Jateng Mulai Panen Raya Padi, Diperkirakan Bisa Panen 3,35 Juta Ton Selama 3 Bulan

-

21/02/2026

betanews-20260220-gubernur jateng (2) — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama dengan anggota DPR RI. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Sejumlah anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah di sektor industri dan pariwisata.

Hal itu disampaikan saat acara Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR di kompleks Kantor Gubernur Jateng, di Kota Semarang pada Jumat (20/2/226).

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai, Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung transformasi ekonomi nasional.

“Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar di sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Keberadaan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Industri Kendal menjadikan Jawa Tengah sebagai simpul penting pengembangan industri baru di Pulau Jawa,” katanya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2022–2025 yang terus meningkat.

“Luarbiasa loh Jawa Tengah ini meningkat, tentu ini tidak lepas dari dampak positif rute penerbangan langsung dari Singapura, Kuala Lumpur ke Semarang,” kata legislator dapil Jawa Tengah III ini.

Adapun di tahun 2025, tercatat sektor pariwisata Jawa Tengah menyumbang 3,74% PDRB, dengan peningkatan daerah tujuan wisata sebesar kurang lebih 32% sejak 2022.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Komisi VII DPR RI.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kunjungan kerja reses Komisi VII DPR ke Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran Bapak/Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sinergi antara pusat dengan daerah,” kata Luthfi.

Ia mengatakan, pembangunan Jawa Tengah tidak bisa hanya mendalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi juga perlu disokong dengan sektor-sektor yang lain.

Di sektor pariwisata, kata Luthfi, Pemprov Jateng mengembangkan program lebih dari 1.000 desa wisata serta memperkuat destinasi unggulan seperti Borobudur dan Rawa Pening.

“Kami optimistis dengan dukungan infrastruktur dan konektivitas yang semakin baik, sektor pariwisata akan terus berkembang dan menjadi pengungkit ekonomi daerah,” katanya.

Eitor: Kholistiono

- advertisement -

Penanganan Jalan Amblas di Guwosobokerto Jepara Masih Tunggu Hasil Kajian

Penulis

-

21/02/2026

betanews-20260220-UN-jalan amblas — Ruas jalan yang berada di Dukuh Sobokerto RT 7 RW 2, Desa Guwosobokerto, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara amblas sedalam kurang lebih 50 sentimeter. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Ruas jalan yang berada di Dukuh Sobokerto RT 7 RW 2, Desa Guwosobokerto, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara amblas sedalam kurang lebih 50 sentimeter.

Ruas jalan itu awalnya hanya retak pada Senin, (9/2/2026). Beberapa hari kemudian, pada Minggu, (15/2/2026), ruas jalan itu tiba-tiba amblas secara perlahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara, Hery Yulianto mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian untuk mencari penyebab pasti amblasnya ruas jalan tersebut.

Penanganan akan dilakukan jika penyebab amblasnya jalan sudah diketahui. Untuk saat ini, pihaknya juga masih memastikan berapa kedalaman jalan yang amblas.

“Saat ini kami baru meneliti kedalaman retakannya. Karena kalau menangani itu, nanti harus kami pastikan bahwa retakannya sudah mentok sampai titik tanah kerasnya. Teman-teman ini juga masih mencari penyebabnya,” katanya saat ditemui di Anjungan Jepara, Puri Maerokoco Kota Semarang, Jumat (20/2/2026).

Meskipun penyebab amblasnya jalan masih dilakukan kajian, Hery berharap, jalan tersebut amblas murni disebabkan karena tanah di dekat aliran sungai yang tergerus adanya normalisasi Sungai SWD II.

“Kami berharap sih itu murni tanah amblas karena aliran sungai yang dilakukan normalisasi, bukan karena tanah gerak. Karena kalau tanah gerak tambah repot lagi kita, karena patahannya akan merembet kemana-mana,” ujarnya.

Untuk penanganan ruas jalan yang amblas, nantinya akan diambilkan dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, berapa jumlah aloksinya saat ini masih dalam tahap penghitungan.

“Kebutuhan anggaran masih kami hitung, pakainya nanti dana BTT,” katanya.

Kemudian untuk penanganan jalan, apakah akan dibeton seperti permintaan pemerintah desa atau penanganan lainnya saat ini juga masih dalam tahap pengkajian.

“Iya, permintaan dari kepala desa memang beton, tapi ini baru kami dikaji juga sama tim yang paling pas di sana nanti apa,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ruang Terbuka Hijau Tanggulangin Akan Dipercantik, Lampu Hikmah Jadi Opsi

Penulis

Kaerul Umam

-

21/02/2026

betanews-20260220-KU-hutan kota — Taman Hutan Kota Kudus. Rencananya tahun ini akan dipercantik dengan penambahan lampu hikmah. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus memastikan, Hutan Kota Tanggulangin tetap dirawat dan dipelihara dengan baik. Komitmen itu dilakukan untuk menjaga fasilitas ruang terbuka hijau demi kenyamanan masyarakat.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas PKPLH Kudus, Heri Muryanto menjelaskan, lahan Hutan Kota Tanggulangin sebelumnya merupakan tanah sewa milik PJKA. Namun, 2020 sewa tersebut tidak lagi diperpanjang.

“Meski sewanya sudah tidak kita lanjutkan, hutan kota tetap kami rawat. Karena masih ada bangunan dan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau,” tuturnya.

Ia mengatakan, perawatan tetap dilakukan secara berkala walaupun dengan keterbatasan tenaga dan anggaran. Menurutnya, pemeliharaan yang dilakukan meliputi, pembersihan rutin, perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan ringan.

“Yang jelas tetap kami rawat semampu kami. Kalau ada yang rusak, akan kami perbaiki. Jadi kami tidak membiarkan begitu saja,” jelasnya.

‎Meski jumlah pengunjung tidak seramai sebelumnya, Heri mengakui masih ada masyarakat yang datang ke Hutan Kota Tanggulangin untuk bersantai. Namun, intensitas kunjungan saat ini tergolong menurun.
‎
‎Untuk meningkatkan daya tarik kawasan tersebut, Dinas PKPLH Kudus telah menyiapkan rencana pengembangan pada tahun 2026. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pemasangan lampu hikmah sebagai penerangan sekaligus penunjang estetika kawasan.
‎
‎“Di tahun 2026 ada rencana pemasangan lampu hikmah. Ini masih tahap perencanaan, belum masuk pengadaan,” jelasnya.

Baca juga: Warga Karangrowo Kudus Rogoh Kocek Pribadi Urug Jalan Kabupaten, Dinas PUPR Angkat Suara
‎
‎Ia menambahkan, realisasi proyek tersebut bergantung pada selesainya proses perencanaan dan mekanisme pengadaan. Meski belum dapat memastikan waktu pelaksanaan, pihaknya berharap proyek tersebut bisa direalisasikan di awal tahun.
‎
‎Dengan adanya penambahan fasilitas tersebut, Heri berharap Hutan Kota Tanggulangin kembali ramai dikunjungi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan kreatif dan event berskala kecil.
‎
‎“Harapannya taman ini bisa lebih hidup dan memberi manfaat lebih besar bagi warga Kudus,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Berkat Kerja-Kerja Kolaboratif, Pembangunan Jawa Tengah Menunjukkan Tren Positif

Penulis

-

21/02/2026

betanews-20260220-gubernur jateng — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berfoto bersama dengan sejumlah kepala daerah di Jateng. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pada 20 Februari 2026, tepat satu tahun pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maemoen memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2030. Selama setahun kinerjanya, telah menorehkan beragam prestasi dan kemajuan di wilayahnya.

Capaian itu tak lepas dari kolaborasi dan kontribusi dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga perguruan tinggi di wilayahnya.

Atas kolaborasi yang baik tersebut, Ahmad Luthfi memberikan penghargaan kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota terbaik dan perguruan tinggi. Kategori kabupaten/kota terbaik diberikan kepada Kabupaten Banyumas, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang.

Sementara kategori perguruan tinggi terbaik diberikan kepada Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Muria Kudus (UMK), Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP).

“Gubernur bukan superman, melainkan harus menggunakan super tim dalam rangka melakukan pembangunan di wilayah kita. Provinsi dengan 35 kabupaten/kota dan segala aspek yang ada, perlu adanya collaborative government (pemerintahan kolaboratif) yang harus kita ciptakan,” katanya saat acara Anugerah Collaborative Award 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Jumat, 20 Februari 2026.

Karenanya, lanjut Luthfi, kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu di antaranya adalah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Satu tahun terakhir, Pemprov Jateng telah menjalin kerja sama dengan 44 perguruan tinggi. Di mana masing-masing perguruan tinggi telah menyumbangkan ide, gagasan, dan hasil risetnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Pada tahun 2026 ini, sebanyak 73 perguruan tinggi juga menandatangani kerja sama (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penandatanganan dilakukan pada acara Anugerah Collaborative Government tersebut. Di luar itu, masih ada sekitar 123 perguruan tinggi yang nanti juga akan menjalin kerja sama dalam rangka membangun di Jawa Tengah.

Melalui kolaborasi itu, Luthfi menyatakan, Jawa Tengah mampu mendapatkan beberapa capaian positif selama 2025. Di antaranya, sebagai lumbung pangan, sepanjang 2025 produktivitas padi di Jawa Tengah mencapai sekitar 9,5 juta ton.

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2025 mencapai 5,37% atau di atas rata-rata nasional. Hal itu juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang saat ini tercatat 9,39% dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) saat ini sekitar 4,66%.

Selain itu, angka kemiskinan di wilayah ini juga mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2025 sebanyak 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025, dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024 yang sebanyak 3,40 juta orang.

Bukan hanya itu, nilai realisasi investasi Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun, serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun. Diketahui, angka ini menjadi capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Dari nilai investasi itu, Terdapat sebanyak 105.078 proyek yang terealisasi, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang

“Salah satu investasi yang kita kejar adalah padat karya, ini untuk mereduksi angka pengangguran terbuka, tapi tidak menutup juga untuk padat modal,” katanya.

Terkait investasi ini, Pemprov Jateng juga mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan insentif kepada para investor yang telah berkontribusi. Di antaranya adalah relaksasi pajak, khususnya bagi investasi yang mengutamakan ekonomi hijau.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Tahun Ini Pemkab Kudus Anggarkan Rp7 M untuk Pasang 296 Lampu Jalan Baru

Penulis

Rabu Sipan

-

20/02/2026

betanews-20260219-rs-lpju — Petugas sedang melakukan perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus menyiapkan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) baru pada 2026. Total sebanyak 296 titik lampu akan dipasang di berbagai ruas jalan.

Kepala Dishub Kudus melalui Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Muchlisin, mengatakan anggaran tersebut bersumber dari beberapa pos pendanaan. Terdiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Anggaran untuk pemasangan LPJU baru pada tahun 2026 kurang lebih sebesar Rp 7 miliar. Termasuk juga pemasangan LPJU menggunakan solar sell (lampu tenaga surya),” ujar Muchlisin saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Dia menuturkan, untuk APBD, Dishub Kudus mendapatkan alokasi sekitar Rp1,9 miliar yang akan digunakan untuk pemasangan 127 titik LPJU di delapan ruas jalan. Beberapa di antaranya berada di jalur depan SMA 1 Kudus–Megawon, Karangbener–Pacikaran, Losari–Logung, serta Piji–Puyoh.

Selain itu, lanjutnya, juga ada alokasi anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) kurang lebih sebesar Rp600 juta untuk 39 titik lampu yang akan dipasang di Jalan Ganesha, Pasuruan Lor–Pasuruan Kidul, dan Ploso–Pasuruan Lor.

“Kemudian ada aloaksi dari APBD murni sebesar Rp 5 miliar untuk LPJU dengan lampu tenaga surya di 130 titik,” bebernya.

Dia menyampaikan, saat ini prosesnya masih tahap perencanaan dan konsultasi. Mudah-mudahan sekitar 60 hari ke depan, setelah Lebaran, sudah masuk proses pengadaan barangnya.

“Prosesnya masih tahap perencanaan. Semoga setelah lebaran bisa masuk pengadaan barang dan kemudian pemasangan,” tuturnya.

Saat ini, ungkapnya, total LPJU di Kabupaten Kudus mencapai sekitar 13 ribu titik yang tersebar di jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa. Jalan kabupaten menjadi yang terbanyak dengan sekitar 7 ribu titik, disusul jalan desa sekitar 6 ribu titik.

“Selain penambahan titik baru, tahun ini kami juga mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan LPJU sebesar Rp 1 miliar. Hal ini untuk memastikan lampu tetap menyala. Ketika ada lampu yang padam karena rusak dan lainnya bisa segera diperbaiki,” jelasnya.

Dia mengatakan, meski jumlahnya sudah cukup banyak, permintaan tambahan lampu jalan masih terus masuk dari masyarakat. Terutama untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan pada malam hari.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Hasil Pendapatan Pajak Kendaraan di Jepara Bakal Dialokasikan Seluruhnya untuk Perbaikan Jalan

Penulis

-

20/02/2026

betanews-20260220-UN-bupati jepara — Witiarso Utomo, Bupati Jepara. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bakal mengalokasikan seluruh pendapatan dari bagi hasil pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk perbaikan infrastruktur jalan.

Hal itu disampaikan Bupati Jepara, Witiarso Utomo usai kegiatan 100 hari kepemimpinan Wiwit-Hajar di Anjungan Jepara, Puri Maerokoco, Semarang pada Jumat, (20/2/2026).

“Untuk di Kabupaten Jepara, seluruh hasil (pendapatan) dari pajak kendaraan akan kita alokasikan untuk membangun jalan, 100 persen kita alokasikan ke sana (pembangunan jalan),” kata Wiwit.

Sebagaimana diketahui saat ini terdapat tarif baru berupa opsen PKB dan BBNKB yang dibayarkan masyarakat saat membayar pajak kendaraan. Opsen itu diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Tarif opsen PKB dan BBNKB nantinya akan langsung masuk ke rekening kas pemerintah daerah dan bisa langsung digunakan untuk pembangunan di daerah.

Pada tahun 2026, target pendapatan dari opsen PKB di Jepara yaitu sebesar Rp72,22 miliar dan dari opsen BBNKB yaitu Rp35,28 miliar.

“Harapan kami ini bisa menambah kepercayaan masyarakat Jepara untuk membayar pajak,” ujarnya.

Wiwit melanjutkan di masa satu tahun kepemimpinannya, perbaikan infrastruktur jalan menurutnya menjadi salah satu sektor yang mendapat respon positif dari masyarakat.

Sehingga, di tahun kedua kepemimpinannya, perbaikan infrastruktur jalan akan terus dilakukan. Total anggaran yang disediakan pada tahun ini yaitu sebesar Rp197,16 miliar.

Anggaran itu digunakan untuk perbaikan jalan sepanjang 185 km di 116 ruas jalan yang ada di Kabupaten Jepara.

“Tahun ini total anggaran yang kita alokasikan untuk pembangunan jalan yaitu Rp197,16 miliar, itu sepenuhnya bersumber dari APBD,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara, Hery Yulianto mengatakan pengerjaan perbaikan jalan ditarget akan mulai berjalan sekitar bulan April 2026.

Saat ini pihaknya masih dalam proses menyelesaikan dokumen perencanaan. Terlebih paska terjadinya bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Jepara, membuat beberapa dokumen perencanaan yang sebelumnya disusun mengalami perubahan.

“Kita target habis lebaran sudah bisa dimulai, ini kita masih proses penyelesaian dokumen perencanaannya,” jelasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Diskon Pajak Kendaraan 5 Persen Mulai Berlaku Hari Ini hingga Desember 2026

Penulis

-

20/02/2026

betanews-20260220-KH-pajak motor — Aktivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPPD Samsat Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Kabar gembira bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memberikan diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 5 persen mulai hari ini, Jumat (20/2/2026) hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan dari Pemprov Jateng ini langsung dirasakan manfaatnya oleh warga, termasuk di Kabupaten Pati.

Salah satu warga Perumnas Winong, Pati, Ayahnya Sulistiyono, mengaku senang setelah mendapatkan potongan pajak sebesar Rp100 ribu saat membayar pajak kendaraan Honda Jazz milik anaknya.

“Tahun lalu di notice lama itu Rp3.373.000. Sekarang menjadi Rp3.250.000 setelah dapat diskon 5 persen. Terima kasih untuk pemerintah Jawa Tengah, khususnya Samsat Pati,” ujarnya usai melakukan pembayaran di Kantor Samsat Pati, Jumat (20/2/2026).

Ia menyebut, potongan tersebut cukup membantu di tengah kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.

Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Pati, Dafid Alifianto menjelaskan, bahwa kebijakan diskon 5 persen ini berlaku untuk seluruh jenis kendaraan tanpa terkecuali, baik roda dua maupun roda empat, kendaraan baru maupun lama.

“Diskon ini berlaku mulai hari ini sampai dengan 31 Desember 2026. Seluruh kendaraan yang membayar pada periode tersebut otomatis mendapatkan relaksasi 5 persen, baik untuk pokok PKB maupun opsen PKB,” jelas Dafid.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Gubernur Jawa Tengah bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Langkah ini diambil sebagai bentuk empati pemerintah terhadap kondisi ekonomi makro yang sedang tidak baik-baik saja.

“Pada Januari hingga Maret tahun lalu, Pemprov Jawa Tengah memberikan diskon masa transisi sebesar 13,94 persen sehingga masyarakat tidak terlalu merasakan adanya kenaikan. Tahun ini diskon tersebut sudah tidak berlaku, sehingga muncul persepsi pajak naik. Untuk itu, Pak Gubernur kembali memberikan diskon 5 persen sampai akhir tahun 2026,” jelasnya.

Untuk tahun 2026, target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Pati ditetapkan sebesar Rp179 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun lalu yang sebesar Rp161 miliar dengan realisasi Rp157 miliar.

Hingga 19 Februari 2026, realisasi penerimaan PKB di Samsat Pati telah mencapai sekitar Rp20 miliar atau sekitar 11–12 persen dari target tahunan.

Dafid menyebut, secara year-on-year terjadi kenaikan sekitar 4–5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Harapannya dengan adanya program diskon 5 persen ini, antusiasme masyarakat semakin meningkat dan target realisasi PKB tahun ini dapat tercapai,” pungkasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Sembilan Calhaj Kudus Tunda Berangkat ke Tanah Suci, Ternyata Alasannya Karena Ini

Penulis

-

20/02/2026

betanews-20260220-KU-haji — Sejumlah jemaah calon haji saat mengikuti latihan manasik. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Sembilan orang Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Kudus dilaporkan mengundurkan diri untuk melakukan ibadah ke Tanah Suci tahun ini. Beberapa orang itu batal berangkat melaksanakan Rukun Islam ke-5 disebabkan karena beberapa faktor.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Kudus, Masruroh melalui stafnya, Abdur Rochim menyampaikan, ada sembilan orang pengunduran diri pergi ke Baitullah di tahun ini. Menurutnya, mayoritas alasannya karena masih menunggu pendampingan mahrom.

“Jadi lunas tunda calhaj asal Kudus ada 9 orang. Sebelum ada penyusunan pra-manifest, ada 7 orang melakukan pengunduran diri dan sesudah pra-manifest ada 2 orang, jadi jumlahnya ada 9 orang mengundurkan diri untuk berangkat ibadah haji di tahun ini,” bebernya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengunduran diri untuk berangkat haji tahun ini. Di antaranya, dua orang yang merupakan pasangan suami istri, salah satunya tidak lulus istitoah, sehingga yang lulus dan sudah melakukan pelunasan menunda berangkat.

“Sebagian besar alasan utamanya karena menunggu mahrom. Dari sembilan, rata-rata yang menunda berangkat berusia sepuh. Karena ada lansia juga yang membutuhkan pendampingan,” tuturnya.

Beberapa calon jemaah haji yang menunda berangkat, kata dia, tentu berpengaruh terhadap skema pemberangkatan. Oleh karena itu, pihaknya saat ini menunggu kebijakan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Tengah, soal kuota pengganti atau bahkan tidak digantikan.

“Intinya yang 7 orang tidak pengaruh karena pengunduran diri dilakukan sebelum pra-manifest. Sedangkan 2 orang itu yang berpengaruh terhadap keberangkatan dan saat ini kami masih menunggu skema dari atasan,” terangnya.

Ia menyebut, jemaah calon haji Kudus tahun ini yang dijadwalkan berangkat ada sebanyak 1.199 orang dan ditambah empat orang pembimbing ibadah haji dari KBIH, sehingga total menjadi 2.203 orang. Dari jumlah tersebut, akan terbagi menjadi lima kelompok penerbangan (kloter), mulai kloter 40, 41, 42, 43, dan 44.

Kloter 40 akan gabung dengan calhaj asal Kabupaten Jepara, dan kloter 44 akan gabung dengan calhaj asal Kabupaten Blora.

“Sedangkan dua orang yang melakukan mutasi keluar dari Kudus ke luar daerah sudah ditolak karena kuota tujuan sudah penuh. Dua orang ini alasannya karena tugas kerja di sana dan pada akhirnya akan berangkat dari Kudus,” sebutnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Upaya Pemprov Jateng Intervensi Kenaikan Harga Pangan Pokok, dari GPM hingga Operasi Pasar

Penulis

-

20/02/2026

betanews-20260220-luthfi — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Bupati Semarang Ngesti Nugraha meninjau Pasar Projo Ambarawa, Kabupaten Semarang, pada Jumat (20/2/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Bupati Semarang Ngesti Nugraha meninjau Pasar Projo Ambarawa, Kabupaten Semarang, pada Jumat (20/2/2026). Tinjauan itu untuk memastikan stok dan stabilisasi harga bahan pokok penting (bapokting) tetap terjaga selama Ramadan.

Dalam tinjauan itu, Luthfi berkeliling pasar lalu berdialog dengan sejumpah pedagang dan pengunjung untuk menanyakan mengenai harga-harga pangan.

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, harga pangan relatif terkendali di pasar tersebut. Namun terdapat beberapa kenaikan harga pada beberapa bahan pokok penting. Misalnya cabai rawit merah dan bawang merah, harga dua komoditas tersebut berada di atas harga acuan pembelian (HAP).

Di tengah-tengah tinjauan, Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan kepada Direktur Jateng Agro Berdikari (JTAB) untuk melakukan operasi pasar, terkait sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga tersebut.

“Koordinasi dengan dinas atau instansi terkait,” kata Luthfi setelah mendengar keluh kesah pedagang.

Adapun untuk memastikan stok pangan, stabilitas harga, dan keterjangkauan harga bahan pangan, Ahmad Luthfi melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi akan menggelar 308 kali Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan tersebut akan diselenggarakan sampai Maret 2026 di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Sri Broto Rini mengatakan, Jawa Tengah mengalami surplus pangan dalam jumlah besar, khususnya beras. Namun ada peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan ini.

“Memasuki bulan ramadan, 12 komoditas pangan strategis di Jawa Tengah stoknya semua masih aman,” katanya.

Rini menjelaskan, memang ada kenaikan harga pangan dalam beberapa minggu terakhir, khususnya memasuki bulan ramadan. Salah satu komoditas yang naik secara signifikan adalah cabai, di mana harga rata-rata di Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp80 ribu per kilogram di tingkat konsumen.

“Juga ada peningkatan beberapa komoditas pangan di tingkat konsumen seperti daging ayam dan daging sapi. Sudah mulai naik tapi belum sampai batas HAP, jadi masih aman,” jelasnya.

Terkait kenaikan harga cabai dan beberapa komoditas penting itu, kata Rini, juga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dari luar Jawa Tengah, khususnya dari Jakarta. Harga cabai di Jakarta saat ini menyentuh sekitar Rp100 ribu per kilogram sehingga banyak pedagang yang mengirim ke sana.

“Akibatnya harga di Jawa Tengah ikut naik juga meskipun tidak signifikan seperti di Jakarta,” ujarnya.

Untuk mengatasi kenaikan harga cabai tersebut, Pemprov setelah melakukan sejumlah intervensi. Salah satunya adalah subsidi harga tingkat konsumen.

“Kita melakukan penugasan melalui JTAB, dengan menjual cabai dengan harga Rp65 ribu per kilogram, supaya masyarakat atau konsumen lebih bisa menjangkau,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jepara Targetkan Pendapatan dari Pajak Kendaraan Capai Rp236,14 Miliar untuk Tahun 2026

Penulis

-

20/02/2026

betanews-20260219-UN-Pajak kendaraan — Warga terlihat sedang membayar pajak kendaraan di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Jepara. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA – Tarif pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saat ini mengalami kenaikan akibat diberlakukannya kebijakan baru, berupa penambahan biaya opsen pada PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Berdasarkan data dari Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Jepara, pada tahun 2026 pendapatan daerah yang akan diterima Kabupaten Jepara dari pembayaran PKB dan BBNKB ditargetkan sebesar Rp236,14 miliar. Rinciannya, target pendapatan dari PKB sebesar Rp143,2 miliar dan BBNKB sebesar Rp92,94 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan layanan publik di daerah.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, opsen merupakan bagian penerimaan daerah yang dipungut bersamaan dengan pajak provinsi.

“Hasilnya kembali ke daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat,” katanya pada Kamis (19/2/2026).

Ia melanjutkan, kebijakan opsen diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Di tingkat daerah, pengaturannya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2025.

Penerimaan dari opsen nantinya, Wiwit mengatakan akan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang menopang berbagai program prioritas. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan publik lainnya.

“Prinsipnya, setiap penerimaan daerah dikelola untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Dari jumlah yang ditargetkan tersebut, hingga Bulan Januari 2026 pendapatan daerah yang masuk mencapai Rp9,69 miliar atau 6,77 persen untuk PKB dan Rp5,98 miliar atau 6,44 persen untuk BBNKB.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Warga Karangrowo Kudus Rogoh Kocek Pribadi Urug Jalan Kabupaten, Dinas PUPR Angkat Suara

Penulis

-

20/02/2026

betanews-20260217-RS-pengurugan jalan — Warga melakukan pengurugan untuk peninggian jalan dengan biaya sendiri. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus angkat suara terkait warga Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan yang iuran mengurug jalan. Jalan yang diurug warga merupakan milik atau kewenangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo mengapresiasi apa yang telah dilakukan para warga Dukuh Krajan, Desa Karangrowo tersebut. Meski begitu, pihaknya bakal melakukan kajian teknis terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan.

“Karena sudah terjadi pengurugan, kita tetap apresiasi apa yang telah dilakukan warga. Namun, kami tetap akan memberikan kajian teknis terhadap pembangunan tersebut,” ujar Harry saat ditemui di Korve pasca-Dandangan di Jalan Sunan Kudus, (20/2/2026).

Dia mengungkapkan, bahwa jalan yang diurug warga sebelumnya dalam kondisi sangat baik, karena sudah dibeton. Alasan dilakukan pengurugan informasinya karena sering kebanjiran.

“Padahal ketika persoalannya banjir, solusinya bukan meninggikan jalan, tetapi drainase atau normalisasi sungai yang harus dikerjakan,” jelasnya.

Pada tahun ini, kata dia, akan ada normalisasi Sungai Juana oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Dengan adanya kegiatan tersebut,akan mengurangi banjir di Kudus, termasuk di Desa Karangrowo.

“Jangan sampai peninggian jalan nantinya malah menghambat proses pembuangan air,” bebernya.

Selama ini, ungkapnya, memang belum ada pengajuan peninggian ruas jalan tersebut. Baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan maupun desa.

“Nanti kita koordinasikan dengan pemangku wilayah yakni kades dan camat setempat. Supaya dilaksanakan oleh warga setempat bisa lebih bermanfaat dan tidak membahayakan,” sebutnya.

Dia menuturkan, bahwa yang dilakukan warga hanya sebatas mengurug untuk peninggian jalan. Nantinya untuk keamanan dan kenyamanan, pihaknya bakal melakukan pengaspalan jalan tersebut.

“Nanti kita upayakan pengaspalan, biar nyaman dan tidak membahayakan ketika dilalui. Kita masih menunggu pengajuan tersebut dari kepala desa setempat,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, warga Dukuh Krajan, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupateb Kudus merogoh kocek pribadi untuk meninggikan jalan. Hal tersebut dilakukan karena sudah gregetan, hampir tiap tahun akses utama mereka selalu kebanjiran.

Tokoh masyarakat setempat, Hawi Sukamto menyampaikan, swadaya pengurugan jalan memang sudah jadi kesepakatan warga 10 RT di RW 2 Desa Karangrowo. Sebab selama lima tahun terakhir jalan tersebut selalu kebanjiran ketika musim hujan datang.

“Bahkan kemarin, jalan kami terendam banjir hingga 1,3 meter. Oleh karenanya atas kesepakatan, kami inisiatif iuran untuk meninggikan jalan dengan diurug menggunakan batu kapur,” ujar Hawi kepada awak media, Selasa (17/2/2026).

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Usai Dandangan, 150 Petugas Diterjunkan untuk Bersih-bersih

Penulis

Rabu Sipan

-

20/02/2026

betanews-20260219-bersih-bersih-RS — Ratusan petugas melakukan gotong royong bersih-bersih usai Dandangan. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Pasca-perhelatan tradisi Dandangan, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris melaksanakan kegiatan korve atau kerja bakti massal sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto di sepanjang Jalan Sunan Kudus, Jumat (20/2/2026). Korve difokuskan pada pembersihan sisa tumpahan minyak dan sampah guna memastikan ruang publik kembali bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut melibatkan 150 personel gabungan, TNI, Polri, OPD dan relawan. Pembersihan didukung tiga unit mobil pemadam kebakaran, dua unit dari BPBD, serta satu unit dari Satpol PP untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Bupati Sam’ani menyampaikan, kebersihan menjadi tanggung jawab bersama, terlebih memasuki bulan Ramadan di mana aktivitas masyarakat meningkat. Oleh karena itu, saat ini dilaksanakan kerja bakti.

“Kami memastikan pembersihan berjalan optimal, terutama pada bekas tumpahan minyak dan sampah agar tidak membahayakan pengguna jalan. Pasca-kegiatan besar seperti Dandangan, kita pastikan lingkungan kembali nyaman untuk masyarakat,” ujar Sam’ani.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sam’ani juga menyampaikan pesan menjelang bulan Ramadan, supaya tetap menjaga situasi tetap kondusif. Saling menghormati antar umat beragama.

“Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mari saling menghormati dan menjaga toleransi. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar ibadah dapat berlangsung dengan khusyuk dan nyaman,” imbaunya.

Sementara itu, Kapolsek Kudus Kota AKP Subkhan menyampaikan, bahwa jajaran kepolisian siap bersinergi dalam setiap kegiatan yang mendukung kepentingan masyarakat.

“Kegiatan ini kami mulai pagi hari, Polri bersama TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait turun ke lapangan. Kalau semula bersih, harus kembali bersih. Kita bersama bahu membahu,” ujar AKP Subkhan.

Kapolsek Kota juga berpesan agar warga senantiasa turut menjaga lingkungannya masing-masing. Bagi orang tua yang memiliki anak remaja, agar mengawasi pergaulan dan kegiatan anak mereka.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan. Saat melaksanakan tarawih, pastikan pintu rumah terkunci dan kompor sudah dimatikan. Orang tua juga diharapkan mengawasi anak-anak agar tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan budaya Islami, seperti perang air maupun perang sarung,” ujar AKP Subkhan.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, kawasan pusat kota diharapkan kembali bersih, aman, dan nyaman, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

India Ditawari Investasi Hijau hingga Industri Medis, Pemprov Jateng Siap Jadi Mitra Strategis

Penulis

-

20/02/2026

betanews-20260219-pengusaha india — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty, di kantornya, Kamis (19/2/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menawarkan kerja sama investasi dengan India melalui peluang baru di sektor industri padat karya, tenaga medis dan rumah sakit, hingga ekonomi dan industri hijau. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan tawaran tersebut saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty, di kantornya, Kamis (19/2/2026). Kunjungan itu turut dihadiri sejumlah pengusaha India yang telah menanamkan modal di Indonesia.

Menurut Ahmad Luthfi, realisasi investasi India di Jawa Tengah saat ini menempati peringkat ke-17 dengan nilai mencapai Rp 646,52 miliar. Investasi tersebut tersebar di berbagai sektor, antara lain industri tekstil sekitar 62 persen, hotel dan restoran 16 persen, perdagangan dan reparasi 12 persen, industri kayu 4 persen, serta sektor lainnya.

“Ke depan kami menawarkan green economy, kemudian tenaga medis profesional dan rumah sakit, serta industri-industri padat karya terutama garmen,” ujar Ahmad Luthfi usai pertemuan.

Ia menegaskan, investasi baru sangat dibutuhkan untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang pada 2025 tercatat sebesar 5,37 persen. Pertumbuhan tersebut diikuti penurunan angka kemiskinan menjadi 9,39 persen.

Menurut Gubernur, kontribusi investasi, baik dari penanaman modal asing maupun dalam negeri, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Untuk itu, Pemprov Jateng juga berencana melakukan studi komparatif ke India guna memperkuat keyakinan investor bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang ramah dan kompetitif bagi investasi.

Sementara itu, Dubes India untuk Indonesia, Shri Sandeep Chakravorty, menyatakan pemerintah dan pelaku usaha India memiliki ketertarikan besar untuk memperluas investasi di Jawa Tengah. Ia menilai terdapat kesamaan karakteristik antara India dan Indonesia, khususnya Jawa Tengah, yang sama-sama memiliki jumlah penduduk besar sebagai potensi pasar dan tenaga kerja.

“Saya mengapresiasi iklim investasi di Jawa Tengah yang stabil, baik secara sosial maupun ekonomi. Perusahaan kami merasa sangat nyaman di Jawa Tengah, seperti di rumah sendiri,” katanya.

Sandeep juga mengungkapkan, pada Agustus 2026 mendatang direncanakan groundbreaking salah satu perusahaan asal India di Jawa Tengah dengan nilai investasi sekitar 30 juta dolar AS.

Dengan potensi kerja sama yang terus berkembang, Jawa Tengah membidik peran lebih strategis sebagai tujuan investasi India di Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Tanahnya Labil, Jalan Alternatif di Guwosobokerto Jepara Amblas Sedalam 50 Cm

Penulis

-

20/02/2026