Berkah Ramadan, Pura Group Santuni Seribu Anak Yatim dan Bagikan 6.500 Bingkisan Lebaran

-

07/03/2026

betanews-rakor mtq — Sekda Jateng, Sumarno dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan MTQ Nasional di Gedung B Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (6/3/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026 yang akan digelar di Kota Semarang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa kesempatan menjadi tuan rumah MTQ Nasional harus dimanfaatkan sebaik mungkin melalui persiapan yang matang dan koordinasi lintas sektor.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan tidak hanya diukur dari kelancaran acara, tetapi juga dari pengalaman yang dirasakan para tamu dan peserta yang datang dari seluruh Indonesia.

“Menjadi tuan rumah tidak hanya soal menyelenggarakan acara, tetapi bagaimana kita memuliakan tamu yang datang. Pelayanan yang ramah, nyaman, dan berkesan harus menjadi perhatian bersama,” kata Sumarno dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan MTQ Nasional di Gedung B Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (6/3/2026).

Ia menilai, momentum MTQ Nasional juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi pariwisata serta produk UMKM Jawa Tengah kepada para tamu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya berdampak pada suksesnya penyelenggaraan acara, tetapi juga memberikan efek jangka panjang bagi sektor pariwisata daerah.

“Kita punya tujuan yang lebih luas lagi dari kegiatan ini, yakni agar orang berbondong-bondong ke Jawa Tengah. Ini momentumnya karena peserta dari seluruh Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek teknis di setiap venue, seperti kebersihan, kerapian, fasilitas toilet, hingga pengelolaan sampah. Hal-hal yang terlihat sederhana tersebut, kata dia, sering kali menjadi sumber keluhan jika tidak dikelola dengan baik.

Sementara itu, Asisten I Setda Jawa Tengah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Iwanuddin Iskandar, menjelaskan bahwa MTQ Nasional XXXI akan digelar pada 11–21 September 2026 di Kota Semarang. Pelaksanaan akan melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), serta berbagai instansi terkait.

“Secara keseluruhan terdapat sekitar 15 venue yang akan digunakan untuk berbagai cabang lomba,” ujarnya.

Lapangan Simpang Lima Semarang direncanakan menjadi lokasi pembukaan dan penutupan MTQ Nasional sekaligus tempat perlombaan cabang seni baca Al-Qur’an golongan dewasa.

Sementara itu, sejumlah lokasi lain seperti Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Baiturrahman, Universitas Diponegoro, UIN Walisongo, serta BPSDMD Jawa Tengah akan digunakan untuk pelaksanaan cabang lomba lainnya.

Selain venue lomba, kesiapan akomodasi juga menjadi perhatian. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah kamar hotel di Kota Semarang mencapai sekitar 8.142 kamar, sehingga dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan sekitar 6.000 peserta dan tamu yang diperkirakan hadir selama penyelenggaraan MTQ Nasional.

Adapun PRPP Semarang akan difungsikan sebagai lokasi registrasi ulang peserta, dengan mempertimbangkan akses kedatangan kafilah dari berbagai daerah yang sebagian besar melalui Bandara Jenderal Ahmad Yani. Setiap kafilah nantinya akan didampingi liaison officer (LO) dari perangkat daerah untuk memastikan pelayanan bagi peserta berjalan lancar.

Selain perlombaan, rangkaian kegiatan MTQ Nasional juga akan dimeriahkan dengan pawai ta’aruf yang melibatkan 38 provinsi serta 35 kabupaten/kota dengan rute dari Balai Kota Semarang menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Agenda malam ta’aruf dan gala dinner juga direncanakan digelar di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai bentuk penyambutan bagi para tamu dan peserta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Saiful Mujab menambahkan, berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk penetapan logo resmi MTQ Nasional yang sebelumnya telah melalui proses seleksi dan akan menjadi ikon penyelenggaraan MTQ di Jawa Tengah.

Selain sukses penyelenggaraan, Jawa Tengah juga menargetkan sukses prestasi. LPTQ Jawa Tengah telah melakukan sejumlah tahapan seleksi terhadap juara MTQ tingkat provinsi di Kabupaten Tegal, serta menggelar seleksi terbatas calon kafilah dengan melibatkan dewan juri tingkat nasional.

Ke depan, peserta terpilih akan mengikuti training center atau karantina selama satu bulan guna memantapkan kemampuan sebelum berlaga pada MTQ Nasional.

Dalam ajang tersebut akan dipertandingkan 11 cabang lomba dan 24 golongan, dengan total 48 medali emas yang diperebutkan.

“Melalui berbagai persiapan ini, Jawa Tengah berharap dapat meraih prestasi terbaik, bahkan bersaing untuk menjadi juara umum pada MTQ Nasional 2026,” kata Saiful Mujab.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tengah menyiapkan buku pedoman pelaksanaan MTQ Nasional yang memuat informasi lengkap mengenai venue lomba, akomodasi kafilah, hingga potensi unggulan daerah seperti pariwisata dan kuliner.

Upaya publikasi kepada masyarakat juga akan diperkuat agar penyelenggaraan MTQ Nasional di Jawa Tengah berlangsung meriah serta mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Dulu Niat Mondok di Pesantren Bukan Kuliah, Begini Perjalanan Tiyo Ardianto Hingga Pimpin BEM UGM

Penulis

-

07/03/2026

betanews-bem ugm-RS — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto . Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto yang belakangan ramai diperbincangkan publik karena kritik-kritiknya terhadap kebijakan pemerintah, ternyata sempat memiliki rencana berbeda setelah lulus sekolah. Ia pernah berniat melanjutkan pendidikan dengan mondok di pesantren, bukan kuliah.

Rencana itu muncul saat Tiyo menuntaskan pendidikan di Omah Dongeng Marwah (ODM) Kudus, sebuah komunitas pendidikan alternatif berbasis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kecamatan Bae. Saat itu, ia belum terpikir untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Hal tersebut diungkap oleh Kepala Sekolah ODM Kudus Edy Supratno. Ia menceritakan, saat itu mengumpulkan para siswa angkatan pertama ODM untuk menanyakan rencana mereka setelah lulus.

“Saya tanya satu per satu, setelah lulus mau ke mana, waktu itu, Tiyo bilang ingin mondok di pesantren saja,” kata Edy saat ditemui menghadiri acara diskusi Imajinasi Reformasi Jilid 2 di Universitas Muria Kudus (UMK) belum lama ini.

Mendengar jawaban tersebut, Edy tidak langsung melarang. Ia hanya menyampaikan, bahwa kuliah tetap bisa ditempuh sambil menjalani kehidupan di pesantren.

“Karena mondok di pesantren sudah jadi keputusan Tiyo, saya pun tidak melarang, yang penting ditekuni saja. Tetapi saya juga bilang kepadanya, kalau berubah pikiran temui saya,” kenang Edy.

Besoknya, ungkap Edy, Tiyo pun menemui dirinya dan berkata ingin kuliah. Kemudian ia pun membantu membuka peluang bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Beberapa siswa kemudian mencoba mengikuti jalur seleksi masuk kampus.

Hasilnya di luar dugaan. Tiyo berhasil diterima di Universitas Gadjah Mada (UGM), salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Tidak hanya kuliah, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua BEM UGM.

Menurut Edy, sejak awal Tiyo memang memiliki minat kuat pada isu-isu sosial dan politik. Ia dikenal aktif berdiskusi serta memiliki kemampuan argumentasi yang sangat cakap.

“Dari awal saya melihat bakatnya memang di dunia aktivisme. Dia sering berdiskusi dan punya keberanian menyampaikan pendapat,” jelasnya.

Edy menambahkan, ODM sejak awal memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat masing-masing. Para siswa didorong menemukan potensi diri mereka tanpa terlalu dibatasi oleh pola pendidikan formal yang kaku.

Bagi Edy, perjalanan Tiyo menjadi contoh bahwa pilihan pendidikan nonformal tidak menutup peluang untuk masuk perguruan tinggi dan berprestasi. Semoga kisah tersebut bisa memotivasi siswa lain untuk terus mengembangkan potensi diri mereka,” harapnya.

Tiyo Ardianto membenarkan, bahwa selepas lulus dari ODM punya niatan tidak kuliah, tetapi jadi santri di pondok pesantren. Namun, niat tersebut kemudian diurungkannya dan lanjut kuliah di UGM.

“Keputusan saya memilih melanjutkan kuliah, karena ingin mewariskan harapan kepada generasi mendatang. Saya ingin adik-adik yang melakoni pendidikan paket C tetap optimis bisa masuk kampus sebesar UGM,” ujarnya.

Tiyo mengaku, pemilihan UGM untuk melanjutkan penimbaan ilmu setelah ODM adalah keinginannya pribadi. Karena ia melihat kampus tersebut sebagai kawah candradimuka kepimpinan nasional.

UGM juga dikenal sebagai kampus yang menerima orang-orang kecil sekaligus melahirkan orang-orang besar.

“Sedangkan terkait pemilihan jurusan filsafat, rasanya itu jurusan yang paling bisa puaskan banyak rasa penasaran saya,” ungkap Tiyo

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Upaya Pemprov Jateng Mewujudkan Wisata Ramah Muslim

Penulis

-

07/03/2026

betanews-ahmad luthfi (2) — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Syariah Jawa Tengah masa bakti 2026–2029 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Jumat (6/3/2026).. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan wisata ramah muslim di wilayahnya.

Sejumlahnya upayanya adalah mendorong penguatan ekosistem industri halal melalui kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, bahan baku, kosmetik, dan barang gunaan.

Selain itu, terdapat program penumbuhan wirausaha santri (santripreneur), fasilitasi sertifikasi halal bagi Indukstri Kecil Memengah (IKM), serta program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi UMKM hingga 17 Oktober 2026.

“Road map (peta jalan) kita di Jawa Tengah pada 2025 itu infrastruktur, 2026 swasembada pangan, dan 2027 pariwisata serta ekonomi syariah. Tidak usah menunggu, sekarang dimulai,” katanya Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Syariah Jawa Tengah masa bakti 2026–2029 di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Jumat (6/3/2026).

Ia menilai, Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata ramah muslim dan wisata halal yang dapat menjangkau pasar internasional.

“Kita punya wisata ramah muslim, wisata halal. Jangan hanya mikro dan kecil, tapi juga menengah. Ada banyak negara serumpun yang belum tergarap,” ujarnya.

Karenenya, Pemprov Jateng berusaha membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Hipmi Syariah Jateng. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Ketua Hipmi Syariah Jawa Tengah, Muhammad Sabiq Kamalul Haq mengatakan, organisasinya akan berfokus membantu pemerintah memperkuat ekosistem ekonomi halal, terutama melalui dukungan investasi dan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ke depan kami akan membantu pemerintah menuju program wisata halal dan wisata ramah muslim 2027, termasuk dari sisi investasi maupun sertifikasi halal bagi UMKM,” ujarnya.

Saat ini Hipmi Syariah Jawa Tengah memiliki sekitar 50 pengurus dan 500 anggota yang tersebar di berbagai daerah. Organisasi tersebut juga menaungi sekitar 350 UMKM. Pihaknya siap membantu pesantren yang ingin mengembangkan unit usaha melalui akses permodalan koperasi syariah.

Ia menambahkan, Hipmi Syariah juga mendorong lahirnya wirausaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial.

“Menjadi pengusaha tidak hanya mencari uang, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial. Social entrepreneur justru menjadi program utama kami,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Rawan Picu Keributan, Pemkab Kudus Resmi Larang Sound Horeg untuk Takbir Keliling

Penulis

-

07/03/2026

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus secara resmi melarang warga menggunakan sound horeg untuk digunakan meriahkan malam takbiran Idulfitri 2026. Hal itu bertujuan mencegah terjadinya pertikaian antarwarga.

Pelarangan sound horeg untuk takbir keliling sudah disepakati dan ditandatangani oleh Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kudus. Antara lain, Bupati Kudus, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 0722/Kudus, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, bahwa penggunaan sound horeg untuk takbiran itu lebib banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Pengalaman yang sudah lalu, penggunaan alat tersebut malah memicu bentrokan antarwarga hingga ada jatuh korban.

“Tentu itu sangat buruk. Dan kami tidak ingin kejadian itu tersebut terulang kembali. Oleh karena itu, atas kesepakatan bersama, penggunaan sound horeg dilarang untuk digunakan di malam takbiran,” ujar Sam’ani saat ditemui di Balai Desa Jati Wetan usai menghadiri acara santunan anak yatim oleh Pura Group, Jumat (6/5/2026).

Lebih lanjut Sam’ani menuturkan, hari Raya Idulfitri merupakan momen kemenangan umat muslim yang telah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Oleh karena itu, sudah seyogyanya untuk dirayakan dengan riang gembira.

Dia menambahkan, agar Hari Raya Idulfitri bisa menjadi momen saling bermaaf-maafan antar-sesama. Silaturahmi dengan sanak keluarga, sahabat dan saudara.

“Tradisi-tradisi tersebut memang perlu untuk dirawat dan digelorakan lagi. Jangan malah dikotori dengan kegiatan negatif dan tidak bermanfaat,” tandasnya.

Meski melarang penggunaan sound horeg, orang nomor satu tersebut tidak melarang digelarnya takbir keliling. Namun, pelaksanaannya hanya diperbolehkan di desa setempat saja.

“Takbir keliling silahkan. Tetapi kalau bisa dilaksanakan di desa masing-masing. Supaya tidak memancing persaingan hingga mengakibatkan bentrok,” sebutnya.

Pelaksanaan takbir keliling tuturnya, harus berkoordinasi dengan camat, Kapolsek dan Danramil setempat. Serta dikawal oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.

“Sehingga makna dari takbiran hari raya itu bisa tercapai dengan tepat. Tidak melenceng dari norma-norma keagamaan,” jelasnya.

Terkait desa yang bandel tetap menggunakan sound horeg untuk takbir keliling, Sam’ani mengatakan, hal tersebut akan jadi tugas Polres Kudus untuk melakukan penertiban. Ia pun mengajak warga untuk bersama-sama menjaga ketertiban di momen Hari Raya Idulfitri.

“Marilah kita bareng-bareng jaga situasi dan kondisi agar aman. Supaya perekonomian tetap berjalan dengan baik,” harapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kanada Tertarik Investasi Sektor Pertanian dan Kesehatan di Jateng, Inilah Alasannya

Penulis

-

07/03/2026

betanews-2026-luthfi (2) — Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang pada Kamis (5/3/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pemerintah Kanada menaruh minat untuk melakukan investasi di sektor teknologi pertanian dan kesehatan di Jawa Tengah, lantaran energi terbarukan telah mulai disiapkan di provinsi ini.

Hal itu disampaikan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang pada Kamis (5/3/2026).

Jess menyatakan, hubungan Kanada dan Indonesia sudah terjalin baik selama ini. Presiden Prabowo Subianto pada September 2025 lalu juga menandatangani kerja sama bidang perdagangan yang akan ditindaklanjuti oleh kedua negara tahun ini. Karenanya, Kanada siap menjadi partner bagus untuk kerja sama.

“Kami sedang melihat peluang potensial untuk perdagangan dan investasi antara kedua negara. Tentu saja Jawa Tengah sangat penting untuk itu, jadi saya berharap dapat melakukan lebih banyak lagi di sini,” katanya usai pertemuan.

Ia juga memahami bahwa sektor pertanian menjadi yang terbaik dan terpenting di Jawa Tengah. Di sisi lain, Kanada memiliki sumber terbaik untuk bahan pembuatan pupuk maupun perihal teknologi terkemuka di dunia pertanian.

“Sebenarnya, kami memiliki program di Jawa Tengah yang membantu petani skala kecil. Untuk memastikan pertanian mereka lebih berkelanjutan dan lahan mereka benar-benar digunakan secara lebih efisien,” katanya.

Selain bidang pertanian dan ketahanan pangan, Kanada juga memiliki teknologi yang bagus dalam bidang kesehatan. Maka dari itu, dalam pertemuan itu Jess juga berharap bisa membahas secara detail terkait kerja sama bidang kesehatan. Misalnya terkait teknologi kesehatan, pertukaran atau pendidikan dokter, bahkan sampai pengobatan robotik.

“Universitas Kanada siap untuk kerja sama bidang kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, Duta Besar Kanada memiliki ketertarikan investasi di Jawa Tengah. Salah satunya karena energi baru terbarukan sudah mulai disiapkan. Selain itu juga karena provinsi ini concern terhadap pengambangan investasi.

“Realisasi investasi di Jateng tahun lalu sekitar Rp88,6 triliun. Kanada baru di urutan ke 40-an negara sumber investasi. Makanya saya ingin Kanada meningkatkan investasi di sektor lain dan dapat membantu memajukan Jawa Tengah,” katanya.

Diketahui, pada periode 2021-2025, Kanada menempati ranking ke-49 dengan total investasi Rp4,35 miliar. Beberapa sektor unggulan investasi dadi Kanada antara lain industri kimia dan farmasi (52%), perdagangan dan reparasi (25%), hotel dan restoran (1%), dan industri lainnya (22%).

Dalam kesempatan itu, Luthfi secara tegas menawarkan peluang investasi dalam bidang pertanian dan kesehatan. Apalagi tahun ini program-program Pemprov Jateng diprioritaskan ketahanan pangan guna mendukung swasembada pangan dan penumpu pangan nasional.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pemkab Kudus Pasang Target Investasi Rp1,4T di 2026

Penulis

-

07/03/2026

betanews-dpmptsp — Kepala DPMPTSP Kudus, Mohammad Fitriyanto. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memasang target investasi sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2026. Angka tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kudus serta rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala DPMPTSP Kudus, Mohammad Fitriyanto mengatakan, target tersebut menjadi pijakan awal sembari menunggu rilis resmi target investasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Biasanya, pembagian target nasional ke kabupaten/kota diumumkan pada akhir triwulan pertama.

“Kalau untuk target nasional per kabupaten/kota, kami masih menunggu dari provinsi. Biasanya informasi itu keluar sekitar akhir bulan ketiga,” ujar pria yang akrab disapa Aan di Mall Pelayanan Publik (MPP) belum lama ini.

Meski demikian, lanjut Aan, pihaknya tetap menyiapkan langkah-langkah strategis agar target Rp 1,4 triliun bisa tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha, baik yang baru memulai maupun yang sudah berjalan.

Menurutnya, pelaku usaha yang telah beroperasi di Kudus memiliki potensi untuk terus berkembang. Ekspansi usaha maupun penambahan klasifikasi baku lapangan usaha dinilai bisa mendongkrak nilai investasi sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“Biasanya pengusaha yang sudah ada tidak berhenti begitu saja. Mereka mengembangkan usahanya lagi. Di situ ada tambahan investasi dan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Selain pendampingan, pihaknya, juga melakukan pengawasan terhadap kewajiban pelaku usaha dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pelaporan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang telah disediakan pemerintah.

Dia menambahkan, nntuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), laporan disampaikan setiap tiga bulan sekali. Sementara untuk usaha besar, pelaporan dilakukan per semester. Dari laporan tersebut, pemerintah dapat memantau realisasi investasi secara berkala.

Terkait capaian realisasi investasi belum dapat dilihat dalam waktu dekat. Pihaknya masih menunggu laporan periode pertama yang diperkirakan masuk pada April mendatang.

“Kami berharap tren investasi di Kudus tetap positif meski dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan lahan pengembangan usaha,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Gubernur Ahmad Luthfi Dukung Penuh Pengembangan Kapasitas Pekerja Migran

Penulis

-

07/03/2026

betanews-2026-gubernur jateng — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla di Semarang pada Kamis (5/3/2026).. Foto: Ist.

BETANEWS.ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi siap memberikan dukungan penuh dalam pengembangan kapasitas pekerja migran di wilayahnya. Harapannya, para pekerja migran dari provinsi ini bisa bekerja sebagai tenaga profesional.

Hal itu disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla di Semarang pada Kamis (5/3/2026).

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KP2MI beserta jajarannya yang telah datang ke Jawa Tengah untuk asistensi di wilayahya.

Sebab, Jawa Tengah merupakan salah satu kantong pekerja migran Indonesia (PMI).
Pada 2021 tercatat ada 17.440 orang, kemudian meningkat pada 2022 menjadi 47.493 orang, tahun 2023 sebanyak 64.566 orang, pada 2024 ada sebanyak 66.610 orang, sedangkan pada 2025 menjadi 62.276 orang. Mereka ditempatkan di berbagai negara.

Daerah-daerah asal penyumbang PMI di Jawa Tengah antara lain Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen dan lainnya.

“Jangan sampai mereka jadi perasan karena tidak sesuai dengan aturan atau hukum,” katanya.

Maka dari itu, langkah yang dilakukan oleh KP2MI untuk meningkatkan kapasitas dan ekosistem pekerja migran yang baik sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apalagi di Jawa Tengah banyak Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, dan politeknik yang siap menyiapkan para PMI agar lebih kompeten.

“Minimal ekosistem pemberangkatan PMI sesuai dengan proporsinya dan sesuai negara yang dituju. Contohnya tentang bahasa, budaya, dan keprofesionalannya. Jadi kita siapkan mereka agar benar-benar siap pakai sesuai tujuan dan aman,” paparnya.

Ketika ekosistem sudah terbentuk dengan baik, lanjut Luthfi, maka PMI akan terlindungi, karena banyak permasalahan tentang PMI berawal dari keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.

Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan pertemuan dengan Ahmad Luthfi adalah langkah awal untuk mendata sarana dan prasarana di kantong-kantong PMI. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengoptimalan PMI sektor profesional.

“Arahan Presiden untuk mengoptimalkan kurang lebih sekitar 500.000 calon pekerja Indonesia yang akan kita tempatkan di berbagai sektor ataupun untuk menjadi pekerja-pekerja migran Indonesia di sektor yang profesional,” katanya.

Ia mengapresiasi Provinsi Jawa Tengah yang sudah sejak awal serius menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Baik untuk pekerja dalam negeri maupun pekerja migran. Perlindhungan PMI harus dilihat sebagai satu ekosistem yang utuh. Mulai dari penyiapan kompetensi, vokasi, bahasa, lalu dokumen sampai penempatan.

“Melihat sarana di Jawa Tengah ini sebenarnya sangat siap untuk menerima arahan dari bapak presiden tersebut,” katanya.

Salah satunya adalah terkait daya tampung untuk calon-calon pekerja. Jika di total seluruh sekolah vokasi, BLK, SMK, dan politeknik di Jawa Tengah kurang lebih sekitar 1.200.000.

“Ini menjadi kabar gembira bagi kami, dan mudah-mudahan secepatnya kita akan bentuk semacam tim percepatan untuk menyusun agenda-agenda strategisnya,” jelasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ramadan Tak Surutkan Minat Baca, Arpusda Kudus Tetap Ramai

Penulis

Kaerul Umam

-

07/03/2026

BETANEWS.ID, KUDUS – Selama bulan Ramadan, layanan Gedung Perpustakaan milik Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Kudus tetap beroperasi,walaupun dengan penyesuaian waktu. Meskipun jam layanan tidak lagi berlangsung hingga malam hari, minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan masih terbilang cukup tinggi.

Kepala Arpusda Kabupaten Kudus, Mutrikah menjelaskan, bahwa penyesuaian jam operasional dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Jika pada hari biasa perpustakaan buka hingga pukul 19.00 WIB, selama Ramadan layanan disesuaikan dengan jam kerja pegawai agar mereka memiliki waktu mempersiapkan kegiatan ibadah.

Selama Ramadan, Arpusda membuka layanan pada Senin hingga Kamis pukul 07.30–14.00 WIB. Sementara pada hari Jumat layanan dibuka pukul 07.00–11.00 WIB, dan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu, perpustakaan melayani pengunjung mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Mutrikah menyebut, meski jam buka operasional terbatas, namun jumlah kunjungan selama Ramadan masih cukup stabil. Dalam sehari, rata-rata terdapat sekitar 179 hingga 200 pengunjung yang datang memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan hari biasa yang bisa mencapai 400 hingga 500 orang per hari, namun menurutnya masih menunjukkan antusiasme terhadap literasi di Kudus tinggi.

“Meski jam layanan lebih singkat, pengunjung tetap cukup banyak yang datang,” ujarnya.

Selain penyesuaian waktu layanan, beberapa kegiatan rutin di perpustakaan juga mengalami perubahan selama Ramadan. Kegiatan senam lansia untuk sementara waktu diganti dengan pengajian. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar-stakeholder perpustakaan, sekaligus menjadi ruang diskusi untuk memunculkan gagasan-gagasan baru yang bisa dikembangkan bersama.

Selama Ramadan, ruang baca umum dan ruang referensi menjadi dua area yang paling sering dipadati pengunjung. Banyak pelajar maupun mahasiswa memanfaatkan kedua ruang tersebut untuk mengerjakan tugas sekolah, berdiskusi, hingga mencari bahan referensi.

Mutrikah menegaskan, bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat. Selain itu, keberadaan perpustakaan juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai.

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya menjaga kenyamanan ruang baca dengan penataan buku yang rapi serta lingkungan yang bersih agar pengunjung merasa betah saat berada di perpustakaan.

Salah satu pengunjung, Ahmad Fatin, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UN) Sunan Kudus, mengaku kerap datang ke perpustakaan daerah bersama teman-temannya untuk mengerjakan tugas kelompok. Menurutnya, perpustakaan tersebut menjadi pilihan karena koleksi buku yang tersedia cukup lengkap.

Ia menilai fasilitas yang ada sudah cukup baik, mulai dari bangunan yang luas hingga ketersediaan buku yang beragam. Namun, ia menyarankan agar penataan buku dapat dibuat lebih sistematis sehingga memudahkan pengunjung dalam menemukan referensi yang dibutuhkan.

Fatin berharap generasi muda semakin tertarik mengunjungi perpustakaan. Sebagai agent of change (agen perubahan), mahasiswa dinilai memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya literasi. Menurutnya, membiasakan membaca meski hanya beberapa halaman setiap hari dapat menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak besar dalam memperluas wawasan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Redam Gejolak Harga, Pemprov Jateng Telah Gelar 333 Kali Gerakan Pangan Murah

Penulis

-

06/03/2026

betanews-2026-luthfi — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat meninjau Gerakan Pangan Murah serentak yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jumat (6/3/2026). Foto: Ist.

BETANEWS.ID, SEMARANG — Guna meredam peningkatan harga bahan pokok, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menggelar gerakan pangan murah (GPM) sebanyak 333 kali selama periode Januari sampai awal Maret 2026. Jumlah tersebut sudah melampaui target 308 kali yang dicanangkan untuk triwulan pertama.

“Sampai dengan kemarin, GPM sudah terlaksana 333 kali. Artinya sudah melebihi dari target,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari dalam acara pembukaan Gerakan Pangan Murah serentak yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jumat (6/3/2026).

Meskipun begitu, gerakan pangan murah masih terus dilakukan oleh Pemprov Jateng. Salah satunya dengan meluncurkan gerakan pangan murah serentak yang digelar di 35 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan diikuti secara daring oleh 31 kabupaten/kota se-Jateng. Sementara empat daerah lainnya yakni Brebes, Wonogiri, Boyolali, dan Tegal sudah menggelar GPM lebih awal pada Kamis, 5 Maret 2026.

Adapun komoditas yang disalurkan dalam GPM serentak ini antara lain: beras dengan total 74 ton, gula pasir 7.250 kilogram, minyak goreng 21.000 liter, telur ayam ras 11.500 kilogram, dan bawang putih 3.400 kilogram.

“Sejauh ini GPM yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah sudah bagus. Ini semua berkat dukungan Pak Gubernur, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dan Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Jawa Tengah,” jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi GPM yang dilakukan di bawah koordinasi Dinas Ketahan Pangan. Kegiatan tersebut merupakan langkah konkret untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok penting dengan harga terjangkau, serta menekan inflasi.

“Ini menjadi model bagi kita agar keterjangkauan harga ini bisa dijangkau oleh masyarakat kita,” kata Luthfi saat meninjau dan membuka Gerakan Pangan Murah Serentak di Halaman Kantor Kecamatan Semarang Barat.

Sejauh ini, lanjut Luthfi, harga bahan pokok penting di Jawa Tengah relatif stabil. Lonjakan harga hanya terjadi pada komoditas cabai. Di mana harga rata-rata konsumen sekitar Rp81.000 per kilogram atau lebih tinggi 42,2% dari harga acuan pemerintah (HAP) sebesar Rp57.000 per kilogram.

Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan tersebut langsung dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Mereka yang datang dan berbelanja mengaku senang karena mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan yang ada di pasar.

“Belanja sayur, minyak, sama beras. Harganya miring. Minyakita biasanya Rp 19 ribu sampai Rp20 ribu, di sini dapat Rp15.500. Beras biasanya yang premium Rp16.000 per kilogram, di sini Rp62.500 per 5 kilogram,” ujar Eni warga Semarang Barat.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Bupati Kudus Minta Mahasiswa Bersinergi untuk Pembangunan Daerah

Penulis

-

06/03/2026

betanews-bupati kudus — Bupati Kudus Sam'ani Intakoris saat menghadiri kegiatan pendidikan politik bagi organisasi masyarakat (Ormas) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Jumat (6/3/2026).. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menggelar pendidikan politik bagi organisasi masyarakat (Ormas) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Jumat (6/3/2026). Kegiataan ini diharapkan mampu menguatkan peran mahasiswa dan ormas dalam pembangunan Kota Kretek.

Pendidikan politik menghadirkan narasumber, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, akademisi UMK, Hidayatullah. Serta akademisi dari UIN Sunan Kudus, Mohammad Dzofir. Sementara temanya adalah Sinergi Ormas dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai generasi intelektual yang mampu memberikan masukan dan gagasan bagi kemajuan daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat (ormas).

“Mahasiswa harus semakin berprestasi dan aktif memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Sam’ani.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan dialog seperti ini menjadi ruang penting untuk bertukar gagasan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik dari kalangan kampus maupun organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Sam’ani juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan selama bulan Ramadan serta saling menghormati antarumat beragama.

Selain itu, ia memperkenalkan sejumlah kebijakan budaya yang tengah digalakkan di Kabupaten Kudus, seperti program “Kamis Sarungan” yang mengajak masyarakat mengenakan sarung setiap hari Kamis, serta penggunaan pakaian adat Kudus setiap tanggal 23 tiap bulan sebagai bentuk pelestarian budaya lokal.

“Ini sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya daerah sekaligus memperkuat identitas masyarakat Kudus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sam’ani mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini juga menghadapi tantangan fiskal, salah satunya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp538 miliar pada tahun 2026. Kondisi tersebut membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan efisiensi anggaran.

Meski demikian, ia memastikan program pembangunan tetap berjalan dengan fokus pada enam misi utama, di antaranya penguatan ekonomi rakyat, peningkatan kesehatan masyarakat, pendidikan berkarakter, serta pelayanan publik yang profesional.

Di sisi lain, Sam’ani juga memaparkan beberapa indikator pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus saat ini tercatat sekitar 2,79 persen. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 7,23 persen menjadi sekitar 6,5 persen.

“Walaupun masih ada tantangan, kita terus berupaya agar pembangunan di Kudus tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kolaborasi antara mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pemerintah dapat semakin kuat dalam mendorong kemajuan Kabupaten Kudus ke depan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jutaan Pemudik Bakal Masuk Jateng, Pasokan Pangan Dipastikan Masih Surplus

Penulis

-

06/03/2026

betanews-pangan — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat meninjau Gerakan Pangan Murah serentak yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jumat (6/3/2026). Foto: Ist.

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pasokan pangan di wilayahnya masih surplus hingga akhir Maret 2026. Kondisi tersebut diprediksi akan terjaga sampai pascaidulfitri nanti.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari mengatakan, ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga menjadi krusial selama hari besar keagamaan nasional (HBKN). Pihaknya sudah melakukan pemetaan proyeksi peningkatan kebutuhan pangan selama Idulfitri.

“Seluruh komoditas pangan sesuai proyeksi sampai akhir Maret nanti masih surplus,” kata Dyah saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau Gerakan Pangan Murah di Halaman Kantor Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jumat (6/3/2026).

Ia membeberkan, komoditas beras surplus sekitar 1,5 juta ton, telur juga sekitar 135 ribu ton, gula pasir 54.000 ton, minyak goreng 5000 liter.

“Insyaallah sekalipun ada pengungkit nanti kita masih bisa mencukupi kebutuhan pangan baik untuk bentuk asli Jawa Tengah maupun pemudik yang akan masuk ke Jawa Tengah,” katanya

Ia menjelaskan, untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pangan, sejumlah kegiatan sudah dilakukan. Di antaranya pemantauan bersama dengan Satgas Pangan Pemprov Jateng, Pemerintah Kabupaten/Kota, bahkan kolaborasi dengan Satgas Pangan Polri, Polda, dan Polres.

“Pemantauan sudah dilakukan kira-kira seminggu yang lalu. Fokusnya masih ke beras. Alhamdulillah, berdasarkan hasil pantauan Satgas, harga beras sampai hari jni tidak ada yang bergejolak,” jelasnya.

Meski demikian, Dyah tidak memungkiri bahwa ada komoditas lain yang mengalami gejolak harga. Misalnya harga cabai. Pengecekan di beberapa lokasi ditemukan harga cabai saat ini kondisinya masih tinggi atau di atas harga acuan pemerintah (HAP). Maka dari itu intervensi langsung dilakukan oleh Pemprov Jateng.

“Kami sudah lakukan program penyaluran subsidi harga untuk cabai melalui penugasan ke BUMD Jateng Agro Berdikari (JTAB). Kira-kira sekitar tiga ton. Nanti akan kami lanjutkan dengan melihat kondisi harga cabai, daerah mana yang masih tinggi. Sejauh ini memang cabai dan daging sapi yang agak naik harganya,” papar Dyah.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, Jawa Tengah merupakan sentral arus mudik dan balik lebaran. Tahun ini diperkirakan ada 17 juta pemudik ke Jawa Tengah, jumlah itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tentu saja akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan. Karenanya, harus diantisipasi sejak awal.

Ia meminta agar operasi pasar terus dilakukan. Jateng Agro Berdikari (JTAB) juga diminta untuk segera mengambil tindakan ketika di lapangan ditemukan adanya kekurangan stok pangan atau ada permainan harga. Keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan harus menjadi yang utama.

“Saya minta tolong tetap lakukan Gerakan Pangan Murah, terus cek pasar agar tahu pergerakan harga. Gunakan satgas pangan di masing-masing kabupaten/kota untuk menghindari penimbunan dan panic buying,” katanya saat memberikan arahan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Lima Kandidat Sekda Kudus Lolos Assessment Center Mabes Polri

Penulis

-

06/03/2026

betanews-20260306-sekda — Pendapa Kabupaten Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus resmi mengumumkan lima pejabat yang lolos tahapan uji kompetensi melalui Assessment Center Mabes Polri. Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Nomor 22/SELTER-JPTP.SEKDA/KDS/III/2026 yang dirilis oleh panitia seleksi.

Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus, Tulus Tri Yatmika menjelaskan, kelima peserta yang mengikuti asesment dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Penilaian dilakukan oleh tim asesor dari Assessment Center Polri.

Menurutnya, seluruh peserta mampu melampaui ambang batas nilai yang ditetapkan dalam proses penilaian kompetensi tersebut.

“Sesuai ketentuan, minimal harus ada tiga peserta yang lolos untuk melanjutkan seleksi. Karena jumlahnya ada lima orang dan semuanya memenuhi standar penilaian, maka seluruhnya berhak mengikuti tahap berikutnya,” ujar Tulus, Jumat (6/3/2026).

Kelima kandidat tersebut diumumkan berdasarkan urutan abjad. Mereka adalah dr. Ali Syofii yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Catur Sulistiyanto yang menjabat Staf Ahli Bupati Kudus, serta Djati Solechah yang menjabat Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus.

Selain itu, terdapat Eko Djumartono yang kini menjabat Inspektur Kabupaten Kudus dan Mundir yang menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus.

Tulus menambahkan, setelah melalui tahapan penilaian kompetensi manajerial, para kandidat akan melanjutkan seleksi pada tahap uji gagasan atau penulisan makalah serta sesi wawancara.

Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada Selasa dan Rabu, 10–11 Maret 2026 mendatang.

Panitia seleksi juga mengingatkan bahwa seluruh peserta wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Peserta yang tidak mengikuti tahapan tersebut akan dianggap mengundurkan diri dari proses seleksi.

Sebelumnya, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris turut hadir saat pelaksanaan Assessment Center dalam rangka seleksi terbuka dan kompetitif pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Assessment Center Polri, Gedung TNCC Polri Lantai 3, Jakarta Selatan, pada 26–27 Februari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Sam’ani menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri melalui Biro Pembinaan Karier (Robinkar) dan Bagian Penilaian Kompetensi (Bagpenkompeten) yang telah memfasilitasi proses assessment.

“Assessment Center ini menjadi tahapan penting untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif, terukur, dan sesuai standar kompetensi,” ujar Sam’ani.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Sempat Tertunda, Gaji Ratusan Guru dan Tendik PPPK Paruh Waktu di Kudus Dipastikan Cair Sebelum Lebaran

Penulis

Kaerul Umam

-

06/03/2026

BETANEWS.ID, KUDUS – Kabar baik datang bagi ratusan guru dan tenaga kependidikan (tendik) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Kudus. Gaji yang sempat tertunda sejak Januari 2026 dipastikan akan dibayarkan sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kudus, Dwi Agung Hartono mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan skema pembayaran agar gaji yang tertunda selama tiga bulan bisa segera dicairkan. Hal tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) serta para kepala SD dan SMP di Gedung Pusat Belajar Guru (PBG) Kudus, Jumat (6/3/2026).

“Kami upayakan gaji yang belum diterima sejak Januari sampai Maret ini bisa diselesaikan. Selambat-lambatnya 16 sampai 17 Maret 2026 sudah bisa dibayarkan, sehingga mereka menerima gaji tiga bulan sekaligus,” tuturnya.

Agung menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji terjadi karena adanya kendala regulasi terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam aturan tersebut, dana BOS APBN tidak diperbolehkan digunakan untuk membayar honor Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai solusi, pemerintah daerah akan menggunakan dana BOS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus untuk membayar gaji para guru dan tendik PPPK paruh waktu tersebut.

“Gaji merupakan belanja wajib yang harus dipenuhi karena itu adalah hak mereka setelah menjalankan tugas. Maka akan segera kita bayarkan, tergantung juga dari pengajuan masing-masing sekolah,” jelasnya.

Ia mengimbau pihak sekolah untuk segera mengajukan pencairan dana agar proses pembayaran bisa dilakukan lebih cepat.

“Semakin cepat sekolah mengajukan, maka semakin cepat pula gaji bisa diterima,” tambahnya.

Besaran gaji yang diterima para guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu bervariasi, mulai dari sekitar Rp1 juta hingga Rp3,8 juta per bulan.

Setelah pembayaran gaji yang tertunda hingga Maret selesai, penyaluran gaji untuk bulan berikutnya diharapkan dapat berjalan normal setiap bulan. Anggaran untuk pembayaran tersebut rencananya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Kudus Tahun 2026.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho menyebut, total kebutuhan anggaran gaji bagi PPPK paruh waktu di sekolah mencapai sekitar Rp15,1 miliar untuk 1.039 guru dan tenaga kependidikan di jenjang SD dan SMP.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 219 guru dan 246 tenaga kependidikan telah menerima gaji sejak Januari hingga Maret 2026 karena sebelumnya sudah masuk dalam skema pendanaan BOS yang bersumber dari APBD.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Cari Cuan Jelang Lebaran, Warga Kudus Malah Terancam 15 Tahun Penjara, Ini Sebabnya

Penulis

-

06/03/2026