Gubernur Ahmad Luthfi Minta Percepat Penanganan Longsor Brebes

-

12/03/2026

betanews-tawuran — Belasan remaja meminta maaf kepada orang tua usai diamankan polisi gegara mau tawuran. Foto: Ist.

BETANEWS.ID, KUDUS – Rencana tawuran yang melibatkan puluhan remaja di Kabupaten Kudus berhasil digagalkan polisi. Sebanyak 27 remaja diamankan setelah diduga berencana melakukan tawuran di depan Mie Gacoan, Kelurahan Purwosari, pada Senin dini hari (9/3/2026).

Aksi tersebut bermula dari saling ejek atau bullying di sekolah yang kemudian berlanjut menjadi tantangan tawuran melalui pesan langsung (Direct Message) di Instagram. Kedua kelompok remaja itu bahkan saling mengajak teman dari komunitas masing-masing untuk bertemu dan berkelahi.

Tim patroli Polsek Kudus Kota bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat melalui layanan “Lapor Pak Kapolres”. Saat petugas tiba di lokasi sekitar pukul 02.30 WIB, dua kelompok remaja yang diduga hendak tawuran langsung kocar-kacir.

Setelah dilakukan penyelidikan oleh Unit Reskrim dan Intelkam, polisi berhasil mengidentifikasi total 27 remaja yang terlibat. Mereka berasal dari dua kelompok yang sebagian berada di wilayah perbatasan Kudus dan Pati, bahkan beberapa di antaranya diketahui masih bersekolah di tempat yang sama.

Kapolsek Kudus Kota AKP Subkhan mengatakan, pihaknya memilih mengedepankan pendekatan pembinaan dengan menerapkan restorative justice karena mayoritas pelaku masih berstatus pelajar dan di bawah umur.

“Kami mengedepankan pembinaan. Syaratnya mereka harus menyadari kesalahan dan orang tua wajib meningkatkan pengawasan. Ini adalah kesempatan kedua bagi masa depan mereka,” ujar Subkhan saat mediasi di Polsek Kudus Kota melalui siaran tertulisnya, Kamis (11/3/2026).

Dalam proses pembinaan tersebut, para remaja diminta meminta maaf kepada orang tua masing-masing dengan melakukan sungkem sebagai bentuk penyesalan. Suasana haru pun sempat terjadi ketika beberapa orang tua dan anak terlihat menangis saat prosesi tersebut berlangsung.

Selain itu, para remaja juga dibimbing melaksanakan sholat taubat di Mushola As-Salam Polsek Kudus Kota sebagai bagian dari pendekatan pembinaan secara spiritual.

Mereka juga diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.
Surat tersebut diketahui oleh orang tua, perangkat RT/RW, kepala desa, hingga Bhabinkamtibmas dan Babinsa di wilayah masing-masing.

Berdasarkan data kepolisian, ke-27 remaja tersebut berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari SMP, MTs, SMK, mahasiswa, hingga remaja yang sudah putus sekolah.

“Polsek Kudus Kota juga mengimbau para orang tua untuk lebih aktif memantau pergaulan anak, terutama dalam penggunaan media sosial, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi,” tuturnya.

Editor:Kholistiono

- advertisement -

Empat Hari Digelar, Transaksi Mebel Jepara di Pameran IFEX Tembus Rp7,8 Miliar

Penulis

Umi Nurfaizah

-

12/03/2026

betanews-20260312-ifex — Pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) di ICE BSD City Tangerang. Foto: Ist

BETANEWS.ID, JEPARA– Selama empat hari digelar pada tanggal 5-8 Maret 2026, transaksi penjualan pelaku usaha mebel Jepara yang mengikuti pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) di ICE BSD City Tangerang mencapai Rp7,8 miliar.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, terdapat 20 pelaku usaha mebel dari Jepara yang menjadi peserta IFEX. Dari jumlah peserta yang terlibat, tercatat terdapat 820 pengunjung yang mendatani lokasi Paviliun Jepara.

“Ahamdulillah hasilnya kurang lebih sekitar Rp7 miliar lebih. Ini menunjukkan produk mebel Jepara masih sangat diminati pasar,” ujar Wiwit pada saat meninjau Jepara International Furniture Buyer Weeks (JIFBW) 2026 yang digelar di Gedung Wanita Jepara, Rabu (11/3/2026).

Wiwit menjelaskan, nilai transaksi tersebut merupakan hasil langsung yang diperoleh peserta selama pameran berlangsung. Menurutnya, transaksi langsung seperti ini memberikan dampak nyata bagi para pelaku usaha.

“Dengan transaksi langsung seperti itu berarti ada efek yang bisa langsung diterima oleh para pelaku usaha” tambahnya.

Pelaksanaan IFEX pada tahun ini menurutnya berjalan dengan baik. Mulai dari masa persiapan maupun kualitas produk yang ditampilkan. Sehingga turut mempengaruhi hasil transaksi yang cukup besar.

“IFEX tahun ini persiapannya bagus, produk-produk yang ditampilkan juga sangat bagus sehingga hasilnya juga bagus. Potensi ke depannya tentu akan lebih baik lagi,” jelasnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Jepara, menurutnya akan tetap melakukan evaluasi terhadap hasil keikutsertaan dalam pameran internasional tersebut agar pelaksanaan di tahun berikutnya bisa semakin maksimal.

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil IFEX ini agar ke depan bisa lebih baik lagi,” katanya.

Ia juga berharap hasil positif ini bisa terus disosialisasikan agar semakin banyak pelaku usaha yang termotivasi untuk ikut berpartisipasi.

Selain itu, ia mengaku juga sudah menyampaikan kepada HIMKI terkait komposisi peserta pada pameran berikutnya agar memberikan kesempatan lebih luas kepada pelaku usaha baru.

“Kemarin kami juga menyampaikan kepada HIMKI, kalau bisa tahun depan komposisinya 70 persen peserta baru dan 30 persen peserta yang sebelumnya belum sukses kita ikutkan kembali,” ungkapnya.

Untuk keikutsertaan di tahun 2027, Pemkab Jepara menargetkan proses kurasi produk akan semakin ditingkatkan sehingga kualitas dan keberagaman produk yang ditampilkan juga semakin luas.

“Ke depan kurasinya akan kita tingkatkan. Keberagaman produk juga harus lebih luas sehingga daya saing produk Jepara semakin kuat di pasar global,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Berawal dari 3 Unit iPhone, Nadia Kini Punya Tiga Cabang Bisnis Persewaan Ponsel

Penulis

-

12/03/2026

betanews-sewa iphone-KU — Nadia Okta Ardianti. Perempuan 22 tahun asal Kudus ini, kini punya tiga cabang persewaan iPhone. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Berawal dari tiga unit iPhone, seorang wanita muda asal Kabupaten Kudus berhasil mengembangkan bisnis penyewaan ponsel hingga memiliki tiga cabang di beberapa daerah. Dia tak lain adalah Nadia Okta Ardianti (22), warga Desa Getas Pejaten RT 4 RW 4, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Wanita yang akrab disapa Nadia itu memulai usaha bisnis sewa iPhone sejak September 2023 dengan modal yang terbatas. Menjajaki peluang usaha itu, ia bangun mulai dari bawah, yakni dimulai dari tiga unit iPhone tipe XR dan iPhone 11.

Ia mengaku, modal tersebut didapatkannya dari uang tabungan dari hasil usaha yang dijalankannya sebelumnya, seperti usaha pnyediaan sembako dan usaha kecil lainnya. Dengan tekad yang tinggi, uang hasil usaha kecil-kecilan itu diinvestasikan lagi untuk beli iPhone.

“Awalnya dari uang saku sendiri, kemudian juga dari uang hasil usaha yang sudah saya kumpulkan dikit demi sedikit. Karena memang uang itu tidak tak pakai macam-macam, tapi tak buat investasi lagi buat beli unit iPhone untuk usaha penyewaan ponsel, utamanya iPhone,” bebernya saat ditemui di tokonya, beberapa waktu lalu.

Usaha yang dibangun dari nol tersebut, kini berkembang cukup pesat. Di mana, hingga saat ini tiga cabang miliknya berada di berbagai daerah, meliputi Kudus, Jepara, dan Pati.

“Saya juga bekerja sama dengan pihak lain buka di Semarang untuk penyewaan iPhone. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang dan jumlah unit yang tersedia ada puluhan bahkan ratusan unit,” terangnya.

Dalam dua tahun terakhir, kata dia, permintaan penyewaan iPhone dinilai cukup tinggi, terutama bagi kalangan anak muda untuk sekedar bergaya maupun untuk memenuhi gengsi sosial di lingkungan masyarakat. Ia menyebut, tipe iPhone XR dan iPhone 11, menjadi pilihan utama bagi semua kalangan.

“Mayoritas penyewa berasal dari kalangan perempuan. Biasanya mereka gunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai penggunaan harian, travelling, hingga menunjang penampilan atau gengsi,” jelasnya.

Ia menambahkan, tarif sewa yang ditawarkan cukup bervariasi, tergantung tipe dan durasi penggunaan. Menurutnya, harga sewa mulai dari Rp5 ribu hingga ratusan ribu.

“Kalau untuk jumlah unit ponsel, terutama di Kudus sendiri kurang lebih ada 50 unit. Belum yang berapa di cabang Pati dan Jepara. Tapi sejauh ini untuk permintaan penyewaan masih kenceng di Kudus, apalagi menjelang lebaran seperti ini,” ujarnya.

Puluhan unit ponsel iPhone yang tersedia di tokonya, mulai dari tipe iPhone X hingga iPhone 17 Pro Max juga tersedia, tergantung dari pelanggan mau sewa tipe yang apa. Di balik kesuksesan usahanya itu, pahit getir perjalanannya usaha sempat ia rasakan.

“Ratusan kali saya tertipu. bahkan ratusan unit hilang, dengan niat mereka menyewa untuk digadaikan ke tempat lainnya,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

THR dari PT Djarum Sudah di Tangan, Manda: “Buat Biaya Nikah”

Penulis

-

11/03/2026

betanews-thr djarum-rs — Dian Manda Tilana, karyawan PT Djarum. Foto; Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Ceria dan semringah tergurat di wajah Dian Manda Tilana (24) pada Selasa (11/3/2926). Perempuan yang akrab disapa Manda tersebut juga terlihat semangat bekerja. Pasalnya, karyawan PT Djarum tersebut baru menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriyah.

Manda mengaku senang dapat THR dari perusahaan jelang lebaran. Sehingga uangnya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan guna memeriahkan hari kemenangan umat muslim.

“Sebab di momen Hari Raya Idul Fitri, berbagai kebutuhan harganya merangkak naik. Jadi THR dari perusahaan ini sangat membantu sekali,” ujar Manda kepada awak media di Brak Djarum Tanjung Karang 2, Rabu (11/3/2026).

Warga Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan tersebut menyampaikan, ia sudah bekerja di PT Djarum selama enam tahun. Menurutnya, setiap tahun pasti dapat THR yang nominalnya lebih besar dari Upah Minumum Kabupaten (UMK).

“Tahun ini kami menerima THR sebesar Rp 3,13 juta. Jumlah tersebut lebih besar dari UMK Kabupaten Kudus 2026,” bebernya.

Manda mengungkapkan, uang THR tidak akan dihabiskan semua untuk lebaran. Namun, sebagian akan ditabung untuk menambah biaya pernikahan.

“Alhamdulillah saya sudah punya pacar dan berkomitmen untuk serius. Makanya THR ini saya tabung untuk menikah,” sebutnya.

Sementara itu, Senior Manager Publik Affairs PT Djarum, Purwono mengatakan, pembayaran THR pekerja merupakan kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan. Selama ini PT Djarum tidak pernah absen untuk memberikan hak-hak karyawan, termasuk THR.

“Jumlah pekerja PT Djarum yang menerima THR di 2026 sebanyak 53.995 orang. Total nominal yang disalurkan Rp 147,9 miliar,” ujar pria yang akrab disapa Ipung kepada awak media.

Ipung menuturkan, jumlah penerima THR PT Djarum pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu yang berjumlah 52,552 pekerja. Hal tersebut tentu berbanding lurus dengan total nominal disalurkan yang juga turut meningkat.

“Jumlah nominal THR PT Djarum tahun ini meningkat sekira 13,3 persen dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 130,5 miliar,” bebernya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Remaja 17 di Jepara Tahun Dicokok Polisi Gegara Edarkan Narkoba

Penulis

Umi Nurfaizah

-

11/03/2026

BETANEWS.ID, JEPARA– Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Jepara mengamankan seorang remaja berusia 17 tahun karena diduga menjadi pengedar narkoba.

Kasat Narkoba Polres Jepara, AKP Slamet mengatakan, remaja berusia 17 tahun yang merupakan warga asli Kabupaten Jepara itu diamankan pada Rabu, (18/2/2026) lalu sekitar pukul 02.20 WIB di wilayah Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara.

Dari tangan remaja tersebut, polisi berhasil mengamankan lima paket narkotika golongan satu jenis sabu dengan berat 2,26 gram.

“Statusnya saat ini sudah kita tetapkan menjadi tersangka, tapi tidak kita lakukan penahanan. Kita berikan perlakuan berbeda, kita berikan pembinaan dengan melibatkan pihak ketiga,” katanya saat Konferensi Pers Hasil Operasi Pekat Candi 2026 di Depan Aula Mapolres Jepara, Rabu (11/3/2026).

Perlakun berbeda itu diberikan karena statusnya yang masih masuk kategori anak-anak. Selain itu, remaja 17 tahun tersebut diketahui juga menjadi pemakai narkoba.

“Tersangka ini selain pengedar juga pengguna. Hasil edarannya juga mereka nikmati, dan mendapatkan upah,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan, Slamet mengatakan, narkoba itu diedarkan di sekitar wilayah Kecamatan Pecangaan. Ia diketahui baru menjadi pengedar sekitar dua minggu yang lalu.

Slamet melanjutkan, Remaja 17 tahun itu diketahui mendapatkan narkoba dari pelaku di atasnya. Namun, sampai saat ini pihaknya kesulitan untuk menemukan pelaku tersebut. Sebab data dokumen terkait pelaku tidak bisa ditemukan di HP tersangka.

“Pelaku di atasnya ini tidak bisa kami identifikasi, (karena) di HP tersangka tidak kita temukan dokumen (yang berkaitan dengan pelaku). Sekarang masih kita lakukan pemeriksaan di Labfor,” ungkapnya.

Selain remaja 17 tahun tersebut, selama pelaksanaan operasi pekat candi yang berlangsung pada tanggal 17 Februari – 8 Maret 2026, pihaknya juga mengamankan dua tersangka lainnya.

Yaitu AL (24), Warga Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan. AL diamankan pada Selasa, (17/2/2026) sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan. Narkotika yang berhasil diamankan yaitu sabu seberat 9,67 gram.

Kemudian selanjutnya yaitu BS (39), Warga Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit yang merupakan seorang residivis. BS diamankan pada Minggu, (1/3/2026) pukul 01.00 WIB di Desanya. Narkotika yang berhasil diamankan yaitu sabu seberat 0,31 gram.

“Tiga tersangka yang kita amankan semuanya berdasarkan laporan dari masyarakat,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal 609 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun dan paling lama 12 tahun penjara dengan denda paling sedikit Rp200 juta.

Namun untuk tersangka dengan barang bukti diatas lima gram, terancam hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Bupati Sam’ani Pastikan PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu Dapat THR

Penulis

Kaerul Umam

-

11/03/2026

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memastikan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini. Total anggaran yang disiapkan untuk pembayaran THR tersebut mencapai sekitar Rp3,056 miliar.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan, kebijakan pemberian THR tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi ASN, pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2026.

“Hari ini kita alokasikan untuk PPPK, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu agar mendapatkan THR. Dasarnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang baru kami terima,” bebernya saat jumpa pers di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (11/3/2026) sore.

Menurutnya, anggaran THR sekitar Rp3,056 miliar tersebut telah dialokasikan oleh Administrasi Umum (Asisten III) Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia berharap, kebijakan ini dapat memberikan kebahagiaan bagi para pegawai menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Ini menjadi harapan kita bersama, teman-teman PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu bisa bersama-sama menikmati THR,” katanya.

Untuk PPPK paruh waktu, besaran THR yang diterima menyesuaikan masa kerja. Perhitungannya menggunakan skema masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan satu bulan gaji.

“Karena sebagian baru bekerja sekitar dua bulan, maka dihitung masa kerja dibagi 12. Perkiraannya menerima sekitar Rp500 ribuan,” jelasnya.

Selain alokasi dari pemerintah daerah, Pemkab Kudus juga mendorong adanya donasi sukarela dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pegawai negeri sipil (PNS), untuk membantu tenaga PPPK paruh waktu maupun tenaga outsourcing.

“Kami juga mengajak pimpinan OPD, PNS, termasuk saya dan wakil bupati untuk berdonasi secara sukarela agar bisa membantu teman-teman PPPK paruh waktu dan tenaga outsourcing. Jadi ada tambahan, selain dapat THR dari pemerintah juga dari donasi dari ASN di lingkungan Pemkab Kudus,” ujarnya.

Sementara itu, untuk PPPK penuh waktu, besaran THR diberikan setara dengan satu kali gaji sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi aparatur sipil negara.

Selain THR, Pemkab Kudus juga menjadwalkan pencairan sejumlah tunjangan lainnya. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan PPPK akan dicairkan secara bertahap pada pertengahan Maret 2026.

“Untuk TPP bulan Januari sudah mulai dicairkan 13 Maret. Kemudian TPP bulan Februari akan disalurkan pada 16 Maret, dan TPP terkait THR ASN dijadwalkan cair pada 17 Maret,” jelasnya.

Ia berharap, pencairan berbagai tunjangan tersebut dapat membantu para pegawai dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

TMMD Sengkuyung Tahap 1 di Ngembal Kulon Rampung, Jalan Sepanjang 450 Meter Dibetonisasi

Penulis

Kaerul Umam

-

11/03/2026

betanews-2026-tmmd — Penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap 1 Tahun 2026 di Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati resmi ditutup, Rabu (11/3/2026). Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap 1 Tahun 2026 di Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati resmi ditutup, Rabu (11/3/2026). Acara penutupan dihadiri langsung oleh Bupati Kudus di lapangan Jambu Bol Kudus.

Dalam acara penutupan tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus, Letkol Arh Yusufa Allan Andriasie bertindak sebagai inspektur upacara. Tema untuk pelaksanaan TMMD itu mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”.

Diketahui, program TMMD yang berlokasi di Desa Ngembal Kulon itu telah berlangsung sejak 10 Februari hingga 11 Maret 2026. Adapun sasaran fisik pembangunannya berhasil merealisasikan betonisasi jalan sepanjang 450 meter dengan lebar 3 meter.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan, bahwa adanya program TMMD ini dapat mempercepat pembanguanan atau infrastruktur desa. Selain itu, kegiatan tersebut dapat mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, utamanya di Kabupaten Kudus.

“Tentunya kami bersyukur, melalui peran TNI dalam pembangunan infrastruktur jalan, mobilitas warga akan jauh lebih baik. Terlebih ini juga dapat memberikan kesejshteraan bagi masyarakat,” bebernya.

Tak hanya menyasar pembangunan fisik, kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap 1 2026 juga menyasar pembangunan non fisik. Adapun sasaran non fisik berupa penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, pemberdayaan masyarakat, serta penyuluhan masyarakat terkait tanggap bencana.

Bupati Sam’ani berharap, kegiatan itu dapat mempererat pembangunan desa sekaligus sebagai kegiatan yang mempererat kemanunggalan TNI bersama masyarakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus.

Ia menambahkan, kegiatan itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Kudus. Untuk jumlah besarannya, sekitar Rp549 juta, dengan sasaran fisik berupa betonisasi jalan sepanjang 450 meter dan lebar 3 meter.

Sementara itu, Dandim 0722/Kudus, Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie menuturkan, ada dua sasaran kegiatan dalam program tersebut, yakni berupa sasaran fisik dan nonfisik. Ia menyebut, bahwa sasaran fisik bertujuan untuk membangun perekonomian desa, sedangkan sasaran nonfisik untuk membangun kemanunggalan TNI bersama rakyat demi pertahanan negara yang kuat.

“Selain untuk membangun kemanunggalan, di dalamnya itu juga ada kegiatan penyuluhan tentang bela negara, tanggap bencana, dan lain sebagainya. Tentu kami akan mendukung sesuai instruksi presiden, agar seluruh kota/kabupaten di Indonesia bersih,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Muncul Isu Dugaan Pungli di SDN 4 Mejobo, Disdikpora Kudus Angkat Bicara

Penulis

-

11/03/2026

Betanews-2026-sd mejobo — Gedung SDN 4 Mejobo Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Dunia pendidikan di Kabupaten Kudus kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan pungutan liar (pungli) di SD 4 Mejobo. Sejumlah wali murid mengeluhkan adanya berbagai iuran yang dibebankan kepada siswa tanpa penjelasan yang dianggap memadai.

Berdasarkan informasi yang beredar, siswa di sekolah tersebut diwajibkan membayar iuran Rp10 ribu setiap bulan. Selain itu, siswa juga diminta menyetor Rp1.000 setiap hari.

Tak hanya itu, sebagian orang tua juga mengeluhkan adanya potongan Rp50 ribu dari bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal tersebut memicu protes dari beberapa wali murid karena dianggap memberatkan.

Diketahui jumlah siswa di SD 4 Mejobo mencapai sekitar 126 anak. Dengan adanya beberapa jenis iuran tersebut, sejumlah orang tua merasa keberatan dan menilai praktik tersebut sebagai pungutan yang tidak semestinya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, Anggun Nugroho mengatakan, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada kepala sekolah setempat.

Menurutnya, iuran Rp1.000 per hari sebenarnya bukan pungutan, melainkan tabungan siswa. Uang tersebut digunakan untuk kegiatan anak seperti outing class atau kegiatan sekolah lain yang tidak bisa dibiayai dari dana BOS.

“Nanti setiap akhir semester akan dihitung kembali. Jika masih ada sisa, uang tersebut akan dikembalikan kepada anak-anak,” jelas Anggun kepada awak media, Rabu (11/3/2026).

Sementara iuran Rp10 ribu per bulan, lanjut Anggun, disebut merupakan hasil kesepakatan antara orang tua siswa dan komite sekolah melalui musyawarah. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler bagi para siswa.

“Ada tiga ekstrakurikuler di SD 4 Mejobo. Antara lain, komputer, seni lukis dan pramuka,” bebernya.

Adapun terkait potongan Rp50 ribu dari penerima PIP, Anggun menjelaskan, bahwa dana tersebut bersifat sukarela. Rencananya uang tersebut digunakan untuk membantu siswa lain yang tidak mendapatkan bantuan PIP karena kuotanya terbatas.

Meski demikian, Disdikpora Kudus meminta agar seluruh kegiatan iuran tersebut dihentikan sementara. Pihak sekolah juga diminta memberikan laporan terbuka kepada orang tua mengenai penggunaan dana yang telah terkumpul.

“Semua iuran itu kami minta dihentikan dulu. Kalau masih ada dana dari potongan PIP, harus dikembalikan kepada penerima. Setelah ini akan dilakukan rapat dengan komite sekolah untuk mencari solusi,” tegas Anggun.

Selain persoalan iuran, muncul pula aduan terkait dugaan perlakuan tidak adil terhadap salah satu guru tidak tetap (GTT). Namun pihak sekolah telah mengklarifikasi bahwa tidak ada tindakan pengucilan terhadap guru tersebut.

Menurut Anggun, kepala sekolah juga memastikan seluruh guru dirangkul dan dibina agar tetap menjaga kekompakan di lingkungan sekolah. Ia berharap suasana kerja yang harmonis dapat terus terjaga demi kenyamanan proses belajar mengajar.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

PT Djarum Bagikan THR Rp 147,9 M, Puluhan Ribu Karyawan Gembira Sambut Lebaran

Penulis

-

11/03/2026

betanews-2026-thr djarum — Sejumlah karyawan PT Djarum usai menerima THR. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – PT Djarum menggelontorkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1447 Hijriyah kepada puluhan ribu pekerja baik harian maupun borong, Rabu (11/3/2026). Total nominal yang digelontorkan kurang lebih sebesar Rp 147,9 miliar.THR PT Djarum langsung ditransfer ke rekening pekerja masing-masing.

Sementara, penyerahan secara simbolis dilaksanakan di Brak Tanjungkarang 2, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Senior Manager Publik Affairs PT Djarum, Purwono mengatakan, pembayaran THR pekerja merupakan kewajiban perusahaan yang harus ditunaikan. Selama ini PT Djarum tidak pernah absen untuk memberikan hak-hak karyawan, termasuk THR.

“Jumlah pekerja PT Djarum yang menerima THR di 2026 sebanyak 53.995 orang. Total nominal yang disalurkan Rp 147,9 miliar,” ujar pria yang akrab disapa Ipung kepada awak media.

Ipung menuturkan, jumlah penerima THR PT Djarum pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu yang berjumlah 52,552 pekerja. Hal tersebut tentu berbanding lurus dengan total nominal disalurkan yang juga turut meningkat.

“Jumlah nominal THR PT Djarum tahun ini meningkat sekira 13,3 persen dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 130,5 miliar,” bebernya.

Dia merinci, dari 53.995 pekerja yang menerima THR, 47.431 di antaranya adalah pekerja PT Djarum di Kudus dan sekitarnya dengan total Rp135,68 miliar. Untuk Solo Raya ada 5.159 pekerja dengan total nominal Rp 9,39 miliar.

“Sedangkan di wilayah lain ada 1.405 pekerja. Total nominalnya kurang lebih sebesar Rp 2,82 miliar,” rincinya.

Ia mengatakan, uang THR tahun ini seluruhnya ditransfer ke rekening masing-masing pekerja. Hal itu dipilih karena lebih efisien dan lebih aman bagi para karyawan.Ipung menambahkan, setiap pekerja PT Djarum menerima uang THR lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) setempat. Untuk pekerja di Kudus menerima THR Rp 3,13 juta.

“Kami berharap dengan telah diterimanya THR makin menambah semangat karyawan. Serta membantu mempersiapkan kebutuhan dan dapat merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 H dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga,” harapnya.

Salah satu pekerja yakni, Tania Kirana mengaku senang dapat THR dari PT Djarum. Ia menerima THR sebesar Rp 3.13 juta. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk lebaran.

“Uangnya akan kami gunakan untuk persiapan lebaran. Beli baju dan makanan hidangan lebaran,” ujar Tania.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Antisipasi Laka Lantas di Exit Tol Bawen, Pemprov Jateng Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Selama Lebaran

Penulis

-

11/03/2026

betanews-20260310-luthfi-tol — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meninjau kesiapan tol fungsional Bawen-Ambarawa, Selasa (10/3/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan rekayasa lalu lintas di Exit Tol Bawen Kabupaten Semarang selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Sebab, titik tersebut dinilai rawan terhadap kecelakaan (Laka) lalu lintas (Lantas).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Semarang, kepolisian, dan instansi terkait untuk menangani lalu lintas di titik tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arief Djatmiko menjelaskan, simpang Bawen sampai exit tol Bawen merupakan salah satu titik kepadatan lalu lintas. Di titik tersebut juga rawan kecelakaan lalu lintas, karena memang sudah beberapa kali ada kejadian di tempat itu.

Pekan lalu sudah ada konsolidasi antara Pemprov Jateng,Jasa Marga, petugas konstruksi pembangunan tol, kepolisian, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. Hasilnya pada H-7 lebaran akan dilakukan rekayasa lalu lintas agar masyarakat yang menggunakan jalur itu aman dan nyaman.

“Pengguna jalur itu sudah mulai terpisah, nanti akan dibuatkan jalur khusus untuk sepeda motor. Di sana rencana akan ada pengaturan lalu lintas, termasuk traffic light akan diatur tersendiri,” kata Arief saat mendampingi Gubernur Ahmad Luthfi meninjau kesiapan tol fungsional Bawen-Ambarawa, Selasa (10/3/2026).

Ia mengatakan, rekayasa dan pengaturan traffic light tersebut sementara dilakukan selama mudik-balik lebaran. Sekaligus menempatkan pos pengamanan terpadu di titik tersebut mulai 13-30 Maret 2026.

Sementara untuk langkah jangka panjang, evaluasi akan terus dilakukan. Sembari melihat hasil rekayasa lalu lintas yang dilakukan selama mudik-balik lebaran tersebut.

“Nanti setelah masa mudik-balik lebaran akan kita evaluasi lagi. Apakah itu akan berlanjut rekayasa lalu lintasnya atau akan dimodifikasi kembali, itu melihat situasi,” tandasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, di titk tersebut sudah ada pos pengamanan. Ia berharap, petugas yang ada di pos tersebut mampu mengurai bila ada masalah di titik tersebut.

“Pospam itu kepanjangtanganan Polres untuk problem solving (memecahkan masalah) di tempat itu,” kata Luthfi.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Penulis

-

11/03/2026

betanews-20260310-luthfi — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam acara silaturahmi dan buka bersama bersama para wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang Selasa (10/3/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menyatakan komitmennya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerjanya.

Ia juga memerintahkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng, untuk terbuka terhadap progres pembangunan di wilayahnya. Sebab, keterbukaan informasi merupakan hak publik yang semua orang boleh tahu.

“Saya perintahkan semua terbuka, jangan ada yang ditutupi. Harus terbuka, blakotang. Tidak hanya untuk wartawan, tetapi masyarakat boleh boleh tanya. Di situ ada akuntabilitas keterbukaan informasi publik yang harus diketahui oleh masyarakat,” kata Luthfi dalam acara silaturahmi dan buka bersama bersama para wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang Selasa (10/3/2026).

Turut hadir dalam acara tersebut Sekreteris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng Setiawan Hendra Kelana, perwakilan Bazas Jateng, sejumlah kepala OPD, serta para wartawan.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya menggandeng insan pers untuk berkolaborasi membangun Jawa Tengah. Tentunya sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Secara khusus, ia mengatakan bahwa masukan dan kritik dari wartawan dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka bersama membangun Jawa Tengah.

“Media juga memiliki peran untuk melakukan pembangunan. Tugas jurnalis sama dengan kita (pemerintah), dalam rangka untuk mendidik dan membangun masyarakat,” kata Luthfi.

Sementara itu, Ketua PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana mengatakan jurnalis memiliki tugas yang sama dengan pemerintah, yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Perjuangan tersebut dilakukan dengan berbagai hal, seperti lewat tulisan, foto, video, dan sebagainya.

“Kita memiliki kewajiban itu. Dalam menjalankan profesi, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, pun berhak untuk mendapatkan informasi dari para narasumber,” katanya.

Menurut Iwan, jurnalis juga punya cara bagaimana agar informasi itu bisa tetap tersampaikan kepada masyarakat secara utuh. Sejatinya informasi itu memang harus transparan, tetapi transparan itu bukan berarti telanjang. Harus ada chek and recheck kepada stakeholder atau mitra.

“Kolaborasi Pemprov dengan wartawan menjadi hal tidak terpisahkan. Ketika bagus kita sampaikan bagus, kalau ada kritik kita sampaikan juga dengan memberikan solusi. Media juga menjadi part of solution,” paparnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Zulhas Ungkap Baru 20 Persen Siswa Sekolah Agama Terlayani MBG, Ini Realisasi di Jepara

Penulis

Umi Nurfaizah

-

11/03/2026

betanews-zulhas-UN (2) — Menko Pangan Zulkifli Hasan. Foto: Ist

BETANEWS.ID, JEPARA– Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa berbasis sekolah agama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) baru sekitar 10-20 persen.

“Yang sekolah umum 98 persen, cuma yang sekolah agama, pondok, masih 10-20 persen,” katanya usai meninjau pelaksanaan Program MBG di MAN 1 Jepara, pada Selasa (10/3/2026).

Zulhas mengatakan, hal itu terjadi karena sulitnya pengelolaan data untuk siswa yang berada di bawah naungan Kemenag.

“Kendalanya itu di data, kalau sekolah-sekolah umum datanya lengkap. Tapi kalau sekolah-sekolah pondok, rata-rata datanya (sulit),” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Akhsan Muhyiddin mengatakan, jumlah madrasah di Kabupaten Jepara mulai dari MI hingga MA, baik negeri maupun swasta, mencapai sekitar 580 madrasah.

Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen madrasah telah mendapatkan layanan program MBG, sedangkan 10 persen lainnya masih dalam proses pendataan dan penyesuaian program.

“Salah satunya MAN 1 Jepara yang hari ini didatangi Menko Bidang Pangan. Insyaallah setelah Lebaran sudah dapat karena sudah masuk data SPPG,” kata Akhsan.

Ia berharap, ke depan seluruh madrasah di Jepara dapat terlayani oleh program MBG. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi para siswa, diharapkan kualitas pendidikan di madrasah juga semakin meningkat.

“Harapan kami seluruh madrasah bisa mendapatkan layanan MBG. Jika kebutuhan gizi siswa terpenuhi, tentu akan berdampak pada kualitas belajar dan prestasi mereka,” ujarnya.

Terpisah, Koordinator Program MBG Kabupaten Jepara, Muhammad Mustofa Wildan menyebut, total siswa penerima manfaat yang berada di bawah naungan Kemenag Jepara sebanyak 98.727 siswa.

Rinciannya, siswa RA sebanyak 10.461 penerima manfaat, siswa MI 43.617 penerima manfaat, siswa MTs: 30.378, siswa MA 14.202, dan siswa MAK 69.

“Data itu kita ambil dari sistem pelaporan BGN Pusat, jadi SPPG itu mendata dan melaporkan kepada sistem dari BGN,” katanya melalui sambungan telepon.

Dari data tersebut, Wildan menyebut, realisasi penerima manfaat program MBG untuk siswa di bawah naungan Kemenag di Kabupaten Jepara sekitar 98 persen.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Stok Jajanan Lebaran di Pasar Kliwon Menipis, Pedagang Kaitkan Program MBG

Penulis

Kaerul Umam

-

11/03/2026

betanews-2026-KU-jajanan — Ragam jajanan di salah satu kios yang ada di Pasar Kliwon Kudus. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Ketersediaan berbagai jajanan Lebaran di Pasar Kliwon Kudus mulai menipis menjelang Hari Raya Idulfitri. Para pedagang menyebut, sebagian stok jajanan camilan kini terserap untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga pasokan di pasar tradisional, utamanya jelang Lebaran seperti ini jadi terbatas.

Salah satu pedagang jajanan Lebaran di Pasar Kliwon, Tri Wahyuningsih mengatakan, beberapa jajanan yang biasanya mudah diperoleh kini lebih sulit didapatkan. Kondisi tersebut membuat pedagang harus lebih berhati-hati dalam menjual barang, terutama untuk produk yang biasanya dibeli dalam jumlah besar oleh masyarakat.

“Stok barang agak sulit. Banyak bahan yang dipakai untuk MBG, seperti kacang koro, tempe, sampai abon. Jadi kalau barangnya susah didapat, kami tidak berani menjual ecer,” ujarnya saat ditemui di Pasar Kliwon, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, menjelang Lebaran, permintaan masyarakat terhadap berbagai jajanan memang meningkat. Produk seperti kerupuk rambak, nastar, kurma, hingga aneka kacang-kacangan menjadi salah satu yang paling banyak dicari pembeli. Ia menyebut, aktivitas pasar pun mulai ramai sejak pertengahan Ramadan.

Meski pembeli mulai berdatangan, keterbatasan stok membuat pedagang tidak bisa menyediakan barang sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Beberapa bahan baku yang biasanya digunakan untuk membuat jajanan Lebaran, kini juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan dalam program MBG.

Kondisi tersebut turut memengaruhi harga sejumlah jenis jajanan di pasaran. Salah satunya kacang mete mentah yang mengalami kenaikan harga dari sekitar Rp150 ribu menjadi Rp170 ribu per kilogram.

“Selain sulit didapatkan, kondisi itu juga dapat meningkatkan harga jajanan. Mau tidak mau kami harus memutar otak agar jajanan ini bisa dibeli oleh para pembeli,” terangnya.

Hal serupa juga dirasakan pedagang lainnya di Pasar Kliwon, Kessi. Di mana ketersediaan barang agak sulit disebabkan banyak jajanan terserap oleh program MBG.

“Nah itu sangat berpengaruh terdapat stok kami. Terlebih untuk penjualan tahun ini mengalami kemerosotan dibandingkan tahun lalu, hingga mencapai 50 persen,” jelasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Wagub Jateng Dihadang Mahasiswa UNS, Dialog Terbuka Berakhir Lega

Penulis

-

11/03/2026