Beranda blog Halaman 113

8 Ribu Hektare Lahan di Jepara Kritis, Mayoritas di Lereng Muria 

0
Jepara Menanam dan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional Tahun 2025 di Desa Bucu, Kecamatan Kembang, pada Jumat (12/12/2025). Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Kabupaten Jepara turut menghadapi tantangan terhadap isu perubahan kondisi lahan. Berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun pada tahun 2024, dari total 102.011 hektare, 8.760,25 hektare lahannya masuk dalam kategori kritis hingga sangat kritis. 

Rinciannya sebanyak 6.686,90 hektare dalam kondisi kritis, dan sisanya 2.082,35 hektare dalam kondisi sangat kritis. 

Baca Juga: Siswa MTS di Jepara Meninggal Usai Terseret Arus Sungai 

Peta lahan kritis dan sangat kritis itu tersebar di delapan kecamatan yang sebagian besar berada di daerah lereng Gunung Muria. 

Delapan kecamatan itu yaitu Kecamatan Bangsri, Batealit, Donorojo, Keling, Kembang, Mayong, Nalumsari, dan Pakis Aji. 

Dari delapan kecamatan, tiga lokasi yang sangat kritis yaitu di Kecamatan Nalumsari seluas 441,55 hektare, Kecamatan Keling seluas 376,52 hektare, dan Kecamatan Pakis Aji seluas 347,93 hektare. 

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan penanganan lahan kritis di Kabupaten Jepara menurutnya akan dilakukan secara perlahan. 

Pada tahun depan, ia mengaku akan fokus untuk menangani 2 ribu hektare lahan yang sudah dalam kondisi sangat kritis. 

“(Penanganan lahan kritis) sudah kita mitigasi, tahun depan 2 ribu hektare dulu kita tangani. Mudah-mudahan itu bisa terselesaikan, yang sangat kritis kita selesaikan dulu,” katanya usai kegiatan pencanangan program Jepara Menanam dan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional Tahun 2025 di Desa Bucu, Kecamatan Kembang, pada Jumat (12/12/2025). 

Terkait penyebab terjadinya lahan kritis, Wiwit mengatakan masih akan mengecek terlebih dahulu. Namun dari data yang disampaikan Perhutani, Wiwit mengatakan terdapat perubahan fungsi lahan milik Perhutani. 

“Ini nanti kita cek dulu masalahnya, tapi dari Perhutani itu sebagaian ada perubahan lahan. Dari 14 ribu, 8 ribu jadi hutan petani. Sehingga darisana lahannya mungkin jadi kurang terarah,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, Rini Patmini mengatakan sebagai upaya untuk menangani lahan kritis di Jepara, pihaknya membuat program Jepara Menanam yang akan dilakukan setiap tanggal 12 Desember. 

“Sesuai arahan Pak Bupati, Jepara Menanam ini akan kita lakukan setiap tahun dan (penanamannya) tidak perlu menjelang musim hujan. Kalau tanaman kuat bisa di Januari, ya akan kita tanam di bulan itu,” ujarnya. 

Baca Juga: Mantri Bank di Jepara yang Korupsi Rp891 Juta Dituntut Enam Tahun Penjara 

Namun, pelaksanaan program itu menurutnya juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menyediakan bibit tanaman.  

“Untuk bibit kami ada namanya kebun bibit dinas, tapi nanti akan kita upayakan juga agar ada bantuan bibit dari berbagai pihak,” katanya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

39 Kopdes di Kudus Sudah Masuk Tahap Pembangunan

0
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Proses pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Kabupaten Kudus terus berjalan. Saat ini sudah ada puluhan desa dari total 123 desa dan kelurahan yang sudah masuk dalam tahap konstruksi pembangunan gedung, dan sebagian lainnya masih menunggu proses.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana menyampaikan, bahwa hingga 5 Desember 2025 sudah ada 39 desa masuk dalam tahap pembangunan. Meski menurutnya secara presentase pembangunan ada yang baru 20%, 30%, namun masih on schedule

Baca Juga: Tak Ada Pesta Kembang Api, Pemkab Kudus Bakal Gelar Doa Bersama di Malam Pergantian Tahun 2026

“Harapannya di tahun ini, 39 unit gedung yang sudah dibangun selesai. Agar nantinya pada 2026 bisa mulai beroperasi dengan baik,” katanya belum lama ini. 

Selain puluhan yang sudah masuk tahap pembangunan, Famny menyebut sebanyak 32 desa sudah memenuhi syarat dan siap dibangunkan gedung koperasi. Hanya saja, masih menunggu antrean pembangunan langsung dari PT Agrinas Pangan Nusantara. 

Sementara itu, 33 desa masih memerlukan proses teknis dan administrasi, mulai kesiapan dokumen serta penetapan lokasi. Sedangkan 19 desa lainnya yang tidak memiliki lahan sesuai syarat minimal 1.000 meter persegi, belum dipastikan kapan pembangunan bakal dilakukan.

“Untuk kendala di wilayah kelurahan dengan lahan sempit dan padat pemukiman, sulit untuk menyiapkan lahan sesuai kriteria. Membuat kita perlu menyiapkan alternatif lain dan menunggu keputusan langsung dari pusat,” jelasnya.

Kendala serupa juga terjadi di wilayah yang masuk katagori Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), utamanya di Kecamatan Undaan. Kawasan LSD tidak bisa dialihfungsikan secara sembarang sehingga masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai hal itu. 

“Jadi kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat soal wilayah yang masuk LSD ini nantinya seperti apa,” ujarnya.

Baca Juga: DPRD Kudus Minta Penyajian Data Penerima TKGS Ditampilkan per Kecamatan

Saat ditanya terkait konflik penolakan pembangunan gedung di atas lapangan desa, Famny menilai hal itu bisa saja dilakukan. Hanya saja tetap memerlukan persetujuan melalui forum musyawarah desa.

“Asalkan disepatai, baik masyarakat, kades, dan BPD ini bisa dilakukan. Terpenting adalah komunikasi,” jelasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Dukung Program Ekoteologi, Kemenag Pati Sebar Ribuan Bibit ke Madrasah dan KUA

0
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati menggelar aksi penanaman seribu pohon sebagai implementasi program prioritas Kemenag RI di bidang ekoteologi. Kegiatan berlangsung di Bariklana Farm, lahan milik KPRI Barokah Kemenag Pati di Dukuh Muktisari, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, pada Jumat (12/12/2025). Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati menggelar aksi penanaman seribu pohon sebagai implementasi program prioritas Kemenag RI di bidang ekoteologi. Kegiatan berlangsung di Bariklana Farm, lahan milik KPRI Barokah Kemenag Pati di Dukuh Muktisari, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, pada Jumat (12/12/2025).

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku menjelaskan, bahwa ekoteologi merupakan upaya memadukan nilai spiritual dengan kepedulian lingkungan.

Baca Juga: Massa Demo di Sukolilo Soroti Kinerja BPD, Dinilai Kurang Harmonis dengan Pemdes

“Penanaman seribu pohon ini merupakan implementasi dari program prioritas Kementerian Agama yaitu ekoteologi. Jadi, ekoteologi itu merupakan suatu implementasi nilai-nilai dari sinergitas antara spiritual dan juga cinta lingkungan. Ini akan menimbulkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan, kemudian menghijaukan sekitar kita merupakan ibadah,” ujarnya.

Aksi penghijauan ini diikuti berbagai instansi di bawah koordinasi Kemenag Pati, mulai dari KUA seluruh kecamatan, madrasah se-Kabupaten Pati, hingga FKUB dan MUI Kabupaten Pati. Ribuan bibit dibagikan kepada peserta untuk selanjutnya ditanam di lingkungan kerja masing-masing.

“Pihak-pihak yang kami gandeng untuk gerakan penanaman pohon ini meliputi teman-teman Kementerian Agama. Kemudian dari Majelis Ulama Indonesia dan juga ada FKUB kami gandeng karena ini merupakan representasi dari perwakilan semua agama,” lanjut Syaiku.

Bibit yang ditanam pada kegiatan ini terdiri atas Mangga Thailand, Nangka Bangkok, dan Jambu Demak. Penanaman simbolis dilakukan oleh Kepala Kemenag Pati, Ketua FKUB, dan Ketua MUI Kabupaten Pati.

“Ini memang yang kami tanam pada hari ini jenis buah-buahan karena kita ketahui konsumsi buah-buahan itu sangat membantu imun kita, sangat membantu kesehatan kita bersama. Ke depannya ini akan kami wariskan kepada anak cucu kita,” ungkapnya.

Syaiku berharap program penanaman seribu pohon dapat mendorong unit kerja di bawah Kemenag ikut aktif menjalankan misi ekoteologi secara berkelanjutan.

“Saya berharap dengan adanya penanaman pohon yang kita laksanakan simbolis di sini, ini nanti akan diikuti oleh stakeholder Kementerian Agama, bahkan di lingkungan kita,” paparnya.

Bibit tidak hanya ditanam di lokasi acara, tetapi juga didistribusikan ke berbagai instansi guna memperluas dampak program. Kepala MTsN 2 Pati, Zaenal Arifin menyambut baik dukungan tersebut.

Baca Juga: Warga Sukolilo Demo Kades, Pertanyakan Dugaan Mark-Up Proyek Desa

“Untuk ini baru program tahun ini ekoteologi, karena ini program prioritas Kemenag. Saya berterima kasih bisa mendapat bantuan ini, sehingga harapannya lingkungan madrasah kami semakin subur dan semakin rindang,” ucapnya.

Ia menyebut telah menerima tiga bibit yang akan langsung ditanam di madrasah. Penanaman ini diharapkan mampu menambah kesejukan lingkungan belajar dan mendukung kenyamanan proses pembelajaran.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Tak Ada Pesta Kembang Api, Pemkab Kudus Bakal Gelar Doa Bersama di Malam Pergantian Tahun 2026

0
Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memastikan, bahwa malam pergantian tahun nantinya tidak ada euforia perayaan pesta kembang api. Hal itu dikarenakan banyak daerah lain yang saat ini sedang tertimpa musibah dan mengalami kesusahan. 

Atas keprihatinan tersebut, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menegaskan tidak akan merayakan pergantian tahun dengan pesta kembang api. Pihaknya lebih memilih melakukan doa bersama untuk kebaikan Kudus.

Baca Juga: Pemkab dan Polres Kudus Matangkan Persiapan Pengamanan Nataru

Terlebih, hal itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan, di mana daerah lain sedang mengalami musibah bencana alam. 

“Tidak ada (pesta kembang api), tapi tak tahu masyarakat. Intinya kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati supaya tidak terjadi kebakaran seperti yang terjadi di Jakarta,” jelasnya, saat ditanya di Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (11/12/2025).

Ia menuturkan, pihaknya akan melakukan doa bersama Forkopimda Kudus untuk kebaikan Kudus agar lebih aman tidak terjadi bencana. Pihaknya juga mendoakan kepada korban bencana di luar daerah. 

“Untuk keluarga yang ada di luar daerah diberi kekuatan dan keselamatan agar bisa pulih kembali,” ujarnya.

Baca Juga: Bupati Kudus Sam’ani Angkat Suara Terkait Relokasi Pedagang Sayur ke Pasar Saerah

Ia menambahkan, akan memperketat pengamanan jelang Nataru dengan berkolaborasi dengan Polres Kudus. Menurutnya, Polres Kudus saat ini sudah menyiapkan skenario skema Operasi Lilin Candi 2025.

“Termasuk (pengamanan) teroris apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Keamanan tempat ibadah juga kita lakukan demi keamanan saudara yang akan melakukan ibadah dengan aman dan nyaman. Kita juga lakukan keamanan malam, termasuk tempat parkir, wisata, dan tempat-tempat keramaian juga kita jaga,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Siswa MTs di Jepara Meninggal Usai Terseret Arus Sungai 

0
Ilustrasi tenggelam.

BETANEWS.ID, JEPARA – Kisah tragis dialami oleh MZ (15), siswa MTs di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Nyawanya tidak terselamatkan setelah mandi di sungai dengan aliran air yang cukup deras. 

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, Arwin Noor Isdiyanto mengatakan, korban tenggelam setelah berenang di Sungai Tempur di Desa Pendosawalan RT 12 RW 4 Kecamatan Kalinyamatan pada Kamis (11/12/2025) sekitar Pukul 11.00. 

Baca Juga: Bantuan KIP Bagi 17 Ribu Pelajar di Jepara Cair Bulan Ini, Segini Nominalnya 

Saat itu, ia bersama dua temannya baru selesai sekolah. Korban bersama satu temannya langsung masuk ke sungai. Sementara satu temannya yang lain justru mengingatkan jika arus air di sungai cukup deras.

Namun, korban tidak mengindahkan peringatan dari temannya dan langsung menuju ketengah sungai yang pada saat itu arus sungainya cukup deras. Korban kemudian langsung terseret pusaran air dan langsung tenggelam.

Mengetahui hal itu, teman-temannya sempat berupaya melakukan pertolongan, namun gagal. Mereka kemudian meminta pertolongan kepada warga. Upaya pencarian juga sempat dilakukan warga, namun hasilnya juga nihil. Akhirnya mereka melapor ke desa dan diteruskan ke BPBD dan Tim SAR. 

‘”Proses Pencarian dilakukan TRC BPBD dengan melibatkan personil TNI/Polri, Basarnas, dan relawan,” kata Arwin pada Kamis, (11/12/2025). 

Tidak berselang lama, korban kemudian ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Kalinyamatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter puskesmas. Setelah itu korban dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan.

Baca Juga: Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Jepara Banyak Terkendala Lahan 

Atas peristiwa ini, Arwin meminta kepada masyarakat agar waspada dan menghindari bermain air di sungai. Saat musim penghujan seperti ini aliran air sungai lebih deras dari biasanya.

”Kami minta warga agar hati-hati saat terpaksa beraktivitas di sekitar sungai. Sebisa mungkin hindari sungai-sungai dengan arus yang deras,” pesannya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Massa Demo di Sukolilo Soroti Kinerja BPD, Dinilai Kurang Harmonis dengan Pemdes

0
Aksi demonstrasi warga di Balai Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Kamis (11/12/2025). Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Aksi demonstrasi warga di Balai Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Kamis (11/12/2025), turut menyoroti kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam aksi tersebut, massa menilai BPD tidak menjalankan fungsi secara optimal dan kurang berperan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sukolilo, Suyono, menyatakan lemahnya peran BPD membuat Pemerintah Desa (Pemdes) Sukolilo berjalan tanpa kontrol yang memadai. Kondisi ini, menurutnya, berdampak pada berbagai program desa, termasuk pembangunan hingga pengadaan truk pengangkut sampah yang dinilai mangkrak.

Baca Juga: Warga Sukolilo Demo Kades, Pertanyakan Dugaan Mark-Up Proyek Desa

”BPD mandul. Semoga diperbaiki dengan hal ini. BPD kurang harmonis dengan Pemdes,” ujar Suyono.

Ia berharap aksi tersebut dapat menjadi pemicu bagi desa lain untuk lebih transparan dan responsif terhadap kritik warga. Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan kunci tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

”Untuk desa yang lain semoga juga transparan. Untuk KPK saya meminta untuk mengintervensi Pemerintah Kabupaten Pati,” ucapnya.

Menanggapi kritik tersebut, Ketua BPD Sukolilo, Muhammad Agus Sakurianto menegaskan, pihaknya tetap berupaya menjalankan tugas. Ia menyebut BPD turut mengawal jalannya aksi dan menyerap aspirasi masyarakat.

”Yang jelas kami memberikan tugas termasuk ini kami menampung aspirasi. Walaupun kami BPD, kami akan melakukan permusyawaratan dengan perangkat desa, terutama dalam hal ini dengan Kepala Desa selaku penanggungjawab Pemdes Sukolilo,” ungkapnya.

Meski demikian, Agus mengakui BPD belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan desa. Ia menilai persoalan tersebut lebih disebabkan oleh komunikasi yang belum maksimal antara BPD dan Pemdes.

”Kalau dilibatkan atau tidaknya, bagi kami hanya kurang komunikasi dan bersinergi. Semoga saja nanti semakin terjalin semua tergantung Kades. Kami sebagai mitra akan mendampingi dan mengawasi kinerja Pemdes. Intinya kurang komunikasi. Adanya masyarakat ini kami berterimakasih,” sebutnya.

Baca Juga: Belasan Gudang Garam di Pati Terendam Banjir, Kerugian Tembus Miliaran Rupiah

Kepala Desa Sukolilo, Ahmad Amirudin, menyampaikan pihaknya selama ini telah memberitahukan sejumlah kebijakan dan proyek desa kepada BPD, meski masih sebatas pemberitahuan melalui aplikasi pesan singkat. Ia berjanji akan meningkatkan koordinasi agar hubungan kerja semakin baik.

”Kami memberitahukan kebijakan. Sudah ada komunikasi sebelumnya walaupun non rapat. Pemberitahuan dengan WA atau lainnya. Saya berterima kasih dengan ini. Mungkin saya ada kekurangan. Ini agar lebih baik,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Mantri Bank di Jepara yang Korupsi Rp891 Juta Dituntut Enam Tahun Penjara 

0
Seorang mantri bank plat merah di Kabupaten Jepara yang melukan tindak pidana korupsi berupa uang sejumlah Rp891 juta dituntut enam tahun enam bulan penjara. Foto: Ist

BETANEWS.ID, JEPARA – Seorang mantri bank plat merah di Kabupaten Jepara yang melukan tindak pidana korupsi berupa uang sejumlah Rp891 juta dituntut enam tahun enam bulan penjara. 

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Jepara yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU), Ahmad Za’im Wahyudi menyampaikan kasus tindak pidana korupsi tersebut kini memasuki tahap tuntutan. 

Baca Juga: Bantuan KIP Bagi 17 Ribu Pelajar di Jepara Cair Bulan Ini, Segini Nominalnya 

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan JPU tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu (10/12/2025).

“Terdakwa kami tuntut dengan pidana penjara enam tahun enam bulan,” sebut Za’im pada Kamis, (11/12/2025). 

Selain itu, pihaknya juga menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp891.875.000. Jumlah itu dikurangi pengembalian terdakwa sebesar Rp95.136.250. Sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar sebesar Rp796.738.750.

“Dalam perkara ini, terdakwa sudah mengembalikan uang Rp95.136.250,” ungkap Za’im. 

Terdakwa sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Jepara pada 10 Juni 2025. Terdakwa diduga melakukan aksinya selama setahun sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka yang berinisial AWP diduga korupsi penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (Kupra) dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes).

Modus yang dilakukan yaitu dengan cara menawarkan kepada nasabah untuk memperbaiki kolektibilitas pinjaman tunggakan. Caranya yakni dengan pelunasan melalui realisasi ulang menggunakan nama debitur ke dua, yaitu pasangan atau kerabat nasabah terkait.

Selanjutnya, terdakwa aktif memprakarsai pinjaman yang dimaksud. Setelah uang cair, tersangka tidak melakukan pemrosesan pelunasan. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan modus kedua yaitu, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mendatangi nasabah yang telah menerima pinjaman. Selanjutnya memberikan informasi yang tidak benar, dengan alasan telah terjadi kekeliruan administrasi realisasi saat proses meminjam. Sehingga tersangka beralasan untuk meminjam buku tabungan beserta kartu debet dan passwordnya guna dilakukan perbaikan atau koreksi.

Baca Juga: Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Jepara Banyak Terkendala Lahan 

Setelah buku tabungan, kartu debet dan passwordnya dikuasai. Terdakwa secara sepihak mengambil dan memindahkan saldo tabungan hasil realisasi nasabah ke rekening pribadi tersangka.

Setidaknya ada 12 nasabah yang menjadi korban. Dalam menjalankan aksinya, terdakwa melakukannya seorang diri. Dalam proses penyidikan, diperoleh fakta pengakuan bahwa terdakwa kecanduan judi online (judol).

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

DPRD Kudus Minta Penyajian Data Penerima TKGS Ditampilkan per Kecamatan

0
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Olahraga, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), Kamis (11/12/2025). Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melakukan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Olahraga, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), Kamis (11/12/2025). Rapat ini dalam rangka klarifikasi kejelasan hasil verifikasi faktual penerima Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS).

Namun rapat tersebut akhirnya diskors karena data atau hasil verifikasi faktual yang disajikan Disdikdipora belum ada perubahan.

Baca Juga: Pemkab dan Polres Kudus Matangkan Persiapan Pengamanan Nataru

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto mengatakan, rapat kerja hasil verifikasi calo penerima TKGS memang diskors. Sebab saat ini Disdikopra lagi proses verifikasi faktual ulang dengan memanggil semua lembaga yang menaungi para guru swasta.

“Hasil verifikasi tersebut akan selesai pada tanggal 15 Desember 2025. Setelah itu, pada tangal 18 Desember akan dilakukan rapat lagi,” ujar Mardijanto kepada awak media.

Pada rapat tanggal 18 Desember 2025, nantinya Mardijanto meminta agar data yang disajikan harus sudah valid. Sebab TKGS ini merupakan program unggulan dari Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

“TKGS ini adalah visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus, jadi harus kita kawal agar sukses. Selain itu, sumber dananya dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah),” bebernya.

Selanjutnya, kata Mardijanto, Komisi D sepakat pada rapat selanjutnya data yang disajikan bisa menampilkan calon penerima TKGS per kecamatan dan per lembaga pendidikan. Serta lengkap dengan namanya.

“Biar masyarakat semua tahu siapa saja guru swasta yang dapat TKGS dan yang tidak menerima. Supaya jelas dan transparan. Karena selama ini, dianggap kita menyembunyikan data,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Disdikpora Kabupaten Kudus, Anggun Nugroho mengatakan, bahwa data penerima TKGS pada Bulan Oktober 2025 sebanyak 9,020 orang. Dengan berjalannya, jumlah tersebut berkurang. Ada yang diterima jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meninggal, mengundurkan diri serta tidak aktif mengajar.

“Sehingga pada bulan November 2025 jumlah penerima TKGS jadi 8.885 orang. Jumlah ini jadi basis data yang diverifikasi faktual,” ujar Anggun.

Baca Juga: Bupati Kudus Sam’ani Angkat Suara Terkait Relokasi Pedagang Sayur ke Pasar Saerah

Pada awal November 2025, lanjut Anggun, mulai dilakukan verifikasi dan dibuatkan aplikasi. Kemudian data para guru swasta diinput ke apliksi tersebut.

“Data yang masuk aplikasi itu 8.687 guru swasta. Ada 198 data guru swasta yang tidak masuk aplikasi jadi gak diverifikasi. Kemudian untuk hasil verifikasinya yakni, data guru swasta yang valid ada 8.514 orang dan yang tidak valid sebanyak 173 orang,” jelasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Kudus Incar Predikat Kota Sport Tourism, Bendung Logung Disiapkan Jadi Arena Pacu Jalur

0
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus, Agus Susanto. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus mulai melirik Bendung Logung sebagai pusat wisata olahraga baru. Kawasan yang dikenal dengan pemandangan alamnya itu direncanakan bakal menjadi lokasi pacu jalur, sebuah perlombaan dayung perahu tradisional yang selama ini populer dan mendunia di Riau.

Langkah ini sejalan dengan visi Pemkab Kudus menjadikan daerahnya sebagai Kota Sport Tourism, yang menggabungkan daya tarik wisata dan kegiatan olahraga.

Baca Juga: Pemkab dan Polres Kudus Matangkan Persiapan Pengamanan Nataru

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus, Agus Susanto menyebut, pacu jalur memiliki rekam jejak yang terbukti mampu meningkatkan ekonomi dan kunjungan wisata. Model itu, katanya, sangat mungkin diadaptasi di Bendung Logung yang memiliki karakter alam mendukung.

“Tidak ada salahnya kita mengadopsi konsep pacu jalur. Potensi Bendung Logung sangat bagus, ini bisa menjadi warna baru bagi pariwisata Kudus,” katanya 

Agus menegaskan, rencana tersebut belum bisa berjalan sebelum seluruh administrasi perizinan lengkap. Salah satunya izin pengelolaan kawasan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mengingat Bendung Logung merupakan infrastruktur strategis.

Untuk itu, Disbudpar meminta BUMDes Mitra Sejahtera Kandangmas selaku pengelola lokal untuk mengurus izin resmi ke kementerian. Setelah izin turun, barulah event pacu jalur bisa dijadwalkan.

“Kami masih menunggu perizinan dari Kementerian PU. Harapannya izin sudah turun sebelum lebaran Idul Fitri 2026,” imbuhnya.

Selain mengurus izin, Pemkab juga menyiapkan konsep penataan ulang kawasan. Empat dermaga yang selama ini terpisah rencananya akan disatukan demi mendukung aktivitas wisata air.

Pedagang juga akan direlokasi ke satu titik dekat area parkir agar lebih tertata. Sementara itu, lahan hijau di tepian bendung akan difungsikan sebagai tempat parkir speedboat agar kawasan terlihat lebih rapi dan terorganisasi.

“Begitu izin turun, penataan bisa dilakukan bertahap,” kata Agus.

Baca Juga: Bupati Kudus Sam’ani Angkat Suara Terkait Relokasi Pedagang Sayur ke Pasar Saerah

Tidak hanya pacu jalur, sekitar Bendung Logung nantinya juga dibuat jeep offroad, panjat tebing. Namun ke depan, rute yang dilewati akan diubah agar tidak lagi melalui jalan desa maupun jalan kabupaten.

“Jalur jeep nanti dipisahkan khusus offroad. Tidak lagi melintasi jalan desa atau jalan kabupaten,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

RS Baru Milik Aisyiyah Diharap Jadi Solusi Berobat warga Jepara

0
RS PKU Aisyiyah Jepara mendirikan rumah sakit baru bernama RS Aisyiyah Siti Walidah yang berlokasi di Jalan Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan/Kabupaten Jepara. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – RS PKU Aisyiyah Jepara mendirikan rumah sakit baru bernama RS Aisyiyah Siti Walidah yang berlokasi di Jalan Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan/Kabupaten Jepara. 

Groundbreaking atau peletakan batu pertama pendirian bangunan rumah sakit yang ke-dua milik Yayasan Aisyiyah Jepara ini dilakukan pada Kamis (11/12/2025).  

Baca Juga: Bantuan KIP Bagi 17 Ribu Pelajar di Jepara Cair Bulan Ini, Segini Nominalnya 

Groundbreaking tersebut turut dihadiri oleh Pimpinan Muhammdiyah baik di tingkat wilayah maupun daerah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ketua DPRD Jepara, serta Bupati Jepara. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menyatakan apresiasinya terhadap perkembangan rumah sakit milik Aisyiyah di Jepara yang menurutnya berkembang cukup baik. 

Untuk itu ia berharap, rumah sakit baru milik Aisyiyah ini nantinya bisa menjadi salah satu penyumbang pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Jepara. 

Sebab saat ini, menurutnya banyak masyarakat Jepara yang justru lebih senang berobat ke Kabupaten Kudus.  

“RS PKU milik Muhamadiyah ini termasuk salah satu penyumbang program kesehatan di Jepara. Termasuk (yang baru dibangun) ini kita harapkan bisa mengatasi persoalan pelayanan kesehatan di Jepara yang (masyarakat) selalu (berobat) ke Kudus,” katanya usai mengikuti kegiatan groundbreaking. 

Wahid mengatakan salah satu masalah yang membuat masyarakat Jepara selalu berobat ke Kudus yaitu belum adanya rumah sakit yang melayani pemeriksaaan BPJS untuk operasi jantung.  

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhamadiyah (PWM) Jawa Tengah, Tafsir mengatakan di Jawa Tengah, RS Aisyiyah Siti Walidah, nantinya akan menjadi rumah sakit ke-57 yang dikelola oleh Muhamadiyah. 

Sementara di Jepara, RS Aisyiyah Siti Walidah termasuk rumah sakit ke-10 yang dikelola oleh organisasi Aisyiyah. 

Tafsir mengatakan, jika berjalan lancar rumah sakit itu bisa mulai beroperasi pada bulan Januari 2027 mendatang. 

“Sesuai kesepakatan dengan kontraktor, pengerjaannya satu tahun. Mudah-mudahan sesuai rencana rumah sakit ini bisa selesai dalam waktu satu tahun,” ujarnya. 

Tafsir menyebutkan anggaran yang disediakan untuk membangun gedung dan penyediaan alat kesehatan yaitu sekitar Rp90 miliar. Rumah sakit itu nantinya berstatus tipe C dengan kapasitas sekitar 100 tempat tidur. 

Kemudian menanggapi terkait masih banyaknya masyarakat Jepara yang berobat ke Kudus, ia mengatakan RS Aisyiyah yang baru nantinya berkomitmen untuk menyedikan pelayanan kesehatan berskala premium bagi masyarakat Jepara. 

Terlebih Kabupaten Jepara menurutnya termasuk salah satu kabupaten terkaya di Provinsi Jawa Tengah. 

“Kenapa masih ke Kudus? saya yakin ada masalah di Jepara. Mungkin pelayanan yang oleh mereka (masyarakat) belum berkualitas. Itulah kita akan mendirikan RS yang memberikan pelayanan kelas premium, seimbang dengan orang Jepara,” katanya. 

Baca Juga: Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Jepara Banyak Terkendala Lahan 

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengaku mendukung pendirian rumah sakit baru milik Aisyiyah. Ia berharap rumah sakit itu nantinya juga bisa menambah pelayanan kesehatan di Jepara. 

“Mudah-mudahan pembangunannya berjalan lancar dan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di Jepara,” kata Wiwit.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Pengangguran di Kudus Didominasi Pria, Industri Hasil Tembakau Disebut jadi Penyebab

0
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Eko Suharto. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kudus meningkat pada tahun 2025 dan mencapai 17 ribu jiwa. Menariknya, TPT di Kota Kretek ini justru didominasi oleh pria yang notabene disebut sebagai tulang punggung atau penopang ekonomi dalam keluarga.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Eko Suharto menyampaikan, karakteristik TPT Kota Kretek memang menarik. Karena jumlah TPT laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

Baca Juga: Hadapi Kebutuhan Telur MBG, Ketua DPRD Kudus Usulkan Bantuan Ayam Petelur bagi Warga Miskin

“TPT laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 kurang lebih sebanyak 4,40 persen, sedangkan yang perempuan hanya 1,78 persen,” ujar Eko di ruang kerjanya belum lama ini.

Eko mengungkap, faktor penyebab TPT di Kudus didominasi oleh laki-laki, di antaranya keberadaan Industri Hasil Tembakau. Selain itu, laki-laki di Kota Kretek cenderung pemilih dalam hal pekerjaan.

“Adanya IHT menjadikan kebutuhan tenaga kerja perempuan cukup tinggi di Kudus. Bahkan, kami melihat di beberapa perusahaan rokok masih membuka lowongan tenaga kerja, sehingga sangat membantu penyerapan tenaga kerja perempuan,” bebernya.

Dia menuturkan, fenomena TPT laki-laki lebih banyak dibanding perempuan sebenarnya sudah terjadi sejak lama di Kabupaten Kudus. Namun, fenomena tersebut pernah terputus pada tahun lalu.

“Pada tahun lalu TPT laki-laki di Kudus sebanyak 3,17 persen. Angka tersebut lebih sedikit dibanding perempuan yang 3,21 persen. Tetapi di tahun ini TPT laki-laki mengalami kenaikan 1,23 persen poin dan yang perempuan turun 1,42 persen poin,” ungkapnya.

Eko menuturkan, ada perbedaan antara pengangguran dan TPT. Pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Baca Juga: Begini Capaian Kinerja Kejari Kudus Sepanjang 2025

“Sedangkan TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja,” jelasnya.

Sebagai informasi, jumlah TPT Kabupaten Kudus sepanjang tahun 2025 sebanyak 17 ribu jiwa. Jumlah tersebut naik sekira 490 orang dibanding tahun sebelumnya yakni 16.510 jiwa.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Warga Sukolilo Demo Kades, Pertanyakan Dugaan Mark-Up Proyek Desa

0
Puluhan warga Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, berunjuk rasa di Balai Desa Sukolilo, Kamis (11/12/2025). Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Puluhan warga Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, berunjuk rasa di Balai Desa Sukolilo, Kamis (11/12/2025). Mereka menuding adanya dugaan mark-up dalam sejumlah proyek desa dan menuntut pemerintah desa lebih transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sukolilo datang membawa spanduk tuntutan. Mereka menggelar orasi di halaman balai desa, menyuarakan keresahan atas apa yang dinilai sebagai kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam menggunakan anggaran publik.

Baca Juga: Belasan Gudang Garam di Pati Terendam Banjir, Kerugian Tembus Miliaran Rupiah

Setelah berorasi, massa memasuki balai desa untuk melakukan audiensi dengan Kepala Desa Sukolilo. Dalam pertemuan itu, warga mempertanyakan beberapa proyek yang mereka anggap janggal, termasuk proyek perbaikan jembatan yang disebut mengalami perubahan spesifikasi dari RAB awal.

Camat Sukolilo Andrik Sulaksano dan Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan turut hadir mengawal jalannya aksi. Kehadiran mereka bertujuan menjaga situasi tetap kondusif serta memastikan proses dialog berlangsung terbuka.

”Kita sebagai masyarakat menuntut pemdes untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana desa. DD bersumber dari APBN, APBN itu dari uang kita, uang rakyat. Jadi kami sebagai masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi,” ujar Koordinator Aksi, Suyono.

Warga RT 2 RW 6 itu meminta pemerintah desa menggunakan DD dengan amanah demi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, proyek yang didanai DD harus dikerjakan sesuai ketentuan tanpa penyimpangan.

Dalam audiensi tersebut, muncul dugaan adanya mark-up pada proyek jembatan, termasuk perubahan ketebalan hingga material yang tidak sesuai RAB. Warga juga mempertanyakan ketiadaan anggaran untuk pengecoran akses penghubung jembatan dan jalan yang dinilai penting untuk keselamatan pengguna.

”Temuan, setelah kita audiensi ada beberapa temuan yang perlu dibenahi. Ada dugaan mark-up jembatan, yang penting kita pantau agar sesuai dengan RAB-nya,” imbuh Suyono.

Menanggapi tudingan itu, Kades Sukolilo Ahmad Amirudin membantah adanya mark-up. Ia menyebut proyek jembatan dengan anggaran Rp230 juta tersebut sudah sesuai spesifikasi. Namun ia mengakui adanya sejumlah perubahan dari RAB awal dan menyatakan bahwa hal itu merupakan hasil kesepakatan warga.

Baca Juga: Kalah di Dua Laga Awal, Persipa Siap Bangkit Hadapi Nusantara Lampung FC Sore Nanti

Ia juga berjanji akan melakukan pengecoran akses penghubung jembatan dan jalan dalam waktu dekat.

”Dalam RAB ndak ada pengecoran jembatan. Sumber dana dari DD Rp230 juta belum dipotong PPN/PPH. Tidak ada mark-up. Kami mengubah juga berkonsultasi dengan kecamatan,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Pemkab dan Polres Kudus Matangkan Persiapan Pengamanan Nataru

0
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan pengamanan. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan pengamanan. Rapat tersebut dilakukan di Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (11/12/2025).

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan, seluruh unsur dilibatkan demi memastikan kenyamanan dan keamanan masyarakat, termasuk para pemudik maupun wisatawan jelang Nataru.

Baca Juga: Hadapi Kebutuhan Telur MBG, Ketua DPRD Kudus Usulkan Bantuan Ayam Petelur bagi Warga Miskin

“Persiapan Nataru bersama dengan semua elemen, mulai Polri, TNI, Kemenag, Perdagangan, ormas, semua kita libatkan dalam rangka persiapan pengamanan,” jelasnya.

Ia menuturkan, Pemkab Kudus menyiapkan layanan cepat melalui call center 112, 110, dan 119, ketika ada yang membutuhkan bantuan secara cepat. Ia mengaku, tak hanya masyarakat Kudus, warga luar yang melintas di Kabupaten Kudus juga akan dilayani dengan baik. 

“Apabila dibutuhkan bantuan, kita siap melayani masyarakat. Siapapun yang melintas di Kabupaten Kudus akan kita layani dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Menurutnya, ada tiga fokus utama pengamanan yang dilakukan. Pertama, pengendalian inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Pemkab Kudus akan terus menggelar operasi pasar dan pemantauan komoditas untuk mencegah lonjakan harga menjelang Nataru.

“Inflasi, ketersediaan bahan, lonjakan harga kita kendalikan lewat beberapa operasi pasar dan cek bahan secara langsung,” ujarnya.

Fokus kedua yaitu pengamanan lalu lintas. Ia menyebut potensi kecelakaan, khususnya kendaraan roda dua, masih tergolong tinggi. Untuk itu, pihaknya menyiapkan informasi jalur rawan sebagai bagian mitigasi.

“Arus mudik dan arus balik harus diantisipasi. Kecelakaan kendaraan sangat tinggi, terutama sepeda motor. Kita siapkan informasi dan imbauan lalu lintas untuk meningkatkan kewaspadaan,” katanya.

Sam’ani mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kondisi fisik, tertib berlalu lintas, serta menjaga komunikasi saat bepergian. Fokus ketiga adalah mitigasi bencana alam seperti banjir yang berpotensi mengganggu akses jalan. Pemkab menyiapkan jalur alternatif serta jalur evakuasi jika diperlukan.

Sementara itu, Wakapolres Kudus, Kompol Rendi Johan Prasetya menegaskan, Polres Kudus akan melaksanakan Operasi Lilin Candi 2025 untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Ia menyebut peningkatan mobilitas masyarakat diperkirakan terjadi mulai 20 Desember 2025.

“Prediksi peningkatan arus mudik dimungkinkan terjadi pada 24 Desember atau H-1 Natal, serta pada 31 Desember menjelang pergantian tahun,” jelasnya.

Selain gereja sebanyak 35 gereja dan 6 rumah ibadah, Polres juga memetakan potensi keramaian di sejumlah objek wisata. Pos pengamanan sementara atau temporary repost (strong point) akan digelar pada titik-titik prioritas.

“Akan ada pos pengamanan di objek wisata yang aktivitasnya meningkat, selebihnya kami lakukan patroli,” bebernya.

Polres Kudus menyiapkan 210 personel, bagian dari total sekitar 9.000 personel yang diterjunkan Polda Jawa Tengah. Pengamanan akan dilakukan terkoordinasi dengan Pemda, Kodim, dan unsur keamanan lainnya.

Baca Juga: Begini Capaian Kinerja Kejari Kudus Sepanjang 2025

Rendi menambahkan, secara khusus Bupati Kudus memfasilitasi pendirian pos pengamanan dan pos terpadu di depan Pendapa Kabupaten Kudus, serta pos pelayanan di Terminal Kudus. Selain itu, pos strong point juga akan didirikan di berbagai persimpangan rawan kemacetan.

“Operator wisata dan pengunjung harus berhati-hati, berwisata yang aman dan tertib agar kegiatan berjalan lancar,” terangnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Belasan Gudang Garam di Pati Terendam Banjir, Kerugian Tembus Miliaran Rupiah

0
Banjir merendam gudang garam di Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Banjir menerjang Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Peristiwa ini tidak hanya merendam permukiman warga dan jalur pantura, tetapi juga merendam belasan pabrik serta gudang garam. Akibatnya, petani garam mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Gudang garam yang berada di tepi Jalur Pantura Pati-Rembang itu terendam banjir sejak Rabu (10/12/2025) malam dengan ketinggian air mencapai satu meter. Akibatnya, hampir semua garam hanyut terbawa banjir.

Baca Juga: Kalah di Dua Laga Awal, Persipa Siap Bangkit Hadapi Nusantara Lampung FC Sore Nanti

Saat ini, para petani hanya bisa pasrah karena gudang penuh dengan lumpur sisa banjir yang kini sudah surut. Mereka lantas membersihkan sisa-sisa banjir itu dan berharap banjir tak datang lagi.

Sekretaris Desa Ketitangwetan, Ismail mengatakan, banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Widodaren itu mengakibatkan belasan gudang terendam, termasuk miliknya. Saat ini, sebagian besar garam di gudangnya lenyap.

“Untuk kondisi terkini banyak garam yang hanyut terbawa banjir sejak tadi malam. Kondisi banjirnya cukup parah. Tadi malam sampai seperut orang dewasa dan di belakang sampai pundak,” beber dia, Kamis (11/12/2025).

Meski belum menghitung secara pasti, tapi Ismail memperkirakan kerugian yang dialami para petani mencapai miliaran rupiah. Bahkan, dari gudang miliknya saja, kerugian ditaksir mencapai Rp400 juta.

“Kerugian dihitung dari harga garam sekarang, mungkin miliaran (rupiah) lah. Kita belum bisa menghitung secara pasti. Satu gudang sendiri kerugiannya Rp300 sampai Rp400 juta,” ungkap Ismail.

Baca Juga: Hotel D’Ayana Puncel Disegel, Operasional Permanen Dihentikan

Dengan kondisi ini, Ismail berharap Pemerintah segera menangani tanggul yang jebol. Mengingat, saat ini sudah musim hujan dan intensitasnya juga tinggi.

“Harapan kami penanganan segera dilakukan terutama untuk mangantisipasi karena curah hujan yang tinggi. Apalagi kita ada di posisi hilir sungai, air dari atas mengalir ke sini semua,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Mahasiswa Aceh di Semarang: Pak Luthfi adalah Ayah, Jawa Tengah adalah Rumah

0
Para mahasiswa sedang membungkus logistik di Asrama Mahasiswa Aceh Semarang di Jalan Banjarsari, Tembalang, Kota Semarang. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Ruang depan Asrama Mahasiswa Aceh Semarang di Jalan Banjarsari, Tembalang, Kota Semarang, tak seperti beberapa hari sebelumnya. Jika sebelumnya cukup lengang, kini ramai dengan tumpukan dus dan karung.

Di sudut ruangan nampak timbunan berkarung-karung beras, dus makanan, minuman, minyak goreng, gula, dan mi instan. Bertumpuk-tumpuk jumlahnya.

Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi Jadi “Bapak” Bagi Mahasiswa Aceh, Sumut dan Sumbar di Semarang

Beberapa mahasiswa nampak sibuk mengepak barang-barang tersebut. Mereka bahu membahu memasukkan satu persatu bahan-bahan itu ke dalam kantong plastik.

“Semua bantuan ini nanti akan kita sebar dan dibagi ke mahasiswa yang kami data. Bantuan makanan ini sangat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Ketua Ikatan Pelajar Aceh Semarang, Muhammad Haekal Halifah, Kamis, 11 Desember 2025.

Timbunan logistik tersebut didrop oleh Pemprov Jawa Tengah, usai Gubernur Ahmad Luthfi mengunjungi asrama tersebut sehari sebelumnya. Gubernur silaturahmi dan berdialog dengan para mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di depan orang nomor satu di Jawa Tengah itu, para mahasiswa ngudha rasa alias curhat. Beberapa nampak menangis tatkala menceritakan kabar kondisi yang dialami keluarganya di seberang sana.

Ada pula yang bingung biaya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bayar kuliah, sedangkan kondisi keluarga di Aceh masih tak jelas.

Mendengar itu, Ahmad Luthfi langsung angkat bicara. Ia menginstruksikan jajarannya agar segera mengirim bantuan logistik untuk para mahasiswa. Tak hanya itu, Gubernur juga membantu membayar kos tiga bulan ke depan dan biaya kuliah.

Dan memang, tak sampai sehari bantuan logistik langsung datang ke asrama. Kunjungan Ahmad Luthfi ke asrama tempo hari nampaknya meninggalkan kesan mendalam.

Bagi Haekal yang yang lainnya, kehadiran Gubernur tidak hanya menunjukkan kepedulian, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para mahasiswa yang keluarganya terdampak banjir bandang di kampung halaman.

Para mahasiswa merasa Ahmad Luthfi sebagai ayah, dan Jawa Tengah seperti rumah sendiri. Mereka menganggap warga Jawa Tengah ramah, dan pemerintahnya memiliki rasa empati yang tinggi.

Dwi P, salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) asal Aceh, mengatakan, kehadiran Gubernur Ahmad Luthfi untuk menyalurkan bantuan logistik itu meringankan beban mahasiswa. Bencana banjir membuat orang tuanya tak dapat mengirim uang bulanan kepada mereka.

“Daerah saya sangat dekat dengan kejadian bencana. Di sana listrik padam, BBM langka, dan tidak ada sinyal. Jadi komunikasi dengan orang tua sangat susah, termasuk kiriman uang bulanan terhambat,” kata Dwi.

Ia menceritakan, terjadinya bencana itu membuatnya syok. Waktu mendapat kabar pertama kali, ia kesulitan mengubungi keluarganya untuk memastikan kondisi di sana.

“Baru setelah beberapa hari, saya mendapat kabar keluarga selamat. Tapi bencana itu membuat aktifitas terhambat,” tuturnya.

Di tengah kekhawatiran kondisi keluarga di rumah dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari di tanah rantau, Dwi merasa haru dengan kehadiran Gubernur Ahmad Luthfi di asrama mahasiswa Aceh tersebut.

“Rasanya senang banget karena Pak Luthfi memberikan perhatian kepada kami. Beliau bilang siap jadi ayah kami. Dan, kami merasa Jawa Tengah seperti rumah sendiri,” ungkapnya.

Hal serupa juga dirasakan Nur Dalila, mahasiswa asal Aceh yang lain. Lala, begitu ia akrab disapa, mengatakan, kehadian Ahmad Luthfi membuat para mahasiswa asal Aceh merasa lebih tenang, nyaman, dan fokus, kembali menjalani pendidikan.

“Ya sempat tidak bisa fokus kuliah karena kepikiran orang tua di rumah. Tapi karena perhatian Pak Gubernur dan warga Jawa Tengah kami bisa lebih tenang dan kembali fokus kuliah,” ucapnya.

Kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan warga dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuatnya nyaman dan betah tinggal di Jawa Tengah.

“Setelah dikunjungi Pak Luthfi itu akhirnya banyak warga yang memberikan bantuan kepada kami. Warga di sini ramah dan pemerintah juga memberikan perhatian,” terang Lala.

Sementara, Ketua Ikatan Pelajar Aceh Semarang, Muhammad Haekal Halifah, mengungkapkan, ada 140 mahasiswa asal Aceh yang di Semarang. Saat ini ia dan teman-temannya masih terus melakukan pendataan.

“Kemungkinan akan bertambah, karena kami masih masif melakukan pendataan,” kata Haekal.

Menurutnya, Jawa Tengah, terutama Semarang, menjadi salah satu daerah tujuan orang Aceh untuk menempuh pendidikan. Selain banyak universitas yang berkualitas, harga kebutuhan murah, dan warganya juga ramah.

“Memilih kuliah di sini karena pendidikannya bagus, dan yang paling menarik adalah semua serba murah,” imbuhnya.

Terkait bantuan logistik dari Gubernur, Haekal akan membagikannya kepada mahasiswa Aceh di Semarang.

“Saat ini bantuan itu kami bikin paket-paket bingkisan dan nanti kami segera membagikannya,” jelasnya.

Baca Juga: Ahmad Luthfi Larang Bupati dan Wali Kota Nglencer Selama Nataru

Haekal menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, serta warga Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan kepada para mahasiswa terdampak banjir Sumatra.

“Kami merasa Pak Luthfi adalah ayah dan Jawa Tengah seperti rumah sendiri. Terima kasih,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -