BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan bahwa rencana pemindahan pedagang sayur dari Pasar Bitingan bukan tindakan pengusiran, melainkan upaya penataan kawasan agar aktivitas jual beli berlangsung lebih aman dan nyaman. Menurutnya, langkah ini juga menjadi solusi agar pedagang tidak lagi berjualan di area jalan.

Sam’ani menjelaskan bahwa sebagian pedagang selama ini berjualan di badan jalan sehingga rentan kehujanan dan mengganggu arus lalu lintas. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan dan membuat pemerintah mengambil langkah penataan agar pedagang mendapatkan tempat yang lebih layak.

Baca Juga: Begini Capaian Kinerja Kejari Kudus Sepanjang 2025

“Dan ada kolaborasi dengan pihak swasta, yaitu PT Sukun, yang menyediakan tempat di Pasar Saerah. Silakan dimanfaatkan. Pemerintah hadir untuk mendukung dan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujar Sam’ani di Pendopo Kudus belum lama ini.

Proses pemindahan pedagang, lanjutnya, mengedepankan pendekatan persuasif. Pemkab Kudus terus melakukan sosialisasi agar pedagang memahami tujuan kebijakan, yakni menciptakan lingkungan berdagang yang aman, tertib, dan manusiawi.

“Teman-teman yang berjualan di jalan itu kalau musim hujan kehujanan, kasihan. Kami ingin mereka naik kelas, tidak lagi berjualan di pinggir jalan yang mengganggu lalu lintas,” kata Sam’ani.

Terkait tarif sewa di lokasi baru, Sam’ani memastikan pemerintah telah meminta pengelola untuk tidak mematok harga berlebihan. Pemerintah mendorong agar biaya sewa ramah bagi pedagang kecil.

“Informasinya sudah banyak pedagang sayur yang bersedia pindah ke Pasar Saerah,” bebernya.

Pemkab Kudus, kata Sam’ani juga mewacanakan untuk membangun pasar baru lagi di Wergu atau kawasan Balai Jagong. Dana pembangunan diusulkan dari pemerintah pusat. Nantinya pasar tersebut rencananya untuk menampung para pedagang yang ada di dalam Pasar Bitingan.

“Wacana ini masih berproses. Sosialisasi kepada pedagang juga sudah dilakukan. Kalau nanti pengajuan dananya disetujui oleh pemerintah pusat baru kita bangun pasar baru. Minimal pedagang sudah kami beri informasi agar siap-siap,” tuturnya.

Baca Juga: Pembangunan Pasar Babe Kudus Capai 80 Persen, Target Rampung Sepekan ke Depan

Sam’ani juga menyoroti kondisi pasar-pasar tradisional yang mulai sepi pengunjung. Ia mengaku prihatin dan menegaskan bahwa upaya penataan ini justru bertujuan membangkitkan kembali aktivitas pasar, bukan mematikan usaha pedagang.

“Saya tegaskan, pemerintah tidak mengusir pedagang. Mengusir itu kalau tidak memberi solusi. Kalau kami memindahkan dan menyediakan tempat yang lebih baik, itu namanya memberdayakan,” tegasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Masan, mendorong pemerintah daerah menyalurkan bantuan ayam petelur kepada keluarga kurang mampu sebagai langkah strategis menghadapi kebutuhan telur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga peluang ekonomi baru bagi warga.

“Kebutuhan telur harian untuk menunjang 101 SPPG (Satuan Penyelenggara Program Gizi) di Kudus bakal sangat besar. Jika pasokan hanya bertumpu pada beberapa peternak, suplai akan berisiko mengalami kekurangan,” ujar Masan di gedung DPRD Kudus belum lama ini.

Baca Juga: Begini Capaian Kinerja Kejari Kudus Sepanjang 2025

Karena itu, ia menilai pelibatan keluarga miskin dalam budidaya ayam petelur dapat memperkuat produksi telur lokal. Dengan skema pemberdayaan yang tepat, suplai daerah bisa meningkat signifikan dan lebih stabil.

“Skema bantuan ideal adalah pemberian 30 ekor ayam petelur per keluarga. Dari jumlah tersebut, rata-rata produksi harian bisa mencapai 25 butir telur, cukup untuk kebutuhan internal keluarga sekaligus menambah penghasilan,” bebernya.

Ia memaparkan, jika satu desa memiliki 200 keluarga penerima bantuan, maka produksi telur harian dapat mencapai ribuan butir. Jumlah sebesar itu bukan hanya menopang program MBG, tetapi juga membuka ruang tumbuhnya komoditas unggulan baru di tingkat desa.

“Oleh karena itu, pentingnya pelatihan teknis sebelum program dijalankan. Penerima bantuan harus memahami perawatan ayam, kebersihan kandang, hingga manajemen pakan agar produksi berjalan optimal dan risiko kematian ternak dapat ditekan,” tuturnya.

Ia meminta Dinas Pertanian Kudus memprioritaskan usulan tersebut sebagai bagian dari kesiapan menyambut pelaksanaan MBG. Kolaborasi antar-instansi diperlukan untuk memastikan rantai suplai telur tetap aman dan tidak bergantung dari daerah luar.

Lebih jauh, Masan menegaskan bahwa keberlanjutan program harus menjadi perhatian. Bantuan ayam tidak cukup diberikan sekali, tetapi wajib diikuti supervisi dan pendampingan berkala agar keluarga miskin benar-benar naik kelas ekonomi.

“Ketika warga merasakan manfaat nyata, mereka akan terdorong memperbanyak populasi ayam secara mandiri. Kemandirian ini nantinya akan meringankan beban anggaran pemerintah sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” ungkapnya.

Baca Juga: Pembangunan Pasar Babe Kudus Capai 80 Persen, Target Rampung Sepekan ke Depan

Masan menilai Kudus memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi rumah tangga berbasis peternakan. Dengan dukungan pemerintah dan semangat pemberdayaan, program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi jalan baru menuju kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap gagasan ini segera ditindaklanjuti. Dan, pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 atau APBD murin 2027, gagasan iki akan kita dorong untuk bisa direalisasikan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus membeberkan rekapitulasi capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) sepanjang tahun 2025.

Kasi Intel Kejari Kudus, Wisnu N Widodo menyebut Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus selama tahun 2025 menangani berbagai tahapan perkara. Antara lain, ada 3 perkara pada tahap penyelidikan, 2 perkara masuk penyidikan, 3 perkara pra-penuntutan, dan 5 perkara tahap penuntutan.

Baca Juga: SMK NU Al Hidayah Kudus Kembangkan TERA, Aplikasi Ujian Digital Anti-Nyontek

“Serta satu perkara upaya hukum dan empat perkara yang sudah kami eksekusi,” ujarnya di Kantot Kejari Kudus, Rabu (10/12/2025).

Wisnu menjelaskan bahwa capaian terbesar Pidsus tahun ini terlihat pada penyelamatan keuangan negara dari sejumlah perkara tindak pidana korupsi. Salah satunya berasal dari kasus penyimpangan APBDes Cendono Kecamatan Dawe dan lelang sewa tanah kas desa pada tahun anggaran 2022–2023.

“Pada tahap penuntutan, kejaksaan menerima penitipan uang pengganti sebesar Rp571,2 juta. Jumlah tersebut terdiri atas penitipan dari terdakwa UM sebesar Rp559,1 juta dan penitipan dari Panitia Lelang Desa Cendono sekitar Rp12,1 juta,” bebernya.

Selain itu, lanjut Wisnu, terdapat capaian dari tahap eksekusi. Menurutnya, sepanjang tahun 2025 terdapat pembayaran denda dari tiga terpidana yakni AAP, HY, dan RKHA, yang totalnya mencapai Rp300 juta.

Dia menambahkan, Bidang Pidsus Kejari Kudus juga berhasil mengeksekusi uang pengganti dari sejumlah terpidana. Untuk setoran ke kas negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBK) Kejaksaan RI, jumlahnya mencapai Rp397,8 juta, berasal dari terpidana IT, mantan Ketua KONI Kudus.

“Kejari Kudus juga mampu mengeksekusi uang pengganti yang berhasil disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Kudus sebesar Rp107,7 juta, serta Rp100 juta dari terpidana RKHA. Jadi totalnya adalah Rp300 juta,” sebutnya.

Sepanjang tahun 2025, tutur Wisnu, ketika dijumlahkan dari seluruh komponen penitipan, denda, dan eksekusi uang pengganti, total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan Kejari Kudus mencapai sekitar Rp1,07 miliar.

Baca Juga: Masuk 25 Perusahaan Besar, RS Mardi Rahayu Terima Penghargaan Pamakarya 2025 

Wisnu menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen Kejari Kudus dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi.

“Kami terus meningkatkan kinerja dan transparansi, sesuai semangat Hakordia. Penegakan hukum tidak boleh berhenti, dan kami berkomitmen menjaga keuangan negara maupun daerah dari praktik korupsi,” tegasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Revitalisasi Pasar Barang Bekas (Babe) Kudus terus dikebut. Hingga Rabu (10/12/2025), progres pembangunannya mencapai 80 persen. Pengerjaan pasar yang mengalami kebakaran pada 2024 lalu itu kini memasuki tahap akhir.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Djati Sholehah menyampaikan, pembangunan tinggal menyisakan tahapan pemasangan atap serta pengecoran lantai.

Baca Juga: SMK NU Al Hidayah Kudus Kembangkan TERA, Aplikasi Ujian Digital Anti-Nyontek

“Kalau target sebenarnya sampai 30 Desember 2025, tapi kami harapkan dalam sepekan ke depan bisa selesai seluruhnya. Saat ini tinggal atap dan ngecor lantai,” jelasnya.

Proyek pembangunan pasar ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kudus dengan total anggaran sebesar Rp1,1 miliar. Setelah selesai, bangunan baru tersebut akan menampung seluruh pedagang terdampak kebakaran, sebanyak 187 pedagang, termasuk bangunan yang sudah dikerjakan pada akhir 2024 lalu.

Djati menegaskan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan kepada para pedagang dalam menentukan penempatan lapak. Hal itu diupayakan agar pedagang bisa menempati pasar tersebut dengan nyaman.

“Penempatan pedagang melalui undian, tetapi biar pedagang yang mengatur sendiri teknisnya. Yang penting tempatnya nanti sudah siap,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai kontrak masa pengerjaan proyek ini dikerjakan selama 70 hari terhitung mulai 22 Oktober 2025. Jika tidak ada kendala cuaca maupun teknis di lapangan, pasar baru diharapkan segera dapat digunakan sehingga aktivitas ekonomi para pedagang bisa kembali pulih.

Baca Juga: Masuk 25 Perusahaan Besar, RS Mardi Rahayu Terima Penghargaan Pamakarya 2025 

“Intinya setelah pembangunan pasar ini selesai, nanti bisa digunakan para pedagang. Yang jelas awal tahun nanti bisa difungsikan,” tuturnya.

Revitalisasi Pasar Babe menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah daerah sebagai bentuk pemulihan pasca kebakaran, sekaligus upaya memperbaiki fasilitas bagi pedagang barang bekas di Kudus.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar gebyar hadiah pajak tahun 2025 di Pendopo, Rabu (10/12/2025). Pada ajang ini, warga Kudus baik yang individu maupun perusahaan diberikan apresiasi atau hadiah karena kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Selain perusahaan, restoran, hotel dan pengelolaan parkir yang mendapatkan penghargaan, ada 9 warga taat pajak dari sembilan kecamatan di Kudus juga mendapatkan hadiah motor. Penentuan pemberian hadiah dilakukan dengan cara diundi.

Baca Juga: SMK NU Al Hidayah Kudus Kembangkan TERA, Aplikasi Ujian Digital Anti-Nyontek

Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Birton menyampaikan, pemberian hadiah memang perlu diberikan bagi wajib pajak yang tertib membayar. Selain untuk apresiasi, pemberian hadiah diharapkan mampu menginspirasi wajib pajak lainnya.

“Agar wajib pajak yang selama ini kurang tertib bisa termotivasi dan membayar pajaknya tepat waktu,” ujar Bellinda di Pendopo Kudus, Rabu (10/12/2025).

Realisasi capaian pendapatan daerah dari sektor pajak meningkat sekira 65,63 persen dibanding tahun 2024.

“Target PAD dari sektor pajak tahun 2025 kurang lebih sebesar Rp326,4 miliar. Hingga hari ini, realisasi capaiannya sebesar Rp308,05 miliar atau ada peningkatan Rp185,9 miliar dibanding tahun sebelumnya,” beber Bellinda.

Wabup Kudus mengungkapkan, adanya peningkatan realisasi pendapatan dari sektor pajak dikarenakan tahun ini ada sektor pajak baru. Di antaranya, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Ketika ada peningkatan pendapatan, artinya kinerja pemerintah sudah cukup bagus. Kami pun optimis, hingga akhir tahun target pajak bisa tercapai 100 persen,” katanya optimis.

Baca Juga: Masuk 25 Perusahaan Besar, RS Mardi Rahayu Terima Penghargaan Pamakarya 2025 

Bellinda pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus untuk tertib untuk membayar pajaknya. Jika ada yang belum membayar, bisa segera untuk melunasinya.

“Mari masyarakat Kudus jadi warga yang taat pajak. Sebab, salah satu kegunaan uang pajak adalah untuk pembangunan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pendaftaran seleksi terbuka (selter) pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus resmi ditutup, Selasa (9/12/2025). Jumlah minimal 4 pendaftar di masing-masing formasi sudah terpenuhi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kudus, Zulfa Kurniawan, menyampaikan, dengan terpenuhinya jumlah pendaftar di masing-masing formasi maka dipastikan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran. Nama-nama pendaftar bakal dilakukan verifikasi administrasi oleh panitia seleksi (pansel).

Baca Juga: SMK NU Al Hidayah Kudus Kembangkan TERA, Aplikasi Ujian Digital Anti-Nyontek

“Besuk, Kamis (11/12/2025) akan dilaksanakan rapat pansel sekaligus pengumuman peserta yang lolos syarat adminitrasi seleksi pengisian JPTP,” ujar Iwan kepada Betanews.id di ruang kerjanya, Rabu (10/12/2025).

Dia kemudian merinci jumlah pendaftar yang ikut selter pengisian JPTP di masing-masing formasi. Antara lain, di Asisten Administrasi Umum Setda Kudus ada 5 pendaftar. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ada 4 pendaftar.

Kemudian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ada 4 pendaftar. Di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ada 4 pendaftar.

“Serta di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), masing-masing 5 pendaftar,” rincinya.

Iwan mengungkapkan, dari semua pendaftar hampir semua mayoritas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Hanya ada satu pendaftar yang berasal dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

“peluang pelamar dari Kabupaten Kapuas bergantung pada aturan pansel terkait ketentuan wilayah pendaftar. Jika aturannya khusus regional Jawa Tengah, otomatis yang dari luar daerah tak bisa lolos tahapan selanjutnya,” jelas Iwan.

Setelah nama pendaftar diumumkan, kata dia, tahap selanjutnya adalah asesmen yang dijadwalkan pada 15–16 Desember di Mabes Polri, Jakarta. Selanjutnya, peserta akan mengikuti penyusunan makalah dan wawancara pada 22–24 Desember 2025.

Baca Juga: Masuk 25 Perusahaan Besar, RS Mardi Rahayu Terima Penghargaan Pamakarya 2025 

Ketika seluruh tahapan selesai, tambahnya, nanti akan dipilih tiga nama berdasarkan nilai tertinggi di masing-masing formasi untuk diusulkan kepada Bupati Kudus. Setelah itu, nama-nama tersebut dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Targetnya akhir Desember 2025 tiga nama di masing-masing OPD sudah dikirim ke BKN. Namun, memang untuk pelantikan kemungkinan tetap di tahun depan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,23 persen atau setara 17 ribu jiwa. Angka tersebut mengalami sedikit kenaikan yakni 0,04 persen dibanding tahun 2024.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Eko Suharto menyampaikan, warga Kota Kretek yang menganggur di tahun lalu berjumlah 16.510 jiwa.

Baca Juga: SMK NU Al Hidayah Kudus Kembangkan TERA, Aplikasi Ujian Digital Anti-Nyontek

“Artinya sepanjang tahun 2025 ada kenaikan jumlah pengangguran kurang lebih 490 jiwa atau sekira 0,04 persen,” ujar Eko kepada Betanews.id di ruang kerjanya, Rabu (10/12/2025).

Eko menuturkan, angka pengangguran tersebut berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada Agustus tahun 2025. Berdasarkan survei tersebut, kenaikan pengangguran di Kudus dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja yang juga meningkat.

“Kami mencatatat pada tahun 2025 jumlah angkatan kerja di Kudus sebanyak 525,810 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sekira 7.590 dibanding tahun lalu yang sebanyak 518.220 jiwa,” rincinya.

Angkatan kerja baru sebanyak 7.590.jiwa tersebut, kata Eko, ada 7.100 di antaranya mampu terserap dunia kerja di sepanjang tahun 2025. Sementara yang 490 jiwa jadi penambah daftar pengangguran.

Meski angka pengangguran naik tetapi warga Kudus yang bekerja juga naik pada tahun 2025, yakni sebanyak 508.810 jiwa. Jumlah tersebut ketambahan angkatan kerja baru yang terserap dunia kerja yakni sebanyak 7.100 jiwa.

Baca Juga: Masuk 25 Perusahaan Besar, RS Mardi Rahayu Terima Penghargaan Pamakarya 2025 

Dia menuturkan, Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan orang yang berumur 15 tahun ke atas dan jumlahnya cenderung meningkat seirinh bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2025, PUK di Kota Kretek sebanyak 694.490 jiwa. Jumlah tersebut bertambah 8.330 jiwa dibanding tahun 2024.

“Sebagain besar PUK itu adalah angkatan kerja yang mencapai 525.810 jiwa. Sedangkan sisanya 168.650 jiwa tidak termasuk dalam angkatan kerja,” imbuhnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -