BETANEWS.ID, KUDUS – Suasana Sumatif Akhir Semester di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NU Al Hidayah, Kudus, Jawa Tengah, terasa berbeda pada semester ini. Tak ada lagi bunyi gesekan pensil di atas kertas buram atau kesibukan membolak-balik lembar soal. Para siswa kini menghadapi layar gawai, diawasi oleh sistem digital ketat bernama TERA (Test Evaluation & Result Application).

Aplikasi yang dikembangkan oleh Tim Skadev di bawah pimpinan Fachri S. Ahmad, S.Kom., ini bukan sekadar alat pengganti kertas menjadi digital. TERA hadir sebagai jawaban atas keresahan klasik dunia pendidikan yakni integritas akademik. Sistem ini dirancang spesifik untuk menutup celah kecurangan yang kerap terjadi dalam ujian berbasis komputer (Computer Based Test/CBT) konvensional.

Baca Juga: Masuk 25 Perusahaan Besar, RS Mardi Rahayu Terima Penghargaan Pamakarya 2025

Berbeda dengan aplikasi CBT pada umumnya yang hanya memindahkan soal ke layar, TERA memiliki arsitektur keamanan yang agresif. Fitur unggulannya adalah sistem pendeteksi kecurangan berbasis perilaku (behavior-based detection).

Sistem ini bekerja tanpa kompromi. Jika siswa mencoba melakukan split screen (membuka dua layar sekaligus) untuk melihat catatan, sistem akan membunyikan alarm digital berupa notifikasi pelanggaran. Lebih ketat lagi, jika siswa nekat berpindah aplikasi atau membuka tab baru di peramban, sanksi berat menanti: jawaban akan otomatis direset dan siswa wajib mengulang ujian dari awal.

Tidak berhenti di situ, TERA menerapkan sanksi akademik secara real-time. “Setiap satu kali pelanggaran terdeteksi, sistem otomatis mengurangi tiga poin dari nilai siswa,” ujar Anis Kurniawati, ketua panitia Sumatif Akhir Semester SMK NU Al Hidayah, Selasa, 9 Desember 2025.

Anis menjelaskan, nomor dan urutan soal juga diacak secara otomatis oleh algoritma TERA. Hal ini membuat praktik saling menyontek antar-siswa yang duduk berdekatan menjadi nyaris mustahil dilakukan.

Digitalisasi asesmen di SMK NU Al Hidayah ini bukan langkah gagah-gagahan semata. M. Ainul Majid, salah satu guru sekaligus Kepala Jurusan TKJ di SMK NU Alhidayah menjelaskan, penerapan TERA merupakan respons konkret pihak sekolah atas instruksi kepala sekolah yang menginginkan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

“Kepala sekolah menghendaki kemudahan, transparansi dan kualitas. TERA hadir untuk meminimalkan kecurangan siswa sekaligus mempercepat proses penilaian yang selama ini memakan waktu administratif panjang,” kata Majid.

Aplikasi ini mengintegrasikan lima pilar data utama: Mata Pelajaran, Data Ujian, Data Siswa, Data Guru, dan Data Pengawas. Fitur ini memungkinkan admin atau guru menyusun bank soal secara terstruktur, mengatur durasi, hingga menentukan bobot penilaian dalam satu dasbor terpusat.

Keunggulan lain TERA terletak pada fitur monitoring pengawas. Melalui akun khusus, guru pengawas tak perlu lagi berkeliling ruang ujian secara fisik yang seringkali mengganggu konsentrasi siswa.

Husna, salah satu siswa menyampaikan “Menurut saya, aplikasi Tera ini jauh lebih kompleks dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Dulu kami menggunakan aplikasi lain. Apilkasi yang lama sebenarnya sudah membantu, tetapi prosesnya masih terbatas karena guru harus selalu berkoordinasi dengan proktor.

Sekarang, dengan Tera, guru bisa langsung memantau aktivitas siswa melalui perangkat mereka sendiri. Misalnya, ketika siswa tidak sengaja me-refresh atau keluar sebentar dari tab tes, sistem langsung memberikan notifikasi pelanggaran. Tidak hanya proktor yang tahu, tapi pengawas juga bisa memantau secara real-time.

Pengawas cukup duduk dan memantau layar. Dasbor TERA menyajikan status siswa secara real-time: siapa yang sedang mengerjakan, siapa yang sudah mengumpulkan, dan yang paling krusial, siapa yang terdeteksi melakukan pelanggaran.

Baca Juga: Berbahaya, Bangunan di Sepadan Bendung Logung Kudus Bakal Disterilkan

Di sisi hilir, TERA memangkas birokrasi penilaian. Guru tak perlu lagi mengoreksi lembar jawaban secara manual. Begitu siswa menekan tombol “kumpulkan”, nilai langsung tertera. Sistem menyediakan fitur ekspor laporan nilai yang siap unduh untuk keperluan rapor maupun arsip sekolah.

Siswa dan guru pun dapat mengakses aplikasi ini secara daring dari rumah, memungkinkan pemantauan perkembangan belajar yang lebih fleksibel. Dengan TERA, SMK NU Al Hidayah tampaknya sedang menetapkan standar baru: bahwa teknologi di sekolah bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal kejujuran.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Rumah Sakit (RS) Mardi Rahayu Kudus berhasil mendapatkan penghargaan tingkat nasional Paramakarya di Jakarta, Senin (8/12/2025) malam. RS Mardi Rahayu mendapatkan penghargaan pada katagori Paramakarya Perusahaan Besar.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yassierli kepada Direktur Utama RS Mardi Rahayu, dr. Pujianto dalam acara Naker Inspirational Leadership Award 2025. 

Baca Juga: Berbahaya, Bangunan di Sepadan Bendung Logung Kudus Bakal Disterilkan

Paramakarya yang berarti “Karya Unggul” merupakan penghargaan produktivitas tertinggi tingkat nasional kepada perusahaan kecil, menengah, dan besar yang berhasil mempertahankan dan meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan, minimal selama 3 tahun berturut-turut.

Diketahui, ajang Paramakarya 2025 diikuti oleh 188 perusahaan, baik besar, sedang, dan kecil di seluruh Indonesia. RS Mardi Rahayu ditetapkan sebagai salah satu dari 25 perusahaan besar penerima Paramakarya di tahun ini. 

Hasil itu dilakukan setelah melalui penilaian yang ketat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam bidang kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pengembangan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), fokus pada pelanggan dan perluasan pasar, data dan informasi analisis, manajemen proses, serta hasil usaha. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Cris Kuntadi menyampaikan, bahwa pihaknya tak hanya memberikan penghargaan dalam momen tersebut. Namun menekankan adanya peningkatan kapasitas dalam pelayanan di semua bidang ketenagakerjaan. 

“Penyelenggaraan Naker Inspirational Leadership Award 2025 tidak hanya bertujuan untuk memberikan penghargaan, tapi juga mendorong peningkatan kapasitas pelayanan ketenagakerjaan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong inovasi di daerah dan di dunia usaha.” sebutnya.

Sementara, Direktur Utama RS Mardi Rahayu, dr. Pujianto menyampaikan, rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian itu tak lepas dari semangat, dedikasi, serta kerja keras untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas penghargaan Paramakarya yang kami terima. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas semangat, dedikasi, dan kerja keras yang konsisten dari seluruh Direksi dan staf RS Mardi Rahayu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi semua masyarakat yang membutuhkan, utamanya masyarakat Kudus,” katanya dalam rilis tertulisnya kepada Betanews.ID, Selasa (9/12/2025) malam. 

Baca Juga: Perbaikan Jembatan Kesambi Kudus yang Ambles Ditarget 11 Hari Rampung

Menurutnya, dengan adanya penghargaan tersebut dapat memberikan semangat lebih dalam berinovasi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kudus khusunya. 

“Penghargaan tingkat nasional ini sungguh membanggakan dan mendorong kami semakin bersemangat untuk terus berinovasi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 serta visi kami menjadi rumah sakit pilihan utama berdasarkan kasih di Jawa Tengah, terutama melalui layanan unggulan Pusat Penanganan Kecelakaan dan Penanganan Stroke Terintegrasi (PaSTi), yang siap menangani pasien sejak sebelum masuk RS melalui ambulans jemputan gawat darurat gratis bagi pasien rawat inap di nomor telepon 08112710911” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) berencana menata ulang kawasan wisata yang berada di sekitar Bendung Logung. Hal itu dikarenakan banyaknya bangunan yang terdapat di sempadan waduk yang dapat membahayakan nyawa orang. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral PSDA, di sempadan waduk Bendung Logung mengalami sedimentasi hingga 5 meter selama dua tahun terakhir ini. 

Baca Juga: Peringatan Hakordia, Bupati Sam’ani Komitmen Wujudkan Kudus Bersih Tanpa Korupsi

Hal itu diungkapkan oleh Sekertaris Disbudpar Kabupaten Kudus, Agus Susanto, Senin (8/12/2025). Menurutnya, pembangunan berupa bangunan permanen di sempadan waduk dapat menyebabkan kerusakan ekologis secara jangka panjang.

“Secara aturan, mendirikan bangunan permanen di wilayah sepadan atau di tanah berstatus hijau dilarang. Karena untuk menjaga fungsi keseimbangan ekologis,” bebernya.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air (SDA). Apalagi, sepadan Bendung Logung sudah ada rambu batas genangan yang berpotensi ditenggelamkan.

“Debit air di waduk sangat tinggi. Jadi tidak bisa dibuat bangunan permanen di sepadan, karena sewaktu-waktu potensi genangan bisa maksimal, batas itu bisa ditenggelamkan. Akibatnya bangunan permanen yang ada tetap terdampak,” jelasnya. 

Ia menuturkan, saat ini terdapat empat dermaga di sekitar Bendung Logung Kudus yang marak melakukan pembangunan sejak 2019 lalu. Dari total itu, dermaga ke empat menjadi yang terparah dengan bangunan permanen di titik sepadan. 

Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk menata ulang kawasan wisata di Bendung Logung. Artinya bangunan permanen yang berada di sempadan waduk akan dibongkar untuk memberikan ruang aman supaya tidak terjadi kerusakan ekologi secara berkepanjangan. 

“Di samping itu kami membantu mengurus perizinan agar lokasi itu bisa buat pengembangan pariwisata, namun tetap memperhatikan sisi konservasi, kelestarian lingkungan, dan keamanan. Saat ini sudah proses, semoga saja tahun depan sudah mendapat izin,” jelasnya.

Demi menegakkan aturan, pihaknya membatasi hingga 14 Februari 2026 supaya pembangunan berupa bangunan permanen di sepadan Logung dihentikan atau disterilkan. Supaya perizinan dari Kementerian PU secepatnya bisa keluar.

“Kami sosialisasikan ke masyarakat, agar bisa direlokasi secara perlahan. Nanti ditata ulang jadi satu di dermaga utama,” terangnya. 

Baca Juga: Kudus Bakal Punya 101 SPPG, Pemkab Diminta Siapkan Strategi Pemenuhan Bahan Makanan

Ia menegaskan, bahwa penataan ulang kawasan wisata di sekitar Bendung Logung tersebut juga untuk kenaikan masyarakat. Sebab kemanan pengunjung dan sebagai menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan. 

“Meskipun ada penolakan, namun sebagian besar mendukung penataan ulang,” sebutnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bergerak cepat memperbaiki Jembatan Kesambi 1 di Kecamatan Mejobo setelah struktur abutmen sisi barat dan timur mengalami retak serta tergerus derasnya arus sungai, Kamis (4/12/2025).

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris turun langsung meninjau progres perbaikan pada Senin (8/12/2025) untuk memastikan pekerjaan berlangsung cepat dan sesuai standar, mengingat jembatan ini menjadi jalur vital aktivitas warga.

Baca Juga: Jadi Penasehat Raja Paku Buwono XIV, Ini Gelar yang Disandang Wabup Bellinda 

Sam’ani mengatakan, penanganan darurat langsung diserahkan kepada Dinas PUPR sejak hari pertama kerusakan ditemukan. Pihaknya meminta seluruh proses dipercepat agar jembatan segera aman dilintasi kembali.

“Alhamdulillah sudah berjalan tiga hari. Tinggal 11 hari harus selesai. Kemarin saya beri warning ke Dinas PUPR, maksimal dua pekan harus tuntas. Ini demi keselamatan dan pelayanan masyarakat, apalagi mendekati libur panjang,” ujarnya..

Bupati menambahkan, percepatan menjadi penting karena perbaikan dilakukan di tengah musim hujan. Jika banjir kembali terjadi, pengerjaan berpotensi terhambat lebih lama.

“Semoga jembatan ini cepat rampung dan dapat dilalui seperti biasa. Ini penting agar aktivitas ekonomi dan sosial warga kembali normal,” tuturnya.

Pada hari ketiga, bagian jembatan yang retak telah dikupas di area abutmen barat maupun timur. Bagian yang telah diratakan kemudian dicor dengan metode siklop dan diperkuat lapisan beton tambahan untuk mencegah kerusakan berulang saat debit air meningkat.

Sam’ani memastikan seluruh pekerjaan tetap mengedepankan kualitas dan keselamatan. “Kami meminta Dinas PUPR menyelesaikan dalam 11 hari ke depan, tetapi kualitas tidak boleh dikurangi,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian serta warga sekitar yang membantu kelancaran proses perbaikan.

Baca Juga: H-1 Penutupan Seleksi JPTP Kudus, Peminat Masih Sepi, Kepala Dinas PUPR Baru Satu Pendaftar

“Terima kasih kepada Polres Kudus dan masyarakat yang mendukung. Jembatan ini sangat penting untuk pergerakan ekonomi, sosial, hingga wisata. Kita ingin semuanya kembali aman dan normal,” ungkapnya.

Pemkab Kudus menegaskan komitmennya dalam menyediakan infrastruktur yang tangguh dan responsif terhadap kondisi cuaca ekstrem. Kerusakan Jembatan Kesambi 1 sebelumnya sempat menghambat arus lalu lintas dan memaksa warga memutar melalui jalur lain hingga perbaikan dituntaskan.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang dirangkai dengan kegiatan Pengawasan Daerah bertema “Penguatan Integritas dan Akuntabilitas Menuju Kudus Sehat” di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa (9/12/2025). Momen ini menjadi penegasan sikap pemerintah daerah dalam memperkuat budaya antikorupsi dan memastikan pelayanan publik berjalan bersih tanpa pungli.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab turut memberikan dua jenis penghargaan, yakni LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Baca Juga: Jadi Penasehat Raja Paku Buwono XIV, Ini Gelar yang Disandang Wabup Bellinda 

Untuk penghargaan AKIP, penerimanya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Kecamatan Gebog, dan Dinas Kominfo. Sementara itu, penghargaan LHKPN tercepat diberikan kepada Kepala Desa Bacin Edi Supriyanto, Kepala Desa Pedawang Sofian Alfianto, serta Sri Prabaningsih dari Pokja PBJ Pemkab Kudus.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa Hakordia bukan kegiatan seremonial tahunan, melainkan pengingat bagi ASN hingga perangkat desa agar menjauhi pungli, tidak melakukan korupsi, dan memberikan layanan publik yang transparan.

“Mulai tingkat kabupaten hingga desa, RT, dan RW, semuanya harus berkomitmen memberikan pelayanan tanpa pungli dan tanpa korupsi,” tegas Bupati Sam’ani.

Sam’ani mengungkapkan adanya sejumlah laporan pengaduan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Meski begitu, pihak-pihak terkait sudah dipanggil dan berkomitmen menindaklanjuti.

“Ada yang belum tuntas, tetapi sudah mencicil pengembalian. Kami sampaikan pula agar kesalahan serupa tidak terulang,” jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Bupati dan Wakil Bupati menetapkan kebijakan percepatan pelaporan LHKPN tahun 2025. Seluruh aparatur wajib menuntaskan laporan paling lambat 5 Januari 2026, lebih awal dari jadwal nasional yakni maksimal 31 Maret.

“Tujuannya agar sejak awal kita bisa mengantisipasi potensi korupsi. Laporan ini akan diverifikasi KPK. Jika tidak patuh, ada sanksi sesuai aturan ASN,” tuturnya.

Bupati Sam’ani turut memaparkan sejumlah temuan inspektorat, mulai dari harga yang tidak sesuai, kekurangan volume pekerjaan, kesalahan administrasi, hingga ketidaksesuaian spesifikasi. Meski begitu, seluruh kerugian keuangan negara pada laporan 2025 telah dikembalikan sepenuhnya.

“Kalau ada yang belum selesai, bukan berarti tidak mau menindaklanjuti, tetapi masih dalam proses penyicilan,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kudus tersebut kembali menegaskan agar seluruh aparatur menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kita punya tekad memperbaiki diri dan taat aturan. Layani masyarakat sebaik-baiknya tanpa pungli,” imbaunya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Kudus Eko Djumartono memaparkan capaian pengawasan selama 2025. Dari 13 pengaduan yang diterima, terdapat lima surat aduan dari masyarakat, lima limpahan aparat penegak hukum, dua penugasan kepala daerah, dan satu hasil pengawasan seluruhnya telah diproses.

“Dari total temuan, 77 persen berupa penyalahgunaan wewenang, sementara 23 persen terkait kerugian keuangan daerah dengan total nilai Rp218.177.920 yang seluruhnya telah dikembalikan,” ujarnya.

Baca Juga: Bupati Kudus Gelar Retreat, Bangun Soliditas dan Tumbuhkan Jiwa Korsa Antar OPD

Eko menambahkan tiga saran penguatan agar pengawasan daerah semakin efektif: penyelesaian rekomendasi pemeriksaan tepat waktu, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta peningkatan sinergi dalam membangun integritas dan mencegah korupsi.

“Tiga langkah ini menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel,” sebutnya. (adv)

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Kabupaten Kudus bakal punya 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkab diminta menyiapkan strategi ketika seluruh SPPG tersebut beroperasi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, Masan menyampaikan, banyaknya SPPG beroperssi otomatis membutuhkan pasokam bahan makanan stabil setiap hari. Jika pasokan tidak disiapkan sejak awal, daerah akan kerepotan memenuhi kebutuhan pasokan tersebut.

Baca Juga: Jadi Penasehat Raja Paku Buwono XIV, Ini Gelar yang Disandang Wabup Bellinda 

“Oleh Karena itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) harus dilakukan sejak sekarang. Sehingga nanti tak ada istilah, di Kudus kekurangan pasokan bahan makanan untuk MBG,” ujar Masan di gedung DPRD belum lama ini.

Politikus PDIP tersebut menegaskan, bahwa MBG tidak hanya sekadar program pemberian makanan saja, tetapi juga akan mampu menciptakan sirkulasi ekonomi baru di tingkat daerah. Perputaran uang dari pembelian bahan pokok, logistik dapur, hingga tenaga kerja akan naik signifikan.

“Ketika semua SPPG beroperasi semua, dampak ekonominya akan sangat terasa. Terutama pada pelaku usaha kecil,” bebernya.

Masan menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus perlu menyiapkan regulasi dukungan, mulai dari penyediaan suplai pangan lokal hingga memfasilitasi distribusi. Ia juga menyebut bahwa dinas terkait harus memetakan kebutuhan harian setiap SPPG.

“Dengan demikian, potensi kekurangan bahan makanan dapat diantisipasi sejak awal,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, DPRD juga bakal mendorong adanya konsolidasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Penguatan pendanaan daerah diperlukan karena intensitas penyediaan bahan pangan akan berlangsung sepanjang tahun.

Di sisi lain, ia mengingatkan risiko jangka pendek jika pemda tidak bergegas. Jumlah SPPG yang cukup banyak berpotensi membuat Kudus kelimpungan saat suplai bahan meningkat mendadak.

“Oleh karena itu, pemetaan risiko harus dimulai sejak sekarang. Jangan sampai bahan pokok langka dan terjadi kenaikan harga,” sebutnya.

Masan menyampaikan bahwa DPRD siap mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan. Ia menilai peluang ekonomi dari program MBG tidak boleh disia-siakan begitu saja.

“Daerah harus mengambil peran sebagai pengendali dan penyangga suplai pangan utama,” katanya.

Baca Juga: H-1 Penutupan Seleksi JPTP Kudus, Peminat Masih Sepi, Kepala Dinas PUPR Baru Satu Pendaftar

Menurut Masan, program MBG bisa menjadi momentum besar bagi Kudus untuk membangun ketahanan pangan daerah. Ia menilai kesempatan ini harus dikelola secara tepat sejak tahap persiapan.

“Dengan adanya kerja sama yang solid, ia optimistis program MBG akan membawa manfaat luas bagi warga Kudus,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -