BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus berupaya dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pekerja rentan di Kudus dalam program Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) BPJS Ketenagakerjaan. Di mana iuran premi setiap bulannya akan ditanggung oleh Pemkab Kudus.

30.264 pekerja rentan di Kudus saat ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan itu secara simbolis diberikan langsung oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris kepada perwakilan penerima di Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (8/12/2025) petang. 

Baca Juga: Jadi Penasehat Raja Paku Buwono XIV, Ini Gelar yang Disandang Wabup Bellinda 

Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putut Winarno menyampaikan, jaminan itu diberikan guna memastikan para pekerja rentan seperti tukang ojek online/pangkalan, butuh, tani, tukang parkir, dan lain sebagainya mendapat perlindungan risiko dalam bekerja. Selain untuk memberikan perlindungan, program itu sekaligus juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bentuk perlindungan itu dalam rangka memberdayakan pekerja rentan yang mengalami kecelakaan kerja, membantu beasiswa anak hingga perguruan tinggi, serta memberikan ekosistem yang adil dan sejahtera bagi seluruh pekerja. 

“Pemkab Kudus memperluas cakupan penerima program perlindungan sosial menjadi 30.264 orang hingga tahun ini. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 9.773 orang. Semoga tahun depan bisa meningkat lagi,” bebernya. 

Ia menjelaskan, bahwa jaminan tersebut dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kudus 2025 melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp5 miliar. Tak berhenti disitu, ke depan pemkab berencana untuk meningkatkan cakupan program perlindungan sosial tersebut.

“Harapannya bisa memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, perawatan medis, memberikan biaya pemakaman, serta dapat memberikan beasiswa bagi anak,” jelasnya.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menambahkan, pemerintah hadir dalam upaya untuk menjamin tenaga rentan yang ada di Kudus. Apalagi program ini merupakan visi misinya dalam rangka untuk memberikan rasa aman bagi pekerja rentan, terutama bagi masyarakat yang tidak menerima upah.

“Alhamdulillah di tahun ini bisa mengcover 30.264 pekerja. Semoga dengan adanya backup BPJS Ketenagakerjaan ini, mereka bekerja merasa aman, tenang, karena sudah ada jaminan kecelakaan maupun kematian. Bahkan anaknya dijamin biaya sekolah sampai lulus kuliah,” tuturnya.

Pihaknya memastikan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah ditanggung pemkab Kudus tetap berjalan, ditengah persoalan berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026. 

“Kita usahakan sama, kalau bisa meningkat karena juga harus menyesuaikan keuangan daerah. Kami harap semoga jaminan sosial ini terus dapat berjalan baik,” sebutnya.

Baca Juga: H-1 Penutupan Seleksi JPTP Kudus, Peminat Masih Sepi, Kepala Dinas PUPR Baru Satu Pendaftar

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kudus, Vinca Meitasari mengapresiasi langkah Pemkab Kudus dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dengan program jaminan perlindungan sosial. Adanya program itu, tingkat Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kudus saat ini sudah mencapai 46,55 persen dengan jumlah 216.842 peserta. 

“Posisi Kudus dengan penambahan 20.000 peserta ini juga masuk jajaran kabupaten yang punya Coverage yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Pr kita masih di sektor informal, kalau sektor formal yang menerima upah atau bekerja di perusahaan itu kan sudah didaftarkan oleh perusahaan,” jelasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton dikukuhkan menjadi penasihat Raja Paku Buwono (PB) XIV Keraton Surakarta. Penobatan tersebut menjadi spesial lantaran Bellinda mendapatkan gelar langsung dari Raja PB XIV Purbaya.

Bellinda mengaku, bahwa gelar yang diberikan oleh Raja Solo itu adalah Kanjeng Mas Ayu Putri Sulistianingtyas. 

Baca Juga: H-1 Penutupan Seleksi JPTP Kudus, Peminat Masih Sepi, Kepala Dinas PUPR Baru Satu Pendaftar

“Kemarin Minggu (7/12/2025) diundang ke Kasunanan Surakarta. Alhamdulillah saya diberi gelar nama dan ditunjuk salah satu penasihat Raja,” katanya saat dikonfirmasi di Pendapa Kudus, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, pemberian gelar dan dipercaya sebagai salah satu penasihat Raja PB XIV sebuah anugrah yang harus dijalankan dengan baik. Meski begitu, ia mengaku bahwa ini menjadi beban moral bagi dirinya.

Untuk itu, dia menyampaikan berperilaku baik tanpa melakukan hal negatif demi untuk menjaga tanggung jawab yang sudah diamanahkan oleh Keraton Surakarta. Sehingga harus memberikan keteladanan bagi semua pihak. 

“Tetap kita perilaku baik, tentunya dianugrahi gelar dari keraton tidak setiap orang dapat. Bersyukur meski beban yang saya pikul semakin berat ya. Jadi tentu membawa nama baik keraton,” jelasnya. 

Ke depan, Bellinda akan melakukan sinergitas antara Keraton Surakarta maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk memajukan anak-anak muda atau generasi muda sekarang. Terutama di sektor digitalisasi, sebagai bentuk merespon perkembangan teknologi di era sekarang. 

Baca Juga: Masuki Musim Hujan 33 Desa di Kudus Terancam Banjir, 17 Lainnya Rawan Longsor

“Karena kebetulan sama-sama muda. Semoga ke depan ada komunikasi lanjut, kita kolaborasi untuk memajukan anak-anak muda,” jelasnya. 

Meski mendapat gelar dari Raja PB XIV Purbaya, Bellinda menegaskan, bahwa ia tak akan lupa dari kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Wakil Bupati Kudus. Dia akan tetap menjalankan tugas-tugasnya untuk melayani masyarakat Kabupaten Kudus.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pendaftaran pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus ditutup besuk, Selasa (9/12/2025). Sehari sebelum penutupan, pendaftarnya masih terbilang minim bahkan ada satu OPD yang baru ada satu pendaftar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kudus, Zulfa Kurniawan menyampaikan, hingga hari ini sekira pukul 11:00 WIB semua formasi sudah ada yang daftar. Tetapi baru satu formasi yang pendaftarnya sudah memenuhi minimal, sementara yang lima lainnya belum.

Baca Juga: Renovasi Lantai GOR Bung Karno Kudus Dikebut Jelang Forga Perpamsi Jateng 2025

“Masing-masing jabatan kepala dinas yang dilakukan seleksi sudah ada pendaftarnya semua. Tetapi memang masih banyak yang belum memenuhi persyaratan minimal yakni empat pendaftar,” ujar pria yang akrab disapa Iwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/12/2025).

Iwan kemudian merinci jumlah pendaftar kepala dinas di masing-masing OPD. Antara lain, jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ada tiga pendaftar. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga tiga pendaftar.

Kemudian, jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ada tiga pendaftar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dua pendaftar.

“Hanya ada satu yang sudah memenuhi minimal empat pendaftar yakni jabatan Asisten Administrasi Umum Setda Kudus. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) malah baru satu pendaftar,” bebernya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan, bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan dan berminat ikut seleksi masih ada kesempatan sehari lagi sampai pukul 23:59 WIB. Namun, jika sampai batas waktu yang ditentukan jumlah pendaftar masih kurang dari empat, maka akan dilakukan perpanjangan.

Baca Juga: Akademisi UMKU Nilai Relokasi Pasar Bitingan Perlu Analisa Mendalam, Pemkab Wajib Dampingi Pedagang

“Yang diperpanjang hanya di OPD yang pendaftarnya masih kurang dari empat. Sementara untuk yang lainya tidak,” ungkapnya.

Setelah pendaftaran ditutup, lanjut Iwan, nama-nama pendaftar akan disetorkan kepada panitia seleksi (pansel) pengisian JPTP. Kemudian pada tanggal 11 Desember.2025, nama-nama tersebut bakal diumumkan.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Intensitas hujan di Kabupaten Kudus mulai menunjukkan peningkatan sejak awal pekan ini. Mengantisipasi potensi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus telah menyiapkan serangkaian langkah mitigasi, termasuk apel kesiapsiagaan yang digelar lebih awal pada 4 November.

Kepala BPBD Kudus, Eko Hari Djatmiko, menjelaskan bahwa terdapat 33 desa yang berpotensi terdampak banjir, yang tersebar di Kecamatan Jekulo, Mejobo, Undaan, Jati, Kaliwungu. Sementara untuk bencana tanah longsor, BPBD mencatat 17 desa di Kecamatan Gebog dan Dawe masuk kategori rawan.

Baca Juga: Renovasi Lantai GOR Bung Karno Kudus Dikebut Jelang Forga Perpamsi Jateng 2025

“Di Desa Terban, Kecamatan Jekulo juga ada satu titik, tetapi dampaknya tidak terlalu besar sehingga belum kami masukkan ke daftar mitigasi utama,” ujar Eko.

Eko mengatakan, Kudus masih cukup beruntung karena karakter banjir di daerah ini dapat diprediksi. Hal tersebut dipengaruhi keberadaan dua aliran sungai besar, yakni Sungai Wulan dan Sungai Juwana.

Misal, kata dia, Ketika wilayah Grobogan diguyur hujan deras selama berhari-hari dan banjir maka bencana yang sama juga bakal terjadi di Kudus. Tetapi, air dari Grobogan ke Kudus butuh waktu sekira 8 jam.

“Waktu jeda itu cukup bagi kami untuk melakukan sosialisasi dan evakuasi jika diperlukan. Karena itu, pola aliran sungai menjadi keuntungan tersendiri dalam upaya mitigasi,” ujarnya.

Namun, jika hujan merata baik di wilayah selatan, utara, banjir jelas tak terelakan. Pada saat itu, harapannya tak ada tanggul sungai yang jebol.

“Untuk penanganan bencana kami siap. Termasuk juga sarana dan prasaranya juga sudah tersedia semua,” bebernya.

Untuk ancaman tanah longsor, ungkapnya, BPBD Kudus telah memasang tiga alat pendeteksi pergerakan tanah di Desa Menawan dan Rahtawu, Kecamatan Gebog. Dua tersebut memang paling sering mengalami bencana longsor.

Dari sisi kesiapan, pihaknya, menegaskan seluruh perlengkapan, mulai dari alat, mesin, hingga tenaga relawan telah disiapkan. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) juga terus dikebut. Saat ini, 86 dari total 123 desa telah memiliki Destana.

“Saya juga minta bantuan relawan dari berbagai ormas yang ada di Kudus untuk mendorong pemerintah desa segera membentuk Destana di wilayahnya masing-masing,” tambah Eko.

Baca Juga: Akademisi UMKU Nilai Relokasi Pasar Bitingan Perlu Analisa Mendalam, Pemkab Wajib Dampingi Pedagang

Ia berharap musim hujan tahun ini tidak memicu bencana besar di Kabupaten Kudus. Namun, seluruh elemen BPBD tetap bersiaga penuh.

“Kami berharap tidak ada bencana. Tapi kalaupun terjadi, secara alat, perlengkapan, maupun personel, kami sudah siap,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melakukan inspeksi mendadal (sidak) pembangunan gedung perpustakaan di area Balai Jagong, Senin (8/12/2025). Sidak tersebut guna memastikan pembangunan selesai tepat waktu.

Ketua Komisi A DPRD Kudus, Muhammad Antono mengatakan, pembangunan gedung perpustakaan diproyeksikan selesai pada tanggal 20 Desember 2025. Hingga saat ini progres pekerjaan sudah 97 persen.

Baca Juga: Renovasi Lantai GOR Bung Karno Kudus Dikebut Jelang Forga Perpamsi Jateng 2025

“Meski begitu tetap harus ada percepatan, mengingat waktu pengerjaan kurang dari dua pekan. Tadi sudah kita tekankan dari kontraktornya agar lembur,” ujar Antono.

Politikus PDIP tersebut menyebut, masih banyak kekurangan dalam pembangunan gedung Arpusda. Untuk sarana dan prasarannya, juga masih kekurangan anggaran.

“Sehingga nanti di tahun 2026, kita akan coba pikirkan alokasi anggarannya. Supaya Kudus nantinya punya perpustakaan yang bagus dan terbesar se-Karesidenan Pati,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Arsip dan Perpustkaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Kudus, Mutrikah mengatakan, pembangunan gedung perpusatakaan daerah sudah sesuai target. Hingga saat ini progresnya sudah 97 persen.

“Setiap pekan selau dilakukan rapat percepatan pembangunan gedung perpusatakaan dengan konsultan pengawas. Sehingga tidak sampai terjadi keterlambatan,” ujar Tika.

Dia mengaku, saat ini pekerjaan yang masih berjalam adalah finishing. Menjelang Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima, setiap hari dilakukan pemantauan pekerjaan di lapangan.

“Kunci dari penyelesaian pekerjaan tepat waktu adalah komunikasi. Karena memang ada beberapa pekerjaan, selain gedung perpustakaan juga ada sarpras,” bebernya.

Baca Juga: Akademisi UMKU Nilai Relokasi Pasar Bitingan Perlu Analisa Mendalam, Pemkab Wajib Dampingi Pedagang

Sesuai papan proyek, pembangunan gedung perpustakaan menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp8,4 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan pekerjaan lainnya adalah pembangunan sarana dan prasana lingkungan gedung perpustakaan dan biaya non standard lainnya. Pekerjaan tersebut bernilai kurang lebih Rp688,5 juta. Sayangnya pada papan proyek tak disertai keterangan sumber dananya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Renovasi lantai GOR Bung Karno Kudus dikebut menjelang pelaksanaan Forum Olahraga Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia (Forga Perpamsi) Jawa Tengah 2025. Progres pembangunan proyek tersebut saat ini mencapai 80,30 persen.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, Harjuna Widada mengatakan, bahwa saat ini pengerjaan sudah mencapai tahap penghalusan parquet.

Baca Juga: Kisah Dimas, Sulap Tugas Kuliah Jadi Cuan Lewat Angkringan Sate Taichan

“Kami minta agar pengerjaan (rehabilitasi GOR Bung Karno Kudus) harus selesai sebelum even Forga Perpamsi Jateng 2025 berlangsung. Yakni pada 19-21 Desember 2025,” jelasnya saat ditemui di lokasi, Senin (8/12/2025).

Ia menjelaskan, pemilihan lantai dengan Parquet dinilai lebih tahan lama dan kualitasnya jauh lebih baik dari penggunaan lantai sebelumnya. Mengingat, sebelumnya pihaknya sudah belajar dari daerah lain yang sudah menggunakan teknologi Parquet sebagai lantai olahraga basket.

“Karena memang hasilnya bagus dan lebih awet. Semoga saja pengerjaan proyek selesai dengan harapan kita, supaya penyelengaraan Forga Perpamsi Jateng 2025 bisa terlaksana dengan lancar,” sebutnya. 

Lantai Parquet tersebut, katanya, bisa difungsikan untuk berbagai cabang olahraga (cabor). Utamanya untuk basket, voly, dan futsal. Namun pihaknya mengaku, bahwa penggunaan GOR Bung Karno nantinya digunakan sebagai lantai olahraga basket dan volly saja. 

“Supaya penggunaan lebih maksimal. Harapannya bisa digunakan untuk basket dan volly saja,” terangnya. 

Baca Juga: Mahasiswa Doktor Studi Islam UIN Kudus Luncurkan Buku Nalar Integratif Interdisipliner Ilmu Islam Terapan

Selain pengerjaan lantai yang menggunakan Parquet, proyek yang menelan dana Rp1,1 miliar itu juga include dengan pengerjaan renovasi plafon teras yang sebelumnya bocor, serta pengecatan tempat duduk penonton atau bagian tribun. 

“Untuk lantai ini dengan luas 750 meter persegi, dengan panjang 50 meter X lebar 15 meter. Sedangkan untuk target pengerjaan dilakukan selama 90 hari terhitung mulai 24 September hingga 24 Desember 2025,” jelasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yang ingin mengosongkan Pasar Bitingan dari aktivitas perdagangan dan merelokasi ke Pasar Saerah mendapat banyak perhatian, termasuk dari akademisi. 

Diketahui, Pemkab Kudus memilih merelokasi pedangan Pasar Bitingan ke Pasar Searah demi menunjang pembangunan rumah sakit baru di lahan eks Matahari Departemen Strore yang nantinya akan terkoneksi dengan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. 

Baca Juga: Kisah Dimas, Sulap Tugas Kuliah Jadi Cuan Lewat Angkringan Sate Taichan

Dosen Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), Yunus Mustaqim menilai, kebijakan tersebut perlu dilakukan analisa mendalam. Termasuk melakukan kajian terkait peraturan yang berlaku. 

“Karena ini demi kepentingan publik, perlu adanya musyawarah antara pemerintah daerah dengan para pedangan agar ada solusi yang solutif,” kata Kepala Program Studi (Kaprodi) S1 Ekonomi Syariah UMKU melalui rilisnya, Senin (8/12/2025). 

Yunus melanjutkan, melihat dari sisi manfaat, ada beberapa hal yang membuat pemerintah akhirnya memilih mengosongkan Pasar Bitingan demi perluasan rumah sakit baru. 

Pertama, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan. Kedua, dapat meningkatkan kualitas pelayanan, dan ketiga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Meski demikian, Pemkab Kudus tetap harus mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan pedagang. Baik itu tentang dampaknya terhadap pedagang dan masyarakat sekitar, ketersediaan lahan alternatif, hingga harga sewa. 

“Ketika relokasi ke Pasar Saerah, perlu dipastikan lahannya sudah benar-benar siap untuk pedangan atau belum. Kemudian merambah ke harga sewa kios, perlu dibicarakan kembali agar ada titik temunya,” ungkapnya. 

Dosen alumni S2 UIN Sunan Kudus tersebut menegaskan, sektor pendidikan dan perdagangan sama-sama memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Tapi tata kelola wilayah juga penting untuk diperhatikan, karena akan berpengaruh terhadap invetasi. 

“Semua sama-sama penting, harus saling bahu-membahu dengan tujuan untuk pembangunan daerah, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Disinggung mengenai dampak berkurangnya penghasilan pedagang ketika pindah tempat baru, menurut Yunus hal itu bisa saja terjadi di awal-awal. Tapi ketika sudah lama pindah, penghasilan pedangan bisa kembali normal. 

Yunus pun menilai, pindah ke Pasar Saerah merupakan kebijakan yang solutif. Terlebih lokasi pasar tersebut berdekatan dengan jalan raya. 

Meski lokasi baru memiliki tingkat mobilitas tinggi, namun Pemkab Kudus perlu memastikan para pedagang benar-benar setuju untuk pindah. 

Pemkab Kudus wajib melakukan sosialiasi dan edukasi demi memberikan persepsi yang sama kepada para pedagang. Bahwa kebijakan relokasi bertujuan untuk pembangunan daerah, bagaimana membangun ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

“Yang tidak kalah penting adalah pendampingan. Pemerintah harus mendampingi pedangan sampai mereka benar-benar merasa nyaman pindah ke tempat baru,” kata dosen UMKU yang pernah mengikuti Summer Class di Universiti Kebangsaan Malaysia itu.

Ketika ada pendampingan, lanjut Yunus, masalah yang ditemukan pedagang di lokasi baru bisa segera dicarikan solusi oleh pemerintah. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan betul kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

“Peran pemerintah harus memberikan pelayanan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. 

Di samping itu, menurut seseorang yang aktif mengikuti kajian ekonomi tingkat nasional-internasional tersebut, Pemkab Kudus juga harus memastikan bahwa Pasar Saerah layak untuk ditempati pedagang dari Pasar Bitingan. 

Melihat dari teori ekonomi, Yunus mengatakan bahwa tempat sangat penting dalam kegiatan perdagangan. Dengan tempat yang bersih dan nyaman, pembeli akan tertarik untuk datang dan pedagang pun senang. 

Yunus berharap, dengan adanya kebijakan relokasi pasar ini, Pemkab Kudus maupun pedagang saling bersinergi dengan tujuan untuk membangun ekonomi bersama. 

Baca Juga: Mahasiswa Doktor Studi Islam UIN Kudus Luncurkan Buku Nalar Integratif Interdisipliner Ilmu Islam Terapan

“Karena dalam pembangunan, kita tidk bisa berjalan sendiri, harus berjalan beriringan, saling melengkapi satu sama lain,” ujarnya. 

“Akan menjadi kesempurnaan jika pemerintah dan masyarakat (pedagang) saling duduk bareng, punya motivasi dan tujuan sama untuk pembangunan ekonomi daerah,” tutupnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -