Beranda blog Halaman 30

Tanggul Sungai Tuntang Grobogan Retak, Pemprov Jateng Minta Perbaikan Dipercepat

0
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana untuk mempercepat perbaikan tanggul Sungai Tuntang. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana untuk mempercepat perbaikan tanggul Sungai Tuntang di berbatasan antara Kabupaten Demak dengan Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang mengalami keretakan.

Pemprov Jateng telah berkomunikasi dengan BBWS Pemali Juana terkait adanya retakan ini. Apalagi, retakan itu berada di dekat titik yang jebol Februari 2026 lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro mengatakan, ada dua penanganan yang dilakukan oleh BBWS Pemali Juana. Meliputi penguatan tanggul dengan pemasangan bronjong yang diisi batu. Selanjutnya diperkuat pula dengan sandbag atau tumpukan karung berisi pasir.

“Dengan langkah ini harapanya tanggul akan lebih stabil dan terjaga dengan baik,” kata Henggar di Semarang pada Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, untuk penguatan menggunakan sandbag tak membutuhkan waktu lama. Karung pasir tinggal ditata di titik yang terjadi retakan. Selanjutnya untuk pemasangan menggunakan bronjong, membutuhkan proses waktu, karena harus di titik yang tepat agar tidak sampai sampai longsor atau retak kembali.

Baca juga: Gus Yasin Kunjungi Masjid Bersejarah yang Ludes Terbakar di Boyolali, Salurkan Bantuan Rp80 Juta

Adanya retakan ini, lanjut Henggar, karena saat pengerjaan pada Februari lalu dilakukan dengan cepat. Saat itu BBWS ditarget tiga hari selesai, karena berkejaran dengan waktu jelang Lebaran 2026.

“Setelah bencana itu, penanganan harus cepat. Setelah banjir dan tanggul jebol, maka penanganan tanggul ditarget tiga hari selesai, agar Pemprov bisa segera menanganani ruas jalan yang rusak,” ujar Henggar.

Saat ini pihaknya berharap penanganan retakan bisa dipercepat. Apalagi saat ini masih terjadi hujan, meski intensitas tidak setinggi awal tahun 2026. Namun upaya antisipasi mesti dilakukan, jangan sampai debit air sungai naik dan menambah parah kerusakan tanggul.

“Sudah komunikasi dengan BBWS. Segera ditangani,” jelas Henggar.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Demak serta stakeholder terkait agar melakukan perawatan, terutama terkait tanggul sungai. Misalnya dengan melakukan penanaman pohon dan perawatan lainnya.

“Rawat tanggulnya, tanami pohon, di sekitar tanggul, terus masyarakat juga jangan buang sampah sembarangan,” katanya beberapa waktu lalu.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Miris, Anak SD dan SMP di Kudus Sudah Tenggak Miras

0
Polisi mendatangi sebuah angkringan yang digunakan untuk tempat menenggak miras oleh sejumlah anak di bawah umur. Foto: Ist.

BETANEWS.ID, KUDUS– Polsek Kudus Kota membongkar praktik peredaran minuman keras (miras) yang dijual melalui angkringan di kawasan Kompleks Kuliner Pasar Kliwon, Desa Rendeng, Jumat (27/3/2026) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.

Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui layanan Lapor Pak Kapolsek. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung melakukan penggerebekan di lokasi.

Saat tiba di tempat kejadian, polisi mendapati empat orang tengah mengonsumsi miras di sebuah angkringan milik L (34). Ironisnya, mereka masih berstatus pelajar SMP dan SD.

Dari lokasi, petugas mengamankan sekitar 20 botol miras berbagai merek, di antaranya Iceland, Congyang, dan Arak Bali. Penjualan miras melalui angkringan diduga dilakukan untuk menyamarkan aktivitas ilegal agar terlihat seperti tempat tongkrongan biasa.

Baca juga: Viral Tarif Parkir Ambulans Capai Rp80 Ribu di RSUD Loekmonohadi Kudus, Pihak Rumah Sakit Angkat Bicara

Kapolsek Kudus Kota, AKP Subkhan menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran miras di wilayahnya.

“Kabupaten Kudus memiliki aturan tegas, yakni nol persen alkohol. Kami mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha dan generasi muda, untuk tidak melakukan aktivitas yang melanggar aturan dan merusak moral,” ujarnya.

Ia juga memperingatkan agar pelaku usaha tidak mencoba mengelabui petugas dengan berbagai modus.

“Kami tidak akan segan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.

Saat ini, pemilik angkringan beserta empat orang tersebut telah diamankan di Mapolsek Kudus Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka terancam sanksi sesuai Pasal 3 Ayat (2) Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang larangan peredaran minuman beralkohol.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Silaturahmi dengan Ulama, Ahmad Luthfi Diminta Terus Memuliakan Rakyat

0
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat bersilaturahmi ke sejumlah ulama di Pekalongan dan Kota Semarang pada Kamis (26/3/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, PEKALONGAN — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersilaturahmi ke sejumlah ulama di Pekalongan dan Kota Semarang pada Kamis (26/3/2026).

Berbagai pesan disampaikan oleh para ulama kepada orang nomor satu di provinsi Jateng tersebut.

Silaturahmi dimulai dengan berkunjung ke kediaman pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusha Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, KH Muhammad Dzilqon.

Pertemuan hangat terjalin di tengah rintik hujan yang membasahi wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Berbagai topik diperbincangkan secara mengalir. Termasuk peristiwa terakhir tentang jebolnya tanggul Sungai Bremi di Pekalongan.

“Hujan terus dari semalam kiai. Ini tadi sudah ada laporan tanggul jebol di Pekalongan, habis ini saya ke sana,” ujar Luthfi.

Disela perbincangan, Kiai Dzilqon menyelipkan pesan kepada Luthfi agar senantiasa merawat kesabaran dan tanggung jawab.

Setelah itu, Kiai Dzilqon mengutip sebuah kalimat yang berisi tentang salah satu jalan menuju kesuksesan adalah dengan memuliakan orang lain. Sebagai seorang Gubernur, berarti harus memuliakan rakyatnya. Selain itu, Ia juga berpesan agar seorang pemimpin harus banyak tersenyum, terutama kepada rakyatnya.

“Ingin membangun negara, harus sabar dan bersama-sama,” lanjut Kiai Dzilqon.

Baca juga: Pemudik Rasakan Hasil Geliat Pembangunan di Jateng

Di hari itu, Gubernur Luthfi juga bersilaturahmi dengan Habib Luthfi bin Yahya di kompleks Kanzus Sholawat Kota Pekalongan.

Dalam pertemuan tersebut, Luthfi mengungkapkan bahwa sudah mengenal dan bersinggungan dengan Habib Luthfi sejak sekitar 19 tahun silam, tepatnya saat ia menjabat sebagai Kapolres Batang. Banyak cerita dan peristiwa yang sudah keduanya lalui bersama. Kebersamaan itu diceritakan kembali dengan suasana kebahagiaan.

Selesai dari silaturahmi dengan ulama di Pekalongan, Luthfi sempat mengecek kondisi tanggul Sungai Bremi yang jebol di wilayah Pabean Barat, Kota Pekalongan.

Setelah itu Ia melanjutkan silaturahmi ke kediaman KH Shodiq Hamzah, pengasuh Ponpes Asshodiqiyah di daerah Kaligawe, Kota Semarang. Di sana, Ia kembali merima pesan agar terus menjaga hubungan baik dengan seluruh elemen masyarakat.

Terkait hal itu, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa ia sudah memberikan instruksi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jateng agar berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Termasuk membangun kekompakan dengan seluruh bupati/walikota di wilayahnya dalam melakukan pembangunan daerah.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Eks Kadisnaker Kudus Terpidana Korupsi Dapat Cuti Bersyarat, Tak Lagi Berada di Rutan

0
Rini Kartika Hadi Ahmawati, Mantan Kadisnaker dan Perinkop Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Mantan Kepala Disnaker Perinkop UKM Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mendapatkan cuti bersyarat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di momen Lebaran 2026. Dengan status tersebut, yang bersangkutan tidak lagi menjalani masa tahanan di dalam Rutan Kelas IIB Kudus.

Rini kini menjalani pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan petugas. Serta tetap menjalani wajib lapor.

Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kudus, Rifqi Nabris menjelaskan, bahwa cuti bersyarat diberikan setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Persyaratan tersebut mencakup aspek administratif dan substantif selama menjalani masa pidana.

“Yang bersangkutan berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan selama di rutan. Hal tersebut menjadi dasar pemberian hak integrasi,” ujar Rifqi belum lama ini.

Rini sebelumnya divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengurukan lahan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) pada September 2025. Putusan tersebut menjadi dasar perhitungan pemenuhan syarat untuk memperoleh cuti bersyarat.

Baca juga: DPRD Kudus Soroti Warung Madura Buka 24 Jam, Minta Pemkab Susun Regulasi

“Cuti bersyarat merupakan bagian dari program integrasi pemasyarakatan bagi narapidana. Program ini diberikan kepada mereka yang telah memenuhi ketentuan masa pidana dan berperilaku baik,” bebernya.

Meski berada di luar rutan, RKHA tetap wajib menjalani pelaporan rutin ke Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pengawasan ini dilakukan hingga masa pidananya dinyatakan selesai sepenuhnya.

“Bukan bebas sepenuhnya dan masih dalam pengawasan petugas. Jika narapidana melakukan pelanggaran dapat berujung pada pencabutan cuti bersyarat,” jelasnya.

Pihak rutan memastikan bahwa pemberian cuti bersyarat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Program ini bertujuan membantu narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap dan bertanggung jawab.

Sebagai informasi, Rini divonis bersalah dan oleh majelis hakim atas proyek pengurukan lahan SIHT Kudus. Adapun proyek tersebut dilaksanakan pada 2023. Proyek uruk tanah tersebut menelan anggaran kurang lebih Rp 9,1 miliar. Kasus korupsi tersebut, diperkirakan merugikan negara sebesar Rp5,4 miliar.

Dalam kasus tersebut, total ada empat orang yang dinyatakan bersalah termasuk RKHA. Karena terbukti bersalah, mantan Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kudus itu divonis 1,5 tahun penjara.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Mulai Besok Pagi Akses Utama Desa Tempur Jepara Bisa Dilewati

0

BETANEWS.ID, JEPARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara dibantu relawan dan warga sekitar mulai membersihkan material longsor yang menutup akses jalan utama menuju Desa Tempur, Kecamatan Keling, pada Jumat (27/3/2026). 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Jepara, Muh Ali Wibowo mengatakan, pembersihan material longsor saat ini dibantu dua alat berat, yaitu bego dan beaker yang berfungsi untuk memecah batu. Sebab, ukuran batu yang menjadi material longsor cukup besar. 

“Sejak tadi pagi sudah mulai kita bersihkan, sampai nanti sore. Besok pagi Insya Allah sudah bisa dilewati, tapi dengan banyak peringatan,” kata Bowo saat dihubungi melalui sambungan telepon. 

Bowo melanjutkan, di sepanjang jalur yang mengalami longsor, nantinya akan dipasang papan peringatan bertuliskan “Hati-Hati di Perjalanan”, “Hati-Hati Longsor Susulan”, ” Bila Hujan Dilarang Melintas”, serta beberapa peringatan lain. 

Baca juga : Akses Jalan Utama Desa Tempur Jepara Kembali Putus Akibat Longsor

Papan peringatan itu dipasang, sebab berdasarkan hasil penyisiran di bagian paling atas tebing yang kemarin longsor, ditemukan retakan pada tanah dan batu besar yang dikhawatirkan akan kembali menjadi longsor susulan. Terutama apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. 

“Di atas itu banyak material yang potensial untuk kembali longsor. Sehingga sebenarnya kita khawatir begitu kita buka, ada hujan, longsor lagi, sehingga nanti kita kasih tulisan peringatan keras,” beber Bowo. 

Sebagai informasi, sebagaimana diberitakan sebelumnya akses jalan utama menuju Desa Tempur melalui Desa Damarwulan kembali longsor pada Kamis, (27/3/2026). 

Longsor itu dipicu akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Sehingga menyebabkan bencana longsor berupa material bebatuan dari tebing setinggi kurang lebih 100 meter dengan lebar sekitar tiga meter. 

Sebagai jalan alternatif, warga yang akan menuju maupun keluar dari Desa Tempur disarankan untuk melewati jalur Rimong-Kaliombo melalui Desa Medani, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Kirab Kerbau Bule Meriahkan Rangkaian Tradisi Pesta Lomban di Jepara 

0

BETANEWS.ID,  JEPARA– Menjelang pelaksanaan tradisi pesta lomban, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menggelar kirab kerbau sepanjang satu kilometer pada Jumat, (27/3/2026). 

Pelaksanaan kirab tersebut menjadi salah satu rangkaian tradisi pesta lomban di Jepara yang menjadi pembeda dibanding tahun sebelumnya.  

Kerbau bule dengan berat sekitar 350 kg itu diarak dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujung Batu hingga Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Jobokuto, Kecamatan Jepara. 

Bupati Jepara, Witiarso Utomo bersama Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar didampingi jajaran kepala Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ikut berjalan kaki mengikuti proses kirab dengan waktu sekitar 50 menit. 

Selama perjalanan kirab, masyarakat terlihat menyambut dengan antusias untuk melihat kirab kerbau bule. 

Sesampainya di RPH, kerbau kemudian disembelih. Kepala Kerbau itu akan dijadikan sebagai salah satu sesaji yang akan dilarung dalam miniatur kapal pada besok pagi, Sabtu (28/3/2026) di perairan dekat Pulau Panjang. Sedangkan bagian tubuhnya yang lain akan dimasak dan disajikan untuk masyarakat. 

Baca juga : Dibuat dengan Ritual Khusus, Ini Tata Cara Pembuatan Miniatur Kapal Tradisi Lomban di Jepara

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan ia sengaja menghadirkan kembali kegiatan kirab kerbau yang sudah lama tidak diadakan. Kemudian terkait pemilihan kerbau bule yang berbeda dari biasanya, Wiwit berharap perbedaan itu bisa berdampak pada semakin melimpahnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan. 

“Kirab ini juga sesuai tagline kita Jepara Mulus, yang salah satunya lestari, jadi kita ingin melestarikan tradisi. Alhamdulillah antusias masyarakat juga luar biasa, kerbaunya mulus katanya,” ujar Wiwit usai penyembelihan kerbau di RPH Jobokuto. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara, Ali Hidayat mengatakan dalam pelarungan kepala kerbau, jenis kerbau yang digunakan biasanya memang berkulit hitam.  

“Tapi kita sudah koordinasi dengan sesepuh di Ujung Batu, mereka sudah oke dan mengiyakan, akhirnya kita pilih menggunakan kerbau bule,” katanya. 

Ali menyebutkan kerbau bule itu dibeli dengan harga Rp50 juta dari Petinggi Desa Sowan Kidul, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. 

Pelaksanaan kirab kerbau menurut Ali sebenarnya juga sebagai upaya untuk menarik wisatawan serta untuk memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa dalam kegiatan pelarungan tidak hanya menggunakan bagian kepala kerbau saja. 

“Untuk menarik wisatawan, kami ada ide sebelum kerbau disembelih di kirab dulu serta untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ada kerbau yang di sembelih, tidak cuma kepalanya saja kita larung,” pungkas Ali.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kisah Agus, 22 Tahun Dipercaya Jadi Pembuat Miniatur Kapal Tradisi Lomban di Jepara

0
Agus, sedang memeriksa miniatur kapal untuk tradisi lomban. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA – Miniatur Kapal yang menjadi tempat pelarungan kepala kerbau menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan tradisi pesta lomban di Kabupaten Jepara.

Miniatur kapal tersebut dibuat oleh Agus Mardiko (54), Warga RT 4 RW 4, Gang Sari Samudera, Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Jepara. Sosoknya sudah 22 tahun dipercaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara untuk membuat miniatur kapal lomban.

Ditemui di kediamannya, Agus mengatakan, ia membuat miniatur kapal meneruskan dari perawangan atau juru kunci Makam Mbah Ronggo.

Agus mengaku ada rasa kebanggan tersendiri, bisa turut ambil bagian dalam pelaksanaan pesta lomban yang menjadi tradisi masyarakat pesisir Jepara.

“Yah seneng, bangga pastinya, sudah 22 tahun Alhamdulillah dipercaya membuat miniatur kapal lomban,” katanya saat ditemui pada Kamis, (26/3/2026).

Dalam pembuatan miniatur kapal, Agus mengatakan, terdapat tradisi khusu yang harus dilakukan sebelum merakit kapal. Yaitu melaksanakan puasa, sehari sebelum membuat kapal dan membaca doa sebelum mulai merakit kapal. Akan tetapi, Agus mengaku sudah meminta izin untuk tidak melaksanakan puasa.

Baca juga: Dibuat dengan Ritual Khusus, Ini Tata Cara Pembuatan Miniatur Kapal Tradisi Lomban di Jepara

Kemudian dalam pembuatannya, kapal tidak boleh meninggalkan tiga bahan utama. Yaitu pohon pisang raja, bambu apus, dan kain putih. Ketiganya memiliki makan filosofi tersendiri.

“Pohon pisang itu diibaratkan ratunya setan lautan, kalau bambu apus itu biar apes. Pohon pisangnya ditusuk pakai bambu apus biar setan di laut yang jahil bisa apes,” jelasnya.

Sedangkan untuk kain putih memiliki makna agar setelah pelaksanaan tradisi lomban, masyarakat bisa kembali suci.

Selama 22 tahun membuat miniatur kapal, Agus mengatakan, belum pernah mengalami kejadian khusus. Hanya saja pada saat ia mulai memasangkan kain putih di bagian badan kapal, terdapat beberapa warga yang melihat sosok yang menunggu kapal tersebut.

“Kalau saya sih nggak pernah ngalami kejadian aneh, tapi dari cerita warga kalau saya mulai masang kain putih, itu ada warga yang diliatin sosok penunggu. Ada dua versi, ada yang bilang itu utusane Mbah Ronggo, ada yang bilang utusane setan lautan,” ungkapnya.

Mbah Ronggo sendiri merupakan sosok yang dipercaya sebagai cikal bakal yang membuat tradisi lomban. Makamnya yang berada di Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara juga menjadi salah satu makam yang diziarahi sebelum pelaksanaan Tradisi Pesta Lomban.

Agus melanjutkan, selama 22 tahun dipercaya sebagai pembuat miniatur kapal lomban, Agus mengatakan, terdapat banyak hal baik yang ia rasakan.

“Semuanya kayak dimudahkan, karena hal yang diniati dengn baik pasti juga mendatangkan kebaikan,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Penjual Janur Depan Pasar Bitingan Ternyata Didominasi Warga Jepara

0
Salah satu penjual janur di depan Pasar Bitingan Kudus. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Kabupaten Kudus menjadi magnet tersendiri bagi para penjual janur pada momen Lebaran Ketupat. Tak hanya warga lokal, warga luar daerah juga bahkan berdatangan untuk mencoba peruntungan berjualan di wilayah Kudus, khususnya di depan Pasar Bitingan.

Tak disangka, sebagian besar penjual janur di depan Pasar Bitingan didominasi oleh warga Jepara yang menyebut bahwa kualitas janur asal Jepara sangat bagus. Di sisi lain, mereka lebih memilih berjualan di Kudus dikarenakan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan daerah Jepara sendiri.

Sehingga banyak warga Jepara berdatangan untuk menjual janur pada momen jelang Lebaran Ketupat. Bahkan, mereka saling berebut tempat untuk menempati lokasi yang dianggap strategis dengan berjualan yang dimulai sejak dini hari.

Salah satu pedagang janur asal Jepara, Muhammad Reza Rohmad mengaku, bahwa ia sampai lokasi jualan pukul 2.00 WIB dini hari, meski penjualan ramai terjadi sekitar subuh. Hal itu dilakukan agar dia bisa menempati tempat yang diinginkan.

“Memang harus cepat-cepat supaya bisa menempati lokasi jualan yang strategis. Kalau berangkatnya telat, sudah tak dapat tempat yang strategis dan bisa berdampak pada penjualan. Saya sendiri pukul 2.00 WIB sudah sampai lokasi jualan,” bebernya saat ditemui di lokasi, Kamis (26/3/2026).

Baca juga: Laris Manis, Gultik Mantan Pertama di Kudus Setiap Hari Ludes

Reza menyampaikan, bahwa pihaknya baru dua tahun terakhir ini berjualan janur di momen Lebaran Ketupat di sekitar Kudus. Sebelumnya sudah bertahun-tahun, dia lebih sering berjualan janur di daerahnya sendiri, yaitu Kabupaten Jepara.

Selisih harga jual janur membuatnya kini lebih memilih berjualan di Kudus. Lantaran dengan selisih harga, margin keuntungan yang didapatkan akan lebih banyak lagi.

“Karena selisih harga jual janur antara di Jepara dan di Kudus jauh berbeda. Selisihnya sampai Rp 1-3 ribu per ikatnya, sehingga dua tahun terakhir ini saya lebih memilih berjualan di sini (depan Pasar Bitingan),” ujar pria yang berusia 25 tahun tersebut.

Informasi selisih harga itu dia dapatkan dari saudaranya yang lebih dulu berjualan di Kudus. Tahu informasi itu, ia kemudian berminat dan mulai menjual janur di momen jelang Lebaran Ketupat pada tahun 2025 lalu.

“Di samping itu, penjualan di sini juga bagus, meski pedagang janur di sini juga banyak. Tahun lalu, dalam sehari bisa menjual hingga 10.000 biji janur dan tahun ini menurun menjadi 6.000 janur. Namun, penjualan itu sudah lumayan bagus,” terangnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kejar Deadline, Pemkab Kudus Genjot Input Data ProSN di e-Monev BAPPENAS

0
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus memacu penyelesaian input data penilaian kinerja Program Strategis Nasional (ProSN) melalui aplikasi e-Monev Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus memacu penyelesaian input data penilaian kinerja Program Strategis Nasional (ProSN) melalui aplikasi e-Monev Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Batas akhir pengisian dan validasi ditetapkan pada 31 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kudus, Sulistyowati mengatakan, secara substansi, data yang dibutuhkan dalam aplikasi tidak jauh berbeda dengan laporan manual yang sebelumnya telah dibuat dan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau secara manual, sebenarnya sudah kami kirimkan ke Kemendagri dan BAPPENAS. Namun, setelah itu baru ada sosialisasi penggunaan aplikasi e-Monev, karena saat pengiriman awal aplikasinya memang belum diluncurkan,” bebernya.

Ia menjelaskan, sosialisasi aplikasi dilakukan awal Februari 2026, setelah sebelumnya jajaran Pemkab Kudus mengikuti kegiatan serupa. Sejak saat itu, perangkat daerah mulai menyesuaikan dan menginput ulang data yang telah dimiliki ke dalam sistem.

“Data yang sudah kita miliki ini kita input ulang. Karena memang kebutuhannya tak jauh berbeda, hanya saja sekarang melalui aplikasi,” jelasnya.

Untuk memastikan ketepatan data, proses input dilakukan secara bertahap dengan pengawasan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Kudus bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Proses pengecekan dan pembaruan data dilakukan berulang kali guna menghindari kesalahan sebelum dilakukan finalisasi.

“Karena kalau sudah divalidasi tidak bisa diubah. Maka sebelum diunggah kita kroscek terus bersama bupati, wakil bupati, dan jajaran OPD,” tegasnya.

Sulistyowati menambahkan, sejumlah kendala masih ditemui di lapangan, terutama terkait kelengkapan dokumen pendukung. Meski sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan, namun belum seluruhnya didukung laporan administrasi yang lengkap.

“Secara umum kegiatan sudah ada, bahkan foto-fotonya juga ada. Tapi laporannya belum lengkap. Misalnya di DPMPTSP, kajian sudah ada tapi belum ditandatangani kepala OPD. Ini yang harus segera dilengkapi,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya memberikan waktu kepada OPD untuk melengkapi kekurangan data sebelum dilakukan finalisasi oleh tim, termasuk Inspektorat.

“Kami beri waktu untuk melengkapi, agar nanti bisa difinalisasi bersama Inspektorat,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Akses Jalan Utama Desa Tempur Jepara Kembali Putus Akibat Longsor

0
Jalan utama menuju Tempur kembali putus akibat longsor. Foto: Ist

BETANEWS.ID, JEPARA– Akses jalan utama menuju Desa Tempur melalui Desa Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara kembali terputus akibat tertutup material longsor pada Kamis, (26/3/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Bencana tanah longsor tersebut diketahui merupakan longsor kedua di titik lokasi yang sama, setelah sebelumnya pada Selasa, (10/3/2026) mengalami bencana tanah longsor.

Dalam video amatir yang diterima Betanews.id, tampak tiga bongkahan batu besar menutup area badan jalan. Sementara di bagian tebing yang berada di sisi jalan hanya tampak akar pohon dan terlihat gundul.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, Muh Ali Wibowo mengatakan, bencana tanah longsor yang terjadi sebelumnya sudah ditangani sehingga bisa dilewati kendaraan pada saat Lebaran Idulfitri.

“Tadi pagi titik yang sama ini kembali longsor,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Baca juga: Dibuat dengan Ritual Khusus, Ini Tata Cara Pembuatan Miniatur Kapal Tradisi Lomban di Jepara

Bowo melanjutkan bencana tanah longsor itu kembali terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Jepara.

Untuk saat ini, Bowo mengatakan, material longsor yang menutup badan jalan itu belum dibersihkan. Sebab selain karena faktor cuaca, terdapat beberapa material longsor yang masih menggantung sehingga pihaknya belum berani membersihkan.

Namun saat ini, beberapa alat berat seperti bego dan beaker sudah disiagakan di lokasi titik bencana tanah longsor.

“Besok pagi kalau cuaca sudah memungkinkan akan segera kita tangani, mudah-mudahan besok pagi cuaca membaik, waktu pengerjaan juga satu hari sepertinya cukup,” katanya.

Bowo mengatakan, lokasi titik tersebut saat ini memang masih rawan terjadi longsor, terutama jika hujan deras masih mengguyur.

Karena akses jalan masih tertutup, masyarakat diimbau untuk melewati jalur Rimong-Kaliombo melalui Desa Medani, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Dibuat dengan Ritual Khusus, Ini Tata Cara Pembuatan Miniatur Kapal Tradisi Lomban di Jepara

0
Proses pembuatan miniatur kapal untuk tradisi lomban. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Pada hari ke-delapan Idulfitri, masyarakat pesisir di Kabupaten Jepara selalu menjalankan tradisi bernama Pesta Lomban. Dalam tradisi itu, kepala kerbau beserta sejumlah sesaji yang ditempatkan dalam miniatur kapal dilarung ke tengah laut.

Miniatur kapal yang digunakan untuk melarung kepala kerbau tersebut, dalam pembuatannya ternyata tidak boleh asal. Terdapat ritual khusus yang harus dilakukan sebelum merakit kapal.

Agus Mardiko, warga RT 4 RW 4, Gang Sari Samudera, Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Jepara merupakan sosok yang sudah 22 tahun dipercaya untuk membuat miniatur kapal tersebut.

Ditemui di kediamannya, Agus bercerita, sebelum membuat kapal ia sebenernya diharuskan untuk melaksanakan puasa sehari sebelum membuat kapal. Kemudian pada saat akan memulai merakit kapal, juga terdapat doa khusus yang ia baca.

“Tapi kalau untuk puasanya, saya nggak. Sudah izin sama sesepuh yang membuat sebelum saya, karena ini saya kan meneruskan,” kata Agus saat ditemui pada Kamis, (26/3/2026).

Tidak hanya ritual khusus, bahan yang digunakan untuk membuat kapal juga tidak boleh meninggalkan tiga bahan utama. Yaitu pohon pisang raja, bambu apus, dan kain putih.

Setiap bahan memiliki makna tersendiri. Pohon pisang raja diibaratkan sebagai ratunya makhluk halus di laut. Pohon pisang itu kemudian ditusuk menggunakan bambu apus dengan harapan agar makhluk halus di laut yang bersifat jahil bisa apes atau malang.

“Kalau kain putih itu melambangkan kesucian, supaya bersih, kembali suci,” jelas pria berusia 54 tahun itu.

Baca juga: Berkah Lebaran Ketupat, Penjual Janur di Kudus Kantongi Cuan Jutaan per Hari

Agus membuat kapal itu atas pesanan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara. Pada tahun ini, anggaran pembuatan kapal yang ia terima naik, menjadi Rp6,6 juta.

Saat dipesan, Agus mengatakan, pihak Disparbud sebenarnya tidak memiliki permintaan khusus. Namun, untuk menyesuaikan momentum, kapal yang ia buat pada tahun ini sedikit berbeda dibanding sebelumnya.

Yaitu dari segi ukuran kapal. Miniatur kapal itu menurut Agus memiliki lebar sekitar satu meter dengan panjang 4,5 meter.

“Lebih panjang sekitar 30 sentimeter dibanding tahun lalu. Sebenarnya bukan karena permintaan, tapi menyesuaikan kondisi dan saran dari anak-anak muda, karena ini kan musim ombak, jadi kapalnya dibuat lebih panjang,” tutur Agus.

Selama proses pembuatan, Agus dibantu oleh para pemuda yang biasanya berjumlah 5-15 orang. Proses pembuatan miniatur kapal itu ia mulai sekitar pertengahan Bulan Ramadhan.

Saat mengawali pembuatan kapal, Agus mengatakan memang tidak ada hari khusus. Namun, sesuai warisan dari sesepuh yang dahulu membuat kapal, proses pembuatannya dijatuhkan pada pasaran hari Legi.

“Ngawali pembuatannya, kalau saya, dipaskan waktu Legi (hari pasaran Jawa) biar tibo manis, supaya segalanya jadi dimudahkan,” jelasnya.

Setelah selesai dibuat, miniatur kapal itu akan diantarkan ke kediaman sesepuh desa. Disana juga akan digelar ritual dan doa khusus yang kemudian dilanjutkan dengan peletekan sesaji ke atas kapal.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Gus Yasin Kunjungi Masjid Bersejarah yang Ludes Terbakar di Boyolali, Salurkan Bantuan Rp80 Juta

0
Wagub Jateng Taj Yasin meninjau Masjid Jami' Jalaluddin Masrosyid Desa Kendel, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali yang terbakar beberapa waktu lalu. Foto: Ist

BETANEWS.ID, BOYOLALI – Masjid Jami’ Jalaluddin Masrosyid Desa Kendel, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali yang terbakar beberapa waktu lalu mendapatkan atensi serius dari Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. Sebab, masjid tersebut dinilai merupakan bangunan bersejarah bagi warga setempat.

Pada Kamis (26/3/2026) siang, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini bersama istrinya Nawal Arafah Yasin mengunjungi masjid tersebut, dan bertemu dengan sejumlah warga untuk menyalurkan sejumlah bantuan.

Sebagai informasi, masjid berukuran 20 x 40 meter tersebut sebelumnya terbakar hebat pada Kamis dini hari, 19 Maret 2026 sekitar pukul 03.30 WIB. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang dengan cepat melalap bangunan berbahan kayu. Kini, hanya tersisa bagian tempat wudlu yang terbuat dari tembok.

Untuk sementara waktu, warga mendirikan tenda darurat di pelataran masjid sebagai tempat beribadah. Kondisi ini dilakukan agar aktivitas keagamaan tetap berjalan meski fasilitas utama belum dapat digunakan.

Tak hanya masjid, bangunan Madrasah Diniyah Raudhatul Ihsan yang berada di belakangnya juga ikut terdampak. Bagian atap madrasah mengalami kerusakan parah, mengganggu aktivitas belajar mengajar para santri.

Kepala Desa Kendel, Kusmanto Hadikusumo Wijoyodiningrat, mengaku bersyukur atas kehadiran langsung Gus Yasin di wilayahnya yang tergolong terpencil. Menurutnya, kehadiran Wagub Jateng ini menjadi bukti nyata kepedulian terhadap masyarakat pelosok.

“Beliau langsung tanggap dan langsung menuju lokasi sendiri. Ya, alhamdulillah beliau berkenan hadir di dukuh yang sangat terpencil dan pelosok ini. Kami bersyukur sekali,” ujarnya.

Kusmanto menambahkan, dalam kunjungan tersebut, Gus Yasin tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga menawarkan solusi konkret.

Baca juga: Pemudik Rasakan Hasil Geliat Pembangunan di Jateng

Bahkan, untuk perbaikan atap madrasah, Wagub langsung berinisiatif membantu dengan menghubungi rekan kontraktornya. Perbaikan atap madrasah diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp36 juta. Sementara untuk pembangunan kembali masjid, pemerintah desa diminta segera menyusun proposal.

Rencananya, masjid akan dibangun permanen menggunakan beton dan dibuat dua lantai, dengan estimasi anggaran mencapai Rp3,7 miliar.

“Beliau siap all out membantu untuk mewujudkan masjid baru kembali,” tuturnya.

Takmir Masjid, Muhammad Toha, menjelaskan bahwa kebakaran terjadi secara tiba-tiba saat sebagian warga masih terlelap.

“Diduga karena gangguan listrik. Warga tidak mampu memadamkan api, sementara jarak pemadam cukup jauh, sehingga api sudah terlanjur membesar,” katanya.

Senada, Kepala Madrasah Diniyah Raudhatul Ihsan, Sufyani, menyebut musibah ini menjadi pukulan berat, mengingat bangunan madrasah baru direnovasi sekitar dua tahun lalu.

Ia berharap proses perbaikan bisa segera dilakukan agar kegiatan belajar tidak terganggu lebih lama.

“Ini murni musibah. Masjid ini juga sudah sangat tua, lebih dari satu abad, dan seluruhnya dari kayu jati, sehingga api cepat merambat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Yasin menyalurkan bantuan total Rp80 juta, masing-masing Rp30 juta dari Baznas Jawa Tengah dan Rp50 juta dari Ketua TP PKK Jateng, Nawal Arafah Yasin. Selain itu, puluhan paket sembako juga dibagikan kepada warga terdampak.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

DPRD Kudus Soroti Warung Madura Buka 24 Jam, Minta Pemkab Susun Regulasi

0
Anggota Komisi B DPRD Kudus, Sayid Yunanta. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Keberadaan warung Madura yang beroperasi hampir 24 jam di sejumlah wilayah Kabupaten Kudus mulai mendapat sorotan dari DPRD Kudus. Dewan menilai, pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi yang jelas terkait operasional dan perizinan usaha tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Kudus, Sayid Yunanta mengatakan, kemunculan warung Madura yang kian banyak perlu diatur agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, baik terkait persaingan usaha maupun kepastian perizinan.

“Warung Madura juga perlu diatur melalui regulasi yang jelas. Kita harus tahu bagaimana perizinannya, apakah sudah sesuai atau belum,” ujar Sayid melalui sambungan telepon, belum lama ini.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh pelaku usaha memiliki dasar perizinan yang jelas sehingga tercipta keadilan bagi semua pihak.

“Kalau usaha kecil milik warga saja sekarang dituntut memiliki izin usaha dan NIB, maka usaha lain juga harus jelas perizinannya. Ini supaya ada keadilan bagi semua pelaku usaha,” katanya.

Selain menyoroti warung Madura, Sayid juga menyinggung maraknya minimarket di Kabupaten Kudus yang masih beroperasi hingga dini hari. Padahal, aturan dalam peraturan daerah (Perda) telah membatasi jam operasional toko modern hanya sampai pukul 22.00 WIB.

Ia meminta pemerintah daerah melalui Satpol PP untuk menegakkan aturan tersebut secara tegas. Menurutnya, ketentuan mengenai jam operasional minimarket sudah diatur secara jelas dalam perda yang berlaku.

Baca juga: Endang Kembali Nahkodai PAN Kudus, Targetkan 4 Kursi DPRD di Pemilu 2029

“Perdanya sudah jelas mengatur jam operasional minimarket sampai pukul 22.00 WIB. Tidak ada alasan karena situasi tertentu, termasuk menjelang Lebaran, lalu mereka membuka toko sampai melewati ketentuan,” tegasnya.

Sayid mengaku masih menemukan sejumlah minimarket yang tetap beroperasi hingga larut malam bahkan sampai dini hari. Berdasarkan pantauannya, ada toko modern yang masih buka hingga sekitar pukul 03.30 WIB.

“Semalam saja saya lihat ada minimarket yang masih buka sampai sekitar setengah empat pagi. Ini jelas melanggar ketentuan yang ada di perda,” ungkapnya.

Menurutnya, pelanggaran jam operasional tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merugikan usaha kecil milik masyarakat, seperti toko kelontong dan warung tradisional.

“Kasihan toko-toko kecil milik masyarakat. Mereka sangat bergantung pada jam operasional yang wajar. Kalau minimarket buka hampir 24 jam, tentu sangat mempengaruhi usaha kecil di sekitarnya,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta Satpol PP bersama dinas terkait segera melakukan pengawasan di lapangan serta memberikan teguran kepada minimarket yang melanggar aturan.

“Satpol PP harus turun langsung untuk menegakkan perda. Jika ada yang melanggar, harus diberikan teguran dan pembinaan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, jam operasional toko modern diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan. Dalam aturan tersebut, minimarket pada hari Senin hingga Jumat diperbolehkan buka pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB, sedangkan pada Sabtu dan Minggu dapat beroperasi hingga pukul 23.00 WIB.

Pada hari besar keagamaan dan libur nasional, minimarket diperbolehkan buka hingga pukul 24.00 WIB. Sementara operasional 24 jam hanya diperbolehkan bagi minimarket yang berada dalam bangunan yang terintegrasi dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, SPBU, dan terminal.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Komitmen Keberpihakan Pemprov Jateng untuk Penyandang Disabilitas

0
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen saat menerima komunitas difabel di Rumah Dinasnya, Semarang, Rabu (25/3/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan penyandang disabilitas di wilayahnya. Komitmen itu baik melalui penguatan regulasi, program, hingga penganggaran.

Secara regulasi, keberadaannya sudah dikuatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Bahkan, regulasi itu sudah dilengkapi dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Perda sudah ada, pergubnya juga sudah keluar, sehingga ini bisa kita jalankan,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen saat menerima komunitas difabel di Rumah Dinasnya, Semarang, Rabu (25/3/2026).

Dalam dialog tersebut, sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari subsidi transportasi, akses kerja, bantuan sosial, hingga layanan kesehatan.

Taj Yasin mengatakan, pemerintah juga komitmen membuka akses ketenagakerjaan untuk penyandang disabilitas.

“Kami juga menerima kawan-kawan difabel untuk bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (melalui rekrutmen Calon ASN), termasuk teman-teman tuna netra,” ujarnya.

Baca juga: Fasilitas Kesehatan di Jateng Siap Layani Pemudik, Taj Yasin Minta Pengemudi dalam Kondisi Fit

Terkait aspirasi transportasi, ia menyebut akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Memang itu bukan kewenangan kami untuk mengatur tarif. Tapi akan kami sampaikan ke PT Kereta Api,” katanya.

Taj Yasin juga menyoroti pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial agar tepat sasaran. “Kalau ada teman-teman difabel yang belum mendapatkan bantuan, tolong dikoordinasikan. Bisa jadi datanya masih tercampur dengan keluarga yang dianggap mampu,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan data menjadi kunci agar bantuan dapat menjangkau yang benar-benar membutuhkan.

Terkait layanan kesehatan, pemerintah provinsi akan menyampaikan kebutuhan perawatan jangka panjang bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah pusat.

Salah satu penyandang disabilitas dari perwakilan kelompok tuli, Rida, menyoroti masih terbatasnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Serta aksesibilitas dalam pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

“Kami mohon agar kesempatan kerja bisa lebih terbuka dan adil dan tidak ada batasan umur,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, yang turut mendampingi dialog tersebut menjelaskan di pemerintahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin juga disiapkan program Kartu Jateng Ngopeni.

“Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk difabel yang belum mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Nilainya Rp200ribu totalnya setahun Rp2,4 juta,” ungkap Imam.

Ia menegaskan, penerima manfaat tidak bisa mendapatkan dua bantuan sekaligus. Apabila sudah mendapatkan bantuan PKH, maka tidak boleh meminta manfaat program Kartu Jateng Ngopeni. Begitu pun sebaliknya.

“Nah yang belum dapat PKH, silakan datang ke Dinas Sosial daerahnya masing-masing untuk didata ulang. Kami akan mengawal,” tambahnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Viral Tarif Parkir Ambulans Capai Rp80 Ribu di RSUD Loekmonohadi Kudus, Pihak Rumah Sakit Angkat Bicara

0
Ilustrasi

BETANEWS.ID, KUDUS – Tarif parkir ambulans di RSUD dr Loekmonohadi Kudus sempat viral di jagat maya, Kamis (26/3/2026). Di mana, tarif parkir tersebut menyentuh angka Rp80 ribu terhadap ambulans yang mengantar pasien ke rumah sakit. Insiden tersebut melibatkan sopir ambulans Desa Colo dengan petugas parkir rumah sakit.

Sopir ambulans Desa Colo, Adi Saiful Uma saat dikonfirmasi menjelaskan, kejadian bermula saat dirinya hendak keluar dari area parkir setelah mengantar pasien.

“Saya tadi diminta menunjukkan karcis. Saya bilang kalau ambulans kan gratis. Tapi sempat ada nada agak tinggi, akhirnya saya spontan membuat video,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Ia mengaku sempat diminta mundur oleh petugas sebelum akhirnya bertemu dengan mandor parkir untuk dilakukan penjelasan lebih lanjut. Dalam proses tersebut, tidak ada pembayaran yang dilakukan.

“Belum bayar. Tadi disuruh mundur dulu, selang lima menit ada mandor parkir yang menjelaskan. Akhirnya koordinasi dengan pihak manajemen RSUD,” jelasnya.

Adi mengungkapkan, karcis yang sempat dipindai merupakan karcis lama yang sudah tersimpan sekitar lima hari sebelumnya. Hal itu yang kemudian memicu munculnya nominal biaya parkir.

“Karcisnya itu karcis lama. Saya juga pernah ke RSUD sebelumnya, mungkin itu yang terbaca,” tambahnya.

Baca juga: RSUD Kudus Terapkan Tarif Parkir Progresif, Begini Alasannya

Ia menjelaskan, dalam praktik di lapangan, sopir ambulans terkadang tidak selalu mengambil karcis, tergantung apakah pintu masuk dibukakan oleh petugas atau tidak.

Ia menuturkan, bahwa pihak rumah sakit sudah meminta maaf dan insiden tersebut merupakan kesalahpahaman yang terjadi. Saat ini pihak rumah sakit sudah meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi dan kedua belah pihak sepakat masalah sudah selesai.

“Kalau dibukakan ya tidak ambil karcis, kalau tidak ya ambil karcis,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Humas RSUD dr Loekmonohadi Kudus, Mufid menyampaikan, kejadian tersebut murni akibat miskomunikasi antara sopir ambulans dan petugas parkir. Dalam keterangan resminya, manajemen menjelaskan bahwa saat itu sopir ambulans menyerahkan karcis lama yang kemudian dipindai oleh sistem parkir.

Sistem secara otomatis menampilkan nominal Rp80.000 sebagai estimasi akumulasi biaya parkir selama beberapa hari. Namun pihak rumah sakit menegaskan, bahwa nominal tersebut bukanlah tagihan yang harus dibayarkan.

“Nominal Rp80.000 tersebut hanya merupakan tampilan estimasi dari sistem berdasarkan durasi parkir yang terbaca,” tulis manajemen dalam klarifikasinya.

Pihak RSUD juga menegaskan bahwa kendaraan ambulans, mobil layanan umum, serta kendaraan sosial desa dibebaskan dari biaya parkir.

“Oleh karena itu, sopir ambulans tidak melakukan pembayaran atas nominal yang muncul tersebut,” lanjutnya.

Manajemen RSUD juga telah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang sempat terjadi.

Pihak rumah sakit memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya parkir terhadap ambulans, dan kejadian tersebut murni disebabkan oleh kesalahan pemahaman terhadap sistem parkir yang digunakan.

Sebagai informasi, tarif parkir sepeda motor, mobil, dan mobil layanan pasien sudah ditentukan. Untuk tarif mobil di RSUD dr Loekmonohadi Kudus kurang dari 15 menit sampai 2 jam harga Rp3 ribu, 2 jam sampai 4 jam Rp4 ribu, 4 jam sampai 6 jam Rp5 ribu, 6 jam sampai 12 jam Rp8 ribu, dan 12 jam sampai 24 jam Rp12 ribu. Tarif inap tambahan perjam Rp1 ribu dan maksimal Rp12 ribu per hari.

Kemudian tarif parkir motor kurang dari 15 menit sampai 2 jam Rp2 ribu, 2 jam sampai 6 jam Rp3 ribu, 6 jam sampai 12 jam Rp4 ribu, 12 jam sampai 24 jam Rp5 ribu. Tarif inap tambahan perjam Rp1 ribu dan maksimal Rp10 ribu per hari. Sementara untuk ambulance dan mobil layanan umat gratis tanpa biaya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -