BETANEWS.ID, PATI – Momen refleksi menyelimuti peribadatan Malam Natal 2025 di Gereja Injil Tanah Jawa (GITJ) Margorejo. Ratusan jemaat mengikuti candle light service dengan menyalakan lilin, menciptakan suasana khidmat sebagai simbol terang di tengah perenungan Natal.

Kegiatan tersebut berlangsung di GITJ Margorejo, Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Rabu (24/12/2025) malam. Ibadah Malam Natal ini mengusung tema “Mesias yang Datang dengan Cara yang Tak Terduga”.

Baca Juga: Polres Kudus Lakukan Sterilisasi dan Pengamanan Gereja Jelang Perayaan Natal 2025

Pendeta yang memimpin ibadah, Gerhardtop Yevun mengatakan, bahwa Malam Natal dimaknai sebagai ruang refleksi diri bagi jemaat. Rangkaian ibadah Natal di GITJ Margorejo pun berlanjut pada Kamis (25/12/2025). Sementara ibadah perayaan Natal dijadwalkan pada Minggu (28/12/2025).

“Ini bukan untuk peribadatan perayaan, jadi hanya untuk momen kita merefleksikan diri kita terhadap Natal, jadi besok kita ada ibadah perayaan tanggal 28, ada lagi,” ucapnya saat ditemui di GITJ Margorejo.

Menurutnya, lilin yang dinyalakan jemaat memiliki makna simbolis sebagai terang yang menyinari dunia seiring kelahiran Yesus Kristus.

“Untuk kegiatan pada malam hari ini di GITJ Margorejo itu adalah candle light. Jadi nanti kita ibaratkan menggunakan cahaya lilin sebagai yang utama sebagai simbol terang cahaya menyinari dunia ini dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini,” jelasnya.

Dalam peribadatan tersebut, jemaat lebih banyak diajak untuk melantunkan pujian serta melakukan perenungan mendalam atas makna Natal dalam kehidupan sehari-hari.

“Nanti kita puji-pujian, kita lalu ada lebih kepada perenungan, firman, refleksi di dalam natal di dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak merenung,” ucapnya.

Baca Juga: Capaian IKD Kudus Baru 6,77%, Keamanan Data Jadi Sebab Masyarakat Takut Aktivasi

Lebih lanjut, Gerhardtop Yevun juga menyampaikan pesan Natal kepada jemaat agar senantiasa hidup dalam kasih dan menjadi pribadi yang membawa kebaikan, di tengah situasi dunia yang masih diwarnai konflik dan kekerasan.

“Pesan untuk jemaat GITJ Margorejo dan untuk semua orang di dunia ini, terkhusus Umat Kristen di dunia ini tetaplah hidup di kasih Kristus, itulah yang paling utama bagi saya. Kita harus menjadi terang di dunia ini walaupun di dunia ini penuh dengan peperangan, penuh dengan kekerasan dan segala macamnya, tapi itu tidak mempengaruhi kita di dalam kehidupan sebagai orang Kristen pengikut-pengikut Kristus,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, PATI –  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Tahun 2026. Penetapan itu dilakukan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505 pada Rabu (24/13/2025).

Penetapan UMK 2026 ini, dihitung berdasarkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/ kota, serta nilai alfa. Nilai alfa untuk penentuan UMK ini bervariasi, sesuai dengan kabupaten/kota masing-masing. UMK tertinggi adalah Kota Semarang sebesar Rp3.701.709, atau naik 7,15 persen dari tahun sebelumnya.

Baca Juga: Polres Kudus Lakukan Sterilisasi dan Pengamanan Gereja Jelang Perayaan Natal 2025

Sedangkan untuk Kabupaten Pati, juga mengalami kenaikan sebesar 6,55 persen. Yakni, dari Rp2.332.350 pada tahun 2025 menjadi Rp2.485.000 untuk tahun 2026.

Kenaikan UMK Pati 2026 yang telah diputuskan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi ini sesuai dengan usulan dari Kabupaten Pati, yang sebelumnya telah disepakati antara perwakilan buruh dengan Bupati Pati Sudewo.

”Sama dengan rekomendasi dari Pak Bupati ya. Kami sambut baik UMK ini,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pati Bambang Agus Yunianto.

Ia pun meminta kepada pengusaha untuk mentaati kenaikan UMK Pati 2026 ini. Mengingat sebelum, Apindo yang merupakan perwakilan pengusaha juga menyepakati usulan kenaikan UMK Pati 2026.

”Mohon semua perusahaan untuk mentataati. UMK ini juga sudah sesuai kesepakatan dengan pekerja Senin kemarin. Jadi ndak ada masalah,” ucap Agus.

Disnaker Kabupaten Pati pun bakal memonitor sejumlah perusahaan usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Pihaknya akan menyaksi bagi perusahaan yang tak taat aturan. Namun tak dijelaskan saksi yang bakal diberikan.

”Pabrik yang masih menggaji di bawah UMK akan kita monitoring lah. Kan baru dimulai 1 Januari. nanti ada sosialisasi dulu kepada para pengusaha untuk membayar sesuai UMK. Proses ini memang pengusulan cepat. PP baru keluar tanggal 17 Desember kemarin,” ucapnya.

Baca Juga: Capaian IKD Kudus Baru 6,77%, Keamanan Data Jadi Sebab Masyarakat Takut Aktivasi

Diketahui, kenaikan UMK Pati ini setelah Bupati Pati Sudewo memimpin audiensi antara buruh dan pengusaha. Sebelumnya serikat buruh bersikukuh kenaikan UMK Pati 2026 menggunakan alfa 0,9. Sementara pengusaha meminta menggunakan alfa 0,6.

Hingga akhirnya disepakati, alfa yang digunakan untuk menentukan kenaikan UMK Pati sebesar alfa 0,76 dengan demikian, UMK Pati 2026 sebesar Rp 2.485.000.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, PATI – Peristiwa angin kencang yang disertai hujan deras melanda wilayah Pati utara, tepatnya di Desa Sendangrejo, Kecamatan Tayu, pada Rabu siang (24/12/2025). Cuaca ekstrem ini sempat membuat panik warga dan pedagang terutama mereka yang memiliki kios di pinggir jalan di sekitaran Rumah Sakit KSH Tayu.

Menurut kesaksian Suparni, salah satu pemilik kios yang terdampak, peristiwa tersebut terjadi begitu cepat. Ia mengaku tidak sempat melihat jam secara pasti karena kondisi yang mencekam.

Baca Juga: Kuasa Hukum Nilai Perkara Botok Cs Dipaksakan dengan ‘Pasal Sampah’

“Tadi itu pas ada pembeli, tiba-tiba angin kencang sekali. Saya sampai tidak sempat lihat jam berapa. Botol kecap dan saus di kios saya semuanya jatuh menggelinding,” ujarnya.

Suparni menambahkan, bahwa kiosnya sempat bergoyang dan nyaris roboh diterjang angin. Beruntung, ada pembeli yang sigap membantu menahan bangunan kios sehingga kerusakan yang lebih parah dapat dihindari.

Senada dengan hal tersebut, Yaya, pedagang es buah yang berada di lokasi yang sama, menyebutkan bahwa peristiwa angin puting beliung tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.

“Kejadiannya sekitar jam satu siang. Awalnya hujan dulu, baru kemudian angin kencang (puting beliung) datang,” jelas Yaya.

Baca Juga: Usai Sidang, Botok Serukan Rakyat Tak Takut Kritik Pemimpin Zalim

Meskipun kios milik Yaya tidak mengalami kerusakan yang berarti, ia mengonfirmasi bahwa kios di sebelahnya yang sedang beroperasi juga sempat terdampak saat pemiliknya berada di dalam.

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, para pedagang tetap waspada mengingat cuaca buruk yang masih berpotensi terjadi di wilayah Pati dan sekitarnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, PATI – Tim kuasa hukum Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto melontarkan kritik keras terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana perkara pemblokiran Jalan Pantura yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (24/12/2025).

Kuasa hukum Botok Cs, Nimerodin Gulo, menyebut, sidang pembacaan dakwaan yang baru digelar setelah hampir dua bulan penantian itu justru memperlihatkan lemahnya konstruksi hukum yang dibangun penyidik dan jaksa.

Baca Juga: Sidang Perdana Botok Cs, Ratusan Warga Gelar Aksi Damai di PN Pati

“Ya kita bersyukur pada hari ini akhirnya sidang yang kita tunggu-tunggu yang sudah hampir berlangsung kurang lebih 2 bulan dilaksanakan sidang pertama yaitu pembacaan dakwaan,” ujar Gulo.

Namun demikian, ia menilai pasal-pasal yang didakwakan kepada kliennya sejak awal tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bahkan, Nimerodin menyebut dakwaan tersebut sebagai pasal yang dipaksakan.

“Nah, sebagaimana kita ketahui sejak awal bahwa sebenarnya pasal-pasal yang didakwakan kepada Mas Botok dan Mas Teguh itu adalah pasal sampah. Sampah yang memang sengaja dibuat oleh penyidik,” tegasnya.

Ia menilai perkara tersebut telah menjadi tontonan publik yang mencerminkan pembodohan hukum. Lebih jauh, Nimerodin menyayangkan sikap kejaksaan yang dinilai gagal menjalankan peran sebagai penyaring kedua dalam proses penegakan hukum.

“Yang sering saya katakan bahwa ini adalah tontonan kepada publik tentang pembodohan yang dilakukan oleh polisi,” katanya.

“Nah, tontonan pembodohan ini ternyata juga teman-teman kejaksaan tidak bisa menjadi filter kedua. Jadi harusnya jaksa itu menjadi filter kedua terhadap pasal-pasal sampah ini. Ternyata itu juga tembus,” sambungnya.

Dalam sidang-sidang selanjutnya, pihaknya berharap majelis hakim benar-benar menjalankan fungsi peradilan secara objektif dan tidak sekadar menghakimi.

“Nah, harapan kita hari ini dan akan ke depan pengadilan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini betul-betul melihat pasal ini sebagai pasal-pasal yang memang tidak layak diterapkan kepada Mas botok,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengadilan harus menjadi ruang pencarian keadilan, bukan sekadar formalitas penerapan pasal.

“Harapan kita adalah perkara-perkara ini diteliti diperiksa secara objektif dan diterapkan hukum yang benar, jangan sampai kecolongan lagi pasal-pasal sampah ini diterapkan kepada teman-teman Mas Teguh dan Mas Botok,” ucapnya.

Nimerodin juga menyoroti penerapan Pasal 192 KUHP tentang penghasutan yang digunakan dalam dakwaan. Menurutnya, perbuatan kliennya tidak memenuhi unsur penghasutan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

“Pasal 192 itu adalah penghasutan. Nah yang dilakukan oleh teman-teman itu bukan penghasutan. Bukan penghasutan terhadap kejahatan,” jelasnya.

Bahkan jika dianggap sebagai penghasutan, kata dia, peristiwa tersebut seharusnya masuk dalam kategori pelanggaran, bukan kejahatan pidana.

Ia menambahkan, perkara ini seharusnya tunduk pada prinsip lex specialis derogat lex generalis, mengingat peristiwa terjadi di ruang lalu lintas.

“Kejadiannya adalah di lalu lintas. Harusnya pakai Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 274. Ini tidak sama sekali dicontohkan dengan pasal itu,” katanya.

Senada, kuasa hukum lainnya dari Tim Advokasi AMPB, Ari Nugroho menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan sekadar negara undang-undang.

“Negara ini negara hukum, bukan negara undang-undang. Maka hakim seharusnya melihat ini tidak hanya sebagai pasal-pasal yang tertera di undang-undang,” ujarnya.

Menurut Ari, terdapat fakta-fakta penting yang tidak dimunculkan sejak tahap penyidikan dan akan dibuktikan dalam persidangan mendatang.

“Ada fakta-fakta yang sebenarnya itu agak disembunyikan dan oleh karena itu kita di persidangan ke depan akan membuktikan itu,” katanya.

Baca Juga: Tanpa Dana APBD, PSSI Pati Gelar Kursus Pelatih Lisensi D 

Ia kembali menyinggung kewenangan jaksa sebagai pemegang dominus litis yang seharusnya mampu menghentikan perkara jika ditemukan pasal-pasal yang dipaksakan.

“Jaksa seharusnya menjadi filter. Dan itu ternyata tidak dijalankan dengan baik. Jaksa seharusnya bisa menghentikan jika pasal-pasal itu merupakan pasal yang dipaksakan,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, PATI – Usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Supriyono alias Botok menyampaikan pesan kepada masyarakat, Rabu (24/12/2025). Ia mengajak publik untuk tidak gentar menyampaikan kritik terhadap pemimpin yang dinilai zalim.

Momen tersebut terjadi saat Botok bersama rekan-rekannya digelandang dari ruang tahanan PN Pati menuju bus tahanan untuk dibawa ke Lapas Pati. Lantunan Selawat Asyghil terdengar mengiringi langkah mereka. Selawat tersebut juga dilantunkan oleh para tahanan lain yang berada di lingkungan PN Pati.

Baca Juga: Tanpa Dana APBD, PSSI Pati Gelar Kursus Pelatih Lisensi D 

Tak lama setelah itu, Teguh Istiyanto, yang juga menjadi terdakwa dalam kasus pemblokiran Jalan Pantura, menyampaikan pandangannya kepada wartawan yang merekam peristiwa tersebut. Teguh menilai proses hukum yang menjerat dirinya dan Botok sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berdemokrasi.

”Demokrasi tidak harus kriminalisasi,” ucap Teguh.

Botok yang berada di belakang Teguh kemudian turut menyuarakan pendapatnya. Ia secara terbuka meminta Presiden untuk menghentikan praktik kriminalisasi serta pembungkaman terhadap suara rakyat.

”Bapak Presiden, stop kriminalisasi dan pembungkaman suara rakyat,” imbuh Botok.

Selain itu, Botok kembali menegaskan pesan kepada masyarakat agar tidak takut mengkritik pemimpin yang dianggap zalim dan arogan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Pati yang terus memberikan dukungan moral dan doa.

”Jangan takut mengkritik pemimpin yang zalim yang arogan. Terima kasih masyarakat Pati yang kirim doa kepada kami. Jangan pernah takut mengkritik pemimpin yang zalim,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut kemudian disambut Teguh dengan desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih berjalan.

”Segera tetapkan tersangka korupsi,” kata Teguh.

Sebagai informasi, Botok, Teguh, dan seorang sopir truk saat ini ditahan atas dugaan tindak pidana. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pemblokiran Jalan Pantura Pati–Rembang usai aksi pengawalan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada Jumat (31/10/2025).

Baca Juga: Sidang Perdana Botok Cs Digelar Besok, AMPB Siapkan Ratusan Massa

Aksi pemblokiran jalan nasional tersebut berlangsung selama kurang lebih 15 menit sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan terhadap DPRD Kabupaten Pati. Namun, tindakan itu dinilai melanggar sejumlah ketentuan hukum pidana.

Para tersangka dijerat dengan pasal 192 ayat 1 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 160 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 169 ayat 1 KUHP.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -