Salah satu contoh rumah yang tak layak huni di Jepara. Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID,JEPARA- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Jepara saat ini jumlahnya masih mencapai ribuan rumah.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara, Moh Eko Udyyono mengatakan di tahun 2025 jumlah RTLH di Jepara mencapai 9.196 rumah.
Jumlah itu mampu ditangani sebanyak 1.285 di tahun yang sama. Sehingga pada tahun 2026 jumlah RTLH di Kabupaten Jepara masih menyisakan 7.906 rumah.
“Di tahun 2025, kita sudah perbaiki RTLH 1.825 unit. Jadi, di tahun 2026 ini, masih ada 7.906 RTLH. Kita coba kejar agar tuntas lima tahun ke depan,” kata Eko pada Betanews.id, Jumat (30/1/2026).
Rinciannya, Kecamatan Bangsri 1025 unit, Batealit 850 unit, Donorojo 442 unit, Jepara 636 unit, Kalinyamatan 132 unit, Karimunjawa 126, Kedung 1415 unit, Keling 185 unit, Kembang 564 unit, Mayong 299 unit, Mlonggo 177 unit, Nalumsari 137 unit, Pakis aji 715 unit. Lalu Kecamatan Pecangaan 590 unit, Tahunan 438 unit dan Welahan 175 unit.
Untuk program perbaikan RTLH, Eko mengatakan pemerintah mengandalkan pembiayaan dari berbagai sumber. Mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara, bantuan provinsi hingga pemerintah pusat.
Sementara ini, sumber pendanaan perbaikan RTLH hanya dari APBD kabupaten dan bantuan provinsi.
Eko memaparkan, bantuan provinsi saat ini baru 425 unit. Masing-masing unit dianggarkan Rp20 juta. Di tahun lalu, Jepara mendapatkan 734 unit.
“Semoga di perubahan APBD provinsi nanti kita dapat tambahan lagi,” harap Eko.
Sedangkan dari APBD kabupaten, imbuh Eko, tahun ini hanya tersedia bantuan untuk 29 unit. Anggarannya Rp20 juta per unit.
Eko mengaku sudah mengusulkan bantuan untuk sekitar 2 ribu unit RTLH. Tahun lalu, Jepara mendapat jatah 104 unit yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masing-masing unit menerima bantuan Rp20 juta.
Bantuan perbaikan RTLH ini dikhususkan bagi warga yang berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masuk desil 1-3. Selain itu, syarat yang paling penting adalah tanah tempat akan dibangun rumah, adalah hak mlik penerima bantuan.
Badan Urusan Logistik (Bulog) menyalurkan MinyaKita ke pasar-pasar guna memastikan masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI — Badan Urusan Logistik (Bulog) menyalurkan MinyaKita ke pasar-pasar guna memastikan masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau. Penyaluran dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, Jepara, Kudus, Rembang, dan Blora.
Bulog Kantor Cabang (KC) Pati menyiapkan sebanyak 500 ribu liter MinyaKita untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten di wilayah eks-Karesidenan Pati. Ratusan ribu liter minyak goreng tersebut disalurkan secara bertahap setiap bulan ke pasar-pasar tradisional.
Pemimpin Bulog KC Pati, Meitha Nova Riany, mengatakan, distribusi MinyaKita menjadi upaya pemerintah dalam menstabilkan harga minyak goreng di tingkat konsumen. Harga MinyaKita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
“Kita menghijaukan pasar dengan MinyaKita dengan target 500.000 liter di eks-Karesidenan Pati untuk per bulan. Belum ada dua minggu sudah ada 100.000 liter MinyaKita kami salurkan ke pasar,” ujarnya, Jumat (30/1/2026).
Menurut Meitha, distribusi ini juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam menjangkau MinyaKita dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
‘Ini membuktikan, pemerintah hadir ke masyarakat agar bisa menjangkau MinyaKita. Artinya seluruh pasar akan ada MinyaKita biar nanti gimanapun mereka (konsumen) bisa beli minyak seharga yang bisa ditebus Rp15.700 per liter,” lanjutnya.
Dalam kurun waktu kurang dari dua pekan, Bulog bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan telah menyalurkan sekitar 100 ribu liter MinyaKita di seluruh wilayah eks-Karesidenan Pati. Bulog menargetkan seluruh stok awal 2026 dapat tersalurkan pada pekan pertama Februari.
“Bulog, Satgas Pangan, dan Disdagperin terjun menyalurkan MinyaKita, semua kita libatkan karena harga minyak goreng tercatat di SP2KP harga di Bulog, semua diawasi Satgas Pangan. Target 500 ribu liter di minggu pertama Februari,” jelasnya.
Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati turut mendukung langkah tersebut demi menjaga keterjangkauan harga minyak goreng di Bumi Mina Tani. Disdagperin mengapresiasi Bulog yang terjun langsung menyosialisasikan program pemerintah pusat sekaligus melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Harga minyak sebelumnya agak di atas HET. Dari dinas berterimakasih kepada Bulog, karena menjalankan program dari pemerintah pusat menyosialisasikann dan melakukan stabilisasi harga sesuai HET ke konsumen akhir,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disdagperin Kabupaten Pati, Indyah Tri Astuti.
Disdagperin Kabupaten Pati menjelaskan bahwa MinyaKita dijual langsung kepada konsumen akhir agar masyarakat dapat merasakan harga minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga harga di tingkat daerah tetap stabil.
“Program ini kita membantu untuk bisa dirasakan langsung ke konsumen akhir sehingga harga bisa stabil,” ucap Indyah.
Di sisi lain, pedagang merasakan dampak positif dari penyaluran MinyaKita. Salah satu pedagang sembako di Pasar Puri Baru, Hanik, mengaku penjualan minyak goreng menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Harga minyak goreng curah mahal, per kilogramnya lebih dari Rp18.000. Kalau di saya laku cukup banyak, sehari bisa 5 dus, kadang 10 dus,” pungkasnya.
Gerai Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jepara yang berlokasi di Jalan Kartini resmi dibuka untuk publik, Kamis (29/01/2026). Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin menyoroti masih banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jepara yang belum mengantongi sertifikasi halal.
Hal itu Nawal sampaikan saat meresmikan Gerai Dekranasda Kabupaten Jepara yang berlokasi di Jalan Kartini, Jepara pada Kamis, (29/1/2026).
Berdasarkan data, Nawal menyampaikan total UMKM di Kabupaten Jepara sebanyak 81.600. Namun, hanya 10.600 yang sudah mengantongi sertifikasi halal atau hanya 13 persen.
“Untuk Dekranasda Kabupaten Jepara diharapkan bisa menguatkan sertifikasi halal bagi produk IKM maupun UKM. Secara data 81.600 UKM di Jepara, tetapi yang memiliki sertifikasi halal ini hanya 10.600, maka belum ada 50 persen,” katanya.
Untuk itu ia mendorong kepada Dekranasda Kabupaten Jepara agar melakukan pendampingan dan memberikan fasilitas kepada 71 ribu UMKM di Kabupaten Jepara yang belum mengurus sertifikasi halal.
Dekranasda menurutnya memiliki peran penting untuk membantu pelaku UMKM terutama yang masih terkendala proses dan biaya sertifikasi.
“Dekranasda harus hadir untuk mendampingi dan memfasilitasi adanya sertifikasi halal untuk produk-produk UMKM, IKM, maupun UKM di Kabupaten Jepara,” pintanya.
Sebab, Nawal melanjutkan sertifikasi halal menjadi salah satu kunci penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
“Sehingga perlu kita dorong bersama, agar mereka bisa naik kelas dan produknya lebih diterima,” katanya.
Dari segi produk kerajinan yang dihasilkan, Kabupaten Jepara menurut Nawal memiliki potensi yang luar biasa. Total terdapat 500 industri mebel dan ukir dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp3,2 triliun. Sektor ini bahkan berkontribusi sebesar 34,1 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara.
Potensi lain yaitu tenun troso. Saat ini, terdapat 344 unit usaha industri kecil menengah (IKM) troso di Jepara dengan nilai ekonomi mencapai Rp25,8 miliar per bulan.
“Mudah-mudahan dengan adanya potensi ini, Dekranasda mampu mengembangkan dan memunculkan UKM baru yang bisa menguatkan potensi di Jepara,” pungkasnya.
Sekretaris Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Joko Santoso. Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Sekretaris Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Joko Santoso, mengungkapkan bahwa upaya peningkatan literasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Sedikitnya ada tiga persoalan utama yang menjadi tantangan dalam membangun budaya literasi nasional.
Hal itu disampaikan Joko saat sambutan dalam agenda peresmian gedung perpustakaan di Kabupaten Kudus, Kamis (29/1/2026). Menurutnya, pembangunan gedung perpustakaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Membangun gedung ini, baik di provinsi maupun kabupaten, tidak lain merupakan upaya kami mendorong peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu prioritas utama pembangunan Indonesia,” ujarnya.
Joko meyakini, keberadaan gedung perpustakaan yang representatif dapat menjadi pondasi kuat dalam membangun literasi masyarakat, terutama melalui kebiasaan gemar membaca yang diasah secara berkelanjutan.
Namun demikian, ia menyebut persoalan pertama dalam literasi nasional adalah konteks geografis Indonesia. Dengan lebih dari 18 ribu pulau, pemerataan akses literasi menjadi tantangan tersendiri.
“Upaya kami adalah memastikan setiap warga memiliki konektivitas terhadap layanan literasi. Karena itu, kami mendorong pendirian perpustakaan hingga pelosok desa, membangun ruang baca, serta menghadirkan layanan ekstensi melalui moda transportasi seperti mobil perpustakaan keliling,” jelasnya.
Permasalahan kedua yang dihadapi adalah ketersediaan konten atau bahan bacaan bermutu. Joko menyebut, Perpusnas terus menyalurkan bantuan buku ke berbagai daerah dan fasilitas publik.
Di Kabupaten Kudus, kata dia, terdapat 25 perpustakaan desa yang masing-masing menerima 1.000 buku. Selain itu, setiap tahunnya Perpusnas menyalurkan sekitar 10.000 buku tambahan. Secara nasional, sejak 2024 hingga 2025, Perpusnas telah mendistribusikan sekitar 20 juta buku ke seluruh jaringan perpustakaan.
“Buku-buku tersebut juga kami distribusikan ke 530 lembaga pemasyarakatan dan sekitar 1.000 puskesmas di seluruh Indonesia,” terangnya.
Adapun kendala ketiga adalah perubahan karakter generasi. Menurut Joko, generasi muda saat ini cenderung lebih akrab dengan teknologi digital dibandingkan buku cetak.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Perpusnas mengembangkan layanan perpustakaan digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya anak muda. Salah satu platform yang dikembangkan adalah iPusnas, yang memungkinkan masyarakat mengakses koleksi buku digital secara nasional.
“Kami ingin generasi muda tetap dekat dengan literasi, meskipun medium yang digunakan berbeda. Karena itu, pengembangan perpustakaan digital menjadi langkah strategis,” ungkapnya.
BETANEWS.ID, JEPARA – Produk furniture atau mebel dari Kabupaten Jepara pada tahun ini akan ikut meramaikan Index Dubai, pameran skala internasional yang diadakan di Dubai World Trade Center pada 2-4 Juni 2026 mendatang.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan total terdapat enam pelaku industri mebel dari Jepara yang akan ikut serta dalam pameran paling bergengsi di kawasan Timur Tengah tersebut.
“Ada enam IKM (perusahaan) yang akan berangkat ikut pameran di Index Dubai. Index Dubai ini pameran yang cukup bagus,” kata Wiwit pada Betanews.id, Jumat (30/1/2026).
Dari Indonesia, hanya Kabupaten Jepara yang ikut menjadi peserta pameran. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bisa ikut memberikan dukungan.
“Ternyata disana harganya itu naik, jadi mahal. Kembali Pak Gubernur sama saya kesana, dan alhamdulillah responnya baik, semoga Jepara bisa dibantu. Sehingga pamerannya nanti tetap bisa sesuai space,” ujarnya.
Wiwit mengatakan Dubai memang bukan pasar baru bagi produk mebel atau kerajinan dari Jepara. Sebab selama ini sudah banyak pelaku industri yang meng-ekspor produknya ke Negara Dubai. Salah satunya pengrajin kaligrafi.
Akan tetapi, Wiwit berharap dengan ikutnya Jepara dalam pameran itu, bisa membuka peluang bagi pelaku industri atau mebel lain, utamanya Industri Kecil Menengah (IKM) agar bisa memperluas pangsa pasar.
“IKM kita sudah banyak yang kirim kesana, kita mau memperbesar lagi pasarnya, untuk IKM-IKM yang belum ekspor. Produk kaligrafi, furniture kita sudah banyak yang kesana,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara, Anjar Jambore Widodo mengatakan produk furniture yang akan ikut pameran merupakan furniture bergaya indoor maupun outdoor.
Seluruh peserta yang lolos sehingga bisa mengikuti pameran sebelumnya sudah mengikuti proses kurasi atau seleksi yang ketat dari pihak penyelenggara.
“Seleksi dilakukan secara online. Ada 17 perusahaan Jepara yang mendaftar, kemudian dikurasi oleh kurator, dan yang lolos menjadi 6 perusahaan,” jelasnya.
Banjir di wilayah Kabupaten Pati. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Banjir yang yang menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Pati sudah mulai surut. Meski begitu, berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, masih ada 45 desa yang tergenang banjir.
Puluhan desa yang terdampak banjir tersebar di 7 kecamatan. Antara lain di Kecamatan Pati ada 4 desa yang terdampak, Juwana (8 desa), Kayen (5 desa), Jakenan (7 desa), Sukolilo (3 desa), Gabus (13 desa) dan Dukuhseti (5 desa).
Dari puluhan desa itu, ada kurang lebih 2.921 rumah warga yang dihuni 3.988 KK atau sekitar 10.939 jiwa yang terdampak. Dari jumlah itu pula, ada sekitar 432 KK atau 1.060 jiwa yang mengungsi. Adapun untuk pengungsian tersebar di tempat umum dan di tempat saudara atau kerabat yang tidak terdampak banjir.
Tak hanya itu, lahan persawahan dan tambak juga masih ada yang terendam banjir. Yakni sekitar 3.825 hektare area persawahan dan kurang lebih 660,5 hektare untuk tambak.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati, Martinus Budi Prasetyo menyebut, kondisi banjir di daerahnya mengalami penyusutan ketimbang beberapa hari sebelumnya. Salah satunya seperti di wilayah Juwana.
“Data terbaru ada penyusutan. Misalnya Juwana, Kedungpancing, Tluwah, Jepuro, Doropayung. Genangan tinggal di situ,” ujarnya.
Meskipun mengalami sedikit surut, Martinus menyebut banjir masih berpotensi bertambah. Mengingat, musim hujan diprediksi masih akan berlangsung sampai Februari.
“Masih ada (potensi kenaikan banjir). Selama tinggi muka air Silugonggo itu belum turun. Kemudian masih ada potensi hujan. Baik itu hujan di Muria maupun Kendeng,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, masih ada 50 desa di 7 kecamatan yang tergenang banjir. Antara lain yakni di Kecamatan Pati ada 7 desa yang terdampak, Juwana (9 desa), Kayen (5 desa), Jakenan (8 desa), Sukolilo (3 desa), Gabus (13 desa).
BETANEWS.ID, KUDUS – Kasus Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA 2 Kudus yang viral dan diduga menyebabkan keracunan ratusan siswa memicu keresahan publik. Namun, pendistribusian MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwosari di sejumlah sekolah lain justru tidak menimbulkan keluhan.
SPPG Purwosari diketahui menjadi penyedia menu MBG bagi sejumlah sekolah di wilayah tersebut, termasuk SMA 2 Kudus dan beberapa sekolah lainnya.
Meski begitu, beberapa sekolah yang juga mendapat pendistribusian menu dari SPPG yang sama tidak ditemukan keluhan. Seperti SD 2 Purwosari dan SD 3 Purwosari misalnya, tidak ada keluhan yang mengakibatkan siswa sakit.
Kepala SD 3 Purwosari, Noor Aini menyampaikan, bahwasanya anak didik di satuan pendidikan tersebut hingga saat ini dalam kondisi baik. Menurutnya, semua anak saat ini masih melakukan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti biasanya.
Pihaknya membenarkan, menu MBG pada Rabu (28/1/2026) yang didistribusikan ke SD 3 Purwosari adalah menu soto ayam dan dimakan anak pukul 8.45 WIB. Di kemudian harinya, Kamis (29/1/2026) pihak sekolah mendapat menu berupa nasi uduk ayam kecap dengan oseng buncis wortel, tahu, dan buah kelengkeng.
“Alhamdulillah anak masih dalam kondisi baik dan saat ini mereka masuk sekolah. Dan untuk hari ini, kami masih mendapatkan porsi MBG tapi dengan menu kering tidak menu basah,” bebernya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (30/1/2026).
Ia menyebut, di hari ini pembagian MBG di SD 3 Purwosari berupa menu kering dibagikan ketika pulang sekolah. Menu yang berisi donat, pisang, dan susu itu dibagikan saat jam pulang sekolah untuk meminimalisir keresahan wali murid.
“Untuk hari ini kita bagikan sepulang sekolah karena banyak orang tua yang resah akibat kasus di SMA 2 Kudus. Karena MBG di sini sama dengan yang didistribusikan ke SMA 2 Kudus,” Jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan salah satu guru di SD 2 Purwosari, Ida. Ia menegaskan, seluruh siswa dalam keadaan dan kondisi yang baik. Pada Kamis (29/1/2026) siswa mendapatkan menu nasi uduk ayam kecap dengan oseng buncis wortel, tahu, dan buah kelengkeng.
“Aman, tatas semua karena menunya nasi uduk. Anak juga suka dan tidak ada tanda-tanda buruk serta saat ini mereka berangkat sekolah,” ujarnya.
Bahkan tidak menampik, bahwa menu MBG yang biasa didistribusikan hari Jumat adalah menu basah. Tapi saat ini, siswa mendapat menu kering berupa donat, pisang, dan susu. Porsi MBG tersebut kemudian dibagikan dan dimakan oleh siswa di waktu jam istirahat pada pukul 8.45 WIB.
“Ini mestinya ada menu rawon, tapi yang diberikan menu kering. Mungkin karena ada indisen jadi menu dialihkan. Karena saya kurang paham, yang menerima (pendistribusian) bukan saya,” jelasnya.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pati mulai menyidangkan perkara kekerasan dan penghalang-halangan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan Pansus Pemakzulan Sudewo pada September 2025 lalu. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pati mulai menyidangkan perkara kekerasan dan penghalang-halangan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan Pansus Pemakzulan Sudewo pada September 2025 lalu. Sidang perdana ini dilaksanan di Ruang Cakra PN Pati pada Kamis (29/1/2026).
Duduk di kursi terdakwa, yakni Didik Kristiyanto dan Hernan Quryanto. Keduanya didakwa melanggar Undang-Undang tentang Pers.
Sejatinya, pada sidang perdana ini, agendanya adalah upaya mediasi damai antara korban dan terdakwa atau penyelesaian perkara dengan dikenal dengan istilah restorative justice.
Namun oleh korban, upaya damai tersebut secara tegas ditolak. Dua wartawan yang menjadi korban dalam perkara ini, yakni Umar Hanafi dari Murianews.com dan Mutia Parasti dari Lingkar TV, memilih untuk melanjutkan hingga tuntas di PN Pati.
Puluhan jurnalis dari berbagai media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pati dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Muria Raya, juga turut mengawal jalannya sidang di Pengadilan Negeri Pati itu. Sidang yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB, mundur hingga sekitar pukul 15.00 WIB.
Juru bicara PN Pati, Retno Lastiani menyampaikan, bahwa hari ini perkara tentang pers dalam proses persidangan. Katanya, ada dua terdakwa dalam perkara yang melanggar UU tentang pers ini.
“Ada perkara dengan nomor register 3 Pidsus/2026 PN/PTI dengan nama terdakwa Didik Kristiyanto dengan pasal dakwaan pasal 18 ayat 1 juntro pasal 4 ayat 3 Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers,” kata Retno, Kamis (29/1/2026).
“Kemudian perkara Nomor 4 pidsus 2026 PN Pati Hernan Quryanto yang didakwa dengan dakwaan melanggar 18 ayat 1 juntro pasal 4 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 1999,” lanjutnya.
Menurutnya, persidangan akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.
“Pastinya kami mendukung kebebasan pers. Terkait perkara, kami belum bisa berpendapat apapun, ini ada perkara dengan dakwaan UU pers. Kita ikuti jalannya persidangan,” ungkapnya.
Sementara itu, kuasa hukum korban, Tandyono Adhi Triutomo mengatakan, bahwa kliennya dengan tegas menolak upaya damai dari para terdakwa. Menurutnya kejadian ini menjadi barometer terkait dengan kepentingan publik perihal aktivitas jurnalis.
“Dengan tegas jelas ditolak, karena ini perkara publik, aktivitas pers harus tetap dilindungi dan semoga pernyataan itu membuahkan hasil pemeriksaan yang menjadi barometer untuk kepentingan publik terkait dengan aktivitas pers,” kata Tandyono saat ditemui di PN Pati selepas sidang.
“Sudah diperiksa keterangan saksi korban dari IJTI Muria Raya dan PWI Pati,” lanjutnya.
Menurut Tandyono ada yang menarik dari persidangan ini. Bahwa kedua terdakwa menyebutkan keterangan yang tidak sinkron. Namun saksi korban tetap kekeh, karena memiliki bukti berupa rekaman video saat terjadi penghalangan dan kekerasan saat meliput rapat pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo di DPRD Pati pada September 2025.
“Ada yang menarik bahwa ada yang teriak ‘tarik-tarik’, sempat ada keterangan yang tidak sinkron mengenai terdakwa tidak menarik, tapi saksi korban tetap kekeh. Ada videonya, ada tindakan menghalangi pers sebagaimana laporan yang diperiksa seperti itu,” jelasnya.
Tandyono mengatakan, penyelesaian perkara ini menggunakan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 karena tidak terkait dengan personal sebagai pribadi, tapi terkait dengan profesi jurnalis.
“Harapan saya bisa mengungkap fakta yang utuh, tidak hanya terkait aktivitas dua terdakwa, tapi si atasan yang nyuruh sampai masuk ke dalam sampai menghalangi ke dalam,” ucapnya.
Sekretaris PWI Kabupaten Pati, Nur Cholis Anwar, mengaku bersyukur karena perkara ini sampai ke persidangan. Pihaknya akan mengawal kasus ini sampai tuntas.
“Kasus penghalang-halangan terhadap wartawan sudah sampai ke meja hijau. Kita bersyukur karena ini merupakan awal, terus berkembang, karena waktu itu teman-teman jurnalis mendapatkan penghalang-halangan. Jadi PWI akan mengawal sampai tuntas,” katanya.
Menurutnya, penghalangan dan kekerasan itu sebagai upaya untuk membungkam jurnalis. Oleh karena itu, ia berharap agar para terdakwa mendapatkan hukuman setimpal.
“Ini memang upaya untuk membungkam jurnalis ini memang dilakukan, di sana ada proses menghalang-halangi, ada yang intimidasi,” pungkasnya.
BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bakal melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kota Kretek. Hal itu sebagai tindak lanjut atas kejadian ratusan siswa SMA 2 Kudus keracunan yang diduga karena Makan Bergizi Gratis, Kamis (29/1/2026).
Bupati Sam’ani menyampaikan, evaluasi bakal dilakukan Jum’at (30/1/2026). Semua pengelola SPPG akan dikumpulkan di Markas Kodim (Komando Distrik Militer) 0722.
“Besuk kita lakukan apel dengan para pengampu SPPG yang ada di Kudus. Tujuannya, agar kasus serupa tak terjadi lagi di kemudian hari,” ujar Sam’ani kepada awak media saat meninjau siswa keracunan MBG di SMA 2 Kudus, Kamis (29/1/2026).
Selain itu, lanjut Sam’ani, ke depan SPPG di Kabupaten Kudus harus berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Supaya untuk memastikan kualitas dan kehigienisan makanan yang disajikan.
“Semoga ke depan tidak ada lagi kasus serupa di Kudus. Program MBG berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” bebernya.
Siswa korban keracunan yang diduga karena MBG saat ini sudah dilakukan perawatan di rumah sakit. Baik di rumah sakit milik pemerintah daerah, maupun swasta.
Total ada 7 rumah sakit yakni RSUD Loekmono Hadi. Rumah Sakit Mardi Rahayu, Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Rumah Sakit Aisyiyah, Rumah Sakit Sarkies, Rumah Sakit Kumala Siwi, Rumah Sakit Kartika Husada.
“Semua biaya perawatan kami tanggung. Bagi yang belum punya BPJS Kesehatan tak perlu khawatir,” sebutnya.
Sam’ani juga mengimbau kepada orang tua siswa yang keracunan agar tidak panik. Menurutnya, pemerintah daerah hadir dan akan melakukan penanganan yang terbaik.
“Mohon jangan panik. Kami hadir dan akan melakukan yang terbaik agar anak-anak yang keracunan tetap selamat,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, ratusan siswa SMA 2 Kudus diduga keracunan MBG. Menu yang disajikan dan meracuni siswa adalah soto ayam yang dimakan kemarin, Rabu (28/1/2026).
BETANEWS.ID, KUDUS – Korban diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA 2 Kudus terus bertambah. Hingga saat ini total korban mencapai 221 siswa baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang observasi
Data yang dihimpun oleh Betanews.id, korban diduga keracunan MBG yang dirujuk ke rumah sakit ada 117 siswa. Sementara yang diobservasi termasuk yang tidak berangkat sekolah ada 104 siswa.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris langsung meninjau lokasi kejadian. Ia menyampaikan, ikut ptihatin dan turut merasakan duka untuk para siswa yang diduga keracunan MBG.
“Kita gerak cepat untuk melakukan penanganan agar para korban segera dapat perawatan yang semestinya. Tim medis hingga ambulance kita siagakan,” ujar Sam’ani di SMA 2 Kudus, Kamis (29/1/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berkoordinasi dengan TNI maupun Polri dalam penanganan kasus keracunan. Fasilitas kesehatan disiapkan semua, baik yang milik pemerintah daerah maupun swasta.
Dinas Kesehatan sudah mendata semua siswa yang keracunan. Termasuk rumah sakit mana saja yang merawat siswa keracunan yang diduga karena MBG.
“Total ada sekitar 50 ambulan yang dikerahkan untuk mengangkut para siswa yang keracunan,” ungkapnya.
Terkiat biaya perawatan korban keracunan, lanjut Sam’ani, semua ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Jadi keluarga korban tak perlu khawatir.
Dia menambahkan, bahwa Kabupaten Kudus sudah Universal Health Coverage (UHC). Jadi perawatan seluruh korban bisa ditanggung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Saya sudah intruksikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mengurus biaya perawatan siswa yang keracunan. Bagi mereka yang belum punya BPJS bisa segera diaktifkan,” tandasnya.
Ia juga meminta pihak sekolah untuk membuat posko. Hal tersebut sebagai antisipasi jika ada korban lanjutan, sekaligus sebagai pusat informasi ketika ada orang tua yang mencari informasi anaknya yang keracunan.
“Untuk aktifitas kegiatan belajar mengajar, nanti kita koordinasikan dengan pihak sekolah. Kalau memang dirasa masih perlu perawatan, siswa keracunan bisa libur. Tetapi siswa yang sehat bisa tetap masuk,” imbaunya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Rumah Dinas dan Kantor Bupati Pati pada Kamis (22/1/2026). Foto Betanews.id: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi jual beli jabatan pengisian perangkat desa (perades) yang menjerat Bupati Pati Nonaktif Sudewo.
Pemeriksaan kepada sejumlah saksi itu dilakukan di Mapolresta Pati pada Kamis (29/1/2026). Setidaknya ada 14 orang yang diperiksa oleh penyidik KPK hari ini.
“Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK berupa pemerasan dalam pengisian formasi jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Pati, ” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK melalui WhatsApp.
Dalam hal ini, Budi menyebut, dari 14 orang yang diperiksa hari ini, berasal dari wilayah Kecamatan Jaken. Tujuh di antaranya merupakan kepala desa. Sedangkan untuk tujuh orang lainnya adalah perangkat desa dan juga pihak swasta.
Sebelumnya, pada Rabu (28/1/2026), juga memeriksa sejumlah pihak, yang jumlahnya sebanyak 10 orang. Dari jumlah itu, terdiri dari pihak swasta, kepala desa, camat hingga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati.
Kepala Dispermades Pati Tri Hariyama diperiksa penyidik KPK sejak pukul 10.00 WIB dan tampak keluar dari ruang penyidikan sekitar pukul 16.25 WIB. Dirinya diperiksa lebih dari enam jam.
Tri mengaku ditanya penyidik sejumlah hal terkait pengisian perangkat desa. Namun dirinya lupa berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada dirinya.
”Banyak. Berkaitan pengisian perangkat desa. Tadi didampingi staf saya,” ucapnya.
Kemudian, terkait jumlah tersangka, katanya hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka tambahan. Artinya, sampai sekarang baru 4 orang yang sudah tersangka dalam kasus ini. Yakni, Sudewo dan tiga orang kepala desa.
Sedangkan untuk barang bukti yang dikumpulkan, menurutnya ada tambahan. “Barang bukti di antaranya surat, dokumen, dan barang bukti elektronik, ” ucap Budi.
Berikut ini, nama-nama sejumlah pihak yang diperiksa KPK pada hari ini:
1. LIS, Sekretaris Desa Sukorukun Kec. Jaken 2. PDL, Plt. Sekdes / Kadus Duni Desa Arumanis Kec. Jaken Kab. Pati 3. SMN, Wiraswasta 4. INT, Wiraswasta 5. SPR, Perangkat Desa Arumanis Kec. Jaken Kab. Pati 6. SDR, Kepala Desa Sidoluhur Kec. Jaken Kab. Pati 7. STN, Kepala Desa Ronggo Kec. Jaken Kab. Pati 8. YSF , Kepala Desa Sidomukti Kec. Jaken Kab. Pati 9. HRT, Kepala Desa Sriwedari Kec. Jaken Kab. Pati 10. SST, Kepala Desa Sumberrejo Kec. Jaken Kab. Pati 11. GA, Kepala Desa Tamansari Kec. Jaken Kab. Pati 12. DSW, Kepala Desa Trikoyo Kec. Jaken Kab. Pati 13. RES, warga Desa Sidoluhur Kec. Jaken Kab. Pati 14. NU, warga Desa Sidoluhur Kec. Jaken Kab. Pati
Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Kudus yang berlokasi di kawasan Balai Jagong resmi dilaunching pada Kamis (29/1/2026). Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI menyatakan siap memberikan dukungan dana hingga Rp1 miliar untuk Perpustakaan Kabupaten Kudus melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Namun, bantuan tersebut baru bisa dikucurkan apabila Perpustakaan Kudus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya terkait akreditasi.
Hal itu disampaikan Sekretaris Perpusnas RI, Joko Santoso, saat berkunjung ke Perpustakaan Daerah Kudus dalam peresmian Gedung Layanan Perpustakaan, Kamis (29/1/2026). Ia menegaskan bahwa kualitas gedung yang sudah baik harus diimbangi dengan peningkatan mutu layanan dan pengelolaan perpustakaan.
“Dengan gedung yang sudah sangat baik ini, kami minta pemerintah daerah bisa mengajukan akreditasi ulang. Jika masih terakreditasi C, kami harapkan bisa naik menjadi A. Jika sudah A, Perpusnas bisa memberikan dukungan DAK Non Fisik hingga Rp1 miliar, terutama untuk layanan publik, penguatan budaya baca, dan kecakapan literasi,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas perpustakaan tidak hanya dilihat dari aspek fisik bangunan, tetapi juga dari peran sosial yang mampu dijalankan perpustakaan di tengah masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam aktivitas perpustakaan.
“Untuk bantuan ini nantinya bisa digunakan untuk pengembangan dalam penguatan budaya baca hingga kecakapan literasai. Supaya tingkat literasi masyarakat bisa menunjukkan peningkatan,” terangnya.
Ia menyebut, kelompok penyandang disabilitas, ibu rumah tangga, komunitas kreatif, hingga anak muda perlu dilibatkan secara aktif dalam program-program literasi. Kolaborasi tersebut dinilai mampu memberikan dampak sosial yang besar, tidak hanya pada peningkatan minat baca, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
“Perpustakaan harus menjadi ruang inklusif yang bisa diakses semua kalangan. Ketika komunitas dilibatkan, maka perpustakaan bisa menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi kreatif,” jelasnya.
Selain itu, Joko juga mendorong pihak pengelola Perpustakaan Kudus untuk segera mempersiapkan seluruh dokumen dan standar layanan yang dibutuhkan dalam proses akreditasi ulang. Dengan terpenuhinya standar tersebut, peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat akan semakin besar.
Dukungan DAK Non Fisik dari Perpusnas, lanjut Joko, difokuskan pada penguatan layanan publik, program peningkatan budaya baca, serta pengembangan kecakapan literasi masyarakat, termasuk literasi digital.
Sementara itu, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menambahkan, bahwa pihaknya meminta bimbingan dari Perpusnas RI dalam upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan dorongan peningkatan akreditasi. Sebab ia menyebut, bahwa budaya membaca adalah jendela utama untuk mengetahui ilmu apapun.
“Maka dari itu, perpustakaan ini menjadi satu bagian penting yang harus ada. Terutama untuk generasi muda budaya membaca sangat wajib dilakukan untuk memperoleh hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahui,” imbuhnya.
Pertemuan dengan Bupati Demak, Estianah di Pendopo Demak pada Rabu (28/01/2026). Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Bupati Jepara, Witiarso Utomo menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak untuk merevitalisasi jalan alternatif Jepara-Semarang melalui wilayah pesisir di Kabupaten Demak.
Sebagai upaya merealisasikan hal itu, Wiwit didampingi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pertemuan dengan Bupati Demak, Estianah di Pendopo Demak pada Rabu (28/01/2026).
Pertemuan tersebut membahas rencana penanganan dan revitalisasi jalur strategis Semarang–Demak–Jepara sebagai upaya meningkatkan kelancaran konektivitas antarwilayah.
Jalur alternatif strategis ini melewati wilayah pesisir di dua kabupaten. Yaitu di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dan Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.
Salah satu fokus pembahasan yaitu rencana untuk merevitalisasi jembatan penghubung Kedung– Wedung yang menjadi akses vital antarwilayah, mengingat jembatan tersebut berada di wilayah administratif Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.
Wiwit mengatakan selama ini waktu tempuh perjalanan Semarang–Demak–Jepara dari tahun ke tahun cukup lama. Hal tersebut disebabkan karena adanya kemacetan yang sering terjadi di jalur Pantura, sehingga berdampak pada tidak efisiennya mobilitas masyarakat.
“Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap arus perekonomian maupun sektor pariwisata. Jika jalur yang dilalui macet, tentu dampaknya tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisata,” ujarnya pada Kamis, (29/1/2026).
Untuk itu, pihaknya mendorong agar jalur alternatif Demak–Jepara dapat difungsikan secara lebih optimal. Dengan kondisi jalan yang baik dan lancar, diharapkan perjalanan Semarang–Jepara dapat ditempuh dalam waktu satu hingga dua jam.
“Harapannya, dengan jalur alternatif yang lebih layak dan lancar, perekonomian dan pariwisata di Jepara maupun daerah sekitar dapat berkembang lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Demak Eistianah menyambut hangat kunjungan tersebut. Ia menyampaikan dukungan atas rencana yang diusulkan dan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak siap menindaklanjuti pembahasan tersebut, termasuk mempersiapkan hal-hal teknis yang diperlukan ke depannya.
Gerai Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jepara yang berlokasi di Jalan Kartini resmi dibuka untuk publik, Kamis (29/01/2026). Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Gerai Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jepara yang berlokasi di Jalan Kartini resmi dibuka untuk publik, Kamis (29/01/2026).
Launching ini menjadi penanda resmi beroperasinya galeri produk unggulan daerah yang diharapkan mampu menjadi pusat oleh-oleh berupa barang kerajinan setelah mengunjungi tempat-tempat wisata di Kabupaten Jepara.
Ketua Dekranasda Kabupaten Jepara Laila Saidah Witiarso mengatakan peresmian gerai tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Sehingga gerai yang saat ini lebih luas dan tertata.
“Launching hari ini menjadi penanda resmi beroperasinya galeri Dekranasda untuk publik, berkat dukungan Pemerintah Daerah, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif para pelaku IKM dan mitra perbankan,” katanya usai peresmian Gerai Dekranasda.
Laila menyebutkan total terdapat 65 Industri Kecil Menengah (IKM) yang sudah bergabung di Gerai Dekranasda Jepara. Terdapat berbagai macam produk kerajinan yang dijual. Mulai dari kerajinan kayu, tenun troso, batik, ecoprint, monel, hingga produk rajut khas Jepara.
Ketua Dekranasda Jawa Tengah, Nawal Arafah yang meresmikan pembukaan Gerai tersebut memberikan apresiasi atas hadirnya gerai Dekranasda di Kabupaten Jepara.
Nawal mencatat Jepara memiliki banyak potensi produk kerajinan yang mampu berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
“Salah satunya, Jepara memiliki warisan budaya tenun Troso yang didukung oleh 344 unit usaha, mampu menghasilkan omzet sekitar Rp25,5 miliar per bulan,” sebut Nawal.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan salah satu kelemahan pariwisata di Jepara yaitu minimnya gerai yang mendukung pariwisata berupa pusat kerajinan atau pusat oleh-oleh khas Jepara.
Sehingga ia berharap dengan diresmikannya Gerai Dekranasda tersebut bisa menjadi salah satu tujuan para wisatawan untuk membeli oleh-oleh khas Jepara.
“Seperti misalnya wisatawan kalau mau ke Karimunjawa atau seteleh, harapannya bisa datang kesini, berkunjung, sehingga kita bisa mengenalkan produk-produk kerajinan Jepara,” katanya.
Ke depan Wiwit berencana gerai tersebut akan dibuka setiap hari serta membuat coffee shop untuk menarik minat masyarakat agar datang berkunjung.
Aktivitas penjual daging di Kudus. Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Harga daging di Kabupaten Kudus, khususnya di Pasar Bitingan berangsur-angsur naik. Meski tak signifikan, kenaikan harga daging berdampak menurun dari sisi daya beli masyarakat.
Bahkan penurunan akibat kenaikan harga daging itu mengakibatkan pembelian di tingkat pedagang mengalami penurunan hingga 30 persen. Hal itu cukup dirasakan oleh sebagain pedagang di pasar tradisional Kabupaten Kudus.
Salah satunya adalah Kuncoro, pedagang daging di Pasar Bitingan. Menurutnya, kenaikan harga daging mulai dirasakannya sejak awal tahun ini.
“Kenaikan harga ini langsung naik Rp5 ribu sekaligus sejak awal tahun ini. Sementara ini untuk harga hingga kini masih stabil dari kenaikan harga sebelumnya,” bebernya, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, untuk harga daging sapi naik sedikit menjadi sebesar Rp130 ribu per kilogramnya dan daging kerbau Rp160 ribu perkilo. Harga tersebut, menurutnya mengalami kenaikan Rp5 ribu dari sebelumnya, di mana harga daging sapi sebelumnya Rp125 ribu dan harga daging kerbau Rp155 ribu.
“Kenaikan harga ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun sekitar 30 persen. Dari sebelumnya yang biasanya bisa menjual 60 kilogram per harinya saat ini sekitar 50 kilogram sehari,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh pedagang daging lainnya, fahrul. Ia menegaskan bahwa saat ini kondisi pasar agak lesu akibat kenaikan harga, meski tak begitu signifikan.
“Harga daging saat ini masih stabil, walaupun ada kenaikan sedikit. Kenaikan harga daging sapi dan kerbau mahal, karena harga per ekor saat ini mahal sehingga harga disesuaikan dengan harga jagal,” jelasnya.
Meski mengalami penurunan, kata dia, namun pedagang sudah mempunyai pelanggan masing-masing. Ia menyebut, harga daging saat ini bisa bertahan hingga menjelang lebaran.
