, Jadi Salah Satu Tingkat Kepesertaan Tertinggi di Jateng

Selain itu, para emak-emak juga diajari agar sisa bahan masakan tidak langsung dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan jadi sesuatu yang berguna. Terakhir, para peserta diberi tantangan untuk membuat masakan yang sama dengan yang dibuat oleh Chief Isman.

Deputy Program Manager BLDF, Redi Joko Prasetyo mengatakan, bahwa ibu-ibu merupakan sosok di rumah tangga yang berinteraksi langsung dengan sampah, khususnya organik. Pasalnya, sampah organik itu banyak dihasilkan dari dapur.

“Oleh karena itu, hari ini kita mulai gerakkan ibu-ibu PKK yang ada di Kudus untuk terlibat dalam penanganan sampah organik. Kami ingin para ibu-ibu ini jadi agen perubahan dan mengajak ibu-ibu yang lain untuk terlibat aktif dalam program pilah sampah,” ujar Redi kepada awak media di sela-sela acara.

Lebih lanjut Redi menuturkan, acara memang dikemas dengan demo masak. Hal itu agar sesuai dengan kehidupan sehari-hari para ibu. Sehingga edukasi pemilahan sampahnya bisa langsung dipraktikkan.

“Di setiap kelompok masak, kita sediakan tiga tempat sampah. Yakni tempat sampah untuk organik, anorganik dan residu. Jenis sampah harus di buang sesuai tempatnya,” jelas Redi.

Dia mengatakan, program pilah sampah terus diupayakan agar terus berjalan. Sejak tahun 2018, BLDF sudah mengajak masyarakat Kudus untuk memilah sampah antara yang organik, anorganik dan residu.

“Karena komposisi sampah organik ini paling banyak di antara jenis lain, serta mempengaruhi kualitas sampah yang lain sehingga kita dorong dipilah untuk diproses di Pusat Pengolahan Organik (PPO) yang ada di Djarum Oasis Kretek Factory,” jelasnya.

Selama ini, kata dia, BLDF sudah bekerja sama dengan 400 mitra yang bersedia untuk memilah sampahnya. Mitra tersebut terdiri dari instansi pemerintah, restoran, hotel, pasar tradisional dan lainnya.

“Hari ini kita mulai sasar ibu-ibu PKK. Harapannya ke depan kita bisa tentukan pilot project bersama, desa mana yang secara ideal secara penuh bisa memilah sampah dengan baik. Nanti sampah organik di desa tersebut akan kita ambil. Tempat sampahnya akan kita sediakan 7 ribu tong,” imbuhnya.

Baca Juga: Jelang Nataru, Harga Telur Ayam di Kudus Tembus Rp32 Ribu

Satu di antara peserta PKK, Anita Hidayati (50) mengatakan, di demo masak membuat mie mabur. Menurutnya, edukasi pengelolaan sampah yang dikemas dengan demo masak sangat menarik.

“Sangat-sangat positif. Karena kita jadi tahu, bahan-bahan yang tidak terpakai ternyata masih bisa dimanfaatkan lagi. Dan itu sangat meringankan pengeluaran ibu-ibu untuk dapur,” ujar warga Desa Rendeng, Kecamatan Kota tersebut.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp644,5 juta sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian antardaerah.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus, Rabu (17/12/2025). Momentum tersebut menjadi penegasan komitmen Pemkab Kudus untuk hadir membantu daerah lain yang tengah dilanda musibah.

Baca Juga: Capaian UCJ Kudus 46,55%, Jadi Salah Satu Tingkat Kepesertaan Tertinggi di Jateng

“Bantuan ini kami harapkan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga tersalurkan dengan baik, akuntabel, dan benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini adalah wujud empati dan kepedulian kami,” ujar Sam’ani.

Bantuan kemanusiaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus sebesar Rp150 juta. Sementara sisanya, senilai Rp494,5 juta, berasal dari hasil penggalangan dana aparatur sipil negara (ASN) yang tergabung dalam KORPRI dan PGRI bersama Palang Merah Indonesia (PMI).

Selain bantuan materiil, Pemkab Kudus juga mengirimkan dukungan sumber daya manusia ke lokasi terdampak. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tiga orang relawan diterjunkan untuk membantu proses penanganan bencana di lapangan.

“Melalui BPBD, kami kirim tiga relawan untuk membantu di sana. Semoga para korban segera pulih dan dapat bangkit kembali,” imbuhnya.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Sholechah, memastikan bahwa proses penganggaran dan penyaluran bantuan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh tahapan juga telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Seluruh proses penganggaran dan penyaluran bantuan dilakukan sesuai ketentuan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dipastikan sampai kepada penerima yang membutuhkan,” jelas Djati.

Melalui aksi kemanusiaan ini, Pemkab Kudus menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam membantu masyarakat terdampak bencana. Pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi lintas elemen serta menjaga semangat gotong royong sebagai nilai utama dalam solidaritas sosial.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Serapan Dana Desa (DD) tahun 2025 di Kabupaten Kudus tak bisa maksimal. Dari total 123 desa yang ada, sebanyak 74 desa mengalami kendala penyaluran Dana Desa, khususnya yang non earmark di penyaluran tahap II dengan nilai mencapai kurang lebih Rp11 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menjelaskan bahwa total Dana Desa yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Kudus pada 2025 mencapai sekitar Rp140 miliar. Dana tersebut terbagi ke dalam dua kategori, yakni Dana Desa earmark dan non earmark.

Baca Juga: Capaian UCJ Kudus 46,55%, Jadi Salah Satu Tingkat Kepesertaan Tertinggi di Jateng

“Total Dana Desa Kabupaten Kudus tahun 2025 kurang lebih sebesar Rp140 miliar,” ujar Famny saat ditemui di Pendopo Kudus belum lama ini. 

Ia menjelaskan, Dana Desa earmark merupakan dana yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan Dana Desa non earmark penggunaannya lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Untuk Dana Desa earmark, tingkat serapan di Kabupaten Kudus tergolong cukup tinggi.

Famny menyebutkan, Dana Desa earmark pada tahun 2025 telah terserap sekitar Rp 122 miliar. Serapan tersebut berasal dari pencairan tahap pertama sebesar Rp 48 miliar dan tahap berikutnya sebesar Rp 31 miliar.

Sementara, Dana Desa non earmark tahap pertama telah terserap sepenuhnya dengan nilai sekitar Rp30 miliar. Namun, pada tahap kedua baru terserap sekitar Rp11 miliar, sehingga masih terdapat dana yang belum tersalurkan ke desa-desa.

“Dana Desa non earmark tahap dua yang belum cair nilainya kurang lebih Rp11 miliar dan itu dialami oleh 74 desa di Kabupaten Kudus,” kata Famny.

Menurut Famny, kendala tersebut terjadi karena adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, penyaluran Dana Desa non earmark dari pemerintah pusat tidak dapat dilakukan jika berkas administrasinya tidak diajukan lengkap dan benar sebelum 17 September 2025.

Ia mengungkapkan, desa-desa di Kudus sebenarnya sudah berinisiatif dan memproses pengajuan Dana Desa non earmark tahap II sejak September 2025. Namun, penyaluran dana tidak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

“Desa-desa sudah berproses sejak September, tetapi dananya tidak disalurkan oleh DJPK. Padahal saat itu belum terbit PMK Nomor 81 tahun 2025,” ungkapnya.

Famny menjelaskan, PMK Nomor 81 sendiri baru diterbitkan pada 25 November 2025, namun pemberlakuannya berlaku surut sejak September. Kondisi tersebut membuat penyaluran Dana Desa non earmark tahap II tidak dapat dilakukan.

Sebagai tindak lanjut, tuturnya, pemerintah pusat kemudian menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) tiga menteri, yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) , Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta Menteri Keuangan. SEB tersebut menjadi solusi alternatif bagi desa yang Dana Desa non earmark-nya tidak cair.

“SEB tiga menteri itu mengakomodir agar Dana Desa non earmark yang belum cair bisa menggunakan Dana Desa earmark yang sudah cair tetapi belum terserap,” jelas Famny.

Ia mencontohkan, Dana Desa earmark yang sudah disalurkan tetapi belum direalisasikan sepenuhnya dapat dialihkan untuk menutup kebutuhan Dana Desa non earmark tahap II.

“Misalnya, dana earmark untuk BUMDes sebesar Rp 200 juta baru direalisasikan Rp 100 juta. Sisa anggaran tersebut bisa dialihkan untuk Dana Desa non earmark yang tidak cair,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -