BETANEWS.ID, KUDUS – Verifikasi penerima Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta Kabupaten Kudus telah selesai. Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olaharga (Disdikpora) dengan menggandeng Universitas Muria Kudus (UMK) tersebut dilaksanakan dengan metode sampling.

Hal tersebut terungkap saat audensi Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dengan Disdikpora serta tim verifikator dari UMK, Selasa (2/12/2025).

Baca Juga: Alokasi Turun, BLT Cukai untuk Buruh Rokok Kudus Tetap Digulirkan 2026

Verifikasi ditutup pada Kamis (27/11/2025). Pada audensi tersebut diketahui data guru swasta Kudus yang terinput di sistem ada 8.687 calon penerima TKGS yang berasal dari 1.576 lembaga. Dari jumlah tersebut, pendidik yang valid sebanyak 8.492 orang, sedangkan yang tidak valid ada 195 orang.

Namun, yang jadi sorotan oleh Komisi D DPRD Kudus verifikasi calon penerima TKGS tidak dilakukan secara faktual, tetapi dengen metode sampling. Sebanyak 8.492 jumlah guru swasta calon penerima TKGS yang diverifikasi hanya 900 orang. Dan hasilnya didapati ada 195 guru swasta yang datanya tidak valid.

Karena menggunakan metode sampling, hasil verifikasi guru swasta calon penerima TKGS disanksikan kevalidannya oleh Komisi D DPRD Kudus. Para legislator sepakat agar dilakukan verifikasi lanjutan dengan metode faktual, yakni by name by addres.

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto mengatakan, bahwa audensi ini merupakan bagian dari monitoring proses verifikasi calon penerima TKGS di tahun 2026. Sebab, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun depan sudah disahkan.

“Oleh karena itu kami ingin tahu sejauh mana hasil verifikasi faktual calon penerima TKGS. Tapi ternyata bukan verifikasi faktual, melainkan verifikasi dengan metode sampling,” ujar Mardijanto usai audensi di gedung DPRD Kudus, Selasa (2/11/2025).

Mengetahui hal tersebut, lanjut Mardijanto, Komisi D DPRD Kudus sepakat agar ada perpanjangan proses verifikasi. Namun tidak menggunakan metode sampling, tetapi verifikasi faktual.

“Kami meminta kerja sama Disdikpora dengan UMK diperpanjang untuk verifikasi calon penerima TKGS diperpanjang. Metodenya jangan sampling, tetapi verifikasi faktual. Agar hasilnya benar-benar valid dan bisa dipertanggung jawabkan,” jelasnya.

Baca Juga: Transisi Kementerian Haji dan Umrah Mulai Berjalan, Kudus Masih Tunggu Pengisian Struktur Baru

Terkait kendala anggaran di proses verifikasi faktual, Mardijanto menuturkan, agar hal tersebut bisa dikomunikasikan kembali. Menurutnya, TKGS merupakan program unggulan dan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

“Untuk anggaran nanti kita siapkan. Karena TKGS adalah program unggulan dan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus jadi harus kita sukseskan bersama,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Teguh Budi Wiyono adalah salah satu penjaga lingkungan di lereng Pegunungan Muria. Kegelisahan akan sumber mata air yang menyusut dan hutan gundul, membuatnya bergerak ikhlas mencintai alam.

Pada tahun 2012 silam ia mulai melakukan aksinya dengan memanggul bibit pohon dari bawah menapaki jalur curam, menempuh jalur longsoran, dan menanam sendiri bibit pohon di titik-titik kritis Muria. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk mengembalikan sumber mata air dan lingkungan gunung yang kembali asri.

Baca Juga: Jalan ‘Jihad’ Chef Isman, Jadi Agen Kudus Asik Kampanyekan Pilah Sampah Melalui Konten

“Waktu itu kurang lebih ada 12 orang termasuk saya berinisiatif untuk kembali menanam pohon di blok Goa Jepang. Tidak mudah memang, karena harus mendaki dengan membawa bibit pohon dengan jalur yang curam,” katanya belum lama ini.

Tapi niat itu ia lakukan demi untuk menjaga agar lingkungan di kawasan Pegunungan Muria tetap asri. Walaupun bibit dibeli dengan kocek pribadi, namun semangat menanam pohon tetap dilakukan dengan tenaga yang masih mereka punya.

“Tahun demi tahun beberapa tanaman yang kami tanam berhasil hidup, meski ada pula yang mati. Dalam tiga tahun yang sudah kita tanam dari biaya pribadi sekitar ada sebanyak 150 bibit pohon, bisa hidup sekitar 50 pohon,” ungkapnya.

Setalah tiga tahun fokus pada penanaman di area bekas kebakaran, inisiatif yang dilakukannya mulai vakum. Hal itu dikarenakan lokasi penanaman yang menurutnya sudah tak dapat ia jangkau lagi. 

“Kami sudah melakukan sesuai dengan kemampuan kami. Lokasi yang menanjak ektrem dan tak mampu kita lewati, karena harus membawa bibit dari bawah mendaki hingga lokasi penanaman. Menurut kami itu sudah cukup, karena lokasi yang sudah tidak dapat kami tempuh lagi,” jelasnya. 

Kemudian pada 2015, Teguh bergabung dengan komunitas Perkumpulan Masyarakat Pelindung hutan (PMPH) Muria, yang aktif dalam pelestarian lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan visi dia untuk menjaga alam sekitar tetap lestari. 

“Lalu lanjut 2015 ikut gabung dengan PMPH. Fokus jenis pohon yang ditanam adalah jenis Kaliandra dan Ramayana, sebagai tanaman perintis,” katanya. 

Perjalanannya dalam kelestarian alam tidak selalu mulus. Tahun 2021 komunitas PMPH sempat vakum karena ketua yang menjadi panutan bagi anggota berpulang ke hadapan tuhan. Justru dengan petuah yang sering disampaikan oleh ketua PMPH dulunya, membakar semangatnya untuk terus aktif dalam menjaga lingkungan. 

Dengan kelompok kecil yang awalnya beranggotakan hanya tujuh orang, komunitas Pegiat Konservasi Alam (Peka) Muria didirikan pada 2023. Ditunjuk sebagai Ketua Peka Muria, Teguh membawa visi: “membuat Muria kembali hijau dan menjaga sumber air untuk generasi mendatang”.

“Bertahan itu tidak mudah. Tapi ketika kami melihat pohon-pohon kecil itu tumbuh, kami tahu perjuangan ini tidak sia-sia. Maka dari itu, hingga kini pelestarian alam tetap kami jalankan,” sebutnya. 

Bahkan sejak berdirinya Peka Muria menjadi titik balik. Komunitas konservasi alam tersebut mendapat dukungan dari Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) melalui suplai bibit yang mereka inginkan. Yakni ficus dan bambu menjadi fokus utama penanaman. 

Di tahun pertama, Peka Muria mendapat suplai sekitar 300-400 bibit pohon, kemudian 2024 mereka mendapat 1.000 bibit, dan tahun ini mendapat suplai 1.500 bibit. Meski begitu, mereka hingga saat ini sudah menanam sekitar 2.300 bibit pohon, termasuk 390 bambu dan 700 ficus yang ditanam pada tahun ini.

“Jenis bibit pohon yang kami fokus tanam adalah ficus dan bambu. Ficus berfungsi menahan air lebih lama dan mencegah longsor, sementara bambu untuk memfiltrasi air agar lebih jernih,” jelasnya.

Sementara itu, titik-titik penanaman yang difokuskan adalah titik kritis di Pegunungan Muria. Menurutnya, saat ini pihaknya memfokuskan terlebih dahulu wilayah Kabupaten Kudus, di antaranya meliputi Rejenu, Goa Jepang, Glagah Arjuna, bawah Argopiloso (bekas kebakaran), hingga hulu Air Terjun Montel.

Berdasarkan pengamatannya per Maret 2025, tingkat keberhasilan tanaman yang sudah dilakukan penanaman mampu hidup hingga 60 persen. Angka tersebut cukup tinggi untuk wilayah pegunungan dengan akses sulit.

Baca Juga: Deffa Aurelia, Model Menawan dari Kudus yang Juga Pegawai Bank

Bagi Teguh, konservasi tidak mengenal batas administratif. Setelah fokus di daerah Colo, Rahtawu, Ternadi, dan Japan, pihaknya berupaya memperluas titik penanaman ke sisi timur dan barat gunung, yakni menyentuh wilayah Jepara dan Pati. 

Tak hanya mengandalkan anggota yang kini berjumlah 18 orang, pihak komunitas juga menggandeng para mahasiswa, baik UIN Sunan Kudus maupun UMK, agar kegiatan positif itu dapat ditiru. Lebih-lebih generasi muda sekarnag lebih aktif dalam pelestarian lingkungan. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menegaskan kesiapan penuh dalam menerapkan pidana kerja sosial sebagai amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja Semarang Senin (1/12/2025).

Tidak hanya di tingkat provinsi, penandatanganan MoU juga dilakukan oleh seluruh kepala kejaksaan negeri dan para bupati/wali kota se-Jawa Tengah. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris hadir langsung bersama Wakil Bupati Bellinda Birton untuk menandatangani kesepakatan tersebut.

Baca Juga: 60 Dapur SPPG Kudus yang Beroperasi Sudah Kantongi SLHS

MoU ini mengatur berbagai aspek teknis penerapan pidana kerja sosial, mulai dari penyediaan lokasi pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pola pembinaan bagi terpidana, hingga penyediaan data dan edukasi wajib kepada masyarakat. Tujuannya agar implementasi di daerah berlangsung transparan, efektif, dan konsisten.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam kesempatan itu menekankan bahwa pidana kerja sosial merupakan bagian penting dari konsep keadilan restoratif. Pendekatan ini dinilai tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membantu pelaku memperbaiki diri melalui kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Ini bukan sekadar hukuman, tetapi proses membangun kembali individu lewat perbuatan yang bermanfaat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan peran strategis pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga kualitas pelaksanaan. Lokasi kerja sosial harus layak, tidak merendahkan martabat terpidana, dan sepenuhnya bebas dari praktik komersialisasi.

“Pengawasan melekat sepenuhnya ada di daerah, dan pelaksanaannya wajib dilaporkan kepada Kejaksaan,” tegasnya.

Gubernur turut mengingatkan pentingnya menjaga lokasi kerja sosial dari potensi penyimpangan agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga.

Baca Juga: Operasi Zebra Candi 2025 di Kudus: 648 Pelanggar Ditindak, 950 Ditegur

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sam’ani menyampaikan bahwa Pemkab Kudus siap menjalankan seluruh ketentuan dalam MoU serta memastikan pidana kerja sosial dapat diterapkan secara humanis dan sesuai prinsip keadilan restoratif.

“Pemkab Kudus siap mendukung penuh implementasinya. Harapannya, pidana kerja sosial ini dapat menjadi sarana rehabilitasi sekaligus pembinaan yang lebih membangun bagi para terpidana,” ujarnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memastikan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para buruh rokok pada tahun 2026 masih ada. Meskipun alokasinya menurun dibanding tahun ini.

Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putut Winarno mengatakan, sebanyak 48.834 buruh rokok bakal mendapatkan kembali BLT. Bantuan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Baca Juga: Operasi Zebra Candi 2025 di Kudus: 648 Pelanggar Ditindak, 950 Ditegur

“Pemberian bantuan ini sebagai amanah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) guna pemanfaatan DBHCHT. Serta sebagai wujud perhatian Pemkab Kudus kepada para pekerja di industri tembakau,” ujar Winarno melalui sambungan telepon.

Winarno mengungkapkan, pada tahun ini buruh rokok di Kabupaten Kudus menerima BLT sebesar Rp300 ribu selama 4 bulan. Bantuan tersebut disalurkan dua tahap. Artinya, nominal sekali penyaluran Rp 600 ribu atau total bantuan yang diterima buruh rokok itu sebesar Rp1,2 juta.

“Pada tahun depan alokasinya menurun. Para buruh rokok Kudus akan mendapatkan BLT dua bulan yang disalurkan satu tahap atau total nominal bantuannya Rp600 ribu,” bebernya.

Winarno menuturkan, penyaluran BLT yang hanya satu tahap tersebut atau dua bulan tersebut mengikuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Selain itu, alokasi DBHCHT untuk Kudus tahun depan juga terjadi penurunan.

“Kita mengikuti Pemprov Jateng. Mereka memberikan BLT dua bulan kita juga dua bulan, biar sama. Karena alokasi anggarannya juga ada penurunan,” jelasnya.

Baca Juga: Bakal Direlokasi ke Pasar Anyar, Begini Keluhan Para Pedagang Pasar Bitingan Kudus

Untuk penyaluran BLT Cukai, lanjut Winarno, mengupayakan agar bisa disalurkan jelang Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya, pada momen tersebut kebutuhan meningkat.

“Rencana kami bantuan BLT Cukai disalurkan jelang lebaran. Tujuannya agar uang bantuan tersebut bisa dibelanjakan untuk kebutuhan lebaran,” tuturnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) menuju Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj RI) mulai berjalan. Sebagian di daerah seluruh Indonesia bahkan sudah dilakukan transisi hingga sudah ada pelantikan untuk pengurus daerah maupun kabupaten/kota. 

Meski langkah transisi diharapkan untuk memberikan layanan lebih baik bagi masyarakat Indonesia di bidang haji dan umrah. Namun, Kabupaten Kudus untuk saat ini belum dilakukan pemisahan dan penyelenggaraan haji masih dikelola oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Baca Juga: Operasi Zebra Candi 2025 di Kudus: 648 Pelanggar Ditindak, 950 Ditegur

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kudus, Sony Wardhana menyebut, perubahan ini merupakan langkah besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia. Dia menegaskan, kehadiran kementerian baru diharapkan membawa peningkatan signifikan pada penyelenggaraan haji tahun 2026. 

“Selama sekitar 75 tahun, urusan haji ditangani Kemenag. Mulai 2026, pelayanan haji akan ditangani langsung Kementerian Haji dan Umrah. Harapannya ada perbaikan signifikan dibanding pelaksanaan sebelumnya,” ujarnya.

Pada Jumat, 28 November 2025, pemerintah telah melantik jajaran Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah ssjumlah provinsi serta Kantor Kementerian Haji dan Umrah di kabupaten/kota. Struktur organisasi Kemenhaj RI disiapkan lengkap dari tingkat pusat hingga daerah.

Namun, untuk wilayah Jawa Tengah termasuk Kudus, proses alih kelembagaan ini masih berjalan bertahap. Menurutnya untuk penyelenggaraan haji dan umrah tahun 2026 di Kota Kretek, masih dikelola oleh Kemenag.

Belum dilakukannya transisi atau belum dilantiknya Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Kudus, kata dia, lantaran seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tidak pada Kemenag Kudus tidak memiliki pegawai definitif. Kondisi tersebut membuat Kudus belum dapat mengikuti pelantikan serentak pada November lalu.

Ia memastikan penyelenggaraan haji di Kudus tetap terlaksana. Bahkan pihaknya berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk para jemaah yang akan berangkat ke Baitullah. 

“Pelayanan ke masyarakat harus tetap maksimal. Selama struktur KMHU di kabupaten/kota belum terbentuk, pelayanan haji masih dijalankan oleh Kemenag seperti biasa,” tegasnya.

Dalam proses transisi, lanjut dia, Kantor Kemenag harus menyerahkan aset berupa bangunan hingga sumber daya manusia (SDM) yang sebelumnya berada di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) kepada kementerian baru tersebut. 

“Aset gedung dan perlengkapan di seksi PHU nantinya menjadi milik kementerian haji dan umrah. Begitu juga SDM-nya untuk pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah,” tuturnya.

Baca Juga: Bakal Direlokasi ke Pasar Anyar, Begini Keluhan Para Pedagang Pasar Bitingan Kudus

Sony menyebut, pengisian jabatan Kemenhaj di kabupaten/kota di daerah memiliki ketentuan khusus, terutama terkait status kepegawaian dan batas usia. Pejabat definitif dari PHU yang berusia di bawah 56 tahun dapat ditetapkan mengisi struktur baru. Sementara mereka yang berusia di atas batas itu akan mendapatkan penugasan tambahan sebagai kepala kantor dalam struktur kementerian baru.

Di Jawa Tengah, dari total 35 kabupaten/kota, baru 20 daerah yang struktur kementerian haji dan umrah-nya telah terisi. Sebanyak 15 daerah lainnya, termasuk Kudus, masih menunggu penetapan lebih lanjut dari Kantor wilayah (Kanwil).

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus yang telah beroperasi mensuplai program makan bergizi gratis (MBG) seluruhnya mengantongi izin Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal itu dikatakan oleh Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Nuryanto.

Berdasarkan data dari DKK Kudus, jumlah dapur SPPG di Kudus saat ini sudah ada 73 unit. Terdiri 60 unit dapur telah beroperasi dan resmi mengantongi SLHS dan 13 dapur lainnya belum beroperasi. 

Baca Juga: Operasi Zebra Candi 2025 di Kudus: 648 Pelanggar Ditindak, 950 Ditegur

“Dari jumlah yang sudah beroperasi sebanyak 60 dapur, semuanya sudah mengantongi izin. Sisanya masih dalam proses pelatihan untuk mendapatkan SLHS,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (2/12/2025).

Ia menuturkan, bahwa dapur SPPG yang sudah mulai mendistribusikan MBG ke beberapa sekolah harus sudah mendapkan SLHS. Hal itu sesuai dengan arahan Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris dalam memenuhi kelayakan pelayanan makanan bagi anak. 

Selain 13 dapur yang belum beroperasi mengikuti pelatihan, setidaknya total ada 60 dapur yang saat ini juga tengah mengikuti pelatihan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan SLHS. Menurutnya, pelatihan yang diajarkan sesuai dengan ketentuan, seperti keamanan pangan dari dampak obat-obatan kimia.

“Lalu tentang laik ijin personal (petugas), laik ijin dapur MBG, tentang dampak makanan yang berakibat penyakit, serta tentang dampak penggunaan makanan berbahan kimia,” jelasnya.

Ia menjelaskan, adanya pelatihan yang diberikan tersebut, banyak yang sebelumnya tidak mengerti akan keamanan pangan. Dengan begitu, mereka akan lebih mengetahui tentang keamanan pangan yang akan dikonsumsi.

Baca Juga: Bakal Direlokasi ke Pasar Anyar, Begini Keluhan Para Pedagang Pasar Bitingan Kudus

“Jadi untuk manfaatnya tidak hanya itu, dalam pelatihan tersebut juga ada transfer keamanan pangan yang disampaikan kepada peserta,” ujarnya.

Dia berharap, semua petugas yang terlibat, pembelian bahan baku, proses memasak, penyajian, serta distribusi, dalam keadaan aman. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pelayanan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Polres Kudus menuntaskan pelaksanaan Operasi Zebra Candi 2025 yang digelar selama dua pekan, mulai 17 hingga 30 November 2025. Selama masa operasi, Satlantas Polres Kudus mencatat ratusan pelanggaran lalu lintas serta melakukan berbagai kegiatan preemtif dan preventif guna meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di masyarakat.

Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo melalui Kabagops, Kompol Eko Pujiono, menyampaikan bahwa sepanjang Operasi Zebra Candi 2025 terdapat 648 pelanggar yang dikenai penindakan dengan rincian 254 ETLE dan 394 tilang manual sedangkan 950 pelanggar diberikan teguran di lapangan. Penindakan difokuskan pada pelanggaran kasat mata yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Baca Juga: Membludak, Pendaftar Petugas Haji 2026 di Kudus Capai 123 Orang

“Pelanggaran yang paling banyak ditemukan masih didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, pengendara di bawah umur, serta pelanggaran lain yang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Kami juga menindak pelanggaran knalpot tidak standar yang kerap dikeluhkan masyarakat,” ujar Kompol Eko, Senin (1/12/2025).

Selain penindakan, Satlantas Polres Kudus turut menggelar sejumlah kegiatan preventif, mulai dari edukasi keselamatan berkendara, pembagian brosur imbauan, hingga ramp check kendaraan untuk memastikan kelayakan armada angkutan umum maupun kendaraan pribadi menjelang musim liburan.

Selama dua pekan operasi berlangsung, Polres Kudus mencatat 22 kejadian kecelakaan, dengan total 28 korban luka ringan dan kerugian material mencapai Rp12.900.000. Jumlah ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Kompol Eko menegaskan bahwa karakteristik pelanggaran di Kudus paling banyak terjadi pada jam-jam awal aktivitas pagi serta menjelang sore hari. Beberapa titik rawan juga menjadi fokus patroli, terutama lokasi yang sering dimanfaatkan untuk aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong.

“Kesadaran masyarakat dalam berkendara masih harus ditingkatkan. Banyak pelanggaran terjadi karena pengendara kurang memperhatikan keselamatan dan masih menganggap remeh aturan yang berlaku. Padahal, pelanggaran kecil dapat memicu kecelakaan besar,” ujarnya.

Baca Juga: Jelang Nataru, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp70 Ribu per Kilogram

Di akhir keterangannya, Kompol Eko menyampaikan imbauan agar masyarakat lebih tertib dan peduli terhadap keselamatan di jalan. Ia mengingatkan pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, mematuhi batas kecepatan, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta memastikan kelayakan kendaraan sebelum digunakan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kudus untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Taat aturan bukan sekadar menghindari tilang, tetapi bentuk tanggung jawab bersama demi menjaga keamanan dan kenyamanan di jalan raya. Semoga dengan kedisiplinan bersama, angka kecelakaan dapat terus kita tekan,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -