BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus tengah memfinalisasi proses validasi data penerima Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) untuk tahun anggaran 2026. Awal Desember data penerima ditarget rampung.

Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho mengatakan, mekanisme penetapan penerima sudah diatur ketat dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 27 Tahun 2025, tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta. 

Baca Juga: Kudus Perjuangkan Kretek sebagai WBTb

Terutama pada pasal 5 yang membatasi penerima hanya pada guru dan tenaga kependidikan yang tercatat sebagai penerima TKGS tahun 2024 serta yang terdata dalam sistem Dapodik maupun Emis.

“Data penerima sedang kami padankan dengan Dapodik dan Emis. Kami tidak mewadahi penambahan jumlah penerima baru. Pasal 5 Perbup sudah membatasi penerima,” jelasnya saat ditemui di kantor Disdikpora, Jumat (14/11/2024).

Menurutnya, proses validasi terkait data penerimaan ditargetkan selesai pada awal Desember, dengan menggandeng Universitas Muria Kudus (UMK) sebagai tim verifikator. Setelah itu, data final akan diserahkan kepada Bupati Kudus untuk ditetapkan secara resmi.

“Harapannya pertengahan Desember sudah menyerahkan data ke bupati untuk penerima yang sudah terverifikasi,” ujarnya.

Secara data awal, katanya, terdapat 9.080 penerima yang terjaring dalam pendataan TKGS. Meski dalam Pasal 9 Perbup disebutkan bahwa penerima harus memiliki masa pengabdian minimal tujuh tahun.

“Untuk 2026 kita masih menggunakan Pasal 5. Pasal 9 baru diberlakukan tahun 2027,” kata Anggun.

Ia menegaskan, guru Madrasah Aliyah (MA) masih akan menerima TKGS pada tahun 2026 sesuai arahan Bupati Kudus. Sementara status penerima pada tahun 2027 masih dalam proses konsultasi, terutama terkait kewenangan pembinaan yang berada di luar pemerintah kabupaten.

“Untuk besaran TKGS, masing-masing penerima akan mendapat Rp1 juta. Terkait 2027 masih dikonsultasikan karena diperbolehkan TKGS di luar kewenangan pembinaan Pemkab Kudus. Draf sudah kami susun dan sedang dikoreksi,” jelasnya.

Baca Juga: Waktu Mepet, DPRD Kudus Minta Verifikasi Penerima TKGS 2026 Dipercepat

Disdikpora saat ini juga tengah menyiapkan surat rekomendasi lanjutan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan tahun berikutnya.

Dengan tahapan yang tengah dipercepat, harapannya skema penyaluran TKGS 2026, mulai berjalan pada tahun anggaran mendatang setelah data penerima ditetapkan secara resmi.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Program Studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus (UMK) kembali menegaskan eksistensinya sebagai pusat pengembangan talenta digital melalui acara Temu Alumni & IKASI Talk 2025 bertema “Gathering, Sharing & Celebrating”, Jumat (14/11/2025). Bertempat di Ruang Seminar Lantai 5 Gedung J Fakultas Teknik UMK, kegiatan berlangsung meriah dan penuh kehangatan.

Lebih dari 100 alumni dari angkatan 2002 hingga 2021 hadir. Acara dipandu oleh Felistya Dea Oktavianti, alumni yang kini dikenal sebagai model dan content creator. Kehadirannya membuat suasana semakin interaktif.

Baca Juga: Kudus Perjuangkan Kretek sebagai WBTb

Dalam sesi IKASI Talk, dua narasumber berbagi pengalaman sukses di dunia digital. Anis Fajar Prakoso, programmer PT. Pura, menekankan pentingnya ketelitian teknis. “Inovasi tanpa ketelitian bisa berisiko besar dalam industri pemrograman,” katanya.

Sementara itu, Dwi Febri Yuda, CEO Idenative, menginspirasi audiens dengan strategi bisnis kreatif. “Personal branding adalah kunci bertahan di era kompetitif,” tegasnya.

Selain diskusi, acara juga diwarnai games, doorprize, dan sesi sharing alumni yang membuka peluang kolaborasi, mulai dari rekrutmen hingga mentoring mahasiswa.

Ketua Program Studi Sistem Informasi UMK, Diana Laily Fithri, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar temu kangen.

“Ini bagian strategis membangun ekosistem akademik yang relevan dengan kebutuhan industri modern,” ujarnya.

Baca Juga: Waktu Mepet, DPRD Kudus Minta Verifikasi Penerima TKGS 2026 Dipercepat

Pada kesempatan itu, UMK juga mengumumkan pembukaan Program S2 Magister Sistem Informasi. Program ini dirancang untuk mencetak lulusan yang mampu memimpin transformasi digital di berbagai sektor.

Dengan terselenggaranya acara ini, Sistem Informasi UMK menegaskan diri sebagai program studi adaptif dan inovatif, siap melahirkan generasi unggul di era digital.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus bertekad menjadikan kretek menjadi warian budaya takbenda (WBTb). Alasannya, kretek yang saat ini telah mendunia awal mula dari Kudus.

Salah satu upaya untuk mewujudkan WBTb itu di antaranya diadakannya sarasehan tentang kretek di Museum Kretek, Kamis (13/11/2025). Empat pemateri dari berbagai latar belakang dihadirkan untuk membahas persoalan ini.

Baca Juga: 37 Gudang dan Gerai Kopdes di Kudus Digenjot, Pacu Penguatan Ekonomi Desa

Awalia Rismala, perempuan yang menekuni industri kretek di Semarang. Berikutnya ada Valerie Yudhistira Pramudya selaku pelaku ekonomi kreatif Kudus. Dua pembicara lainnya adalah Moddie Alvianto Wicaksono dari unsur komunitas kretek, serta Edy Supratno, sejarawan.

Sesuai urutan, Awalia menceritakan pengalamannya dalam memproduksi kretek. Dari pengolahan bahan, memilih tembakau sampai di Temanggung, dan meraciknya hingga jadi wujud kretek. Valerie yang juga anggota DPRD Kudus menyoroti bahwa industri kretek terkait erat dengan industri kreatif.

Sementara itu Moddie lebih banyak menyoroti banyaknya tantangan dalam mewujudkan kretek sebagai WBTb karena isu kesehatan. Sedangkan Edy menyambung pernyataan Moddie dari aspek sejarahnya. Terutama sejarah tembakau yang semula jadi obat segala penyakit berbalik arah menjadi penyebab segala penyakit.

Di awal sarasehan Fajar Kartika selaku moderator sudah memberikan pertanyaan yang substansial, bisakah kretek dijadikan WBTb, mengingat kretek adalah benda.

“Jika membicarakan tentang WBTb, maka kita harus mengacu pada Permendikbud 106 Tahun 2013. Nah, di ketentuan itu, ada yang mengatur tentang pengetahuan dan keterampilan. Apa yang dibeberkan Mbak Rismala tadi adalah pengetahuan yang telah ditemukan oleh pengusaha-pengusaha Kudus sebelumnya,” jelas Edy.

Praktik industri kretek yang berlangsung sampai sekarang, lanjut Edy, adalah buah dari pengetahuan yang dimiliki Mbah Djamhari, Mbah Nitisemito, dan pelaku kretek lainnya, “Itu masuk ruang lingkup WBTb, yaitu pengetahuan dan keterampilan,” tandas ketua STAI Syekh Jangkung ini.

Terkait warisan budaya takbenda diatur dalam Permendikbud 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Ruang lingkup yang masuk sebagai WBTb tertuang dalam Pasal 3, yang meliputi (a). tradisi dan ekspresi lisan; (b). seni pertunjukan; (c). adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; (d). pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau; (e). keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Badruddin, salah satu pegiatan komunitas kretek bercerita, pihaknya pernah mengajukan kretek sebagai WBTb pada 2014 dan 2016. Proses di daerah sampai level provinsi masih lancar.

“Tapi ketika sampai level pusat, usulan ini ditolak. Menurut saya persoalan ini lebih pada good will dari pemerintah,” jelasnya.

Di penghujung acara, Fajar menyampaikan bahwa pemerintah Kudus serius dalam memperjuangkan kretek sebagai WBTb.

“Baru saja kita mendapat kabar bahwa Bupati Kudus pada 12 November 2015 telah mengeluarkan keputusan resmi bahwa Kudus sebagai Kota Kretek dan pengajuan kretek sebagai WBTb,” katanya.

Baca Juga: Prihatin TPA Overload, BLDF Inisiasi Gerakan Kudus Asik dan Olah Sampah Organik 50 Ton Sehari

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.6/311/2025 tentang Penetapan Kudus Kota Kretek sebagai Citra Kabupaten Kudus. Pada poin ke-4 keputusan tersebut juga menetapkan tanggal peresmian Museum Kretek pada 3 Oktober 1986 sebagai Hari Kretek.

Acara sarasehan ini diikuti dari berbagai pihak. Di antaranya adalah, akademisi, pelajar, pelaku industri kretek dan pegiat kretek dari berbagai daerah. Selain sarasehan, di kompleks Museum Kretek juga digelar pameran selama tiga hari.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melakukan audensi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) terkat progres verifikasi guru swasta calon penerima Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS), Jum’at (14/11/2025). Pada audensi, tim verifikator dari Universitas Muria Kudus (UMK).

Ketua Komisi D DORD Kudus, Mardijanto menyampaikan, audensi ini dalam rangka ingin mengetahui progres verifikasi guru swasta penerima TKGS. Mengingat APBD 2026 Kabupaten Kudus sudah masuk pembahasan.

Baca Juga: 37 Gudang dan Gerai Kopdes di Kudus Digenjot, Pacu Penguatan Ekonomi Desa

“Audensi ini guna memastikan kerja verifikator selesai tepat waktu. Khawatirnya, APBD 2026 disahkan sementara virifikasinya belum kelar,” ujar Mardijanto di gedung DPRD Kudus.

Mardijanto mendorong agar Disdikpora selaku dinas terkait untuk mempercepat proses verifikasi. Tim verifikator supaya kerja cepat, tepat dan hasilnya bisa dipertanggung jawabkan.

“Jujur ini memang di kejar waktu. Jadi mohon dilakukan percepatan, sebab akhir November 2025 itu APBD 2026 didok (disahkan),” bebernya.

Mardijanto juga mengingatkan, agar kerja tim verifikator benar-benar independen. Guru swasta penerima TKGS di tahun 2026 harus sesuai aturan, yakni Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS).

Sementara itu Kepala Disdikpora Kudus, Harjuna Widada menyampaikan, verifikasi guru swasta penerima TKGS tahun 2026 memang agak molor. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan verifikator independen dari UMK mulai tanggal 4 November sampai 4 Desember 2025.

“Tahapan verifikasi sudah kita jadwalkan. Kita juga sudah meminta pihak UMK sebagai tim verifikator untuk Semoga bisa lebih mempercepat kinerjanya. Supaya sebelum habis masa kontrak, bisa selesai,” ujar Harjuna.

Baca Juga: Prihatin TPA Overload, BLDF Inisiasi Gerakan Kudus Asik dan Olah Sampah Organik 50 Ton Sehari

Dia mengungkapkan, bahwa data guru swasta penerima TKGS tahun ini sebanyak 9.020 sudah dimasukan ke dalam Aplikasi TKGS Diskominfo Kudus. Kendalanya, dari jumlah tersebut yang terbaca oleh tim verifikator baru guru swasta Kelompok Belajar (KB). Sementara yang lainnya belum.

“Meski terdapat kendala kami optimis verifikasi akan selesai tepat waktu. Terkait alokasi anggaran APBD untuk TKGS 2026, sementara ini kita mengusulkan sebesar Rp113 miliar,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Rencana penghapusan alokasi pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus tahun 2026 memunculkan beragam respons dari sejumlah fraksi. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang membahas pandangan fraksi terhadap kebijakan anggaran daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa keputusan tersebut mengikuti arahan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan bahwa mulai 2026, pokir tidak lagi dimasukkan dalam struktur APBD.

Baca Juga: 37 Gudang dan Gerai Kopdes di Kudus Digenjot, Pacu Penguatan Ekonomi Desa

“Silakan para anggota dewan menyesuaikan programnya dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati,” ujar Sam’ani usai rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Kudus atas tanggapan fraksi di Gedung DPRD Kudus, Jum’at (14/11/2025).

Sam’ani menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti seluruh kegiatan dewan dihilangkan. Menurutnya, agenda reses DPRD tetap berjalan, sementara yang ditiadakan hanyalah pokir yang selama ini dipetakan dalam bentuk usulan anggaran khusus.

Usai rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati atas tanggapan fraksi, Sam’ani menegaskan kembali bahwa penyesuaian program legislator dapat dilakukan melalui kegiatan yang sudah terakomodasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, dewan tetap dapat menyerap aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai aturan.

Dalam kesempatan yang sama, Sam’ani turut menyinggung soal penindakan tambang galian C di Kabupaten Kudus. Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingat kewenangan perizinan pertambangan berada di tingkat provinsi.

“Kami akan melakukan komunikasi dengan provinsi, termasuk terkait penertiban tambang ilegal yang ada di wilayah Kudus. Langkah ini untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi serta tidak merugikan masyarakat,” jelasnya.

Terkait persoalan tenaga honorer yang belum memenuhi syarat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena masa kerja kurang dari dua tahun, Sam’ani menyebutkan akan membuka dialog dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia ingin memastikan agar nasib para honorer tidak terkatung-katung.

Baca Juga: Prihatin TPA Overload, BLDF Inisiasi Gerakan Kudus Asik dan Olah Sampah Organik 50 Ton Sehari

“Kita tetap berpegang pada regulasi, tetapi tetap akan berkomunikasi dengan BKN agar masa depan tenaga honorer yang belum lolos PPPK bisa lebih jelas,” tuturnya.

Sam’ani berharap seluruh persoalan yang menjadi sorotan ini dapat diselesaikan secara bertahap melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga terkait.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -