Banjir telah menjadi trade mark bagi sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus dan Pati. Wilayah-wilayah di sekitar sungai besar menjadi langganan banjir. Namun normalisasi sungai yang dilakukan tiap tahun, dinilai tak memberi dampak signifikan, karena perusakan lingkungan di wilayah pegunungan terus terjadi.

Hal itu dinyatakan Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno, kepada Tim Liputan Khusus Beta News, saat ditemui di kediamannya di Sukolilo, Pati, beberapa waktu lalu. Menurutnya, kondisi Pegunungan Kendeng dan Muria semakin memprihatinkan.

Gunretno. Foto: Kaerul Umam

Seharusnya izin tambang tidak dikeluarkan. Sekarang kan yang terjadi tidak seperti itu. Justru para penambang itu diperingan mendapatkan izin

Gunretno, Ketua JMPPK

“Yang paling mempengaruhi (banjir) itu hutan yang semakin rusak. Tidak ada daerah resapan yang mampu menampung air hujan. Berapapun dana yang digelontorkan untuk normalisasi sungai, itu tak ada gunanya,” ujar warga Sikep itu kepada Tim Liputan Khusus Beta News.

Banner Ads

Menurutnya, dibutuhkan sinergi semua pihak untuk mengatasi banjir yang sudah bertahun-tahun terjadi di wilayah Kudus dan Pati, khususnya di wilayah selatan. Sinergi itu, termasuk penentuan tata ruang wilayah untuk mengatur daerah resapan.

“Seharusnya izin tambang tidak dikeluarkan. Sekarang kan yang terjadi tidak seperti itu. Justru para penambang itu diperingan mendapatkan izin,” keluhnya.

Kondisi Pegunungan Muria dan Kendeng sebagai hulu Sungai Juana dan Sungai Wulan dinilai tak bisa lagi menjadi resapan untuk menampung air hujan yang turun di dua wilayah kabupaten. Hujan yang turun langsung mengalir ke sungai-sungai sehingga menyebabkan banjir. Hal itu diperparah adanya eksploitasi Pegunungan Kendeng, yang saat ini semakin masif.

Husaini, aktivis lingkungan. Foto: Kaerul Umam

Hal senada juga diungkapkan aktivis lingkungan Husaini. Aktivis yang mengaku telah mengawal isu lingkungan di Kudus dan Pati itu menilai, normalisasi sungai tidak ada gunanya untuk atasi banjir, karena hutan di dua pegunungan tersebut semakin menipis.

“Ketika banjir datang, yang disalahkan kan selalu sungai yang dangkal. Sungai Juana ini kan panjangnya sekitar 60 kilometer, nah yang dangkal itu yang mana?” tutur Husaini saat ditemui Tim Lipsus Beta News.

Selama ini, katanya, pemerintah selalu menuding curah hujan tinggi dan pendangkalan sungai sebagai penyebab banjir. Padahal ada masalah yang lebih besar terkait hal itu, yakni terjadinya alih fungsi lahan dan penambangan di Pegunungan Kendeng.

“Jadi ada dua ya penyebabnya, satu karena alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian semusim, dan yang kedua penambangan. Dulu penambangan dilakukan secara tradisional, sekarang sudah menggunakan alat-alat berat,” katanya.

Tinggalkan Balasan