BETANEWS.ID, KUDUS – Kabupaten Kudus bakal punya 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkab diminta menyiapkan strategi ketika seluruh SPPG tersebut beroperasi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, Masan menyampaikan, banyaknya SPPG beroperssi otomatis membutuhkan pasokam bahan makanan stabil setiap hari. Jika pasokan tidak disiapkan sejak awal, daerah akan kerepotan memenuhi kebutuhan pasokan tersebut.
Baca Juga: Jadi Penasehat Raja Paku Buwono XIV, Ini Gelar yang Disandang Wabup BellindaÂ
“Oleh Karena itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) harus dilakukan sejak sekarang. Sehingga nanti tak ada istilah, di Kudus kekurangan pasokan bahan makanan untuk MBG,” ujar Masan di gedung DPRD belum lama ini.
Politikus PDIP tersebut menegaskan, bahwa MBG tidak hanya sekadar program pemberian makanan saja, tetapi juga akan mampu menciptakan sirkulasi ekonomi baru di tingkat daerah. Perputaran uang dari pembelian bahan pokok, logistik dapur, hingga tenaga kerja akan naik signifikan.
“Ketika semua SPPG beroperasi semua, dampak ekonominya akan sangat terasa. Terutama pada pelaku usaha kecil,” bebernya.
Masan menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus perlu menyiapkan regulasi dukungan, mulai dari penyediaan suplai pangan lokal hingga memfasilitasi distribusi. Ia juga menyebut bahwa dinas terkait harus memetakan kebutuhan harian setiap SPPG.
“Dengan demikian, potensi kekurangan bahan makanan dapat diantisipasi sejak awal,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, DPRD juga bakal mendorong adanya konsolidasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Penguatan pendanaan daerah diperlukan karena intensitas penyediaan bahan pangan akan berlangsung sepanjang tahun.
Di sisi lain, ia mengingatkan risiko jangka pendek jika pemda tidak bergegas. Jumlah SPPG yang cukup banyak berpotensi membuat Kudus kelimpungan saat suplai bahan meningkat mendadak.
“Oleh karena itu, pemetaan risiko harus dimulai sejak sekarang. Jangan sampai bahan pokok langka dan terjadi kenaikan harga,” sebutnya.
Masan menyampaikan bahwa DPRD siap mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan. Ia menilai peluang ekonomi dari program MBG tidak boleh disia-siakan begitu saja.
“Daerah harus mengambil peran sebagai pengendali dan penyangga suplai pangan utama,” katanya.
Baca Juga: H-1 Penutupan Seleksi JPTP Kudus, Peminat Masih Sepi, Kepala Dinas PUPR Baru Satu Pendaftar
Menurut Masan, program MBG bisa menjadi momentum besar bagi Kudus untuk membangun ketahanan pangan daerah. Ia menilai kesempatan ini harus dikelola secara tepat sejak tahap persiapan.
“Dengan adanya kerja sama yang solid, ia optimistis program MBG akan membawa manfaat luas bagi warga Kudus,” imbuhnya.
Editor: Haikal Rosyada
