Beranda blog Halaman 103

Sidang Perdana Botok Cs, Ratusan Warga Gelar Aksi Damai di PN Pati

0
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) melakukan aksi damai di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Pati pada Rabu (24/12/2025). Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) melakukan aksi damai di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Pati pada Rabu (24/12/2025). Dalam aksi tersebut, massa juga melakukan istighosah dan doa bersama serta pembagian nasi bungkus kepada masyarakat yang melintas di depan PN Pati.

Aksi damai tersebut, merupakan bentuk dukungan moril kepada Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto yang menjalani sidang perdana di PN Pati. Keduanya, didakwa melakukan penghasutan serta pemblokiran jalan, serta satu orang sopir truk juga didakwa pasal tentang pemblokiran.

Baca Juga: Tanpa Dana APBD, PSSI Pati Gelar Kursus Pelatih Lisensi D 

Massa yang datang ke PN Pati itu tampak mengenakan topeng bergambar wajah Botok dan juga Teguh Istiyanto.

Pada kesempatan itu, massa menuntut agar Botok cs dibebaskan dari hukuman. Mereka menilai, Botok cs tidak bersalah, karena demo menyuarakan pendapat.

Selamet Riyadi, Koordinator Aksi menyampaikan, bahwa kegiatan itu diikuti sekitar 500 warga. Katanya, apa yang mereka lakukan merupakan bentuk solidaritas dan keprihatinan masyarakat Pati terhadap proses hukum yang menimpa rekan mereka, yakni Botok Cs.

“Kegiatan ini adalah aksi damai dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terkait peristiwa hukum yang dialami Saudara Supriyono dan Teguh Istiyanto. Kami berharap keduanya bisa dibebaskan. Namun apabila proses hukum tetap berjalan, kami memohon agar diberikan putusan yang seringan-ringannya,” ujar Slamet.

Sementara itu,  Istri Supriyono alias Botok, Anik, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral dan doa kepada keluarganya. Ia mengaku optimis keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang transparan dan adil.

“Di tengah perjalanan hukum yang suami kami jalani, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak, baik keluarga, sahabat, maupun masyarakat luas yang telah memberikan dukungan,” ujar Anik.

Ia menyadari proses hukum bukanlah hal yang mudah bagi keluarganya, namun tetap percaya kebenaran akan terungkap.

Baca Juga: Sidang Perdana Botok Cs Digelar Besok, AMPB Siapkan Ratusan Massa

Ia menyadari proses hukum bukanlah hal yang mudah bagi keluarganya, namun tetap percaya kebenaran akan terungkap.

“Kami percaya setiap proses hukum harus berjalan secara transparan, adil, dan tanpa diskriminasi. Di balik proses hukum ini, ada keluarga yang menanti dengan penuh harapan,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Capaian IKD Kudus Baru 6,77%, Keamanan Data Jadi Sebab Masyarakat Takut Aktivasi

0
Ilustrasi keamanan data. Foto: Betanews

BETANEWS.ID, KUDUS – Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kudus saat ini masih minim. Hingga Rabu (24/12/2025) realisasi capaian baru mencapai 6,77 persen atau 44.257 jiwa yang sudah mengaktivasi layanan digital itu.

Padahal sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kudus telah menargetkan 35 persen atau sekitar 200 ribu warga Kudus bisa mengaktifkan layanan tersebut.

Baca Juga: Kantor Biro Umroh AWG Kudus Disegel Bank, Bagaimana Nasib Uang Jemaah?

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Kudus, Muhammad Sholeh menyampaikan, bahwa saat ini capaian realisasi IKD masih minim. Beberapa faktor mempengaruhi adanya capaian itu masih di bawah target.

“Sebetulnya untuk target kami adalah 30 persen dari wajib KTP yang sudah melakukan perekaman. Target itu masih jauh dari apa yang sudah melakukan perekaman KTP di Kabupaten Kudus,” bebernya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (23/12/2025).

Ia menjelaskan, target tersebut akan terus berjalan seiring dengan total perekaman yang dilakukan. Semakin banyak yang melakukan perekaman E-KTP, akan semakin banyak pula target yang harus dicapai.

“Upaya yang kita lakukan ini mengimbau bagi yang melakukan perekaman sekaligus mengurus dan mengaktivasi IKD. Namun di lapangan tidak semudah yang kami pikirkan,” ungkapnya.

Sebagian besar permasalahan, katanya, gawai milik pendaftar tidak suport untuk melakukan aktivasi IKD. Kemudian banyak juga masyarakat ketika melakukan perekaman E-KTP tidak membawa handphone.

“Jadi upaya kita untuk mencapai target itu agak kesulitan. Karena yang melakukan pelayanan menjawab seperti itu, dan kami tidak bisa memaksa mereka,” terangnya.

Tak hanya itu, Sholeh menyebut, bahwa banyak masyarakat yang masih awan dan takut datanya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ketika ganti handphone maupun hilang.

“Padahal sudah kami sampaikan, ketika pin handphone tidak tidak diberikan kepada orang lain, ya Insyaallah aman. Mereka masih banyak yang mempertanyakan keamanan, masyarakat masih awan dan takut akan hal itu, ketika mengaktivasi IKD,” jelasnya.

Baca Juga: Pencegahan Stunting, Mahasiswa KKN UMKU Kenalkan Puding Daun Kelor Ramah Anak

Sejauh ini pihaknya telah mengupaykan agar capaian IKD bisa mencapai target. Jempu bola ke beberapa perkantoran, instansi, hingga perusahaan juga telah dilakukan untuk mencapai target tersebut.

“Kami sudah melakukan jemput bola, termasuk yang pegawai sudah kami sisir semua. terakhir kami terjun ke puskesmas di seluruh Kabupaten Kudus, termasuk rumah sakit swasta, perusahaan seperti PT Pura, PT Djarum, dan PT Nojorono juga sudah kami sasar,” tuturnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Tanpa Dana APBD, PSSI Pati Gelar Kursus Pelatih Lisensi D 

0
PSSI Pati mengelar kursus pelatih lisensi D. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Tanpa menggunakan dana APBD, Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Pati terus bekerja meningkatkan kualitas sepak bola di Bumi Mina Tani. Salah satu upaya peningkatan kualitas tersebut ditempuh melalui program kursus pelatih Lisensi D.

Sebanyak 30 pelatih, yang mayoritas membesut Sekolah Sepak Bola (SSB) ambil bagian dalam kursus di bawah asuhan instruktur nasional Marwal Iskandar. Mereka ditempa materi kepelatihan sepak bola tingkat dasar di Safin Sport School selama lima hari, 21-26 Desember.

Baca Juga: Sidang Perdana Botok Cs Digelar Besok, AMPB Siapkan Ratusan Massa

“Program lisensi ini bagian dari pemberdayaan pelatih di Pati. Karena masih banyak pelatih SSB yang belum memiliki sertifikasi kepelatihan,” ujar Ketua Umum Askab PSSI Pati Dian Dwi Budianto, Selasa (23/12/2025).

Dian mengatakan, program lisensi pelatih merupakan pilar penting dalam membangun sepak bola lebih baik. Dengan pelatih berlisensi maka pola pelatihan sepak bola di segala usia akan lebih sistematis dan adaptif.

Menurutnya, penyelenggaraan kursus Lisensi D kali ini murni untuk memberdayakan pelatih lokal. Pihaknya bahkan memberikan fasilitas khusus berupa keringanan biaya peserta.

“Umumnya biaya untuk kursus Lisensi D berkisar Rp4-5 juta. Kursus di Pati kali ini peserta hanya memberi kontribusi Rp1 juta,” ungkapnya.

Dalam menjalankan program ini, Askab PSSI Pati berkolaborasi dengan PT Bola Indonesia Mandiri (BIM), perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan acara olahraga, terutama sepak bola. Selain itu, juga bekerja sama dengan Safin Sport School.

“Ini memang terobosan kami dalam menjalankan program melalui kemitraan dengan pihak sponsor swasta,” ucapnya.

Program lisensi pelatih di Pati tidak hanya berhenti tahun ini. Pada 2026 Askab PSSI Pati merencanakan kursus pelatih lanjutan, yakni Lisensi C.

Baca Juga: Tangkapan Ikan Laut Pati Diperkirakan Turun, Hingga Akhir Tahun Hanya 65 Ribu Ton

Sertifikasi tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pembinaan pemain di berbagai kelompok usia. Apalagi, PSSI mensyaratkan pelatih tim yang berlaga di kompetisi kelompok usia, seperti Piala Soeratin minimal mengantongi Lisensi C.

Tidak hanya aspek kepelatihan, Askab PSSI Pati juga membidik penguatan kapasitas bagi wasit lokal. Selain kursus Lisensi C, tahun depan pihaknya juga mengagendakan kursus wasit C3 (lisensi wasit tingkat dasar). 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Pastikan Kelancaran dan Pelayanan Nataru, Ahmad Luthfi Tinjau Rest Area

0
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meninjau meninjau Rest Area KM 429 di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (23/12/2025). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meninjau meninjau Rest Area KM 429 di Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (23/12/2025). Tinjauan itu untuk memastikan kelancaran dan pelayanan kepada masyarakat jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Untuk menyambut Nataru, total ada 25 rest area yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, juga terdapat 31 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dapat dimanfaatkan pengguna jalan di sepanjang jalan tol di Jawa Tengah.

Baca Juga: Revitalisasi Pabrik Wong Hang Pemalang Serap 1.500 Tenaga Kerja

“Wilayah Jawa Tengah itu menjadi titik jenuh dan titik lelah masyarakat (pengguna jalan) yang melakukan perjalanan ke wilayah masing-masing,” kata Luthfi.

Oleh karenanya, layanan rest area itu diharapkan dijadikan sebagai tempat istirahat bagi yang melakukan perjalanan jauh, supaya tetap sehat dan bisa sampai ke tempat tujuan dengan lancar.

Luthfi mengatakan, hingga hari ini arus lalu lintas libur Nataru secara umum masih normal. Belum ada peningkatan drastis terkait pergerakan kendaraan dan masyarakat yang masuk Jawa Tengah.

Pun demikian, Luthfi mengimbau kepada masyarakat yang akan bepergian untuk menyiapkan diri dan kendaraan dengan baik.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat menyiapkan diri pada saat mudik dan balik. Ingat bahwa keluarga di rumah sudah menunggu,” kata dia.

Sebab, berdasarkan prediksi dari Polri, mobilitas masyarakat di wilayah Jawa Tengah sekitar 8,7 juta orang.

Dengan banyaknya orang yang masuk ke Jawa Tengah, di harapkan perputaran ekonomi juga meningkat. “Diharapkan hotel dan UMKM kita bisa ramai karena mobilitas warga saat Nataru. UMKM kita akan hidup kembali,” ucapnya.

Seorang pengguna jalan asal Tangerang, Asruddin mengatakan, selama perjalanan yang dilakukan ia tidak menemui kendala. Jalan tol lancar dan ketika mampir di rest area, terutama yang ada di Jawa Tengah juga nyaman.

“Rencana mau ke Yogyakarta untuk liburan sekaligus mengunjungi orangtua di kampung. Selain ke Yogyakarta, pasti ada rencana wisata ke daerah lain seperti Magelang atau Dieng Wonosobo,” ujarnya.

Baca Juga: Sekda Jateng Pastikan Tumbuh Kembang Anak Secara Optimal

Seorang sopir bus pariwisata, Tarmizi mengakui, ada peningkatan permintaan perjalanan wisata selama libur Nataru. Satu pekan ini ia sudah ada jadwal empat kali perjalanan wisata. Ia juga menyampaikan bahwa adanya rest area yang nyaman dan pos pelayanan selama Nataru sangat membantu.

“Karena pariwisata itu adalah pelayanan, jadi menjaga kesehatan itu penting, istirahat harus terpenuhi. Biasanya kalau istirahat di rest area antara 30 menit sampai 1 jam. Adanya pos pelayanan selama libur Nataru ini juga sangat membantu,” ujarnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Kantor Biro Umroh AWG Kudus Disegel Bank, Bagaimana Nasib Uang Jemaah?

0
Kantor Biro Umroh Amanah Wisata Grup (AWG) yang ada di RT 4 RW 3, Dukuh Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus disegel bank. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Kantor Biro Umroh Amanah Wisata Grup (AWG) yang ada di RT 4 RW 3, Dukuh Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus disegel bank. Penyegelan tersebut diduga karena adanya wanprestasi pembayaran angsuran hutang.

Kantor AWG dua lantai kini ditempeli banner oleh pihak Bank Nano Syariah selaku penyegel. Pada banner tersebut bertuliskan, “Aset ini dalam penguasaan dan pengawasan Bank Nano Syariah.

Baca Juga: Prihatin Angka Perceraian Tinggi, Ketua PKK Kudus Upayakan Pencegahan Perkawinan Dini

Di banner tersebut juga ada tulisan peringatan dengan latar merah yang berbunyi “Dilarang!!!” Memasuki, merusak, melakukan kegiatan, memanfaatkan, menggunakan dan/menduduki aset ini. Barang siapa melanggar peringatan ini, dapat diancam sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Serta, barang siapa mencabut, merusak, menghilangkan pemberitahuan larangan ini dapat diancam pidana, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Saat dikonfirmasi, salah satu karyaaan Biro Umroh Amanah Wisata Grup, Jumadi membenarkan penyegelan kantor tempatnya bekerja oleh pihak bank. Menurutnya, penyegelan tersebut kurang lebih sudah satu bulan.

“Penyegelan oleh pihak bank dengan pemasangan banner itu kurang lebih satu bulan yang lalu. Disegel karena belum membayar angsuran di Bank Nano Syariah,” ujar Jumadi kepada awak media, Selasa (23/12/2025).

Namun, Jumadi mengaku tidak mengetahui besaran tunggakan angsuran atau nominal hutang pihak AWG ke Bank Nano. Karena hal tersebut bukan kapasitasnya untuk menjawab.

“Nominal hutangnya saya tidak tahu. Apakah, puluhan juta atau ratusan juta rupiah, kami gak tahu,” bebernya.

Disinggung apakah biro umroh AWG masih beroperasi, Jumadi mengatakan, sebelumnya masih beroperasi dan masih memberangkatkan jemaah umroh. Namun, per November 2025 sudah tak beroperasi.

“Per November kemarin kami sudah tutup, tidak beroperasi lagi. Hal itu dikarenakan, secara finansial kita sudah terlalu banyak tanggungan,” bebernya.

Baca Juga: Okupansi Pijar Park Tembus 100 Persen di Libur Nataru

Biro umroh AWG tengah jadi sorotan. Selain penyegelan kantor oleh pihak bank, biro umroh tersebut diduga wanprestasi karena gagal memberangkatkan belasan bahkan jemaah. Kini nasib belasan jemaah umroh tersebut belum jelas kapan uangnya dikembalikan.

Saat ini masih ada 18 nasabah yang gagal berangkat umroh dan menanti pengembalian uang mereka oleh AWG. Para nasabah tersebut dijanjikan pengembalian uang maksimal Januari 2026.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Sidang Perdana Botok Cs Digelar Besok, AMPB Siapkan Ratusan Massa

0
Dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto tiba di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati pada Jumat (12/12/2025). Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Sidang perdana perkara Supriyono alias Botok cs dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pati pada Rabu (24/12/2025). Menghadapi agenda tersebut, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan siap mengerahkan ratusan massa untuk mengawal jalannya persidangan.

Rencana pengawalan sidang itu telah disampaikan AMPB melalui surat pemberitahuan kepada sejumlah pihak terkait. Dalam surat tersebut disebutkan, sedikitnya 500 orang akan diterjunkan dalam aksi pengawalan sidang perdana Botok cs.

Baca Juga: Tangkapan Ikan Laut Pati Diperkirakan Turun, Hingga Akhir Tahun Hanya 65 Ribu Ton

”Kami mendampingi Mas Botok dan Mas Teguh. Sekitar 500 orang yang bakal ikut. Bisa kurang dan lebih,” ujar Koordinator Aksi AMPB, Fajar Fajrullah, Selasa (23/12/2025).

Fajar menjelaskan, ratusan massa yang akan hadir berasal dari berbagai simpul masyarakat di Kabupaten Pati. Massa tersebut merupakan gabungan dari wilayah utara, selatan, timur, hingga barat Pati.

”Massa gabungan, simpul-simpul 13 Agustus 2025 lalu. Termasuk yang ikut di KPK juga kan ada beberapa bis juga. Kita mengawal sidang perdana Botok dan Teguh,” ungkapnya. 

Selain memberikan dukungan moral kepada Botok, Teguh Istiyanto, serta tersangka lain dalam perkara pemblokiran jalan, aksi pengawalan juga dimaksudkan sebagai bentuk dukungan kepada PN Pati agar menegakkan keadilan secara objektif.

”Kita hadir juga sebagai dukungan kepada pengadilan bahwa PN harus netral dan berada di titik tengah. Tidak terlalu ke atas atau ke bawah. Harapannya adil,” imbuh Fajar.

Ia menilai, apabila PN Pati bertindak adil dan objektif, maka Botok cs seharusnya dinyatakan tidak bersalah. Menurutnya, pasal-pasal yang disangkakan kepada para terdakwa dinilai tidak tepat dan sarat kepentingan politik.

”Apalagi pasal yang digunakan lebih ke pasal administratif lalu lintas. Berhubung ini bermuatan politik ya pasal itu dipaksakan. Kami memberikan dukungan moral kepada Teguh dan PN bahwa mereka tidak sendiri. Ada masyarakat yang mendukung di belakangnya,” ucapnya. 

Sebagaimana diketahui, Botok, Teguh, dan seorang sopir ditahan aparat penegak hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemblokiran Jalan Pantura Pati–Rembang. Peristiwa itu terjadi usai aksi pengawalan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang membahas pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, pada Jumat (31/10/2025) lalu.

Baca Juga: Tak Ada Perayaan Tahun Baru 2026 di Pati, Pemkab Ungkap Alasannya

Aksi pemblokiran jalan dilakukan sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan terhadap DPRD Kabupaten Pati dan berlangsung sekitar 15 menit. Namun, tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan hukum pidana.

Botok cs dijerat dengan pasal 192 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 160 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 169 ayat 1 KUHP. Atas jeratan pasal tersebut, para terdakwa terancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Pencegahan Stunting, Mahasiswa KKN UMKU Kenalkan Puding Daun Kelor Ramah Anak

0
Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) menghadirkan inovasi edukasi gizi berbasis pangan lokal dengan memanfaatkan daun kelor di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) menghadirkan inovasi edukasi gizi berbasis pangan lokal dengan memanfaatkan daun kelor di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Berbeda dari sosialisasi kesehatan pada umumnya, mahasiswa KKN UMKU mengemas edukasi stunting dengan pendekatan praktis melalui pengolahan makanan sederhana. Daun kelor dipilih karena mudah ditemukan di lingkungan sekitar warga dan memiliki kandungan gizi tinggi yang mendukung tumbuh kembang anak.

Baca Juga: Pembahasan Kenaikan UMK Kudus 2026 Deadlock, KSPSI dan Apindo Sepakati Pasrah Ditentukan Bupati

Koordinator program, Pramudya Novita Sari mengatakan, edukasi stunting sering kali gagal diterapkan karena dianggap terlalu teoritis. Oleh karena itu, mahasiswa mencoba menghadirkan solusi yang realistis dan mudah dilakukan oleh keluarga.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa pencegahan stunting tidak selalu membutuhkan biaya mahal. Dari bahan yang ada di sekitar rumah, seperti daun kelor, kebutuhan gizi anak bisa ditingkatkan,” bebernya.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa memberikan pemahaman mengenai stunting sebagai dampak kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang. Edukasi difokuskan pada peran keluarga, khususnya ibu, dalam pemenuhan gizi anak sejak dini agar terhindar dari risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Materi kesehatan disampaikan oleh dosen UMKU, Sri Karyati, yang menekankan pentingnya kesinambungan asupan gizi dalam keluarga.

“Stunting terjadi perlahan dan dampaknya jangka panjang. Karena itu, pencegahannya harus dilakukan secara konsisten, dimulai dari kebiasaan makan di rumah dengan memanfaatkan pangan lokal,” jelasnya.

Sebagai implementasi nyata, mahasiswa KKN UMKU mendemonstrasikan pembuatan puding daun kelor. Olahan ini dipilih karena rasanya ramah terhadap anak, mudah dibuat, dan bernilai gizi tinggi. Resep lengkap serta kandungan gizi puding kelor dibagikan kepada peserta agar dapat dipraktikkan secara mandiri.

Ketua Kelompok 10 KKN UMKU, Yazid menyampaikan, pengolahan puding kelor merupakan strategi agar pesan edukasi lebih membekas.

Baca Juga: Tak Jadi Rp100 juta, Bansus Pengelolaan Sampah Desa di Kudus Bakal Turun Jadi Rp50 Juta

“Kami ingin pesan pencegahan stunting tidak berhenti di penyuluhan. Ketika ibu-ibu bisa langsung mempraktikkan di rumah, dampaknya akan lebih terasa bagi anak-anak,” katanya.

Melalui program ini, mahasiswa KKN UMKU berharap kesadaran gizi keluarga di Desa Cendono dapat tumbuh secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai solusi konkret pencegahan stunting di tingkat desa.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

FTP XV Hadirkan Ruang Kreatif Seni Panggung Pelajar Kudus

0
Salah satu penampilan kelompok teater di FTP XV Kudus. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Komunitas Teater Djarum kembali menyelenggarakan Festival Teater Pelajar (FTP), sebuah ruang apresiasi dan pengembangan kreativitas teater bagi pelajar se-Kabupaten Kudus. Festival ini merupakan agenda rutin tahunan yang digagas oleh Komunitas Teater Djarum dengan dukungan dari Bakti Budaya Djarum Foundation, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Memasuki penyelenggaraan ke-15, FTP tahun ini mengangkat tema Estetika Tubuh Artistik yang diikuti 42 kelompok teater pelajar dari jenjang SMP atau sederajat dan SMA atau sederajat. Seluruh kelompok teater pelajar ini telah melalui babak penyisihan yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 15 November 2025. Proses penilaian pada babak penyisihan dilakukan oleh dua tim dewan juri yang dibagi berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu tim juri tingkat SMP dan tim juri tingkat SMA, guna memastikan penilaian yang komprehensif dan berimbang bagi seluruh peserta. Dewan juri tingkat SMP atau sederajat terdiri dari Wijayanto Franciosa, Luna Kharisma, dan Rudi Iteng, sementara dewan juri tingkat SMA atau sederajat melibatkan Yogi Swara Manitis Aji, Alfiyanto, dan Idham Ardi Nurcahyo.

Baca Juga: Teater Minatani Buat Panggung Martir sebagai Forum Sosial dan Dialog Antar Generasi

“Festival Teater Pelajar adalah bentuk konsistensi dan kecintaan generasi muda pada seni pertunjukan teater, yang juga merupakan langkah penting bagi masa depan industri seni pertunjukan di Indonesia. Pelestarian dan kemajuan seni teater di Indonesia tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada dedikasi dari para seniman-seniman panggung, dan juga regenerasi dari generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap seni pertunjukan. FTP bukan sekadar panggung pertunjukan, melainkan juga wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan diri serta menginspirasi dan meningkatkan minat para pelajar lainnya untuk turut serta dalam mengembangkan diri di dunia teater,” ujar Renitasari Adrian, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation.

Melalui tema Estetika Tubuh Artistik, FTP XV mengajak para peserta untuk menggali dan memaknai tubuh sebagai medium utama dalam pertunjukan teater, baik sebagai ekspresi individu maupun sebagai bagian dari kerja kolektif sebuah tim. Tema ini menekankan pentingnya kesadaran atas gerak, gestur, ritme, dan kehadiran tubuh di atas panggung sebagai elemen artistik yang membangun makna dan harmoni dalam sebuah pertunjukan. Oleh karena itu, proses pelatihan dan pendampingan melalui rangkaian workshop dan coaching menjadi satu bagian penting, agar peserta dapat mengeksplorasi potensi tubuh secara lebih terarah, mendalam, dan kontekstual dalam proses penciptaan karya teater.

“Proses yang dijalani para peserta FTP tahun ini memperlihatkan tumbuhnya keberanian pelajar dalam mengolah tubuh sebagai bagian penting dari pertunjukan. Tema ini merupakan sebuah ajakan bersama untuk kembali menggali dan memaknai potensi dan nilai-nilai estetika atas eksistensi setiap pribadi maupun satu tim teater mewujudkan harmoni reflektif sebuah pertunjukan. Setiap anggota memiliki peran, dan justru dalam kebersamaan itulah sebuah kelompok menemukan kelengkapan wujud artistiknya. Inilah proses pembelajaran yang kami nilai penting untuk mendorong pertumbuhan kualitas teater pelajar ke depannya,” ujar Wijayanto Franciosa, Aktor dan Pembina Teater Djarum.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Bakti Budaya Djarum Foundation bersama Titimangsa dan Teater Djarum juga menyelenggarakan Lokakarya Pelatih Pelajar atau Lokapijar yang merupakan program pendampingan dan rangkaian kegiatan menuju Festival Teater Pelajar XV. Kegiatan Lokapijar yang telah dilaksanakan pada April 2025 ini dirancang untuk memperkuat kesiapan sekolah dalam menghadapi proses penciptaan hingga pementasan. Melalui rangkaian pelatihan ini, sejumlah 114 sekolah tergerak untuk bergabung sebagai peserta Lokapijar, mencerminkan peran pendampingan yang semakin memperluas partisipasi pelajar dalam kegiatan teater di Kabupaten Kudus.

“Festival Teater Pelajar tahun 2025 menjadi istimewa karena tidak hanya menghadirkan ruang kompetisi, tetapi juga memperkuat proses pembelajaran dan pendampingan terhadap pelajar, guru, dan pelatih melalui Lokapijar yang kami selenggarakan bersama Titimangsa dan Teater Djarum. Pendampingan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelajar, guru, dan pelatih teater agar mampu membangun konsep pementasan dan penyutradaraan yang lebih matang. Melalui rangkaian proses ini, kami ingin FTP tidak berhenti pada hasil pertunjukan semata, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang bermakna dan berkelanjutan bagi generasi muda,” terang Renitasari.

Program ini dilaksanakan dalam dua sesi pendampingan, Coaching Session pertama telah berlangsung pada 8 hingga 12 September 2025 di Kudus, dengan melibatkan 2 perwakilan guru dari setiap sekolah. Sebanyak 10 coach atau fasilitator mendampingi para peserta dalam mempersiapkan kelompok teater sekolah masing-masing, terutama dalam pengembangan konsep pementasan dan aspek penyutradaraan. Sementara itu, Coaching Session kedua telah dilaksanakan pada 6 hingga 8 Oktober 2025 di setiap sekolah peserta Festival Teater Pelajar Kudus 2025. Agenda dilaksanakan selama 3 hari dimana setiap hari para coach mendampingi dua sekolah yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dalam agenda tersebut, terdapat tiga agenda pokok, di antaranya yaitu showcase/runthrough, evaluasi, dan pengayaan.

Tahap penyisihan Festival Teater Pelajar XV Teater Djarum tahun 2025 berlangsung selama kurang lebih dua minggu, pada 3 hingga 15 November 2025. Pada tahap ini, 25 kelompok teater tingkat SMP atau sederajat dan 17 kelompok teater tingkat SMA atau sederajat menampilkan karya yang diambil dari salah satu dari lima naskah yang telah ditentukan, yaitu Argumentasi Sisi karya Diky Soemarno, Dan Bulan pun Tak Datang karya Idham Ardi Nurcahyo, Dinding-dinding Binar karya Ego Heriyanto, Dipaksa Dewasa karya Billy Yapananda Samudra, serta Titik atau Koma karya Noko Mores.

Setelah melalui proses penjurian babak penyisihan yang ketat, para juri sepakat memilih kelompok teater yang terbaik untuk melaju ke babak final yang diselenggarakan pada 19 hingga 21 Desember 2025 di GOR Kaliputu – Djarum Arena 2, Kudus, Jawa Tengah. Babak final ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan bintang tamu Teater Lentera asal Jepara dan Titimangsa yang berkolaborasi dengan para alumni FTP tahun-tahun sebelumnya yang turut menambah kemeriahan acara.

Malam final pertama yang berlangsung pada Jumat, 19 Desember menampilkan:
Teater Bobot – SMP 1 Kudus
Teater Sage – SMA 1 Gebog
Teater Spero – SMP 2 Kudus
Malam final kedua yang berlangsung pada Sabtu, 20 Desember menampilkan:
Teater Patas – SNA 1 Bae
Teater Lembah Manah – Mts 1 Kudus
Teater Abong – SMA 1 Bae
Teater Queen Bee – Mts Mu’alimat NU
Sedangkan malam final ketiga berlangsung pada Minggu, 21 Desember dan menampilkan:
Teater Dejavu – SMK Tamansiswa
Teater Jasmine – SMP 1 Jati

Penampilan para peserta ini akan dinilai secara langsung oleh para juri yang terdiri dari Iswadi Pratama, aktor, sutradara, dan penulis; Putri Ayudya, aktris, model, presenter, dan produser; M. Nur Cholis, penulis, sutradara, dan aktor; serta Teguh Yasa, tim Bakti Budaya Djarum Foundation. Para juri ini tidak hanya menilai hasil, tetapi memahami proses dengan pengalaman, kepekaan rasa, dan ketajaman pandang, sekaligus merayakan kerja artistik setiap kelompok yang berani naik ke panggung.

Baca Juga: Taring Padi Pamerkan Lukisan Perlawanan Kendeng di Festival Kendeng 2025

Para juri ini akan menilai para finalis yang berhasil masuk ke babak final ini dan menentukan pemenang kategori penghargaan kelompok untuk mendapat gelar Teater Terbaik. Ada juga kategori penghargaan individu, yang terdiri dari Sutradara Terbaik, Aktor Utama Terbaik, Aktris Utama Terbaik, Aktor Pendukung Terbaik, Aktris Pendukung Terbaik, Penata Set dan Properti Terbaik, Penata Cahaya Terbaik, Penata Rias dan Kostum Terbaik, serta Penata Musik Terbaik.

“Setiap penampilan para peserta memperlihatkan tidak hanya teknik, tetapi juga semangat, keberanian, dan kejujuran yang mereka bawa ke atas panggung. Para pelajar tidak hanya bermain peran, tetapi benar-benar bercerita dengan hati. Hal ini membuktikan bahwa Festival Teater Pelajar bukan sekadar ruang belajar, melainkan ruang lahirnya generasi seniman masa depan yang memberi nafas segar bagi dunia seni pertunjukan Indonesia,” tutur Iswadi Pratama.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Biro Umroh AWG Kudus Disegel Bank, 18 Calon Jemaah Masih Menunggu Refund

0
Ahmadi, salah satu calon jemaah umroh AWG masih menunggu refund. Foto Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Harapan puluhan jemaah untuk berangkat umroh bersama Biro Amanah Wisata Grup (AWG) Kudus pupus. Kantor biro yang berlokasi di RT 4 RW 3, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, kini disegel oleh pihak Bank Nano Syariah akibat gagal bayar hutang. Kondisi ini membuat 18 jemaah yang belum menerima pengembalian dana semakin cemas.

Salah satu korban, Ahmadi (57), warga Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo, mengaku kecewa sekaligus khawatir. Ia bersama istrinya telah melunasi biaya umroh sebesar Rp67 juta untuk keberangkatan Februari 2025. Namun, sepekan sebelum jadwal, pihak AWG mengabarkan bahwa perjalanan dibatalkan.

Baca Juga: Prihatin Angka Perceraian Tinggi, Ketua PKK Kudus Upayakan Pencegahan Perkawinan Dini

“Jujur saya kaget melihat kantor biro umroh AWG disegel bank. Kok begini, saya jadi bertanya-tanya bagaimana nasib uang saya dan nasabah lainnya,” ujar Ahmadi saat ditemui di kantor AWG, Selasa (23/12/2025).

Menurut Ahmadi, bukan hanya dirinya yang batal berangkat. Total ada 80 jemaah yang gagal diberangkatkan oleh AWG. Sebagian sudah menerima refund atau dijadwalkan ulang, namun masih ada 18 orang yang belum mendapatkan kejelasan.

Sejak Februari 2025, pihak AWG berulang kali menjanjikan pengembalian dana. Awalnya April, kemudian mundur ke Agustus, dan terakhir dijanjikan maksimal Januari 2026. “Kami berharap tidak molor lagi. Uang itu hasil keringat saya selama bekerja di pabrik, sangat berarti bagi keluarga,” tegas Ahmadi.

Karyawan AWG, Jumadi, membenarkan bahwa kantor telah disegel sejak November 2025. “Biro umroh AWG sebelumnya masih beroperasi. Tetapi per November 2025, kita sudah tutup,” jelasnya.

Baca Juga: Okupansi Pijar Park Tembus 100 Persen di Libur Nataru

Ia menambahkan, keputusan terkait refund sepenuhnya berada di tangan pemilik AWG. “Apa yang jadi permintaan para nasabah gagal berangkat, nanti akan kami sampaikan kepada owner AWG. Semoga nantinya ada solusi,” ujarnya.

Menurut Jumadi, pemilik AWG masih berusaha mencari pendanaan baru, baik melalui pinjaman maupun investor. Namun, hingga kini belum ada kepastian. “Hanya saja saat ini, perekonomian secara nasional belum stabil. Jadi belum ada investor yang masuk,” bebernya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Bertahun-tahun Magkrak, Pemkab Kudus Kaji Pengelolaan Pasar Terminal Colo ke Swasta

0
Gedung Kawasan PKL Colo yang berada tak jauh dari Terminal Colo mangkrak selama bertahun-tahun. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Pasar Terminal Colo di Kabupaten Kudus hingga kini masih terbengkalai meski sudah dibangun sejak tahun 2018. Lebih dari seratus kios dan los di bangunan tiga lantai tersebut tampak mangkrak dan tidak difungsikan selama bertahun-tahun.

Kondisi Pasar Terminal Colo yang tak kunjung dimanfaatkan ini menimbulkan keprihatinan masyarakat. Pasar tersebut berada di kawasan wisata Colo yang memiliki potensi ekonomi cukup besar jika dikelola secara optimal.

Baca Juga: Okupansi Pijar Park Tembus 100 Persen di Libur Nataru

Menanggapi hal itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Pasar Terminal Colo. Evaluasi tersebut bertujuan mencari konsep pemanfaatan yang paling tepat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pasar Terminal Colo itu kan dibangun sudah lama. Kami evaluasi, kita akan lakukan kajian dari teman-teman, baik internal maupun eksternal Pemkab Kudus, bangunan itu mau dipakai untuk apa,” ujar Sam’ani di Pendopo Kudus belum lama ini.

Menurutnya, Pemkab Kudus membuka berbagai kemungkinan pemanfaatan Pasar Terminal Colo. Tidak hanya sebagai pasar, bangunan tersebut juga bisa dialihfungsikan menjadi fasilitas lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan kawasan wisata.

“Bisa saja dimanfaatkan untuk penginapan, tempat ngopi, atau fungsi lain. Yang penting bangunan itu bisa bermanfaat dengan baik,” bebernya.

Sam’ani menegaskan, opsi kerja sama dengan pihak ketiga juga tidak menutup kemungkinan dilakukan. Langkah tersebut dipertimbangkan agar aset daerah yang sudah dibangun dengan anggaran besar tidak terus terbengkalai.

“Bangunan itu aset lama. Kalau memang perlu dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yang penting menguntungkan pemerintah daerah dan bisa mengakomodir pertumbuhan ekonomi di sekitar Colo,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, sudah ada sejumlah masukan dari berbagai pihak terkait konsep pemanfaatan Pasar Terminal Colo. Salah satunya adalah menjadikannya sebagai pusat kuliner atau tempat nongkrong berbasis kopi.

Baca Juga: Prihatin Angka Perceraian Tinggi, Ketua PKK Kudus Upayakan Pencegahan Perkawinan Dini

“Kemarin ada masukan dibuat untuk kopi, ya monggo. Intinya kami terbuka dengan ide apa pun, yang terbaik dan bisa dimanfaatkan dengan baik,” sebutnya.

Sebagai informasi, Pasar Terminal Colo dibangun pada tahun 2018. Pembangunan tersebut menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp23 miliar.

Editor: Haikal Rosyda

- advertisement -

Usulan Upah Jepara Resmi Diusulkan ke Gubernur, Naik Jadi Rp2,7 Juta dan Tak Ada UMSK 

0
Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya menggelar longmarch sejauh 22 km dari depan PT SAMI JF Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong hingga Kantor Bupati Jepara. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Usulan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Jepara 2026 resmi disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah pada hari ini, Selasa (23/12/2025). 

Sesuai ketentuan, usulan UMK dan UMSK dari masing-masing kabupaten/kota maksimal harus diusulkan kepada Gubernur pada Senin, (22/12/2025). 

Baca Juga: Meski Tanpa Penonton, Ratusan Aparat Disiagakan Ketat Kawal Laga Persijap vs PSIM 

Akan tetapi karena serikat buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya melakukan demo, usulan itu sempat dilakukan penundaan dengan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah. 

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jepara sekaligus Ketua Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza mengatakan usulan itu saat ini sudah disampaikan kepada Gubernur. 

“Sudah kita usulkan ke Gubernur. Masih sama seperti hasil rapat Depekab sebelumnya,” kata Zamroni. 

Usulan yang disampaikan yaitu besaran indeks alpha yang digunakan menggunakan 0,7 dengan besaran kenaikan sebesar 5,6 persen atau naik menjadi Rp2.756.397 dari besaran UMK sebelumnya yaitu Rp2.610.224.  

Selain itu, pada tahun 2026 Jepara juga tidak mengusulkan UMSK. Namun pada bulan Juni 2026 mendatang Depekab Jepara akan mengadakan rapat pembahasan UMSK untuk penerapan di tahun 2027 dengan catatan tidak ada perubahan regulasi.  

Sementara itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan dari hasil koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah pihaknya diminta untuk mengikuti regulasi sesuai ketentuan yang ada.  

“Pak Gubernur mengarahkan sesuai dengan standar atau sesuai dengan prosedurnya saja. Kita sudah lakukan sesuai prosedur dan sudah kita lakukan,” katanya saat ditemui usai kegiatan Bupati Ngantor di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara pada Selasa, (23/12/2025). 

Hasil akhir terkait usulan rekomendasi itu, Wiwit mengatakan nantinya akan diputuskan oleh Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, (24/12/2025) besok.  

Baca Juga: Bakal Dirapatkan Ulang, Jepara Belum Putuskan Angka Kenaikan UMK 2026 

Sebagai Bupati, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk merubah berita acara terkait UMK dan UMSK yang diusulkan kepada Gubernur.  

“Hasilnya nanti tinggal nunggu pak Gubernur untuk memutuskan. Tidak ada aturan yang mengatur diskresi bupati, semua kita kembalikan ke dewan pengupahan,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Tangkapan Ikan Laut Pati Diperkirakan Turun, Hingga Akhir Tahun Hanya 65 Ribu Ton

0
Suasana di TPI yang ada di Kabupaten Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Produksi tangkapan ikan laut di Kabupaten Pati tercatat mencapai 56.845 ton sepanjang Januari hingga November. Angka tersebut dihimpun berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati.

Meski capaian sementara sudah menyentuh puluhan ribu ton, DKP memperkirakan total produksi hingga akhir tahun tidak akan mengalami lonjakan signifikan.

Baca Juga: Tak Ada Perayaan Tahun Baru 2026 di Pati, Pemkab Ungkap Alasannya

Kepala DKP Kabupaten Pati, Hadi Santoso menyebutkan, bahwa hasil tangkapan ikan tahun ini diprediksi hanya berada di kisaran 60 ribu hingga 65 ribu ton. Jumlah tersebut mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 88 ribu ton.

“Di akhir bulan Desember nanti itu kami perkirakan hanya sekitar 60.000 sampai 65.000 ton itu menurun dibanding tahun sebelumnya yang tahun 2024 itu sampai 88.000 ton,” ujar Hadi.

Menurut Hadi, penurunan produksi tangkapan ikan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Selain kondisi cuaca ekstrem yang membatasi aktivitas melaut, tingginya biaya operasional nelayan turut menjadi kendala. Faktor lain berasal dari rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) I yang menyebabkan sebagian kapal nelayan tidak dapat melakukan pembongkaran di lokasi tersebut.

“Dermaga TPI I itu direhabilitasi dibongkar, sebagian itu ada kapal yang bersandar di Rembang,” jelasnya.

Berdasarkan catatan DKP, hasil tangkapan ikan laut tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan total mencapai 8.504 ton. Sementara itu, produksi terendah tercatat pada bulan April dengan jumlah 2.196 ton.

“Bulan Maret itu melonjak, karena di bulan Maret itu kan ada lebaran, kalau musim puasa dan lebaran kapal pasti datang semua, nanti setelah itu baru pergi lagi menurun lagi kemudian paling tinggi di bulan Oktober kemarin,” katanya.

Baca Juga: Jelang Natal, Taman Bunda Maria Gereja Santa Theresia Tayu Jadi Magnet Wisata Religi

Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan bahwa sebagian besar hasil tangkapan ikan laut di Kabupaten Pati masih terpusat di TPI I dan TPI II Bajomulyo, Kecamatan Juwana. Kedua TPI tersebut menjadi penyumbang utama produksi ikan laut daerah.

“Kalau TPI II itu totalnya itu ada sekitar 40.000 ton, kemudian TPI I ada 15.000 ton. Kemudian yang di lainnya memang kecil-kecil karena perahu atau kapalnya di bawah 10 GT, di Banyutowo sama Puncel,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Sempat Dijanjikan Rapat UMK dan UMSK Kembali, Buruh Jepara: Kami Merasa Dibohongi  

0
Suasana sebelum audiensi dengan Pemkab Jepara. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Serikat buruh di Kabupaten Jepara yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya merasa dibohongi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. 

Hal itu bermula dari hasil audiensi antara serikat buruh, Bupati Jepara, dan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jepara dari unsur pemerintah yang diadakan di Ruang Bupati Jepara pada Senin (22/12/2025). 

Baca Juga: Meski Tanpa Penonton, Ratusan Aparat Disiagakan Ketat Kawal Laga Persijap vs PSIM 

Dalam audiensi itu serikat buruh meminta agar usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara 2026 menggunakan indeks alpha 0,9 dan merealisasikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2026.  

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Jepara Raya, Yopi Priambudi mengatakan dalam audiensi tersebut Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan jika dia tidak bisa mengubah berita acara yang menjadi hasil dari rapat Depekab pada Jumat, (19/12/2025). 

Sementara itu, terkait UMSK dari pihak pemerintah menurutnya mengatakan bahwa mereka belum menyiapkan konsep penghitungan UMSK. Sehingga kemudian Bupati Jepara, menurutnya meminta kepada agar Depekab kembali mengadakan rapat pada Selasa, (23/12/2025). 

Untuk menagih janji itu, Yopi bersama seluruh anggota serikat pekerja memutuskan menginap di Pendopo Jepara sampai ada undangan rapat dari Depekab. 

“Tadi malam kami menunggu berharap ada itikad baik dari Bupati, tapi malah tidak ada. Kami menunggu undangan ternyata tidak ada, sampai akhirnya kami pulang pun tidak ada informasi apapun lagi,” kata Yopi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (23/12/2025).  

Sehingga menurutnya audiensi yang kemarin berlangsung tidak membuahkan hasil dan justru pihaknya merasa dibohongi oleh pihak Pemkab Jepara. 

“Kalau kita dibohongi, ya kita merasa dibohongi. (Audiensi kemarin) ngga ada hasilnya, cuma pemaparan bupati,” ujarnya. 

Terpisah, Ketua Depekab Jepara yang merupakan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza mengatakan usulan rekomendasi UMK dan UMSK Jepara 2026 saat ini sudah disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah. 

Zamroni mengatakan usulan yang disampaikan masih sama seperti hasil rapat Depekab sebelumnya. Yaitu menggunakan indeks alpha 0,7 dan tidak mengusulkan UMSK di tahun 2026. 

“Sudah kita usulkan ke Gubernur. Masih sama seperti hasil rapat Depekab sebelumnya,” kata Zamroni. 

Baca Juga: Bakal Dirapatkan Ulang, Jepara Belum Putuskan Angka Kenaikan UMK 2026 

Sementara terkait tidak diadakannya lagi rapat Depekab, Zamroni mengatakan bahwa hasil rapat Depekab Jepara sudah sesuai dengan ketentuan. 

“Rapat kemarin kan sudah sesuai semua,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Prihatin Angka Perceraian Tinggi, Ketua PKK Kudus Upayakan Pencegahan Perkawinan Dini

0
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kudus, Endhah Endayani. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kudus, Endhah Endayani Sam’ani Intakoris mengaku prihatin adanya angka kasus perceraian di Kota Kretek tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, total ada sebanyak 1.354 perceraian diputus sepanjang 2025.

Sebagai langkah untuk meredam angka kasus perceraian di Kudus yang kian tinggi, Endhah berupaya untuk mencegah adanya praktek perkawinan secara dini. Pihaknya akan berkoordinasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kudus untuk menanggulangi hal tersebut. Sebab ia menilai, salah satu faktor penyebab angka perceraian tinggi karena adanya perkawinan secara dini yang terjadi.

Baca Juga: Pembahasan Kenaikan UMK Kudus 2026 Deadlock, KSPSI dan Apindo Sepakati Pasrah Ditentukan Bupati

“Kemarin kami bersama Dinsos bersinergi untuk mencegah perkawinan secara dini. Salah satu pencetus angka aperceraian di Kudus tinggi disebabkan perkawinan dini yang seharusnya mereka belum matang untuk membangun rumah tangga tapi sudah menikah,” bebernya saat dikonfirmasi, Sabtu (20/12/2025).

Untuk itu pihaknya berencana untuk mengadakan sosialisasi atau edukasi terhadap anak usia di bawah umur. Supaya mereka tahu bahwa perkawinan bukan hal simpel seerti apa yang mereka pikirkan. terlebih agar mereka tahu, perkawinan harus dibarengi dengan kesiapan mental dan tidak hanya bersenang-senang saja.

“Karena rumah tangga tidak hanya bersenang-senang saja, tapi merupakan awal bukan akhir sebuah perjalanan. Awal cinta yang mereka tidak terpikirkan, ternyata berumah tangga itu seberat dan serumit itu dan apa saja yang harus dipersiapkan,” jelasnya.

Bahkan, katanya, ke depan pihaknya akan menyasar langsung terhadap anak di sekolah, baik yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) maupun yang di bawah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kudus, termasuk di pondok pesantren (Ponpes).

“Kami menyasar langsung ke anak, tapi ini masih dalam lingkup kecil. Ke depan nanti pengenenya langsung terjun ke sekolah-sekolah, termasuk pesantren, jadi kami bekerjasama dengan semua pihak,” ungkapnya.

Saat ditanya terkait pemberdayaan terhadap janda yang ada di Kabupaten Kudus, Endhah sejauh ini sudah berkolaborasi dengan pihak Corporate Social Responsibility (CSR) RS Mardi Rahayu. Di mana Kerjasama yang dibangun, pihak RS Mardi Rahayu membuka kelas pelatihan untuk tenaga pendamping orang sakit (Napos).

“Jadi pihak CSR akan membuka pelatihan Napos selama tiga sampai empat bulan untuk pegangan hidup mereka. Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan, meski harus hidup tanpa suami,” tuturnya.

Tak hanya itu, program pelatihan usaha yang telah berjalan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM) Kudus juga dapat membantu bagi mereka yang siap di dunia usaha. Fasilitas yang diberikan tersebut menurutnya, dalam rangka meningkatkan perekonomian rumah tangga.

Baca Juga: Tak Jadi Rp100 juta, Bansus Pengelolaan Sampah Desa di Kudus Bakal Turun Jadi Rp50 Juta

“Di sana Disnakerperinkop dan UKM juga membantu soal perijinan usaha usai mengikuti pelatihan. Kalau sudah mempunyai produk sendiri, kami bantu pasarkan melalui penjualan di Dekranada Kudus,” terangnya.

Ia mengimbau, agar semua permasalahan yang ada di setiap rumah tangga dapat dikomunikasikan dengan lebih baik lagi. Walaupun gaji istri lebih besar dari suami, itu tergantung pribadi masing-masing. “Yang jelas kalau mereka bisa mengkomunikasikan dengan baik, ya jalan. Tidak perlu penyelesaian yang berujung perceraian,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Okupansi Pijar Park Tembus 100 Persen di Libur Nataru

0
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, tingkat okupansi penginapan di Pijar Park, Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kudus mencapai 100 persen. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, tingkat okupansi penginapan di Pijar Park, Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kudus mencapai 100 persen. Seluruh kamar, mulai dari rumah pohon hingga villa, sudah dipesan sejak 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Pengelola Pijar Park, Pujiharto, menjelaskan bahwa tingginya minat wisatawan dipicu oleh konsep penginapan yang menyatu dengan alam.

Baca Juga: Pembahasan Kenaikan UMK Kudus 2026 Deadlock, KSPSI dan Apindo Sepakati Pasrah Ditentukan Bupati

“Sensasi menginap di atas pohon menjadi pengalaman luar biasa bagi pengunjung. Mereka sangat antusias dengan konsep yang kami tawarkan,” ujarnya.

Pijar Park menawarkan beragam tipe penginapan, mulai dari rumah pohon yang unik, cottage keluarga yang menampung rombongan besar, hingga villa sunset dengan panorama matahari terbenam di lembah Pegunungan Muria. Lokasi yang dikelilingi hutan pinus dan udara sejuk pegunungan membuat suasana semakin diminati wisatawan.

“Beberapa tipe penginapan ini betul-betul menyatu dengan alam. Jadi pengunjung bisa menikmati suasana Pegunungan Muria dengan lembah gunung langsung di depan mata,” tambah Pujiharto.

Mayoritas tamu yang menginap berasal dari luar Kudus, bahkan luar pulau. “Alhamdulillah, karena kami melakukan pemasaran dengan berbagai cara, pengunjung banyak dari luar daerah. Mulai Jakarta, Kalimantan, Bali, serta daerah lainnya,” jelasnya.

Saat ini, Pijar Park memiliki 15 unit penginapan. Ke depan, pihak pengelola berencana menambah jumlah unit untuk mengakomodasi tingginya permintaan. Untuk tarif, rumah pohon dibanderol Rp500 ribu per malam pada hari biasa. Namun, khusus periode Natal dan Tahun Baru, harga naik sekitar 20 persen.

Baca Juga: Tak Jadi Rp100 juta, Bansus Pengelolaan Sampah Desa di Kudus Bakal Turun Jadi Rp50 Juta

Selain penginapan, Pijar Park juga menyediakan berbagai wahana rekreasi. Di antaranya kolam renang di bawah hutan pinus, Pijar Jeep Adventure yang menjelajahi kebun kopi, serta beragam spot foto yang menarik bagi keluarga maupun anak muda.

Salah satu pengunjung, Jeni, mengaku puas dengan pengalaman pertamanya menginap di Pijar Park. “Penasaran karena view-nya bagus, ada gunung, pohon pinus, suhu juga enak. Jadi lebih seru, bisa buat refreshing dari suasana perkotaan,” ungkapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -