Beranda blog Halaman 71

Hadir di Tengah Kota Kudus, Grit Coffee & Chill Tawarkan Cita Rasa Muria

0
Grit Coffee and Chill . Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Kopi Muria Wilhelmina menghadirkan pengalaman ngopi yang berbeda di tengah Kota, Kabupaten Kudus. Grit Coffee & Chill milik Hikmawati Inaya (44) ini mengedepankan kopi robusta dengan sajian tradisional Muria sebagai menu utama.

Resmi dibuka pada 31 Desember 2025, Grit Coffee and Chill langsung mendapat respons positif dari pengunjung. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual sekitar 100–150 porsi kopi dan menu pendamping lainnya.

Baca Juga: Corndog, Makanan Khas Korea Selatan yang Laris Manis di Kudus

“Awal pembukaan lumayan ramai. Alhamdulillah, responnya bagus,” katanya.

Berbeda dari kebanyakan coffee shop yang mengandalkan kopi luar daerah, Kopi Muria Wilhelmina justru memprioritaskan robusta Muria. Menu Americano menjadi salah satu yang paling diminati pelanggan.

“Penjualan Americano cukup kencang. Kami memang lebih memprioritaskan robusta Muria. Karena menurut saya kopi robusta Muria mampu bersanding dengan kopi-kopi berasal dari daerah lain,” ujarnya.

Tak hanya kopi, kedai ini juga menyajikan kuliner khas Muria seperti pecel pakis dan getuk nyimut. Sehingga masyarakat tak perlu jauh-jauh naik ke Colo untuk menikmati hidangan tradisional tersebut.

“Ingin makan pecel pakis atau getuk nyimut hingga kopi Wihelmina tidak harus ke atas, karena sekarang sudah ada di tengah kota,” tambahnya.

Dari sisi inovasi, coffe shop yang buka di depan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus itu menghadirkan sejumlah menu yang disebut belum banyak ditemui di Kota Kretek, seperti kopsu cotton candy, kopsu popcorn, hingga sea salt butterscotch yang disebut pengunjung sebagai menu paling enak dan sedang tren.

Baca Juga: Lezat dan Lembut, Donat Kentang Soffi Jadi Favorit Warga Kudus

“Harga kami mulai dari Rp8 ribu sampai Rp24 ribu, dengan menu favorit seperti Americano, kopsu butterscotch, dan kopsu cotton candy,” jelasnya.

Dengan hadirnya coffee shop di tengah kota, utamanya hadirnya kopi lokal Muria, supaya kopi Muria lebih dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan ia berharap, kopi Muria sejajar dengan kopi-kopi populer di Indonesia seperti Gayo dan Temanggung.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

KPK Ungkap Ada Pengepul yang Sudah Kembalikan Uang ke Calon Perangkat Desa

0
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Rumah Dinas dan Kantor Bupati Pati pada Kamis (22/1/2026). Foto Betanews.id: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami karut-marut proses rencana pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati yang menyeret Bupati Pati Nonaktif, Sudewo hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan praktik jual beli jabatan perangkat desa.

Selain Sudewo, tiga orang kepala desa, juga ikut terseret menjadi tersangka dalam kasus ini. Yakni, Abdul Suyono, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Sumarjiono, Kades Arumanis (Jaken) dan Karjan, Kades Sukorukun (Jaken).

Baca Juga: Pemkab Pati Rancang Sodetan Sungai Juwana untuk Penanganan Banjir Jangka Panjang

Perkembangan terbaru, penyidik menemukan adanya sejumlah pihak yang berperan sebagai pengepul uang setoran dari para calon perangkat desa (caperdes) telah mulai mengembalikan uang yang sebelumnya mereka himpun dari para caperdes tersebut.

“Pada beberapa hari yang lalu, kami juga mendapatkan informasi adanya pihak-pihak pengepul ini yang juga kemudian sudah mengembalikan uang kepada para calon perangkat desa,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK kepada awak media kemarin.

Meski ada upaya pengembalian uang kepada para calon, KPK mengimbau agar pihak-pihak yang terlibat sebaiknya menyerahkan uang tersebut langsung kepada penyidik.

KPK menegaskan, bahwa pengembalian uang tersebut tidak akan menghapus unsur pidana atau menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Namun, kooperatifnya para pihak dalam memberikan keterangan dan menyerahkan bukti sangat membantu penyidik untuk membuat terang perkara ini.

Penyidik, saat ini juga tengah mendalami bagaimana proses dan tahapan dalam pengisian jabatan untuk perangkat desa di wilayah Pati, termasuk juga praktik-praktik dugaan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa.

Baca Juga: Ikut Tekan Angka Angka Kemiskinan, Kemenag Pati Luncurkan Gerakan Investasi Wakaf Uang

“Sehingga ini kemudian juga membuka bagi penyidik KPK untuk melihat apakah ini juga modus-modusnya dilakukan di wilayah lain. Karena memang dari peristiwa tertangkap tangan kemarin, kita baru menyasar satu kecamatan,” ucap Budi.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Atasi Persoalan Sampah, Pemkab Kudus Rencanakan Penambahan Tiga RDF

0
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, Sulistyowati. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tengah menyiapkan langkah pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) dengan menambah tiga fasilitas baru. Upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo yang saat ini mengalami tekanan akibat meningkatnya volume sampah.

Meski demikian, rencana pengembangan tersebut belum sepenuhnya mulus. Ketersediaan lahan menjadi kendala utama yang masih dihadapi Pemkab Kudus dalam merealisasikan penambahan fasilitas RDF di sejumlah wilayah.

Baca Juga: Bellinda Soroti SPPG Nakal di Kudus, Foto Menu MBG di Medsos Tidak Sama dengan yang Dibagikan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, Sulistyowati, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan penjajakan kerja sama dengan Koalisi Kawali Indonesia Lestari (Kawali) serta investor asal Swiss terkait pengembangan sistem RDF.

Menurutnya, fasilitas RDF yang telah beroperasi di TPA Tanjungrejo sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Setiap hari, sistem tersebut mampu mengolah sekitar 30 ton sampah menjadi bahan bakar alternatif.

Keberhasilan tersebut mendorong Pemkab Kudus untuk mereplikasi sistem serupa di lokasi lain. Penambahan titik RDF diharapkan dapat memangkas jarak angkut sampah sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah secara keseluruhan.

“Rencananya akan ada tiga titik tambahan, yakni di wilayah Kaliwungu, Kecamatan Undaan, dan kawasan pusat kota. Namun saat ini kami masih terkendala ketersediaan lahan,” ujar Sulis di Pendopo Kudus belum lama ini.

Ia menambahkan, konsep investasi yang ditawarkan pihak Swiss masih akan disesuaikan dengan karakteristik sampah yang dihasilkan di Kabupaten Kudus. Pembahasan teknis baru akan dilakukan setelah kerja sama resmi disepakati.

“Model investasinya seperti apa masih kami kaji. Yang jelas harus sesuai dengan kondisi dan jenis sampah di Kudus,” katanya.

Sementara itu, pengelolaan RDF yang telah berjalan di TPA Tanjungrejo juga masih menunggu penandatanganan kontrak kerja sama. Meski demikian, pemanfaatan hasil RDF tetap berjalan dengan melibatkan pihak industri.

“Sambil menunggu kontrak resmi, hasil RDF masih bisa diambil langsung oleh pihak Semen Gresik,” jelas Sulis.

Baca Juga: Penuhi Nazar, Puluhan Lansia Desa Cendono Temui Bupati Kudus di Pendopo

Ia mengakui bahwa dalam skema sementara tersebut belum dilakukan pembayaran secara langsung. Namun, langkah itu dinilai lebih efektif untuk menjaga daya tampung dan kelancaran pengelolaan sampah di TPA.

“Setiap hari produksi RDF tetap berjalan sekitar 30 ton. Hasilnya bisa diambil on the spot sambil menunggu proses kontrak yang diperkirakan selesai dalam beberapa bulan ke depan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Sambut HPN 2026, PWI Plat K Gelar Lomba Menembak Antar Wartawan 

0
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Pura Group menggelar lomba menembak antar wartawan se-Eskrasidenan Pati. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Dalam menyambut Hari Pers Nasional (HPN), yang jatuh pada Februari 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kudus bekerjasama dengan Pura Group menggelar lomba menembak antar wartawan se-Eskrasidenan Pati. Di antaranya meliputi, Kudus, Pati, Jepara, Rembang, Blora, dan Grobogan.

60 wartawan ikut andil pada kegiatan bertajuk Muria Shooting Championship (MSC) PWI Plat K yang berlangsung di Lapangan Tembak Barracuda Pura Group, Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Sabtu (31/1/2026).

Baca Juga: Bellinda Soroti SPPG Nakal di Kudus, Foto Menu MBG di Medsos Tidak Sama dengan yang Dibagikan

Ketua PWI Kabupaten Kudus, Saeful Annas mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan sinergi antar wartawan Plat K. Pihaknya turut menyampaikan terima kasih atas dukungan Pura Group sebagai mitra yang telah mendukung penyelenggaraan Muria Shooting Championship 2026.

“Sinergi pers dengan wartawan tidak hanya dalam pemberitaan, tetapi juga dalam kegiatan positif seperti lomba menembak,” ungkap Annas dalam sambutannya, Sabtu (31/1/2026).

Dia berharap, kegiatan seperti ini bisa terselenggara rutin setiap tahunnya, sehingga kolaborasi perusahaan dan wartawan terus terjalin.

“Semoga rutin terselenggara, sinergi yang sudah dibangun bisa tetap terjalin dengan baik,” ucapnya.

Direktur HR GA PT Pura Group Agung Subani menyampaikan, pentingnya peran pers di tengah gempuran teknologi dan informasi yang serba cepat. Menurutnya, kolaborasi ini bisa semakin menguatkan peran vital pers untuk menghadirkan informasi yang positif dan edukatif.

Ia menyebut, pers dapat diibaratkan seperti lentera yang menerangi sebuah lorong panjang dan gelap. Tanpanya, perjalanan suatu bangsa akan terasa sulit.

Sebab menurutnya, pers sebagai lini penyeimbang dan bagian pengawasan sebuah kebijakan pemerintah yang harus dilakukan. 

“Bahkan Mahatma Gandhi menyebut pers sebagai kekuatan besar (a great power) keempat di dunia,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya lomba menembak antar wartawan Plat K bersama Pura Group. Pihaknya juga mengapresiasi atas sinergi pers dengan pemerintah dan perusahaan yang selama ini sudah terbangun.

Menurutnya, peran pers sangat vital di tengah-tengah masyarakat. Dia berharap, pers sebagai ujung tombak dapat menyampaikan pemberitaan yang edukatif dan mendukung pembangunan daerah.

Baca Juga: Penuhi Nazar, Puluhan Lansia Desa Cendono Temui Bupati Kudus di Pendopo

“Selamat bertanding, semoga sinergi wartawan dengan Pemkab dan Pura terus terbangun. Pers bisa menjadi penyeimbang di era gempuran informasi yang semakin masif,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam perhelatan itu, juara pertama diraih oleh PWI Pati, juara kedua kedua PWI Kudus, dan juara ketiga PWI Rembang.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Sekda Bakal Purna April 2026, Pemkab Kudus Segera Laksanakan Selter

0
Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus segera melaksanakan seleksi terbuka (selter) untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Pasalnya, pejabat saat ini akan segera purna tugas.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris usai melantik enam kepala dinas di Pendopo, Jum’at (30/1/2026).

Baca Juga: Bellinda Soroti SPPG Nakal di Kudus, Foto Menu MBG di Medsos Tidak Sama dengan yang Dibagikan

Bupati Sam’ani menyampaikan, bahwa Sekda yang menjabat sekarang ini bakal pensiun sekira April 2026. Sehingga, tiga bulan sebelumnya sudah bisa diajukan untuk pelaksanaan selter.

“Selter kita laksanakan sebelum Sekda sekarang ini purna tugas. Supaya ketika beliau pensiun, jabatan yang kosong bisa langsung terisi,” ujar Sam’ani kepada awak media.

Lebih lanjut Sam’ani menuturkan, terkait selter untuk Sekda pihaknya sudah mengajukan izin pelaksanaannya. Sebab, pelaksanaan tersebut harus mendapatkan rekomendasi teknis dan hasil assesmen dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Jadi kami tidak boleh ngawur. Semua harus sesuai dengan Pertek (pertimbangan teknis) BKN),” tandasnya.

Pada hari yang sama, Bupati Kudus Sam’ani melantik enam kepala dinas. Antara lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Asisten 3 Bidang Kesra Setda Kudus.

Kemudian Kepala Satpol PP, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Kepala Dinas Kesehatan.

Dengan terisinya enam kepala dinas tersebut, kata Sam’ani, saat ini masih ada satu kepala dinas yang kosong, yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH).

Baca Juga: Penuhi Nazar, Puluhan Lansia Desa Cendono Temui Bupati Kudus di Pendopo

“Untuk jabatan kepala dinas yang kosong akan segera kita lakukan selter,” tuturnya.

Terkait nasib dua kepala dinas yakni Dinas Pariwisata dan Kepada Dinas Perdagangan yang dibebastugaskan, kata Sam’ani saat ini mereka masih dalam proses sidang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sanksi keduanya masih belum diputuskan. Sebab saat ininmasih menjalani sidang disiplin ASN,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Pemkab Usulkan Bangun Ulang Jembatan Jalur Alternatif Demak-Jepara

0
Jembatan penghubung perbatasan Jepara dengan Demak di kawasan Wedung-Kedung. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggandeng Pemkab Demak berencana untuk merevitalisasi jalur alternatif dari Jepara ke Semarang melalui kawasan pesisir Demak.

Salah satu yang akan diusulkan agar mendapat bantuan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yaitu jembatan penghubung perbatasan Jepara dengan Demak di kawasan Wedung-Kedung.

Baca Juga: 7.906 Rumah di Jepara Masuk Kategori Tak Layak Huni 

Berdasarkan pantauan, jembatan itu cukup ramai dilewati oleh berbagai jenis kendaraan roda dua maupun empat. Hanya saja karena kondisi jembatan yang sudah tua, pada saat kendaraan yang melintas cukup banyak, badan jembatan akan terasa bergetar.

Selain itu, ukuran jembatan yang tidak terlalu lebar membuat kendaraan roda empat tidak bisa berjalan bersimpangan saat melewati jembatan. Sehingga membuat pengendara roda empat, terutama dari arah Jepara menuju Demak harus memundurkan kendaraan saat kendaraan dari arah berlawanan melintas.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan proses pengusulan pembangunan ulang jembatan akan mulai dilakukan pada tahun ini. Langkah awalnya yaitu dengan melakukan sinkronisasi data antara Pemkab Jepara dengan Demak.

Sebab, secara administratif jembatan itu berada di dua wilayah yaitu Kabupaten Jepara dan Demak.

“Kita akan (mulai) proseskan di tahun ini untuk sinkronisasi, utamanya jembatan perbatasan antara Jepara dan Demak. Karena itu (sinkronisasi) harus dilakukan bersama-sama karena menyangkut dua wilayah. Sinkronisasi itu supaya bisa mendapat jembatan yang baru,” kata Wiwit pada Betanews.id, Sabtu (31/1/2026).

Wiwit mengatakan rencana revitalisasi jalur alternatif itu dibutuhkan sebab waktu tempuh dari Jepara ke Semarang bisa mencapai tiga sampai empat jam pada saat terjadi kendala di jalur utama pantura.

Kondisi itu selain menyulitkan akses transportasi masyarakat, juga berdampak terhadap industri di Kabupaten Jepara.

“Dengan kondisi saat ini kita ke Semarang bisa 3-4 jam. Kita punya jalur alternatif lewat Demak, sehingga pada saat ada perbaikan jalan, banjir rob di Pantura, akses ke Semarang bisa lebih cepat dan memudahkan investor untuk datang ke Jepara,” jelasnya.

Untuk merevitalisasi jalur alternatif itu, Wiwit mengatakan kondisi jalan di Kabupaten Jepara sudah cukup baik. Yang terdapat kendala justru berada di Kabupaten Demak.

Baca Juga: Baru 13 Persen Produk UMKM Jepara yang Kantongi Sertifikasi Halal 

Sehingga pada Rabu (28/1/2026) lalu ia beserta jajaran perangkat daerah terkait melakukan kunjungan ke Pemkab Demak. Dari hasil koordinasi, Wiwit mengatakan Pemkab Demak nantinya akan membuat jalur alternatif baru dengan menghidupkan jalan yang terendam banjir rob.

“Jepara sudah sangat siap untuk dilakukan konektivitas antara Jepara, Demak ke Semarang. Yang memang cukup banyak (pekerjaan) ini di Demak. Sehingga kemarin kita ketemu Bupatinya, mereka nanti akan menghidupkan jalan lama yang tertimbun air (rob). Yang tenggelam itu mau dihidupkan kembali,” ungkapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Rencana Pembangunan Pelabuhan Niaga di Jepara Bakal Dipaparkan ke Pemerintah Pusat 

0
Bupati Jepara, Witiarso Utomo. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Rencana pembangunan pelabuhan niaga di Kabupaten Jepara untuk kegiatan ekspor-impor masih terus berlanjut. 

Rencananya, minggu depan hasil kajian atau feasibility study terkait pembangunan pelabuhan di Jepara akan dipaparkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Baca Juga: 7.906 Rumah di Jepara Masuk Kategori Tak Layak Huni 

Bupati Jepara, Witiarso Utomo menjelaskan paparan itu dilakukan dalam rangka agar rencana pembangunan pelabuhan niaga di Jepara bisa masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).  

“Pelabuhan, ini sedang proses pengajuan RIPN. Ini kita sedang minta waktu minggu depan untuk paparan FS,” kata Wiwit pada Betanews.id, Sabtu (31/1/2026). 

Rencana itu butuh masuk ke dalam RIPN agar nantinya pembangunan pelabuhan niaga di Kabupaten Jepara bisa dikerjasamakan oleh pemerintah. Sehingga, Wiwit berharap paparan nanti bisa memberikan hasil yang terbaik sesuai yang diharapkan. 

“Kalau FS ini dikaji darisana dan harapan kami bisa mendapatkan jawaban yang baik, sehingga kita mendapatkan RIPN dari Kementerian Perhubungan,” tambahnya. 

Dari beberapa calon investor yang sebelumnya tertarik terhadap proyek pembangunan pelabuhan niaga di Jepara, Wiwit mengatakan terdapat satu calon investor yang sampai saat ini masih aktif berkomunikasi. Yaitu Investor dari Negeri Matador atau Spanyol.

“Sementara ada satu dari Spanyol, yang memang aktif dan intens (berkomunikasi) untuk membangun (pelabuhan) di Jepara. Keaktifan itu kan dibutuhkan ijin utama yaitu RIPN. Kalau itu oke, InsyaAllah nanti jalan,” ujarnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Jepara sudah menyusun feasibility study (studi kelayakan) terkait rencana pembangunan pelabuhan niaga. 

Titik koordinat yang diusulkan sebagai lokasi pelabuhan yaitu berada di Pantai Njlamon, Desa Balong, Kecamatan Kembang. Lokasi itu masuk dalam rencana Kawasan Peruntukan Industri (KIP) Kecamatan Kembang seluas 761 hektare. 

Adapun kebutuhan anggaran investasi yang diperlukan yaitu sekitar Rp1,063 triliun. Anggaran itu terbagi untuk pembangunan dalam tiga tahap. 

Baca Juga: Baru 13 Persen Produk UMKM Jepara yang Kantongi Sertifikasi Halal 

Tahap pertama yaitu jangka pendek dengan anggaran sekitar Rp762 miliar, jangka menengah Rp89 miliar, dan jangka panjang Rp201 miliar.

Pembangunan pelabuhan itu diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun. Sehingga diperkirakan baru akan beroperasi pada tahun 2030 mendatang. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Seni Ukir Jepara Bakal Melenggang di Museum Nasional RI dalam Gelaran Pameran Tatah 2026 

0
Karya seni ukir Jepara akan dipamerkan di Museum Nasional RI. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Karya seni ukir Jepara akan dipamerkan di Museum Nasional RI dalam gelaran Pameran Tatah yang akan dilaksanakan pada Bulan April 2026 mendatang. 

Pameran seni ukir berbasis sejarah dan riset ini diselenggarakan oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara dan Pemerintah Kabupaten Jepara bekerjasama dengan Rumah Kartini. 

Baca Juga: 7.906 Rumah di Jepara Masuk Kategori Tak Layak Huni 

Kabupaten Jepara selama berabad-abad telah dikenal sebagai pusat seni ukir kayu di Indonesia. Namun, dibalik reputasinya sebagai kota penghasil produk ukir, Jepara juga menyimpan sejarah panjang terhadap pengetahuan, proses budaya, dan ekosistem keterampilan yang diwariskan secara lintas generasi. 

Kesadaran inilah yang melatarbelakangi lahirnya Pameran TATAH 2026. Sejak awal, TATAH 2026 juga dirancang untuk membaca seni ukir Jepara tidak semata sebagai produk visual, melainkan sebagai praktik pengetahuan, proses budaya, dan ekosistem yang hidup.

Mengusung tema “Suluk – Sulur – Jepara”, TATAH 2026 menghadirkan kerangka kuratorial yang memandang seni ukir sebagai laku pengetahuan (Suluk), bahasa visual yang terus bertumbuh (Sulur), serta (Jepara) sebagai ruang sosial dan identitas budaya yang kompleks.

Sebelumnya, TATAH 2026 sempat direncanakan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia. Namun seiring pendalaman riset dan penguatan arah kuratorial, lokasi pameran dialihkan ke Museum Nasional Indonesia. Perpindahan ini dilakukan agar pameran lebih selaras dengan karakter TATAH 2026 yang menitikberatkan pada sejarah, artefak, serta perjalanan panjang seni ukir Jepara dalam lintasan kebudayaan Indonesia.

Proses persiapan untuk gelaran Pameran TATAH 2026 pun sudah berlangsung dengan menapaki jejak ukir Jepara dalam perjalanan riset untuk pameran. Berbagai tokoh penting terlibat dalam pameran ini mulai dari kurator hingga periset. 

Kurator TATAH 2026, Nano Warsono, menjelaskan bahwa pameran ini sejak awal tidak dimaksudkan sebagai ajang pamer produk semata, tetapi menampilkan ukir sebagai karya budaya. 

“TATAH  ini adalah satu alat, satu tools (alat) yang akan menghasilkan banyak karya seni dan menjadi budaya,” ujar Nano.

Menurutnya, seni ukir Jepara harus dibaca sebagai bagian dari kebudayaan yang lahir dari proses panjang dan narasi kultural, bukan sekadar hasil akhir. 

“Ini adalah narasi kultural. Suluk sebagai laku pengetahuan, Sulur sebagai produk budaya visual, dan Jepara sebagai identitas kota, identitas masyarakat, sekaligus ruang sosialnya,” lanjutnya.

Baca Juga: Baru 13 Persen Produk UMKM Jepara yang Kantongi Sertifikasi Halal 

Nano menambahkan, pemilihan Museum Nasional Indonesia memungkinkan publik melihat seni ukir Jepara dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari sejarah, lintasan budaya dan perjumpaan berbagai pengaruh yang membentuknya dari masa ke masa.

Dengan dukungan HIMKI Jepara, Pemerintah Kabupaten Jepara, serta kerja sama Rumah Kartini, pameran ini diharapkan menjadi ruang pembacaan baru atas seni ukir Jepara dalam konteks sejarah dan kebudayaan Indonesia.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Pemkab Pati Rancang Sodetan Sungai Juwana untuk Penanganan Banjir Jangka Panjang

0
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati mengupayakan penanganan banjir yang hingga kini masih menggenangi puluhan desa, terutama di wilayah Juwana dan sekitarnya. Selain penanganan darurat, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir berulang.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait rencana pembangunan sodetan Sungai Juwana.

Baca Juga: Ikut Tekan Angka Angka Kemiskinan, Kemenag Pati Luncurkan Gerakan Investasi Wakaf Uang

“Untuk jangka panjang, kita sudah koordinasi dengan BBWS dan provinsi untuk sodetan Sungai Juwana. Panjangnya sekitar 11 kilometer dengan lebar 9 sampai 10 meter. Saat ini masih dalam tahap kajian,” ujar Risma.

Sementara, untuk penanganan jangka pendek, pemerintah daerah fokus melakukan normalisasi sungai. Risma menyoroti masih banyaknya sampah yang menumpuk di sepanjang aliran Sungai Juwana, terutama di bawah jembatan, yang dinilai memperparah luapan air.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pati juga terus menyiapkan bantuan bagi warga terdampak banjir. Risma memastikan distribusi logistik tetap berjalan, termasuk bantuan beras dari Badan Pangan Nasional.

Pemkab Pati menerima bantuan berupa 308 ton beras yang diperuntukkan bagi sekitar 60 ribu jiwa. Bantuan tersebut saat ini masih dalam proses pendataan agar penyalurannya tepat sasaran.

“Pak Camat dan kepala desa kita kumpulkan untuk pendataan menggunakan NIK dan KK supaya tepat sasaran,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, hingga saat ini banjir masih merendam 45 desa di tujuh kecamatan.

Akibat bencana tersebut, tercatat sekitar 3.650 rumah warga terdampak yang dihuni oleh 4.606 kepala keluarga atau 12.581 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 447 kepala keluarga atau 1.096 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat umum maupun ke rumah kerabat yang tidak terdampak banjir.

Baca Juga: Stabilkan Harga, Bulog Distribusikan Ribuan Liter MinyaKita ke Pasar Tradisional di Pati

Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati, Martinus Budi Prasetyo  mengatakan, pendataan tidak hanya difokuskan pada permukiman warga, tetapi juga pada sektor pertanian dan perikanan yang ikut terdampak.

“Total sawah yang terendam kurang lebih seluas 4.475 hektare, sementara lahan tambak sekitar 872 hektare,” ungkapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Ikut Tekan Angka Angka Kemiskinan, Kemenag Pati Luncurkan Gerakan Investasi Wakaf Uang

0
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati meluncurkan Gerakan Investasi Wakaf Uang (GIWANG). Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati meluncurkan Gerakan Investasi Wakaf Uang (GIWANG). Program tersebut sebagai salah satu upaya untuk menekan menekan angka kemiskinan.

Peluncuran program yang digelar di Aula Lantai 2 Kantor Kemenag Pati itu, juga dihadiri Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, sekaligus meresmikan program GIWANG secara langsung.

Baca Juga: 45 Desa di Pati Hingga Kini Masih Terendam Banjir

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ahmad Syaikhu, menjelaskan bahwa GIWANG lahir dari kepedulian terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Pati yang masih berada di kisaran 9,8 persen.

”Pengentasan kemiskinan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama, termasuk masyarakat dan sektor swasta,” ujarnya, Jumat (30/1/2026).

Ia menambahkan, wakaf uang dipilih karena bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dirinya menjelaskan, wakaf tidak perlu menunggu kaya dan tidak harus punya tanah luas.

”Wakaf uang bisa seribu atau dua ribu saja. Wakaf ini adalah investasi akhirat yang tidak terputus,” kata Syaikhu.

Menurutnya, wakaf uang juga merupakan wujud syukur kepada Allah SWT sekaligus sarana menolak bala melalui sedekah yang terus-menerus. Selain itu, wakaf juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial.

Apalagi, potensi wakaf uang di lingkungan Kemenag Pati sangat besar. Dari sekitar 921 pegawai, puluhan ribu siswa madrasah, guru, hingga pondok pesantren, potensi wakaf uang diperkirakan dapat mencapai miliaran rupiah per tahun.

Dana tersebut, nantinya dikelola secara profesional melalui kerja sama dengan Bank Muamalat dan Baitul Mall Muamalat. Kemudian, lanjut dia, akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan data dari Dinas Sosial.

Melalui gerakan ini, diharapkan wakaf uang dapat menjadi kekuatan baru dalam membangun kepedulian sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyabut baik Gerakan Investasi Wakaf Uang ini. Ia menilai, upaya Kemenag Pati sebagai pelopor nasional dalam penerapan sistem wakaf uang.

”Kementerian Agama Kabupaten Pati ini yang pertama kali di Indonesia menerapkan sistem wakaf uang. Ini motivasi yang luar biasa, dan Insya Allah ke depan kami di jajaran Pemerintah Kabupaten Pati juga bisa melaksanakan hal yang sama,” kata Chandra.

Menurutnya, wakaf uang menjadi solusi konkret yang membongkar persepsi lama tentang wakaf yang identik dengan tanah luas dan harta besar.

Baca Juga: Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis di Pati Mulai Diadili

”Ternyata wakaf ini metodenya uang Rp1.000 atau Rp2.000 juga sudah termasuk wakaf. Slogannya DRS BEJO, Dua Ribu Saja Sebelum Kerjo. Ini inisiasi yang luar biasa,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemkab Pati siap mendukung dan mendorong gerakan wakaf hingga ke kantor-kantor dinas dan sekolah sebagai sarana edukasi kepedulian sosial bagi generasi Z dan alpha.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Bellinda Soroti SPPG Nakal di Kudus, Foto Menu MBG di Medsos Tidak Sama dengan yang Dibagikan

0
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton. Foto: rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Kasus ratusan siswa SMA 2 Kudus diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) menggegerkan publik Kota Kretek, Kamis (29/1/2026). Atas kasus tersebut, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Birton meminta agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membuat video makanan yang bakal dibagikan.

Bellinda menyampaikan, beberapa kali dapat laporan dari masyarakat bahwa ada beberapa SPPG yang tidak transparan dalam penyajian menu MBG. Pasalnya ada beberapa kasus, menu yang diposting di media sosial berbeda dengan yang dibagikan.

Baca Juga: Satu SPPG dengan SMA 2 Kudus, Beberapa Siswa di Sekolah Ini Ternyata Aman

“Oleh karena itu kami akan meminta setiap SPPG membuat video menu MBG. Hal itu guna memastikan bahwa makanan yang diposting sama dengan yang dibagikan kepada penerima manfaat,” ujar Bellinda di Markas Kodim 0722, Jum’at (30/1/2026).

Selain itu, Bellinda juga menyoroti bandelnya SPPG di Kudus yang belum memasang kamera Closed – Circuit Television (CCTV) yang terkoneksi dengan aplikasi Kudus Sehat. Padahal, itu sangat penting agar masyarakat bisa ikut memantau proses penyediaan MBG.

“Kita tekankan semua dapur MBG di Kudus harus dilengkapi CCTV yang terkoneksi dengan aplikasi Kudus Sehat. Saat ini yang sudah ada baru satu, yakni SPPG Gondangmanis,” bebernya..

Bellinda mengaku akan melakukan silaturahmi ke Badan Gizi Nasional (BGN). Kunjungan tersebut rencananya akan dilakukannya pada pekan depan.

“Insyallah pekan depan kami akan bersilaturahmi ke BGN. Hal itu sebagai tindak lanjut diskusi dengan seluruh Kepala SPPG di Kudus, serta untuk minta arahan agar program MBG di Kudus berjalan lancar, aman dan tanpa kendala,” jelasnya.

Terkait kasus keracunan di SMA 2 Kudus, pihaknya juga telah memanggil seluruh SPPG yang ada di Kota Kretek. Hal itu sebagai evaluasi agar kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Kasus keracunan siswa yang diduga karena MBG ini menjadi perhatian kami semua. Oleh karenanya kita langsung lakukan evaluasi bersama agar tak ada kasus serupa tidak terulang lagi,” sebutnya.

Baca Juga: Bupati Sam’ani Bakal Evaluasi SPPG di Kudus

Sebagai informasi, ratusan siswa SMAN 2 Kudus diduga mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (29/1/2026). Sebagian di antaranya harus dilarikan ke berbagai rumah sakit di Kabupaten Kudus untuk mendapatkan penanganan medis.

Dugaan keracunan tersebut diduga berasal dari menu MBG yang disajikan sehari sebelumnya, yakni soto. Sejumlah siswa mengaku mulai merasakan keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan tersebut.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Ahmad Luthfi Pastikan Percepatan Penanganan Bencana di Purbalingga, Huntara dan Huntap Mulai Dipersiapkan

0
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan peninjauan langsung lokasi bencana banjir sekaligus penanganannya di Kabupaten Purbalingga, Jumat (30/1/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, PURBALINGGA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan peninjauan langsung lokasi bencana banjir sekaligus penanganannya di Kabupaten Purbalingga, Jumat (30/1/2026).

Sebab, banjir dan tanah longsor terjadi pada 23 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB itu berdampak pada empat desa di dua kecamatan, meliputu Desa Sangkanayu dan Desa Lambur di Kecamatan Mrebet, kemudian Desa Kutabawa dan Desa Serang di Kecamatan Karangreja.

Baca Juga: Masih Dilanda Banjir, Pelayanan Publik di Pati Harus Tetap Jalan

Dalam kunjungannya, Luthfi meninjau beberapa titik. Mulai dari Posko Balai Desa Serang sekaligus melakukan rapat percepatan penanganan bencana dengan seluruh stakeholder.

Selanjutnya di Villa Serang yang menjadi salah satu tempat pengungsian warga. Di sana ia berdialog dengan warga serta menghibur dan bercanda dengan anak-anak.

Setelah itu, Luthfi juga meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Dusun Gunungmalang yang kemudian dilanjutkan mengecek lokasi bencana Dusun Kaliurip. Selanjutnya ditutup meninjau dapur umum yang didirikan oleh Brimob.

Di sela kunjungannya itu, Luthfi juga menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis dengan nilai total mencapai hampir Rp700 juta. Bantuan tersebut terdiri atas berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti permakanan, mainan anak-anak, pakaian, bantuan perumahan, dan lainnya.

Luthfi mengatakan, sejak ditetapkan status tanggap darurat bencana, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan upaya-upaya penanganan di lokasi bencana tersebut.

“Hari ini kami ingin pastikan semua kebutuhan masyarakat paripurna,” katanya disela kunjungan.

Dibeberkan dia, ada ratusan rumah yang akan dilakukan relokasi. Lokasi Huntara (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap) saat ini sedang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pembangunan akan dilakukan bersama Pemprov Jateng dan Kementerian terkait.

“Ini tidak gampang, jadi perlu ada sosialisasi dan pendekatan. Mengatasi bencana tidak hanya masyarakat dikasih bantuan dapur umum, tapi paling penting adalah ke depan masyarakat itu kembalu bangkit,” paparnya.

Terkait jembatan yang putus dan menutup akses ke beberapa wilayah, Luthfi sudah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri. Pihaknya siap pengerahan jembatan sementara sampai menyiapkan program perbaikan dan pembangunan jembatan.

“Kita prioritaskan jembatan yang menyambungkan wilayah ekonomi dan hajat hidup orang banyak,” katanya.

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif mengatakan, atensi dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sudah diberikan sejak bencana tersebut terjadi. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng sudah diinstruksikan oleh Ahmad Luthfi untuk memberikan dukungan penanganan secara cepat bersama stakeholder terkait lainnya.

“Support dari Pemerintah Provinsi sudah ada sejak hari pertama. Gubernur Ahmad Luthfi juga selalu memantau dan memberikan bantuan kepada pengungsi. Banyak support (dukungan) dari Pemprov Jateng untuk perbaikan infrastruktur,” kata Fahmi saat mendampingi Ahmad Luthfi mengecek tindak lanjut penanangan dan lokasi bencana di Desa Serang.

Baca Juga: Jaga Khasanah Keislaman Nusantara, Wagub Jateng Dorong Digitalisasi Berbasis AI

Saat ini ada tiga kebutuhan urgen yang dibutuhkan. Di antaranya hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), perbaikan beberapa jembatan yang terputus diterjang banjir dan material longsoran, serta saluran air bersih.

“(Lokasi) Huntara dan huntap sedang kami koordinasikan dengan kepala desa, sedang kami cari dan hitung kebutuhannya berapa,” jelasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Penuhi Nazar, Puluhan Lansia Desa Cendono Temui Bupati Kudus di Pendopo

0
Puluhan perempuan dan pria lanjut usia warga Desa Cendono RT 3 RW 6, Kecamatan Dawe, mendatangi Pendopo Kabupaten Kudus untuk bertemu Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Jumat (30/1/2026). Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Puluhan perempuan dan pria lanjut usia warga Desa Cendono RT 3 RW 6, Kecamatan Dawe, mendatangi Pendopo Kabupaten Kudus untuk bertemu Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Jumat (30/1/2026). Kedatangan mereka selain untuk menyampaikan aspirasi, juga dalam rangka memenuhi nazar.

Rombongan warga tersebut datang dengan menyarter angkutan kota. Raut bahagia tampak terpancar dari wajah mereka saat disambut langsung oleh Bupati Kudus di Pendopo.

Baca Juga: Perpusnas Ungkap Tiga Kendala Utama Literasi di Indonesia

Dalam kesempatan itu, para tamu membawa sejumlah hasil bumi khas Kecamatan Dawe sebagai oleh-oleh, di antaranya telo godang, jeruk pamelo, pisang tanduk, dan alpukat. Oleh-oleh tersebut diterima langsung oleh Bupati Sam’ani yang kemudian mengajak rombongan berkeliling area pendopo dan rumah dinas Bupati Kudus.

Ketua RT 3 RW 6 Desa Cendono, Suharsono, menjelaskan bahwa kedatangannya bersama warga merupakan bagian dari pemenuhan nazar. Ia menyebut, warga yang datang sebelumnya merupakan pendukung pasangan Sam’ani–Bellinda pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Oleh karenanya, ketika Bapak Sam’ani dan Mbak Bellinda menang, kami pun menemui beliau di Pendopo Kudus. Karena ini bagian dari pemenuhan nazar,” ujarnya.

Selain memenuhi nazar, Suharsono juga menyampaikan sejumlah aspirasi warga. Ia menuturkan bahwa para perempuan yang turut hadir mayoritas berstatus janda dan berharap pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan mereka ke depan.

“Selama ini hidup mereka jauh dari kata sejahtera. Kami berharap para janda di kampung kami bisa lebih diperhatikan, baik melalui bantuan sosial maupun program lainnya,” ucapnya.

Tak hanya itu, rombongan warga juga menyampaikan keluhan terkait layanan publik di tingkat desa. Menurut Suharsono, pelayanan pengurusan administrasi dan dokumen warga selama ini dinilai kurang maksimal.

“Kami mohon agar pelayanan pengurusan surat-menyurat di desa kami bisa diperbaiki, Pak. Sebab selama ini kami merasa dipersulit,” imbuhnya.

Menanggapi kunjungan tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengaku terharu atas kehadiran para emak-emak yang mengatasnamakan janda dari Desa Cendono. Ia menyambut baik kunjungan yang dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan nazar tersebut.

“Saya dan Mbak Bellinda sudah berkomitmen bahwa Pendopo Kudus ini milik rakyat. Makanya mereka saya ajak berkeliling untuk melihat langsung suasana dan kondisi pendopo,” ujar Sam’ani.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan serta oleh-oleh yang dibawa warga. Sam’ani pun mempersilakan masyarakat lainnya jika ingin berkunjung ke Pendopo Kudus.

“Terima kasih atas kunjungannya, dan terima kasih juga atas oleh-olehnya,” katanya.

Baca Juga: Satu SPPG dengan SMA 2 Kudus, Beberapa Siswa di Sekolah Ini Ternyata Aman

Terkait keluhan pelayanan publik di Desa Cendono, Sam’ani memastikan akan segera menindaklanjutinya. Ia menyebut evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui persoalan yang ada.

“Keluhan warga akan segera kita tindaklanjuti. Nanti Dinas PMD dan camat yang akan melakukan evaluasi,” jelasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Wabup Bellinda Bakal Seragamkan Menu MBG di Kudus

0
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton. Foto: rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Kudus dikumpulkan di Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0722, Jum’at (30/1/2026). Kegiatan tersebut bagian dari evaluasi atas kasus keracunan ratusan siswa SMA 2 Kudus yang diduga karena Makan Bergizi Gratis (MBG) sehari sebelumnya.

Evaluasi tersebut dihadiri oleh Ketua Satgas Percepatan program MBG di Kudus sekaligus Wakil Bupati, Bellinda Birton. Kemudian ada Ketua DPRD Kudus Masan, Dandim 0722 Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie, serta Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo.

Baca Juga: Satu SPPG dengan SMA 2 Kudus, Beberapa Siswa di Sekolah Ini Ternyata Aman

Bellinda menyampaikan, kegiatan mengumpulkan kepala SPPG seluruh Kudus merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG pasca kasus keracunan. Menurutnya, kejadian tersebut tentu jadi perhatian bersama agar ke depan kasus serupa tak terulang kembali.

“Kasus keracunan siswa yang diduga karena MBG ini menjadi perhatian kami semua. Oleh karenanya kita langsung lakukan evaluasi bersama agar tak ada kasus serupa di kemudian hari,” ujar Bellinda usai acara.

Saat ini di Kabupaten Kudus terdapat 76 dapur MBG. Dari jumlah tersebut, hampir semua kepala SPPG ikut dalam kegiatan evaluasi, termasuk juga SPPG Purwosari yang menyuplai MBG di SMA 2 Kudus.

Ke depan, akan ada penyeragaman menu MBG antara SPPG satu dengan yang lainnya. Selain itu, ia juga menekankan higienitas makanan yang disajikan.

“Waktu atau jam memasak akan kita tentukan, termasuk juga distribusinya. Hal ini guna memastikan tak ada makanan kedaluwarsa yang kemudian dikonsumsi oleh penerima manfaat,” tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Kudus, Masan menuturkan, kasus keracunan yang terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi antara SPPG dan pihak sekolah. Menurutnya, waktu memasak dan jam makan itu perlu dikomunikasikan antara kedua belah pihak.

“Makanan itu ada expired (kedaluwarsa). Informasi dari Dinas Kesehatan masa kedaluwarsa masakan itu empat jam. Maka, antara wantu masak dan jam makan itu harus terkomunikasikan. Jangan sampai makanan yang sudah kedaluwarsa baru dikonsumsi,” ujar Masan.

Baca Juga: Bupati Sam’ani Bakal Evaluasi SPPG di Kudus

Dandim 0722/Kudus, Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie merasa prihatin atas kejadian yang menimpa ratusan siswa yang diduga keracunan MBG. Pihaknya akan turut menyelesaikan persoalan yang ada serta melakukan antisipasi agar kedepan kasus serupa tak terjadi lagi.

“Tadi sudah kita tekankan kepada seluruh kepala SPPG di Kudus terkait apa yang harus dilakukan dalam penyajian MBG. Insyallah ke depan kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Bupati Kudus Lantik 6 Kepala Dinas, Ini Daftarnya

0
Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris melantik enam jabatan kepala dinas, Jum'at (30/1/2026). Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris melantik enam jabatan kepala dinas, Jum’at (30/1/2026). Para pejabat diminta untuk segera menyesuaikan jabatan baru yang diemban.

Adapun enam pejabat yang dilantik yakni Agung Dwi Hartono yang sebelumnya Kabag Perekonomian mengemban tugas menjadi Asisten 3 Bidang Kesra Setda Kudus. Satria Agus Himawan yang sebelumnya Camat Kaliwungu dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Baca Juga: Satu SPPG dengan SMA 2 Kudus, Beberapa Siswa di Sekolah Ini Ternyata Aman

Budi Waluyo yang sebelumnya Sekretaris Satpol PP dilantik menjadi Kepala Satpol PP. Harry Wibowo yang sebelumnya menjabat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kini definitif di instansi tersebut.

Andrias Adi Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kota dilantik menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Pada momen tersebut Bupati Kudus juga merotasi pejabat eselon ll. Dokter Abdul Hakam yang sebelumnya menjabat sebagai direktur RSUD Loekmono Hadi dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan.

Menariknya, untuk formasi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Padahal jabatan tersebut turut dilakukan seleksi terbuka (selter) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Bupati Sam’ani menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia juga meminta agar mereka gerak cepat dan segera menyesuaikan dengan lingkungan kerja masing-masing.

“Saya minta untuk gerak cepat dan segera menyesuaikan. Menjawab segala tantangan yang ada di Kabupaten Kudus, termasuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujar Sam’ani selepas acara di Pendopo Kudus, Jum’at (30/1/2026).

Baca Juga: Bupati Sam’ani Bakal Evaluasi SPPG di Kudus

Terkait jabatan Kepala BKPSDM yang tak turut dilantik, Sam’ani mengungkap bahwa masih ada surat yang belum selesai di Direktorat Jenderal Catatan Sipil (Dirjencapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga masih menunggu proses tersebut agar terpenuhi.

“Kalau dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah beres. Nama nominasinya sudah dikantong saya, karena nilainya baik. Jika surat dari Dirjencapil beres akan segera dilantik,” bebernya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -