BETANEWS.ID, KUDUS – Rencana pemangkasan Dana Desa (DD) pada tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah desa di Kabupaten Kudus. Pengurangan anggaran tersebut dinilai berpotensi menghambat pembangunan desa sekaligus membatasi pelayanan publik kepada masyarakat.

Ketua Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kudus, Kiswo, menyatakan bahwa informasi pemangkasan Dana Desa sudah mulai diterima dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap kemampuan desa dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: Catat! Deretan Promo Spesial Pertamina untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Kiswo menjelaskan, pagu Dana Desa secara nasional pada 2026 diproyeksikan hanya sebesar Rp60 triliun. Dari total tersebut, sekitar Rp40 triliun disebut akan dialihkan untuk pembangunan Gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Dengan skema tersebut, dana yang dibagikan ke lebih dari 80 ribu desa di seluruh Indonesia diperkirakan hanya sekitar Rp20 triliun. Jika dirata-ratakan, setiap desa hanya akan menerima sekitar Rp250 juta, jauh lebih rendah dibandingkan alokasi Dana Desa pada tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan jumlah seperti itu, desa hampir tidak memiliki ruang untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Anggaran akan habis untuk kegiatan wajib,” ujar Kiswo di Pendopo Kudus belum lama ini.

Ia menambahkan, Dana Desa masih harus menanggung berbagai program mandatori, seperti operasional posyandu, PAUD, penanganan stunting, serta kemungkinan bantuan langsung tunai (BLT) dan penanggulangan bencana.

Hingga kini, lanjut Kiswo, belum ada surat resmi dari pemerintah pusat terkait prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026. Kondisi tersebut membuat desa kesulitan menyusun perencanaan anggaran dan program pembangunan secara matang.

“Kami masih menunggu regulasi resminya. Tapi kalau mandatorinya bertambah, praktis desa tidak bisa membangun,” katanya.

Kiswo juga mengungkapkan bahwa paguyuban kepala desa Kudus telah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas keterlambatan pencairan Dana Desa tahap kedua tahun 2025 di sejumlah desa.

Baca Juga: Pemkab Kudus Tak Anggarkan Honor Guru Honorer, Bagaimana Nasib Mereka?

Selain Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus juga mengalami penurunan signifikan. ADD tersebut hanya cukup untuk membayar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat, operasional kantor, serta kebutuhan administratif dasar.

“Kalau kondisi ini berlanjut, desa hanya bisa menjalankan layanan rutin. Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat hampir pasti terhenti,” imbuh Kiswo.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pertamina Patra Niaga menyiapkan berbagai promo spesial menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Promo ini dihadirkan untuk mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat serta memeriahkan momen liburan bersama keluarga.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBT, Taufiq Kurniawan, mengatakan promo Nataru merupakan bentuk apresiasi terhadap loyalitas konsumen. Ia menyebut mobilitas masyarakat pada periode akhir tahun selalu meningkat signifikan.

Baca Juga: Pemkab Kudus Dorong Sekolah Ramah Lingkungan, SD 2 Garung Kidul Lolos Adiwiyata 2025

“Karena itu, kami hadirkan promo yang memberi potongan harga dan kenyamanan. Mulai dari pengisian BBM, pembelian Bright Gas, hingga layanan liburan di jaringan Hotel Patra Jasa,” ujar Taufiq melalui siaran tertulisnya, Jum’at (12/12/2025).

Dia menuturkan, Pertamina menyediakan beragam promo melalui aplikasi MyPertamina selama masa libur Nataru. Konsumen dapat menikmati cashback hingga 20 persen untuk pembelian Pertamax Series dan Dex Series yang dilakukan secara digital.

“Selain cashback, pelanggan juga mendapat bonus dua kali loyalty point. Poin tersebut bisa ditukar dengan voucher, merchandise, maupun keuntungan lain di aplikasi MyPertamina,” bebernya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, Pertamina juga menawarkan flash sale serta voucher diskon untuk transaksi harian BBM non-subsidi. Program tebus murah produk merchant MyPertamina juga bisa dimanfaatkan pengguna selama periode liburan.

“Momen tahun baru yang identik dengan kegiatan memasak bersama keluarga juga didukung lewat promo Bright Gas. Pertamina memberikan cashback hingga Rp25 ribu untuk refill Bright Gas 5,5 kg atau 12 kg dengan minimal transaksi Rp90 ribu melalui MyPertamina–LinkAja,” ungkapnya.

Promo Bright Gas itu, kata Taufiq, masih ditambah dengan pemberian poin ekstra MyPertamina, yang kemudian bisa ditukar kembali menjadi berbagai keuntungan lain. Taufiq menyebut promo ini dibuat agar kebutuhan rumah tangga lebih hemat dan transaksi di SPBU semakin praktis.

“Di sisi lain, jaringan Hotel Patra Jasa milik Pertamina Group juga ikut menghadirkan promo libur akhir tahun. Hotel di Semarang dan Yogyakarta menawarkan diskon menginap hingga 25 persen, paket Family Holiday lengkap sarapan, hingga early bird Gala Dinner Tahun Baru,” sebutnya.

Untuk memastikan keamanan pasokan energi di seluruh jalur wisata Jateng–DIY, tuturnya, Pertamina Patra Niaga menyiapkan SPBU Siaga 24 jam. Layanan Pertamina Delivery Service (PDS) 135 juga disiagakan untuk mengantisipasi kebutuhan darurat pelanggan.

Baca Juga: 39 Kopdes di Kudus Sudah Masuk Tahap Pembangunan

Taufiq menambahkan, Pertamina turut menyediakan Serambi MyPertamina sebagai tempat istirahat pengendara di jalur-jalur tertentu. Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan saat perjalanan jauh.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman. Gunakan MyPertamina untuk transaksi yang lebih praktis dan menguntungkan,” imbuh Taufiq.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memastikan tidak menganggarkan honor bagi guru honorer untuk tahun 2026. Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Eko Djumartono, menyebut bahwa aturan pemerintah pusat menjadi dasar kuat tidak diberikannya alokasi anggaran bagi formasi tersebut.

Eko menjelaskan bahwa Pemkab Kudus mengikuti aturan yang sama dengan Pemerintah Provinsi terkait status guru honorer. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menganggarkan honor bagi guru honorer yang tidak dapat mengikuti seleksi jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu.

Baca Juga: 487 Pedagang Sayur Daftar Pindah ke Pasar Saerah, Pedagang Bandel Bakal Ditertibkan

“Untuk guru honorer, kami tidak menganggarkan dan juga tidak memberhentikan. Aturannya jelas, kami tidak boleh menganggarkan honor bagi mereka yang tidak masuk database,” ujar Eko.

Ia menambahkan, para guru honorer tersebut tidak dapat mengikuti seleksi PPPK umumnya diangkat setelah 20 Desember 2022. Padahal, sejak tanggal tersebut ada surat edaran yang melarang pengangkatan guru honorer baru di sekolah-sekolah.

“Guru honorer yang tidak bisa ikut PPPK itu pasti pengangkatannya setelah tanggal tersebut. Makanya kami berpegang pada aturan itu,” jelasnya.

Dengan ketentuan tersebut, lanjutnya, nasib guru honorer di Kudus diserahkan kepada masing-masing sekolah. Pemerintah daerah menegaskan tidak menghindari tanggung jawab, tetapi ini sebagai bentuk konsisten terhadap regulasi yang berlaku.

“Bukan kami mengelak keberadaan mereka. Kami hanya konsisten dengan aturan yang sudah diterbitkan,” imbuhnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, terdapat 709 guru honorer yang tidak masuk database tahun ini. Mereka tidak termasuk kelompok yang mendapat kesempatan ikut PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

“Yang masuk database sudah kami anggarkan, baik PPPK maupun PPPK paruh waktu. Sedangkan yang tidak masuk database memang tidak bisa dianggarkan,” kata Eko.

Baca Juga: Ini Daftar Nama yang Lolos Administrasi Selter JPTP Kudus, Ada 3 Orang Ikut Seleksi di Dua Formasi

Untuk honorer non-guru, kata Eko, pemerintah daerah masih memberikan solusi. Mereka yang bersedia dipindahkan akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing sesuai kebutuhan daerah, seperti sopir, tenaga kebersihan, dan petugas pengamanan.

“Skema tersebut menjadi jalan tengah agar honorer non-guru tetap memiliki peluang bekerja melalui mekanisme yang sesuai aturan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Ribuan warga Kudus mengikuti Napak Tilas Laku KHR Asnawi dalam rangka Haul ke-68 KHR Asnawi, Jumat (12/12/2025). Dengan mengusung tema “Suluh Peradaban: Mulat Ngelmu dan Laku”, kegiatan ini menjadi ruang batin dan kebudayaan untuk meneladani kesungguhan perjuangannya.

Peserta mulai melakukan perjalanan dari Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin, Bendan, Kerjasan, dan berakhir di kompleks Makam Sunan Muria. Rute ini menapak jejak laku KHR Asnawi yang dahulu berjalan sekitar 15 kilometer setiap Jumat untuk mengajar dan membimbing masyarakat di pegunungan Muria.

Baca Juga: 39 Kopdes di Kudus Sudah Masuk Tahap Pembangunan

Kegiatan ini diikuti sekitar 1.000 peserta dari Ansor, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, Fatayat, santri Bendan, santri Qudsiyyah, hingga Jamaah Menara Kudus. Kebersamaan antarlintas ini menjadi simbol bahwa warisan KHR Asnawi tetap menjadi suluh peradaban yang menyatukan umat hingga saat ini.

Panitia, Muhammad Zaenuri menegaskan, napak tilas ini bukan hanya sekedar karnaval atau kegiatan seremonial semata, melainkan perjalanan dengan adab, ketenangan, dan kesadaran spiritual. Setiap langkah diharapkan menjadi tirakat, tafakkur, dan usaha memahami kembali keluhuran perjuangan KHR Asnawi.

Menurutnya, Haul ke-68 KHR Asnawi menjadi momentum penting bagi santri, utamanya di Kabupaten Kudus.

“Bisa berkumpul di Pondok Bendan dan mengikuti napak tilas merupakan bentuk penghormatan atas perjuangan dan kegigihan KHR Asnawi dalam mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah,” ujarnya.

Ia mengucapkan terimakasihnya kepada Bupati Kudus yang menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Zaenuri mengingatkan bahwa KHR Asnawi memiliki catatan sejarah sebagai ulama yang konsisten mengajar masyarakat pegunungan setiap Jumat.

“Harapannya, generasi sekarang mengambil pelajaran mendalam dari sini. Napak tilas bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual untuk menghayati betapa berat perjuangan beliau dalam membimbing umat,” tandasnya.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan, dukungannya terhadap semangat para santri yang mengikuti kegiatan ini.

“KHR Asnawi melakukan laku dalam mensyiarkan agama Islam. Kita sebagai generasi muda harus melanjutkan apa yang telah beliau lakukan. Napak tilas ini menjadi pengingat sekaligus peringatan haul ke-68 beliau,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan berjalan lancar dan seluruh peserta diimbau menjaga ketertiban. Sebab, melalui kegiatan Napak tilas laku, dapat menjadi sprit semangat untuk meneladani sosok salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.

“Kegiatan ini memberi ruang kepada anak muda untuk mempelajari laku dan ajaran beliau, sehingga bisa menumbuhkan sikap tawaduk. Napak tilas ini juga menjadi trade mark yang diselenggarakan setiap tahun dari Bendan sampai Colo,” tambahnya.

Cicit KHR Asnawi, Khafid Asnawi menyampaikan, napak tilas ini bukan hanya agenda simbolik, tetapi pengingat betapa berat perjuangan leluhur mereka dalam menyebarkan ilmu agama.

“Laku Mbah Asnawi dari Bendan ke makam Sunan Muria adalah perjalanan yang dapat ditiru dan dirasakan oleh para santri. Dahulu perjuangan beliau dalam menyebarkan ilmu sangat berat, tidak mudah seperti sekarang,” jelasnya.

Baca Juga: Tak Ada Pesta Kembang Api, Pemkab Kudus Bakal Gelar Doa Bersama di Malam Pergantian Tahun 2026

Menurutnya, santri harus meneladani keteguhan itu. Ia mengimbau kepada para santri, di manapun mereka berada dan sesulit ada keadaanya agar terus menyebarkan agama Islam. 

Diketahui, seluruh rangkaian Haul ke-68 KHR Asnawi tahun 1447 H/2025 M dipusatkan di Pondok Pesantren Bendan dan makam beliau. Kegiatan meliputi halaqah turats karya-karya KHR Asnawi, ziarah muasssis, bahtsul masail oleh LBM PCNU Kudus, napak tilas hingga Masjid Sunan Muria, serta 68 khataman oleh IKAQ. Haul ditutup dengan tahlil umum, pengajian, dan pitutur luhur.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Relokasi pedagang Pasar Bitingan ke Pasar Saerah terus menunjukkan perkembangan signifikan. Jumlah pendaftar yang terus bertambah membuat pemerintah optimistis proses pemindahan dapat berjalan lancar.

Pelaksana Harian (Plh) Dinas Perdagangan Kudus, Djati Solechah, mengatakan pendaftaran pedagang hingga Rabu (10/12/2025) sudah menembus lebih dari 600 orang. Ia menilai angka tersebut menunjukkan antusiasme besar dari para pedagang terhadap lokasi baru.

Baca Juga: Pemkab Kudus Dorong Sekolah Ramah Lingkungan, SD 2 Garung Kidul Lolos Adiwiyata 2025

“Dari lebih 600 pendaftar itu, sekitar 468 sudah terverifikasi. Insyaallah semuanya bisa tertampung, meski mungkin tidak lagi seideal rencana awal jika semua pedagang pindah bersamaan,” ujar Djati kepada awak media di Pendopo Kudus belum lama ini.

Data verifikasi tersebut, lanjut Djati, kini menjadi dasar penyusunan blok dan zonasi pedagang oleh manajemen Pasar Saerah. Apalagi Pasar Saerah saat ini juga masih proses pembenahan di beberapa bagian.

“Terkait pindahnya, kami menunggu kesiapan dari Pasar Saerah. Tetapi kami berharap pekan ketiga Desember 2025 ini para pedagang sayur di Bitingan sudah pindah,” bebernya.

Terkait tarif, Djati mengaku belum tahu pasti terkait kesepakatan baru antara pihak Pasar Saerah dan para pedagang. Namun, penawaran awal tarif retribusi kios sebesar Rp49 ribu per hari dan los Rp18 ribu per hari.

“Tarif tersebut sudah termasuk listrik dan kebersihan, serta berlaku 24 jam. Jadi hitung-hitungannya lebih murah. Sebab, di Pasar Bitingan pedagang bisa mengeluarkan Rp60–70 ribu per hari,” rincinya.

Baca Juga: 39 Kopdes di Kudus Sudah Masuk Tahap Pembangunan

Disinggung jika nanti pedagang sudah pindah tetapi ada beberapa yang bandel dan tetap berjualan di tepi jalan sekitaran Pasar Bitingan, Djati dengan tegas bakal menertibkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) baru Nomor 2 Tahun 2025 tentang pasar rakyat yang mengatur jam operasional dan ketertiban pedagang.

“Sesuai Perda tersebut bahwa pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah jam operasionalnya mulai pukul 06.00 WIB sampai jam 18.00 WIB. Sehingga yang melanggar jam tersebut, bakal kami tertibkan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Hasil seleksi administrasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus resmi diumumkan, Kamis malam (11/12/2025). Hasil pengumuman terdapat tiga orang yang melamar lebih dari satu formasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, Zulfa Kurniawan menyampaikan, bahwa pelamar memang diperbolehkan mendaftar lebih dari satu formasi. Hal tersebut, menurutnya sudah sesuai regulasi.

Baca Juga: 39 Kopdes di Kudus Sudah Masuk Tahap Pembangunan

“Tidak masalah, pelamar diperbolehkan mendaftar di lebih dari satu formasi,” ujar pria yang akrab disapa Iwan melalui aplikasi pengirim pesan, Jum’at (12/12/2025).

Adapun Aparur Sipil Negara (ASN) yang lolos seleksi administrasi di pengisiasn JPTP Pemkab Kudus antara lain, untuk Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kudus yang lolos ada tiga oarang yakni, Agung Dwi Hartono (Kabag Perekonomian Setda Kudus), Hendro Muswin (Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur pada BKPSDM Kudus) serta Tulus Tri Yatmika (Sekdin Dukcapil Kudus).

Untuk jabatan Kepala Satpol PP yang lolos administrasi, antara lain, Budi Waluyo (Sekretaris Satpol PP). Jaya Haryanto (Kabid Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Kudus). Serta Satria Agus Himawan (Camat Kaliwungu, Kudus).

Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga ada 3 yang lolos administrasi. Antara lain, Doni Tondo Setiaji (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kudus). Harry Wibowo (Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kudus). Heriyanto (Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kudus).

Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga ada tiga nama yang lolos. Antara lain, Ery Rahayu (Sekdin Kominfo Kudus). Satria Agus Hemawan (Camat Kaliwungu, Kudus). Suwardi (Analis Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah).

Kemudian, jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) antara lain, Amin Rahmat (Camat Bae). Andrias Wahyu Adi Setiawan (Camat Kota). Serta Dian Noor Tamzis Hanafi (Camat Dawe).

Sedangkan, jabatan Kepala BKPSDM ada empat pendaftar yang lolos seleksi administrasi, antara lain, Budi Waluyo (Sekretaris Satpol PP Kudus). Siti Rokhmah (Sekdin PUPR Kudus). Tulus Tri Yatmika (Sekdin Dukcapil Kudus).

Lebih lanjut Iwan menuturkan, tahap selanjutnya adalah asesmen yang dijadwalkan pada 15–16 Desember di Mabes Polri, Jakarta. Selanjutnya, peserta akan mengikuti penyusunan makalah dan wawancara pada 22–24 Desember 2025.

Baca Juga: Tak Ada Pesta Kembang Api, Pemkab Kudus Bakal Gelar Doa Bersama di Malam Pergantian Tahun 2026

Ketika seluruh tahapan selesai, tambahnya, nanti akan dipilih tiga nama berdasarkan nilai tertinggi di masing-masing formasi untuk diusulkan kepada Bupati Kudus. Setelah itu, nama-nama tersebut dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Targetnya akhir Desember 2025 tiga nama di masing-masing OPD sudah dikirim ke BKN. Namun, memang untuk pelantikan kemungkinan tetap di tahun depan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus terus mengupayakan penguatan pendidikan lingkungan hidup di sekolah melalui program Adiwiyata. Di tahun ini, satu sekolah dasar dipastikan lolos penilaian pendampingan tingkat kabupaten, yakni SD 2 Garung Kidul.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus, Dyah Wendy Hartati, mengatakan Adiwiyata merupakan program nasional untuk menumbuhkan budaya peduli lingkungan di area sekolah.

Baca Juga: 39 Kopdes di Kudus Sudah Masuk Tahap Pembangunan

“Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya terhadap lingkungan. Tahun 2025 ada penilaian pendampingan, dan dari pengajuan yang masuk, SD 2 Garung Kidul lolos seleksi tingkat kabupaten,” jelasnya, Kamis (11/12/2025).

Dyah menuturkan bahwa Pemkab Kudus menargetkan lebih banyak sekolah bisa lolos program Adiwiyata di tahun-tahun berikutnya, bahkan hingga tingkat provinsi sampai nasional.

“Ke depannya kami berharap semakin banyak sekolah yang lolos berjenjang sampai nasional,” katanya.

Menurut Dyah, sekolah Adiwiyata wajib mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke dalam kurikulum. Selain itu, pembiasaan perilaku ramah lingkungan harus dilakukan oleh siswa maupun guru.

Mulai dari pemilahan sampah, pembibitan tanaman, penanaman pohon, hingga komitmen tidak menyediakan makanan dan minuman dalam kemasan plastik di lingkungan sekolah.

“Pembiasaan baik seperti pilah sampah, tanam pohon, pembibitan, sampai mengurangi plastik harus menjadi budaya. Sekolah juga perlu memperbanyak tanaman agar suasananya lebih hijau,” terangnya.

Baca Juga: Tak Ada Pesta Kembang Api, Pemkab Kudus Bakal Gelar Doa Bersama di Malam Pergantian Tahun 2026

Tidak hanya untuk menata lingkungan sekolah, program Adiwiyata juga dinilai memberikan nilai tambah bagi lembaga pendidikan.

“Keuntungan Adiwiyata itu prestise, menjadi ajang promosi sekolah. Yang lebih penting, anak-anak mulai aware dan peduli dengan lingkungan berkat pembiasaan yang terus dilakukan,” ungkapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -