BETANEWS.ID,  SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan menjelang Lebaran 2026.

Berbagai upaya telah dilakukan seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, sampai penyaluran subsidi distribusi bahan pokok penting. Intervensi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

“Bahan pokok penting ini sangat krusial. Beras kita surplus, beberapa komoditas juga surplus. Untuk harga saat ini yang terpantau naik adalah cabai, kita sudah siapkan langkah intervensi dan penetrasi harga,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja Reses Komisi VI DPR RI masa persidangan III tahun sidang 2025-2026 di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Jumat (6/3/2026).

Pertemuan tersebut membahas terkait kesiapan Jawa Tengah dalam menghadapi perayaan idulfitri 1447 Hijriah. Terutama terkait ketahanan pangan dan kesiapan pelayanan publik perbankan.

Luthfi mengatakan, pemetaan secara komprehensif telah dilakukan agar Jawa Tengah siap menghadapi arus mudik dan perayaan idulfitri. Mulai dari kesiapan sarana prasarana, ketahanan pangan, hingga pemantapan pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk ketersediaan pasokan energi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan, kesiapan terkait ketahanan pangan dan pelayanan perbankan sangat penting untuk menghadapi lalu-lalang mudik selama hari raya idulfitri. Maka dari itu, dalam Reses kali ini juga dihadirkan Bulog, ID Food, serta bank-bank himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.

“Kami ingin mendengar tentang ketahanan pangan serta persiapan berbagai komoditas untuk masyarakat, ini kaitannya dengan harga bahan pokok penting yang wajar. Untuk perbankan tentu kesiapan terkait likuiditas selama hari raya idulfitri, jangan sampai masyarakat kesulitan,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, sejumlah barang kebutuhan pokok relatif aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai tiga bulan ke depan, termasuk selama idulfitri. Namun masih ada komoditas di bawah pasokan normal, sehingga menjadi penyebab tingginya harga komoditas tersebut, yaitu cabai rawit merah.

“Harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah sangat bagus, tidak ada yang melebihi dari HET, hanya satu yaitu cabai rawit merah. Terima kasih Pak Gubernur telah menjaga harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah yang sangat kondusif,” jelasnya.

Iqbal menambahkan, sudah ada komitmen terkait distribusi barang ke kebutuhan pokok untuk ramadan dan idulfitri dilakukan lebih awal. Hal itu dilakukan karena ada informasi dari BMKG bahwa ada anomali cuaca dengan curah hujan tinggi hingga akhir Maret 2026.

“Komitmen ini sudah dilakukan sejak rapat koordinasi pada akhir Januari lalu,” katanya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kaget saat namanya disebut-sebut oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fadia menyebut, bahwa saat OTT KPK, dirinya sedang bersama Gubernur Jawa Tengah. Pernyataan Fadia itu tegas dibantah oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Hal itu diperkuat pernyataan KPK melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers bersama wartawan.

Ahmad Luthfi menuturkan dirinya baru mendengar Fadia terkena OTT KPK dari berita pada Selasa, 3 Maret 2026 pagi.

“Saya malah baru tahunya pas Selasa Pagi dari media,” kata Ahmad Luthfi, Rabu 4 Maret 2026.

Ketika ditanya perihal kata-kata Fadia yang menyatakan pada Senin (2/3/2026) malam datang di kediaman Ahmad Luthfi, ia membenarkan. Namun ia menegaskan, bahwa pertemuan itu tak hanya mereka berdua melainkan ada sejumlah pejabat. Di antaranya Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga. Mereka membahas progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing jelang Rakor MBG di Pemprov Jateng pada Selasa siang tanggal 3 Maret 2026.

Pada rakor MBG di Pemprov Jateng itu diketahui di pimpin oleh Menko Pangan Zulkifli hasan dan dihadiri Mendikdasmen, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), hingga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Pada Senin malam, lanjut Luthfi, Fadia juga menyampaikan izin untuk tidak bisa mengikuti Rakor MBG di Pemprov Jateng tersebut.

“Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Anshor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin ndak bisa ikut Rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang,” jelas Luthfi.

Baca juga: Genjot Investasi, Pemprov Jateng Siap Pasok Energi Baru Terbarukan di Kawasan Industri Batang

Lebih jauh, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh bupati dan wali kota. Apalagi Pemprov Jateng telah bekerjasama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Pemprov Jateng bekerjasama dengan Korsupgah KPK telah memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD. Tak hanya itu, saat peringatan Hari Korupsi Dunia, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran.

Tindakan preemtif juga dilakukan. Lantaran kejadian itu bisa jadi bermula dari adanya kesempatan dan niat yang tidak baik.

Gubernur menekankan bahwa kejadian ini adalah pembelajaran bagi semua kepala daerah, termasuk ASN untuk terus menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik. Paling penting lagi, tak boleh melanggar hukum. Pejabat publik, tegasnya, harus menjadi suri tauladan karena menurutnya “ikan busuk itu berawal dari kepalanya”. Kepala daerah wajib memberikan contoh yang baik.

Ia juga berpesan, kepala daerah tak boleh bergaya hidup hedon dan flexing harta maupun aset yang dimiliki. “Harus jadi contoh yang baik, Dengan cara apa? Ya birokrasi yang sehat, bersih dan sesuai rule of law,” tandasnya.

Sementara itu, saat jumpa pers, KPK membantah anggapan Bupati Fadia tertangkap bersama Gubernur Jateng.

“Selama kami di Posko, tidak ada informasi itu. Di posko itu kami komunikasi terus dengan petugas yang di lapangan,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Sebelumnya, beredar pernyataan Bupati Arafiq setelah tertangkap KPK bahwa saat itu ia sedang bersama Gubernur Ahmad Luthfi. Banyak yang mengartikan, Fadia ditangkap bersama Ahmad Luthfi. Pernyataan KPK dan Gubernur ini sekaligus membantah pernyataan Fadia.

Editor: Kholistiono

- advertisement -