BETANEWS.ID, KUDUS – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, tingkat okupansi penginapan di Pijar Park, Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kudus mencapai 100 persen. Seluruh kamar, mulai dari rumah pohon hingga villa, sudah dipesan sejak 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Pengelola Pijar Park, Pujiharto, menjelaskan bahwa tingginya minat wisatawan dipicu oleh konsep penginapan yang menyatu dengan alam.

Baca Juga: Pembahasan Kenaikan UMK Kudus 2026 Deadlock, KSPSI dan Apindo Sepakati Pasrah Ditentukan Bupati

“Sensasi menginap di atas pohon menjadi pengalaman luar biasa bagi pengunjung. Mereka sangat antusias dengan konsep yang kami tawarkan,” ujarnya.

Pijar Park menawarkan beragam tipe penginapan, mulai dari rumah pohon yang unik, cottage keluarga yang menampung rombongan besar, hingga villa sunset dengan panorama matahari terbenam di lembah Pegunungan Muria. Lokasi yang dikelilingi hutan pinus dan udara sejuk pegunungan membuat suasana semakin diminati wisatawan.

“Beberapa tipe penginapan ini betul-betul menyatu dengan alam. Jadi pengunjung bisa menikmati suasana Pegunungan Muria dengan lembah gunung langsung di depan mata,” tambah Pujiharto.

Mayoritas tamu yang menginap berasal dari luar Kudus, bahkan luar pulau. “Alhamdulillah, karena kami melakukan pemasaran dengan berbagai cara, pengunjung banyak dari luar daerah. Mulai Jakarta, Kalimantan, Bali, serta daerah lainnya,” jelasnya.

Saat ini, Pijar Park memiliki 15 unit penginapan. Ke depan, pihak pengelola berencana menambah jumlah unit untuk mengakomodasi tingginya permintaan. Untuk tarif, rumah pohon dibanderol Rp500 ribu per malam pada hari biasa. Namun, khusus periode Natal dan Tahun Baru, harga naik sekitar 20 persen.

Baca Juga: Tak Jadi Rp100 juta, Bansus Pengelolaan Sampah Desa di Kudus Bakal Turun Jadi Rp50 Juta

Selain penginapan, Pijar Park juga menyediakan berbagai wahana rekreasi. Di antaranya kolam renang di bawah hutan pinus, Pijar Jeep Adventure yang menjelajahi kebun kopi, serta beragam spot foto yang menarik bagi keluarga maupun anak muda.

Salah satu pengunjung, Jeni, mengaku puas dengan pengalaman pertamanya menginap di Pijar Park. “Penasaran karena view-nya bagus, ada gunung, pohon pinus, suhu juga enak. Jadi lebih seru, bisa buat refreshing dari suasana perkotaan,” ungkapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menggelar rapat tripartit untuk membahas terkait keputusan pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2026 di Pendapa, Senin (21/12/2025) petang. Usulan kenaikan UMK Kudus, masih belum ditentukan karena masing-masing pihak masih tetap dengan pendiriannya.

Rapat tripartit yang digelar itu melibatkan pihak serikat pekerja yang diwakili oleh Ketua KSPSI Kudus, Andreas Hua, kemudian pihak pengusaha yang diwakili Ketua Apindo Kudus, Hilmi Tasan Wartono, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM), hingga Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris.

Baca Juga: Ratusan Pedagang Sayur Bitingan Tolak Pindah ke Pasar Saerah, Sebut Relokasi Langgar Perda

Rapat pembahasan digelar untuk menemui titik solusi yang sebelumnya buntu tanpa ada kesepakatan bersama dan muncul dua angka. Oleh karena itu, agar bisa disepakati bersama, keputusan diambil demi bisa mengusulkan UMK Kudus untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan, bahwa saat ini pihaknya belum bisa memutuskan usulan UMK 2026. Meski begitu, pihaknya berjanji secepatnya akan memutuskan angka yang terbaik demi memuaskan semua pihak, baik pihak serikat pekerja maupun pengusaha.

“Kita masih menghitung dari beberapa masukan dari SPSI maupun Apindo kita hitung baik-baik. Sehingga nantinya bisa memuaskan semua pihak. Dan kita juga mengakomodir semua usulan dengan baik demi menjaga kondusifitas,” bebernya usai rapat.

Ia memastikan bahwa keputusan kenaikan UMK Kudus 2026 akan dibahas pada malam ini, melibatkan Kapolres dan beberapa unsur. Menurutnya, keputusan kenaikan angka UMK akan disetorkan kepada Gubernur Jawa Tengah besok pagi, mengingat batas usulan kenaikan UMK 2026 hingga 24 Desember 2025.

“Kita cari jalan yang terbaik, nantinya angka tetap memperhitungkan kedua usulan, supaya memuaskan semua pihak. Intinya dengan tetangga sebelah tidak beda jauh,” jelasnya.

Ketua KSPSI Kudus, Andreas Hua mengatakan, bahwa sore ini, Senin (21/12/2025) angka kenaikan UMK Kudus 2026 belum tercapai. Di mana pihaknya masih mengusulkan kenaikan sebesar 6,69 persen dan pihak Apindo masih bertahan di angka 4,59 persen.

“Tadi setelah bernegosiasi bermacam-macam kita sepakat yang menentukan finalnya angka kenaikan UMK Kudus, Pak Bupati. Jadi dari angka itu akan kita terima, berapapun itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa dalam pembahasan itu muncul nilai tengah sebesar 5,64 persen, gabungan antara usulan Apindo dan SPSI. Meski begitu, kewenangan keputusan menurutnya ada pada Bupati Kudus.

“Mau gimana lagi, kita legowo. Kami berharap angkanya tetap tinggi. Pembahasan tadi lama, karena nilai inflasi sebetulnya tidak menentukan real yang terjadi di lapangan. Karena kebijakan secara nasional inflasinya dikendalikan, semua kabupaten/kota inflasinya harus kurang dari 3 persen. Maka dari itu merupakan komponen penting untuk menentukan upah,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Ketua RTMM Kudus, Sabar memastikan bakal mengusulkan kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk Kabupaten Kudus. Hanya saja, saat ini pihaknya masih menunggu hasil putusan anka UMK dari Bupati Kudus dan Gubernur Jawa Tengah.

Baca Juga: Pemkab Kudus Harapkan Desain Stadion Wergu Wetan Melingkar dan Dibangun secara Multi Years

“UMSK, kita masih menunggu keputusan Bupati dan Gubernur. Pengusulan dari RTMM nanti ada kesepakatan dari pprk. Tapi dari RTMM upah yang sudah berjalan Rp2,9 juta. Kita harapkan nanti ada kenaikan,” tuturnya.

Ia menambahkan, sementara ini belum ada pembahasan, lantara upah UMK 2026 belum selesai disepakati. “Kita menunggu keputusan dari Bupati dan Gubernur. Pasti (RTMM) akan mengusulkan kenaikan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Bantuan Khusus (Bansus) Bupati dan Wakil Bupati Kudus kepada pemerintah desa pada tahun anggaran 2026 dipastikan tetap berjalan. Namun, nilai bantuan tersebut mengalami penyesuaian dari rencana awal Rp100 juta menjadi Rp50 juta per desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus, Bansus untuk desa dipastikan ada. Namun, nilainya memang ada penyesuaian anggaran, khususnya terkait dengan penurunan Transfer ke Daerah (TKD).

Baca Juga: Ratusan Pedagang Sayur Bitingan Tolak Pindah ke Pasar Saerah, Sebut Relokasi Langgar Perda

“Awalnya direncanakan Rp100 juta, tetapi karena TKD turun maka otomatis disesuaikan menjadi Rp50 juta. Fokus bantuan ini tetap untuk pengelolaan sampah di desa,” ujar Famny di Pendopo Kudus, belum lama ini.

Menurutnya, dana tersebut bersifat bantuan khusus sehingga penggunaannya menyesuaikan dengan proposal yang diajukan oleh masing-masing desa. Usulan kegiatan akan diverifikasi dan dibahas kembali dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

“Pengelolaan sampah itu macam-macam. Bisa untuk pengadaan tempat sampah, kendaraan becak motor (betor) sampah, alat pemilah, atau sarana pendukung lain sesuai kebutuhan desa,” jelasnya.

Famny menegaskan, seluruh desa di Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi Bansus dengan nilai yang sama, yakni Rp50 juta per desa. Total terdapat 123 desa yang telah mengajukan proposal dan saat ini sudah masuk dalam proses verifikasi di Dinas PMD.

“Semua desa dapat rata. Proposal dari 123 desa sudah masuk dan diverifikasi. Nanti tinggal disesuaikan lagi saat pembahasan APBDes,” katanya.

Baca Juga: Pemkab Kudus Harapkan Desain Stadion Wergu Wetan Melingkar dan Dibangun secara Multi Years

Ia menambahkan, penurunan nilai bantuan tentu akan berdampak pada penyesuaian kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, desa diminta menyesuaikan rencana pengadaan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Karena nilainya turun, otomatis ada penyesuaian. Setiap desa kebutuhannya beda-beda, jadi kami serahkan sesuai proposal dan hasil pembahasan,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosayda

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menyelenggarakan audiensi antara Dinas Perdagangan dengan pedagang sayur malam Pasar Bitingan yang bakal direlokasi ke Pasar Saerah, Senin (22/12/2025). Dalam audiensi tersebut terungkap masih ada ratusan pedagang sayur yang menolak direlokasi.

Ketua DPRD Kudus, Masan, mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah mengalokasikan anggaran untuk perluasan dan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi di lahan eks Matahari Mall. Dengan adanya pembangunan tersebut, pedagang sayur malam di Pasar Bitingan terdampak dan harus direlokasi ke Pasar Saerah.

Baca Juga: Pemkab Kudus Harapkan Desain Stadion Wergu Wetan Melingkar dan Dibangun secara Multi Years

“Kami mendorong, ketika pedagang direlokasi yang terpenting jangan sampai membebani pedagang. Tarif retribusi harus ada kesepakatan dan sesuai kemampuan para pedagang,” ujar Masan.

Masan menegaskan skema pembayaran retribusi tidak boleh memberatkan pedagang. Ia meminta pemerintah daerah kembali melakukan penyesuaian apabila tarif yang ditetapkan masih dianggap terlalu tinggi oleh pedagang.

“Kalau memang harus memberikan subsidi untuk meringankan pedagang, pemerintah daerah harus memberikannya. Hal itu pernah dilakukan di Pasar Johar,” bebernya.

Namun demikian, Masan menyebut setelah mendengar penjelasan dari Dinas Perdagangan dan perwakilan pedagang, tarif retribusi di Pasar Saerah dinilai cukup terjangkau. Selama ini, pedagang sayur malam Pasar Bitingan mengaku harus membayar retribusi dan parkir hingga Rp60 ribu per malam.

“Sementara tarif retribusi di Pasar Saerah itu Rp40 ribu per hari untuk kios dan Rp16 ribu untuk los. Artinya itu sudah mengakomodir kepentingan pedagang, sebab tidak ada beli kios,” jelasnya.

Masan menilai relokasi pedagang ke Pasar Saerah pada dasarnya sudah cukup baik. Ia menyebut pemerintah daerah tinggal mencari langkah terbaik agar seluruh pedagang bersedia pindah ke pasar milik swasta tersebut.

“Pemerintah daerah harus tegas mengambil kebijakan. Kalau saya, yang terpenting retribusi di Pasar Saerah tidak memberatkan pedagang. Kami juga mendorong agar pedagang bersedia pindah semua,” imbaunya.

Sementara itu, Koordinator Pedagang Sayur Pasar Bitingan Kudus, Kunarto, menegaskan hingga kini masih ada sekitar 350 pedagang sayur yang menolak pindah ke Pasar Saerah. Mayoritas pedagang yang menolak tersebut selama ini berjualan di pelataran Pasar Bitingan.

“Sebanyak 350 pedagang sayur Pasar Bitingan menolak pindah ke Pasar Saerah. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah,” ujar Kunarto di Gedung DPRD Kudus, Senin (23/12/2025).

Baca Juga: ITB dan PT KSB Bangun Sistem Air Bersih Berbasis Panel Surya di Tumpangkrasak Kudus

Lebih lanjut, Kunarto menyampaikan pihaknya menghormati keputusan pedagang sayur yang bersedia direlokasi ke Pasar Saerah. Menurutnya, pedagang yang bersedia pindah selama ini berjualan di bahu jalan.

“Kami menghormati teman-teman pedagang yang bersedia pindah ke Pasar Saerah. Tetapi yang di pelataran Pasar Bitingan tidak bersedia pindah dan jangan dipaksa,” bebernya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Ratusan pedagang sayur mayur malam di Paaar Bitingan Kabupaten Kudus masih enggan untuk direlokasi ke Pasar Saerah.

Koordinator pedagang sayur Pasar Bitingan, Kunarto mengatakan, kurang lebih masih ada 350 pedagang sayur yang tidak mau pindah ke Pasar Saerah. Mayoritas yang menolak pindah adalah pedagang sayur yang selama ini berjualan di pelataran Pasar Bitingan.

Baca Juga: Pemkab Kudus Harapkan Desain Stadion Wergu Wetan Melingkar dan Dibangun secara Multi Years

“Sebanyak 350 pedagang Sayur Pasar Bitingan menolak pindah ke Pasar Saerah. Jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah,” ujar Kunarto di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, Senin (22/12/2025).

Lebih lanjut, Kunarto menyampaikan, menghormati keputusan para pedagang sayur yang menyatakan pindah ke Pasar Bitingan. Menurutnya, mereka yang bersedia direlokasi, selama ini berjualan di bahu jalan.

“Kami menghormati teman-teman pedagang yang bersedia pindah ke Pasar Saerah. Tetapi.yang dipelataran Pasar Bitingan tidak bersedia pindah dan jangan paksa,” bebernya.

Ia juga menganggap alasan relokasi pedagang sayur malam karena melanggar Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2025 tidak berdasar. Menurutnya, sesuai Perda tersebut jam operasi pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah mulai pukul 06:00 WIB sampai 18:00 WIB.

“Tetapi Perda Nomor 8 Tahun 2013 menyatakan bahwa operasional Pasar Swasta itu mulai pukul 06:00 WIB sampai pukul 17:00 WIB. Terus bedanya di mana?. Jadi Perdanya harus dirubah dulu. Jangan kita disuruh pindah dulu, Perda baru dirubah, lucu,” tandasnya.

Kunarto menegaskan, bahwa merelokasi pedagang ke Pasar Saerah merupakan tindakan melanggar Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, setidaknya ada lima Perda yang dilanggar.

Di antaranya, Perda tentang retribusi pasar dan parkir. Kalau kita pindah ke Pasar Saerah, ada retribusi pasar yang hilang. Selain itu Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) dan turunannya.

“Selain itu kami keberatan dengan tarif retribusi Pasar Saerah. Sebab sesuai aturan, per meter persegi itu Rp200 untuk yang di emperan, yang di los itu Rp300 dan yang di kios itu Rp400,” imbuhnya.

Baca Juga: ITB dan PT KSB Bangun Sistem Air Bersih Berbasis Panel Surya di Tumpangkrasak Kudus

Sementara, Pelaksana Harian (Plh) Kepala.Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Djati Solechah mengatakan, informasi dari pihak Pasar Saerah pedagang yang sudah mendaftar itu kurang lebih 534 orang. Mereka berencana akan pindah pada tanggal 3 Januari 2025.

“Nantinya, kami akan membuat surat edaran pemberitahuan waktu relokasi. Target kami tanggal 3 Januari 2025,” ujarnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -