BETANEWS.ID, KUDUS – Rumah Sakit ‘Aisyiyah Kudus terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan anak melalui Program MENTARI Clubfoot, sebuah program pengobatan kaki pengkor (clubfoot) yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Saat ini, pelaksanaan program tersebut telah terkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus untuk memperluas jangkauan layanan.

Program MENTARI Clubfoot merupakan hasil kolaborasi Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah bersama MiracleFeet. Program ini difokuskan pada penanganan kaki pengkor secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan intervensi medis sejak usia dini.

Baca Juga: Bantu Pelaku UMKM, Dekranasda Kudus Mampu Raup Omzet Penjualan Hingga Rp20 Juta Sebulan Operasi

Dalam pelaksanaannya, Program MENTARI Clubfoot menyediakan layanan perawatan komprehensif tanpa dipungut biaya. Penanganan meliputi konsultasi medis, pemasangan gips secara bertahap, tindakan operasi perbaikan tendon (tenotomy) apabila diperlukan, hingga penggunaan sepatu khusus (brace) sebagai terapi lanjutan.

Perwakilan Humas RS ‘Aisyiyah Kudus, Ika Oktaviani, menyampaikan bahwa sinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menjadi langkah strategis agar layanan ini dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.

“Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus diharapkan mampu memperluas sosialisasi Program MENTARI Clubfoot hingga ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan begitu, anak-anak yang mengalami kaki pengkor bisa terdeteksi lebih cepat dan segera mendapatkan penanganan,” ujar Ika melalui siaran tertulisnya, Jum’at (26/12/2025).

Menurutnya, penanganan kaki pengkor tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan proses terapi yang berkelanjutan serta keterlibatan aktif orang tua agar hasil pengobatan berjalan optimal dan mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.

Penanganan sejak dini dinilai sangat penting untuk mencegah risiko disabilitas permanen. Dengan perawatan yang tepat dan konsisten, anak-anak dengan kondisi clubfoot memiliki peluang besar untuk tumbuh dan beraktivitas secara normal.

Melalui kerja sama antara MPKU PP Muhammadiyah, MiracleFeet, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, dan RS ‘Aisyiyah Kudus, Program MENTARI Clubfoot diharapkan menjadi solusi nyata dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Kudus dan wilayah sekitarnya.

Baca Juga: Proyek Perbaikan Jalan Rp64 Miliar di Kudus Hampir Rampung

RS ‘Aisyiyah Kudus juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan ini. Orang tua diminta segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan apabila menemukan tanda-tanda kaki pengkor pada anak sejak lahir.

“Mari Peduli Sesama, Untuk Langkah yang Seimbang.” ajaknya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Galeri Dekranasda Kabupaten Kudus mampu meraup omzet hingga puluhan juta rupiah sejak diresmikannya pada 8 November 2025 silam. Hal tersebut tentu turut membuat bahagia para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Kudus yang menitipkan barangnya di sana.

Apalagi, adanya dukungan tersebut dapat meningkatkan produktivitas produk mereka serta semakin dikenal oleh masyarakat luas. Diketahui, sudah ada sebanyak 80 UMKM yang telah menitipkan barangnya di sana.

Baca Juga: Tolak Direlokasi, Pedagang Pasar Bitingan: ‘Bangun RSUD Bisa Tapi Bangun Pasar Tidak Mampu’

Ketua Dekranasda Kudus, Endhah Endhayani mengatakan, bahwa penjualan di galeri Dekranasda terbilang cukup bagus, dengan pencapaian dalam sebulannya bisa meraup omzet Rp15 juta hingga Rp20 juta sejak launching pertamanya. Menurutnya, banyak pembeli luar daerah yang berminat membeli produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM Kudus.

“Sejak launching pada 8 november 2025 atau sebulan ini penjualan sudah ada Rp10 juta yang masuk di Dekranasda melalui QRIS. Tapi kalau secara keseluruhan sudah mencapai Rp15-20 juta,” bebernya belum lama ini.

Meski penjualan terbilang bagus, namun pihaknya mengaku masih mengalami kendala, terutama di bagian pelayanan galeri yang harus stay di tempat mulai dari pagi sampai sore hari.

“Kami masih terkendala untuk yang jaga kasir yang harus stay pagi hingga sore. Ke depan kita akan maksimalkan pelayanan demi memberikan pelayanan yang bagus untuk pengunjung,” ungkapnya.

Menurutnya, produk yang paling banyak dibeli atau laris manis diborong oleh pembeli adalah produk bordir dan ecoprint. Produk tersebut dibuat langsung oleh pelaku UMKM Kudus dan ternyata memang banyak diminati sebagian besar pembeli dari berbagai daerah.

“Sejauh ini untuk pembeli kebanyakan berasal dari luar daerah, seperti Lampung, Sulawesi, Sragen, Kalimantan, dan sebagainya. Tentu adanya galeri Dekranasda ini merupakan upaya kami membantu mengangkat produk mereka supaya lebih dikenal oleh masyarakat secara luas,” tuturnya.

Berbagai produk, mulai dari makanan, kreasi, ecoprint, bordir, fesyen, aksesoris, serta kedai kopi tersedia di sana. Ia menyebut, bahwa kapasitas ruang untuk menampung produk UMKM di Dekranasda sekitar 100-an produk.

Baca Juga: Kemenag Kudus Buka Suara Soal Kasus Biro Umroh AWG

“Karena saat ini baru menampung 80 produk, jadi kami masih membuka agar produk UMKM di Kudus ini bisa dititipkan ke kami untuk kita bantu penjualannya. Kami tetap akan mengkurasi produk yang berada di sini, agar produk-produk yang ada naik kelas,” sebutnya.

Adapun untuk kurasi yang dilakukan, ada beberapa standar yang harus diperhatikan. Di antaranya, produk harus memiliki PIRT, ada komposisinya serta petunjuk kadaluarsa, label halal, serta packaging yang bagus dan rapi.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Proyek perbaikan jalan di Kabupaten Kudus dengan nilai anggaran Rp64 miliar kini telah mencapai 90 persen hingga Rabu (24/12/2025) kemarin.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus memastikan pengerjaan puluhan paket jalan berjalan sesuai jadwal.

Baca Juga: Tolak Direlokasi, Pedagang Pasar Bitingan: ‘Bangun RSUD Bisa Tapi Bangun Pasar Tidak Mampu’

Koordinator Lapangan Tim Pengawas Dinas PUPR, Eko Saputro, menyebut ada 39 paket pekerjaan yang dikerjakan melalui APBD Perubahan 2025.

Lokasi perbaikan tersebar di sejumlah titik, termasuk Jalan Besito–Gebog dan Jalan Pasar Besito–Karangmalang.

“Saat ini progres perbaikan jalan sudah mencapai 90 persen. Kita sambil menunggu pekerjaan lainnya sesuai dengan jadwal yang sudah dijalankan,” bebernya.

Secara keseluruhan, Dinas PUPR menargetkan 67 paket pekerjaan sepanjang tahun ini dengan total anggaran Rp64,224 miliar. Rinciannya, 28 paket dari APBD Murni telah selesai, sementara 39 paket dari APBD Perubahan masih dalam proses.

“Untuk paket pekerjaan di APBD Murni telah rampung dijalankan. Sedangkan untuk paket pekerjaan di APBD Perubahan ini tentunya akan kita kebut agar semua pekerjaan selesai dengan baik,” terangnya.

Salah satu proyek yang sedang berjalan adalah perbaikan Jalan Hos Cokroaminoto di Kelurahan Mlati Norowito.

Baca Juga: Kemenag Kudus Buka Suara Soal Kasus Biro Umroh AWG

“Harapannya seluruh pekerjaan selesai tepat waktu, sehingga akses jalan di Kudus mulus dan memberi kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Eko.

Anggaran fisik Bina Marga Kudus ini sejalan dengan visi Bupati Kudus untuk meningkatkan pelayanan publik melalui perbaikan akses jalan.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pedagang sayur malam yang ada di pelataran Pasar Bitingan Kudus melakukan audensi dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Masan, Senin (22/12/2025). Mereka mengadu dan menolak untuk direlokasi ke Pasar Saerah. 

Pada audensi tersebut, para pedagang mengungkap keheranannya dengan kebijakan pemerintah daerah yang lebih memilih memperluas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi dan mengorbankan pedagang kecil.

Baca Juga: Polres Kudus Lakukan Sterilisasi dan Pengamanan Gereja Jelang Perayaan Natal 2025

“Memperluas dan membangun RSUD Loekmono Hadi dengan anggaran lebih dari Rp100 miliar mampu, tetapi membangun pasar daerah tidak bisa dan memaksa pindah pedagang ke pasar milik swasta,” ujar salah satu pedagang.

Ditemui terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perdagangan Kudus, Djati Solechah mengatakan, bahwa perluasan dan pembangunan gedung RSUD Loekmono Hadi di lahan eks Matahari sebagian dibiayai dengan hutang. Pengajuan hutangnya kurang lebih Rp85 miliar.

“Pembiayaan pembangunan itu menggunakan dana utang ke Bank Jateng sebesar Rp85 miliar. Serta dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik RSUD Loekmono Hadi,” ujar Djati di gedung DPRD Kudus belum lama ini.

Sementara relokasi pedagang dilakukan, lanjut Djati, selain mereka terdampak akibat adanya pembangunan, operasional pasar di malam hari bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kudus Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan pasar rakyat.

“Sesuai Perda Kudus Nomor 2 Tahun 2025, jam operasional pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah itu mulai pukul 06:00 WIB sampai pukul 18:00 WIB. Artinya, nantinya tak ada lagi aktifitas jual beli sayur-mayur pada malam hari di Pasar Bitingan,” jelas Djati.

Ia mengungkapkan, informasi dari Pasar Saerah saat ini sudah ada kurang lebih 530 pedagang sayur malam di Pasar Bitingan yang sudah mendaftar. Mereka juga siap untuk direlokasi ke pasar milik swasta yang berada di tepi Jalan R Agil Kusumadya, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati tersebut.

“Terkait waktu relokasi, nantinya kesepakatan antara pedagang dengan Pasar Saerah. Target kami tanggal 3 Januari 2026 para pedagang sayur di Bitingan sudah pindah,” sebutnya.

Terkait adanya pedagang yang membandel dan tetap berjualan di Pasar Bitingan paska relokasi, Djati mengaku akan menindak tegas. Para pedagang yang membandel akan ditertibkan.

Baca Juga: Capaian IKD Kudus Baru 6,77%, Keamanan Data Jadi Sebab Masyarakat Takut Aktivasi

“Jika nanti ada pedagang yang membandel akan kami tertibkan. Sebab operasi mereka tidak sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2025,” tandasnya. 

Sebagai informasi, perluasan dan pembangunan gedung RSUD Loekmono Hadi di lahan eks Matahari Mall akan dilaksanakan pada tahun 2026. Pembangunan gedung tersebut diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp125 miliar.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kudus tidak mengetahui adanya kasus biro umroh Amanah Wisata Grup (AWG) yang gagal memberangkatkan jemaah. Kasus tersebut terjadi pada Februari 2025 dan korbannya ada 80 jemaah.

Meski ada beberapa jemaah yang kemudian diberangkatkan, tetapi saat ini masih ada 18 jemaah yang masih menunggu pengembalian uang mereka. Para korban dijanjikan pengembalian maksimal Januari 2026, tetapi mereka cemas sebab kantor AWG saat ini sudah disegel oleh bank. 

Baca Juga: Polres Kudus Lakukan Sterilisasi dan Pengamanan Gereja Jelang Perayaan Natal 2025

Plt Kepala Seksi (Kasi) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Kudus, Muhammad Ulin Nuha mengatakan, bahwa selama ini tidak ada aduan terkait korban yang gagal berangkat umroh di tahun 2025. Selain itu terkait umroh, pihak Kemenag tidak punya kewenangan untuk menindak.

“Pelaksanaan umroh, itu sepenuhnya jadi tanggung jawab biro. Makanya masyarakat harus memilih biro umroh yang sudah berizin,” ujar Ulin melalui sambungan telepon, belum lama ini.

Ketika terjadi jemaah gagal berangkat dan uangnya belum dikembalikan oleh biro umrohnya, lanjut Ulin, Kemenag bisanya hanya mengawasi dan mengawal saja. Jika jemaah kemudian mendemo atau melakukan laporan, itu ranahnya di kepolisian.

“Kita ini kan sifatnya pembinaan dan pengawasan. Apalagi Kemenag yang daerah,” tandasnya. 

Ulin menuturkan, bahwa biro umroh yang resmi atau legal itu yang sudah memiliki PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh). Menurutnya, izin operasional tersebut yang mengeluarkan Kemenag Pusat melalui kantor wilayah (Kanwil).

“Kemenang kabupaten tidak bisa memberikan izin PPIU tersebut,” sebutnya.

Ulin pun mengimbau agar dicari solusi terbaik kasus jemaah dan biro umroh AWG. Sebisa mungkin untuk diselesaikan secara kekeluargaan. 

Baca Juga: Capaian IKD Kudus Baru 6,77%, Keamanan Data Jadi Sebab Masyarakat Takut Aktivasi

“Harapan saya ada win-win solution terkait kasus biro umroh AWG ini. Meski kantornya sudah disegel oleh pihak bank, semoga tetap diselesaikan dengan cara kekeluargaan,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor biro yang berlokasi di RT 4 RW 3, Desa Gribig, Kecamatan Gebog, kini disegel oleh pihak Bank Nano Syariah akibat gagal bayar hutang. Kondisi ini membuat 18 jemaah yang belum menerima pengembalian dana semakin cemas dan khawatir. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Ruas Jalan Besito-Gebog dan ruas Jalan Pasar Besito-Karangmalang telah dipeebaiki. Proses serah terima hasil pekerjaan sementara atau PHO (Provisional Hand Over) dari pihak konstruksi CV Dibi Eartama kepada pemilik proyek dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Kudus dilakukan dengan pengukuran hasil pekerjaan, Rabu (24/12/2025) sore.

Diketahui pekerjaan ruas jalan tersebut merupakan salah satu visi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam infrastruktur akses jalan yang memadai. Total ada sebanyak 67 paket pekerjaan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk dua paket pekerjaan tersebut.

Baca Juga: Capaian IKD Kudus Baru 6,77%, Keamanan Data Jadi Sebab Masyarakat Takut Aktivasi

Koordinator Lapangan (Korlap) Tim Pengawasan pada DPUPR Kabupaten Kudus, Eko Saputro menyampaikan, dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, pekerjaan jalan selesai dijalankan. Katanya, sebelum dilakukan perbaikan, jalan tersebut sering dikeluhkan oleh masyarakat, terutama di ruas Jalan Besito-Gebog yang menjadi jalur wisata menuju Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

“Untuk jalur Besito-Gebog, kebetulan menuju akses jalur wisata menuju Rahtawu, jadi sering dikeluhkan masyarakat karena kondisinya bergelombang dan berlubang. Begitu juga kondisi di Jalan Pasar Besito-Karangmalang, yang mengalami kerusakan ringan,” bebernya.

Pengaspalan yang dilakukan menggunakan lapisan AC-WC (Asphalt Concreat-Wearing Course) dengan panjang dan lebar berbeda. Di ruas Jalan Besito-Gebog dengan panjang 978 meter dan lebar 6 meter, sementara di ruas Jalan Pasar Besito-Karangmalang dengan panjang 1.183 meter dan lebar 3,5 sampai 4,5 meter.

“Sedangkan pagu pekerjaan juga memiliki nilai yang tak sama. Untuk Jalan Pasar Besito-Karangmalang nilai pagunya sekitar Rp300 juta, dan untuk Jalan Besito-Gebog nilai pagunya Rp1 miliar,” jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa saat ini pengerjaan di dua paket tersebut masih dalam masa kontrak. Untuk target selesai pekerjaan sampai 27 Desember 2025.

“Jadi ini masuk dalam pengerjaan yang selesai lebih awal. Harapannya, pekerjaan ini bisa lebih awet dan tahan lama, sehingga aktivitas masyarakat lebih lancar tanpa ada kendala yang berarti,” ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa pekerjaan konstruksi yang menggunakan lapisan AC-WC itu diklam bisa bertahan lima tahun.

Baca Juga: Polres Kudus Lakukan Sterilisasi dan Pengamanan Gereja Jelang Perayaan Natal 2025

Sementara itu Pelaksana CV Dibi Eartama, Dani Pramudi mengaku, selama pekerjaan yang dilakukan tidak ada kendala alias lancar. Hanya saja tingkat kepadatan lalulintas di jalur tersebut cukup menghambat pekerjaan, apalagi di jalur Pasar Besito-Karangmalang yang terdapat pasar membuat pekerjaan sedikit terhambat.

“Kalau secara keseluruhan sebenarnya tidak ada kendala selama pekerjaan berlangsung, tapi ya itu karena ada pasar aktivitas lalulintas sedikit terganggu,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kudus bakal mewajibkan masyarakat untuk mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun depan. Langkah itu diambil agar capaian realisasi IKD ke depanya bisa mencapai target.

Mengingat saat ini realisasinya jauh di bawah target, yakni baru mencapai 6,77 persen atau sebanyak 44.257 jiwa dari sekitar 644.000 jiwa wajib KTP di Kabupaten Kudus.

Baca Juga: Polres Kudus Lakukan Sterilisasi dan Pengamanan Gereja Jelang Perayaan Natal 2025

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kudus, Muhammad Sholeh mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi percepatan supaya capaian IKD Kota Kretek memenuhi target. Selain jemput bola ke beberapa perusahaan, dan instansi, pihaknya juga bakal mewajibkan semua pemohon perekaman KTP untuk aktivasi IKD.

“Strategi tahun depan, kita tetap melakukan jemput bola dan mewajibkan semua pemohon pelayanan untuk melakukan aktivasi IKD, kita wajibkan itu,” tegasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (23/12/2025).

Ia menjelaskan, beberapa keuntungan atau manfaat layanan IKD dapat dinikmati pengguna sebagai data diri dan misalkan lupa bawa identitas seperti KTP, KK, dan akta Kelahiran. Terlebih, IKD kini makin luas karena sejumlah layanan publik sudah menerapkan penggunaan identitas digital ini.

“IKD sudah bisa digunakan untuk layanan BPJS, KPP Pratama, transportasi kereta dan pesawat. Tinggal tunjukkan IKD, bisa langsung dilayani. Kalau untuk bank memang belum, karena masih menunggu regulasi dari pusat,” ungkapnya.

Dia mengimbau masyarakat Kudus untuk segera berpartisipasi dalam program ini karena manfaat jangka panjangnya sangat besar. Selain untuk kemudahan layanan, IKD juga memungkinkan warga mencetak dokumen penting seperti KK dan akta secara mandiri tanpa perlu datang ke Disdukcapil.

Baca Juga: Capaian IKD Kudus Baru 6,77%, Keamanan Data Jadi Sebab Masyarakat Takut Aktivasi

“Kalau sekarang masyarakat pakai IKD, misalkan kehilangan KK atau akta kelahiran, cukup cetak sendiri di Anjungan Dukcapil Mandiri, tidak perlu surat kehilangan. Bahkan pengajuan dokumen kependudukan juga bisa melalui aplikasi IKD, tidak perlu datang ke Dukcapil, kecamatan, atau desa,” terangnya.

Ia menambahkan, untuk aktivasi IKD masyarakat hanya perlu menyiapkan NIK, KTP, nomor HP, serta email. Sedangkan pembuatan IKD tidak membutuhkan waktu lama dan bisa ditunggu sebentar.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -