Beranda blog Halaman 22

5.503 Gedung Koperasi Merah Putih di Jateng Telah Terbangun, Siap Jadi Penggerak Ekonomi Warga

0
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah hingga kini terus berlanjut. Saat ini setidaknya sudah 5.503 unit gedung yang telah terbangun. Harapannya, koperasi tersebut mampu menggerakkan ekonomi warga setempat.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto menyatakan, dari total 8.523 koperasi yang telah berbadan hukum, sebanyak 5.887 koperasi telah memetakan lokasi yang akan dibangun gedung koperasi. Dari jumlah itu, sebanyak 5.503 unit koperasi telah proses pembangunan gedung.

Adapun yang sudah selesai 100 persen pembangunan gedung koperasinya mencapai 1.456 unit. Hal itu menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan capaian pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional.

Dikatakan Eddy, kontribusi KDKMP terhadap penguatan ekonomi warga juga mulai terlihat. Tercatat, puluhan KDKMP telah terlibat dalam penyediaan kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, ratusan lainnya bekerja sama dengan Perum Bulog dalam program Gerakan Pangan Murah dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,5 miliar. Bahkan, ratusan koperasi juga terlibat dalam mendukung stabilisasi pasokan pangan menjelang Lebaran.

Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana menyatakan, Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi, sebab didukung jumlah desa yang besar serta tradisi berkoperasi yang sudah kuat.

“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng jumlah desanya besar, tradisi berkoperasi juga sudah bagus. Kebijakan Pak Presiden kan prioritas, mohon kolaborasi,” ujar Erwin saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Semarang pada Jumat 10 April 2026.

Ia menambahkan, tindak lanjut pengembangan KDKMP perlu dilakukan melalui pemetaan yang jelas, termasuk peran berbagai pihak seperti komunitas TNI, pemerintah daerah, hingga BUMD dalam mendukung percepatan pembangunan.

Baca juga: Ahmad Luthfi Tekankan Kemandirian Fiskal, Pemprov Jateng Mulai Susun Proyeksi Pendapatan Daerah 2027

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pengembangan KDKMP harus dikawal secara serius dan terstruktur, termasuk melalui dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas pihak.

Selain itu, Ia juga menekankan agar model pengembangan KDKMP tidak harus seragam di setiap daerah, melainkan perlu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya. Di samping itu tidak boleh memaksakan satu desa satu KDKMP,” ujarnya.

Pemprov Jawa Tengah menilai pendekatan tersebut penting untuk memastikan KDKMP dapat berkembang secara berkelanjutan, adaptif, serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Hadapi Kemarau Panjang, Sumber Air Wonosoco Dipastikan Aman untuk Warga

0
Kepala Desa Wonosoco, Setiyo Budi . Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, PATI – Di tengah kemungkinan musim kemarau panjang yang terjadi tahun ini, ketersediaan air bersih di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan warga. Sehingga suplai air bersih di wilayah di ujung selatan Kabupaten Kudus tersebut akan tetap terpenuhi.

Kepala Desa Wonosoco, Setiyo Budi menyebut, bahwa kebutuhan air untuk mandi, cuci, kakus (MCK) hingga kebutuhan rumah tangga tetap tercukupi berkat keberadaan dua sumber mata air utama. Meski biasanya di musim kemarau panjang sumber air berkurang, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Alhamdulillah, untuk kebutuhan warga masih aman. Kami punya dua sumber mata air, yakni Sendang Gading dan Sendang Dewot,” katanya.

Ia menjelaskan, kedua sumber tersebut mampu mencukupi kebutuhan 1.151 jiwa dari sekitar 420 kepala keluarga (KK). Bahkan saat kemarau berlangsung cukup panjang, sumber air tetap bisa mengalir ke rumah-rumah warga.

Menurutnya, kondisi ini juga pernah terjadi pada musim kemarau sebelumnya, di mana sumber air tetap stabil dan tidak mengalami penurunan signifikan.

“Pernah kemarau panjang juga, tapi sumber air masih tetap aman,” tambahnya.Di sektor pertanian, petani di Wonosoco memanfaatkan musim kemarau untuk menanam palawija, khususnya kacang hijau pada musim tanam ketiga (MT 3).

Baca juga: Belasan Ribu Benih Nila Ditebar di Sungai Kudus, Disiapkan Jadi Ruang Rekreasi

Selain menjaga ketahanan air, pemerintah desa juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat musim kemarau.

Setiyo menuturkan, risiko kebakaran tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, warga diimbau untuk tetap waspada dan hati-hati.
“Kami mengimbau warga untuk waspada kebakaran hutan. Kadang bukan karena alam saja, tapi ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan terus ditingkatkan, sehingga potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini, terutama di tengah kondisi cuaca kering.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Tinggal Menunggu Koper, 1.547 CJH Jepara Direncanakan Mulai Berangkat 3 Mei 

0
Beberapa calon jemaah haji saat mengikuti kegiatan manasik. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Kementrian Haji dan Umrah RI memastikan pemberangkatan calon jemaah haji Tahun 1477 Hijriah/2026 Masehi akan tetap berjalan sesuai rencana dan tidak terdampak eskalasi perang antara Amerika-Israel melawan Iran. 

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jepara, Siti Zuliyati menyebutkan, jumlah calon jemaah haji dari Jepara yang akan berangkat pada tahun ini sebanyak 1.547 calon jemaah. 

Terdiri dari 1.533 calon jemaah haji reguler, Enam pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta delapan Petugas Haji Daerah (PHD). 

“Tahun ini Kabupaten Jepara akan memberangkatkan 1.547 calon jemaahjemaah yang terbagi ke dalam enam kloter (kelompok terbang),” kata Zuli pada Betanews.id, Sabtu (11/4/2026).  

Rinciannya yaitu kloter 36 terdiri dari 164 calon jemaah yang bergabung dengan Kabupaten Demak. Kemudian kloter 37 terdiri dari 355 calon jemaah dan kloter 38 terdiri dari 354 calon jemaah. 

“Untuk tiga kloter awal yaitu 36,37,38 akan mulai diberangkatkan (dari Pendopo Jepara ke Asrama Haji Donohuddan Solo) tanggal 3 Mei 2026,” sebut Zuli. 

Sedangkan sisanya, kloter 39 yang terdiri dari 356 calon jemaah dan kloter 40 yang digabung dengan Kabupaten Kudus terdiri dari 314 calon jemaah, akan diberangkatkan pada tanggal 4 Mei 2026. 

“Selain itu ada juga kloter sapu jagat di kloter 81 sebanyak empat orang. Kloter ini merupakan jamaah cadangan yang naik menjadi jemaah reguler,” jelas Zuli. 

Baca juga: Biaya Haji 2026 Dipastikan Tidak Naik, CJH Justru Dapat Subsidi Rp8 Juta 

Kloter tersebut rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 20 Mei 2026 bergabung dengan jemaah dari berbagai daerah lain. 

Untuk saat ini Zuli menyebutkan tahapan pemberangkatan calon jemaah haji sudah selesai. Calon jemaah hanya tinggal menunggu koper yang rencananya akan tiba di Jepara pada Senin, (13/4/2026) atau Selasa, (14/4/2026). 

Koper tersebut nantinya akan diambil oleh masing-masing KBIHU untuk diantarkan ke rumah masing-masing calon jemaah. 

Setelah diisi, koper tersebut nantinya akan dikirim ke Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jepara secara bertahap mulai Jumat (1/5/2026) untuk dikirim terlebih dahulu ke Asrama Haji Donohuddan.

“Seluruh tahapan persiapan ini sudah selesai, tinggal menunggu pemberangkatan dan koper,” katanya. 

Untuk itu Zuli mengimbau kepada calon jemaah agar selalu menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental, selaku berpikir positif, mengonsumsi makananan sesuai dengan kebutuhan asupan gizi, istirahat yang cukup, olahraga, dan selalu berdoa.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Pertama Kali Digelar, Ogoh-Ogoh Setinggi 2,5 Meter Bakal Diarak Keliling Pendapa Jepara

0
Ogoh-ogoh setinggi 2,5 meter bakal diarak keliling kawasan Pendapa Jepara. Foto: Ist

BETANEWS.ID, JEPARA– Sebagai bagian dari Perayaan Hari Jadi Kabupaten Jepara ke-477 sekaligus silaturahmi perayaan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan menggelar arak-arakan ogoh-ogoh.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jepara, Agung Bagus Kade Kusimantara yang menjadi penasehat pelaksanaan kegiatan tersebut mengatakan sebanyak 800 umat Hindu dari Kabupaten Pati, Rembang, Kudus, dan Jepara akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran ogoh-ogoh dimaksudkan sebagai bentuk edukasi budaya kepada masyarakat. Sebab arak-arakan tersebut menjadi yang pertama digelar di Jepara.

“Ini baru pertama kali kami coba di Jepara. Ke depan, kami berharap setiap kabupaten di wilayah Pati Raya bisa menampilkan ogoh-ogoh dalam perayaan seperti ini,” kata Agung pada Jumat, (10/4/2026).

Menurut Agung Ogoh-ogoh tersebut didatangkan langsung dari Provinsi Bali. Replika ogoh-ogoh dengan tinggi sekitar 2,5 meter nantinya akan digotong sekitar 20 warga dari Desa Plajan, Kecamatan Pakisaji.

Baca juga : Peringati Hari Jadi ke-477, Wiwit Ajak Seluruh Elemen Sinergi Bangun Jepara 

Arak-arakan tersebut juga akan menampilkan penjor dan gamelan khas Bali yaitu Baleganjur. Ogoh-ogoh tersebut nantinya akan diarak keliling kawasan Pendapa Jepara.

“Kegiatan nanti diawali dengan sarasehan dulu, panitia nanti akan menghadirkan narasumber dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Baru setelahnya dilanjut dengan arak-arakan ogoh-ogoh,” jelasnya.

Selain sebagai upaya mengenalkan budaya ogoh-ogoh, Agung berharap kegiatan tersebut bisa memperkuat silaturahmi antar umat Hindhu di daerah Pati Raya. Sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kabupaten Jepara.

“Tujuan kami bagaimana mempererat antarumat Hindu, khususnya di Pati Raya. Ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di Jepara,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Tujuh Tahun Dibangun, Pasar Bangsri Jepara Akhirnya Bakal Dibuka

0
Ketua DPRD Jepara meninjau kondisi Pasar Bangsri, Senin (20/1/2025). Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Setelah tujuh tahun dibangun, Pasar Bangsri Jepara akhirnya akan segera dibuka. Peresmian pembukaan pasar itu akan dilakukan pada Rabu, (29/4/2026) mendatang.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Jepara, Anjar Jambore Widodo mengatakan, secara keseluruhan progres pengerjaan Pasar Bangsri saat ini sudah selesai.

“Sudah siap, selalu kami cek ke lapangan dan kalau masih ada kekurangan selalu kami koordinasikan dengan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Tapi secara keseluruhan sudah siap dipakai,” katanya melalui sambungan telepon, Jumat (10/4/2026).

Diketahui, pasar itu pertama kali dibangun pada tahun 2018 lalu. Namun sempat dua tahun berhenti. Yaitu pada tahun 2020 dan 2024.

Pembangunan pasar itu baru dilanjutkan pada tahun 2025 lalu. Sejak awal dibangun hingga tahun 2025, total anggaran yang sudah dialokasikan mencapai Rp74,1 miliar.

Anjar melanjutkan, sebagai persiapan pembukaan pasar, saat ini pihaknya sudah mulai membagikan kunci kios kepada pedagang.

Baca juga : Progres Perbaikan 80 Persen, Pasar Bangsri Jepara Diharapkan Segera Berfungsi 

“Pembagian kunci kios sudah dilaksanakan, baik kios keliling, kios sembako, dan terakhir Sabtu, (11/4/2026) besok yang kios lesehan,” ucap Anjar.

Jumlah pedagang yang akan akan berjualan di Pasar Bangsri yaitu sebanyak 1.211 pedagang. Dengan rincian jumlah pedagang yang menempati kios sebanyak 641 pedagang. Kemudian sisanya 570 pedagang berjualan di area lapak, los, dan lesehan.

“Semuanya pedagang lama, misalkan masih ada los yang lebih nanti kita berikan untuk pedagang yang baru,” ungkap Anjar.

Saat menempati pasar yang baru nanti, seluruh pedagang lama menurut Anjar tidak akan ditarik biaya penyewaan kios. Pedagang hanya akan ditarik biaya retribusi pelayanan pasar.

“Nanti tidak ada pungutan apapun, pedagang tinggal menempati, kecuali retribusi pasar yang setiap hari dibayar pedagang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Mengenal Logo Hari Jadi Kudus ke-477, Buah Pikir Bupati Sam’ani

0
Logo HUT ke-477 Kudus. Foto: Ist

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mulai menyosialisasikan logo Hari Jadi ke-477 jauh hari sebelum puncak acara. Upaya ini dilakukan untuk membangun semangat sekaligus mengedukasi masyarakat.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menyebut tema yang diusung tahun ini adalah “Urup Muripi”. Tema tersebut dimaknai sebagai simbol api dalam logo Hari Jadi ke-477.

“Api adalah simbol semangat kita dalam rangka berkarya, bekerja untuk bangsa dan negara,” ujar Sam’ani di halaman Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kudus, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, simbol api dipilih sebagai representasi semangat masyarakat dalam membangun daerah. Nilai tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara secara konsep visual, lanjut Sam’ani, logo peringatan kali ini menggabungkan akulturasi budaya dan religi khas Kudus. Beberapa elemen yang ditampilkan antara lain menyerupai gerbang, menara, masjid, hingga ikon lokal seperti tugu kretek.

Baca juga: Naik Kuda Sepanjang 3,9 Km, Kirab Buka Luwur Hari Jadi Jepara ke-477 Berlangsung Meriah 

“Semuanya itu merupakan simbol-simbol kebudayaan dan agama di Kudus. Kebudayaan dan kereligiusan berdampingan untuk Kudus yang lebih baik,” harapnya.

Sam’ani mengaku terlibat langsung dalam proses perancangan konsep tersebut. Ia bahkan menyebut ide tersebut lahir dari pemikirannya sendiri yang kemudian dikembangkan menjadi identitas perayaan.

“Rencananya logo akan diluncurkan secara resmi dalam rangkaian acara Hari Jadi Kudus ke-477. yakni pada pemecahan rekor MURI pertunjukan Tari Lajur Caping Kalo,” ungkapnya.

Pemkab Kudus, kata dia, memang bakal menggelar beberapa acara untuk peringatan Hari Jadi Kudus ke-477. Momentum ini diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.

“Dengan adanya event, diharapkan terjadi peningkatan transaksi dan peredaran uang di daerah. Selain itu kebermanfaatannya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Belasan Ribu Benih Nila Ditebar di Sungai Kudus, Disiapkan Jadi Ruang Rekreasi

0
Penebaran bibit ikan nila di sungai depan Kantor Dispertan Kudus, Jumat (10/4/2026). Foto : Rabu Sipan.

BETANEWS.ID,  KUDUS – Belasan ribu benih ikan nila ditebar di sungai depan kantor Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus, Jumat (10/4/2026). Penebaran ini menjadi langkah awal pemanfaatan aliran sungai yang selama ini melintas di kawasan tersebut.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, mengatakan kegiatan ini sebagai upaya menata sekaligus memanfaatkan sungai agar lebih berguna. Menurutnya, potensi yang ada bisa dikembangkan untuk kepentingan masyarakat.

“Jumlah benih ikan yang ditebar mencapai sekitar 15 ribu ekor. Benih tersebut ditujukan untuk program pembesaran ikan di lokasi tersebut,” ujar Sam’ani usai acara.

Selain itu, kata Sam’ani, kawasan sungai juga diproyeksikan menjadi ruang rekreasi warga. Ke depan, lokasi ini diharapkan bisa menarik masyarakat untuk datang dan beraktivitas.

“Kalau sudah besar nanti bisa dimanfaatkan masyarakat, mereka bisa datang melihat ikan dan terapi dengan memasukan kaki ke dalam aliran air sungai,” bebernya.

Dia menyampaikam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus juga membuka peluang aktivitas memancing di lokasi tersebut. Bahkan, rencana lomba memancing tengah disiapkan untuk meramaikan kawasan.

“Program ini juga dikaitkan dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan. Pembersihan sampah di sungai akan dilakukan secara rutin oleh dinas terkait,” sebutnya.

Baca juga : Isu Pemutusan Kontrak PPPK Mencuat, Bupati Kudus Pastikan Anggaran Pegawai Masih Aman

Terkait debit supaya air tidak mengering ketika musim kemarau, tuturnya, hal tersebut sudah diperhitungkan. Menurutnya, air di sungai tersebut tidak pernah mengering.

“Paling mentok ketika kemarau itu masih ada air dengan ketinggian 30 sentimeter. Dan itu sangat cukup untuk hidup benih ikan yang ditabur,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dispertan Kudus, Didik Tri Prasetiyo mengatakan, benih ikan yang ditebar adalah ikan nila warna orange. Usia benih ikan yang ditabur bervariasi antara dua sampai tiga bulan.

“Kami sudah izin sama pak bupati, bahwa akan melakukan penebaran benih ikan lagi di sungai yang sama dengan jumlah 15 ribu ekor. Jadi nanti jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak 30 ekor,” ujar Didik.

Dia menuturkan, benih ikan yang ditebar nantinya akan dirawat rutin dan diperkirakan dalam jangka tiga bulan sudah besar. Itulah sebabnya, sebelum tiga bulan jangan sampai dipancing.

“Adanya penebaran benih ikan ini tentu akan ada perawatan. Selain perawatan ikan juga air sungainya. Dengan begitu, selain ada ikannya, sungai di depan Kantor Dispertan Kudus nantinya akan terlihat lebih bersih,” bebernya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Perkuat KDMP, Pemkab Kudus Siapkan 79 PPPK

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kini tengah mempersiapkan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan mengusulkan penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, Tulus Tri Yatmika mengatakan, bahwa sebelumnya pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Koperasi melalui zoom metting. Menurutnya, koordinasi tersebut membahas terkait daerah yang diminta untuk mendukung KDMP.

“Beberapa waktu lalu kami mengikuti zoom meeting dengan BKN dan Kementerian Koperasi. Daerah diminta mendukung operasional KDMP,” katanya, belum lama ini.

Dalam kebijakan tersebut, setiap desa dan kelurahan di masing-masing daerah diminta menyiapkan hingga tiga personel PPPK. Namun di Kudus, baru sebagian data yang terakomodasi dalam sistem nasional.

Dari total 132 desa dan kelurahan, baru 79 KDMP yang terdata di sistem BKN melalui aplikasi SIASN. Oleh karena itu, Pemkab Kudus sementara ini mengusulkan 79 personel, masing-masing satu orang untuk satu formasi per desa.

“(KDMP) yang terdata di Kudus baru 79, jadi sementara kami usulkan satu orang per desa dulu,” jelasnya.

Baca juga : Terkait Wacana Penyaluran Bansos Melalui KDMP, Desa di Kudus Tunggu Aturan Resmi

Tenaga yang diusulkan berasal dari kalangan PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Namun, terdapat kriteria khusus yang harus dipenuhi.

“Minimal pendidikan D3, bukan dari tenaga kependidikan maupun tenaga kesehatan, dan juga mempertimbangkan domisili agar lebih efektif,” terangnya.

Ia menyebut, sebenarnya terdapat tiga jenis jabatan yang dibutuhkan dalam operasional koperasi desa, salah satunya berkaitan dengan bidang logistik. 

Di sisi lain, penugasan PPPK ke KDMP dipastikan akan berdampak pada ketersediaan tenaga di organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, Tulus menegaskan, hal tersebut tetap harus dilaksanakan karena merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“Tugas-tugas yang ditinggalkan harus bisa dihandel oleh teman-temannya yang lain. Sehingga tidak mengganggu kinerja dari masing-masing OPD tersebut,” katanya.

Terkait pembiayaan, termasuk mekanisme penggajian PPPK selama penugasan, hingga kini juga belum ada informasi pasti. Pihaknya akan menginformasikan ketika sudah jelas.

“Untuk pembiayaan dan skema gaji belum dibahas lebih lanjut,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Peringati Hari Jadi ke-477, Wiwit Ajak Seluruh Elemen Sinergi Bangun Jepara 

0

BETANEWS.ID, JEPARA – Tanggal 10 April, menjadi momen spesial bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Sebab tanggal itu menjadi momen peringatan Hari Jadi Jepara yang lahir pada tanggal 10 April 1549. 

Untuk menyambut momen Hari Jadi Jepara yang tahun ini berusia 477 tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepar menggelar upacara di Alun-Alun Jepara 1 pada Jumat, (10/4/2026). 

Upacara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting. Seperti Bupati Jepara terdahulu Hendro Martojo dan Ahmad Marzuki, serta jajaran Forkopimda.

Di momen spesial tersebut, Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, momentum hari jadi tidak sekedar momen perayaan. Tetapi menjadi momen untuk merefleksi perjalanan panjang para pendahulu yang membangun Jepara dengan kerja keras. 

“Hari ini adalah hari yang penuh makna ketika kita tidak hanya menghitung usia, melainkan mengenang perjalanan panjang sebuah daerah yang lahir dari kerja keras, kreativitas, dan keteguhan hati warganya,” kata Wiwit usai pelaksanaan kegiatan upacara. 

Pada peringatan tahun ini, Wiwit mengatakan tema yang diusung yaitu Kerja Tulus Wujudkan Jepara Mulus. 

Ia berharap, melalui tema tersebut bisa mencerminkan semangat seluruh elemen masyarakat untuk bekerja dengan hati, penuh keikhlasan dan kebersamaan. Sebab pembangunan daerah menurutnya bukan hanya tugas pemerintah semata.

“Pemerintah memfasilitasi, tetapi keberhasilan bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh warga,” jelasnya.

Baca juga : Naik Kuda Sepanjang 3,9 Km, Kirab Buka Luwur Hari Jadi Jepara ke-477 Berlangsung Meriah 

Dalam upacara tersebut, Pemkab Jepara juga turut memberikan berbagai penghargaan dan hadiah lomba. Di antaranya penghargaan Inovasi Pelayanan Publik untuk Kepolisian Resor (Polres) Jepara, pemenang lomba roket air dan lomba robotik, serta penyerahan bantuan asuransi nelayan kepada 1.600 nelayan Jepara. 

Selain itu, juga dilakukan launching sistem e-rusunawa, yaitu sistem pembayaran hunian secara elektronik. Sistem itu diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi penghuni rusunawa dalam melakukan pembayaran secara cepat dan efisien. 

Sebagai informasi, rangkaian peringatan Hari Jadi sebelumnya juga sudah digelar yaitu ziarah ke sembilan makam leluhur Jepara pada Rabu, (8/4/2026) serta Sendratari Ratu Kalinyamat dan Kirab Buka Luwur pada Kamis, (9/4/2026). 

Sedangkan pada hari ini, rangkaian kegiatan akan dilanjut dengan Wilujengan Nagari, Doa Lintas Agama serta Pentas Wayang 7 Dalang Cilik di Alun-Alun Jepara 1 pada pukul 19.00-23.00 WIB. 

Sebagai penutup, Pemkab Jepara akan mengadakan pengajian akbar bersama Gus Iqdam pada Selasa, (14/4/2026) di Alun-Alun Jepara 1. 

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Naik Kuda Sepanjang 3,9 Km, Kirab Buka Luwur Hari Jadi Jepara ke-477 Berlangsung Meriah 

0

BETANEWS.ID, JEPARA – Menyambut Hari Jadi Kabupaten Jepara ke-477, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kembali menyelenggarakan kirab buka luwur di Makam Mantingan pada Kamis, (9/4/2026). 

Berbeda dibanding tahun sebelumnya, pelaksanaan kirab pada tahun ini digelar tanpa iring-iringan kendaraan. Rombongan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menaiki kuda dari Pendopo Kabupaten Jepara ke Kompleks Makam Mantingan yang berjarak sekitar 3,9 kilometer. 

Rangkaian pelaksanaan kirab, diawali dengan pertunjukan Sendratari Ratu Kalinyamat yang dimainkan oleh 24 orang penari. Selama hampir 30 menit mereka dengan lincah menampilkan kisah Ratu Kalinyamat saat berperang melawan Bangsa Portugis. 

Usai pelaksanaan Sendratari, Pemeran Ratu Kalinyamat yang sudah menunggang kuda muncul bersama pasukan yang membawa kain luwur berwarna hijau. 

Setelah didoakan, kain itu itu kemudian di kirab. Rombongan kirab dari Pasukan Purna Paskibraka serta Bergardha Keprajuritan mengikuti kirab dengan berjalan kaki. 

Sementara di belakangnya diikuti oleh sosok pemeran Ratu Kalinyamat serta Forkopimda Jepara yang menaiki kuda. Total terdapat 11 kuda yang digunakan dalam pelaksanaan kirab. 

Baca juga : Ziarah Sembilan Makam Leluhur Awali Rangkaian Peringatan Hari Jadi Jepara ke-477 

Kemudian di belakangnya terdapat rombongan istri Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah (Setda) menaiki kereta kencana. Total juga terdapat 11 kereta kencana yang digunakan. 

Dan rombongan terakhir terdiri dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta kepala BUMD yang menaiki sepeda onthel. 

Sepanjang rute perjalanan kirab, sambutan masyarakat terlihat begitu antusias. Sebab mereka bisa menyapa langsung Bupati Jepara yang menaiki Kuda.  

Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, rombongan kirab tiba di Kompleks Makam Mantingan yang kemudian dilanjut dengan doa bersama dan prosesi penggantian kain luwur. 

Terdapat tiga makam yang dilakukan penggantian kain luwur. Yaitu makam Ratu Kalinyamat, Sultan Hadlirin, serta Raden Abdul Jalil. 

Penggantian kain luwur itu dilakukan sebab Hari Jadi Jepara yang diperingati setiap tanggal 10 April, merupakan momen dimana Ratu Kalinyamat pertama kali memimpin Jepara pada 10 April 1549. 

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, melalui pelaksanaan kirab dengan menunggangi kuda, ia berharap hal itu bisa menjadi momen refleksi bagi ia dan jajaran OPD di Pemkab Jepara agar memiliki tenaga yang kuat seperti kuda untuk melayani masyarakat Jepara. 

“Kuda itu kekuatannya sangat luar biasa, sehingga kami berharap mudah-mudahan kami memiliki tenaga seperti kuda untuk bekerja di pemerintahan untuk satu tahun ke depan,” katanya saat ditemui di Kompleks Makam Mantingan. 

Wiwit mengatakan, pelaksanaan kirab di tahun ini memang dilakukan ditengah efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak. Sehingga konsep pelaksanaan kirab tahun ini menurutnya juga relevan dengan semangat efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. 

“Awal dulu kita menjabat diarahkan untuk efisiensi, sehingga tidak bisa kita buat meriah. Tahun ini juga ada efisiensi, sehingga kita menggunakan kendaraan tradisional tapi itu tidak mengurangi semangat di perayaan hari jadi Jepara ke-476,” ucapnya. 

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Agus Sutisna mengatakan, selama pelaksanaan kirab, masyarakat terlihat begitu antusias. Sehingga hal itu, menurutnya bisa diartikan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan kepada pemerintah. 

Untuk iu ia berharap, hal itu bisa menjadi semangat bagi Pemkab Jepara untuk terus memberikan pelayanan bagi masyarakat. 

“Hari Jadi juga menjadi momen yang harus kita gunakan untuk merefleksi sejarah dan budaya di Jepara, sehingga bisa menjadi semangat untuk terus melayani masyarakat,” katanya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Kasus Perceraian PPPK di Kudus Didominasi Perempuan, Bupati Tekankan Mediasi Sebelum Izin Cerai

0
Bupati Kudus Sam'ani Intakoris. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Angka pengajuan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di Kabupaten Kudus menunjukkan tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Dari data rekapitulasi pengajuan, tahun 2025 menjadi puncak tertinggi sebelum kembali menurun di tahun 2026.

Pada 2024, tercatat sebanyak 9 pengajuan perceraian, terdiri dari 4 laki-laki dan 5 perempuan. Jumlah tersebut meningkat signifikan pada 2025 menjadi 15 pengajuan, dengan rincian 5 laki-laki dan 10 perempuan.

Sementara di tahun 2026 hingga April, angka pengajuan menurun menjadi 4 kasus, masing-masing 2 dari pihak laki-laki dan perempuan.

Dari sisi alasan perceraian, faktor ekonomi menjadi penyebab utama pada 2024 dan 2025, dengan masing-masing 3 dan 5 kasus. Namun pada 2026, alasan ini tidak lagi muncul. Sebaliknya, perselisihan lainnya justru meningkat menjadi 3 kasus.

Selain itu, dugaan perselingkuhan juga menjadi faktor yang cukup dominan, yakni 2 kasus pada 2024, meningkat menjadi 4 kasus pada 2025, dan tercatat 1 kasus pada 2026. Faktor lain seperti KDRT dan pisah rumah lebih dari dua tahun cenderung menurun dalam periode tersebut.

Dalam hal administrasi, jumlah dokumen yang diterbitkan juga mengikuti tren pengajuan. Pada 2025 misalnya, tercatat 5 izin perceraian, 6 surat keterangan, 3 pengembalian atau penolakan, serta 1 pembatalan.

Baca juga : Kampanyekan Selasa Bersepeda, Bupati Kudus Ajak Warga Hidup Sehat dan Hemat Energi

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan, peningkatan pengajuan perceraian banyak terjadi pasca-pelantikan PPPK. Ia menegaskan, bahwa setiap pengajuan perceraian harus melalui proses mediasi terlebih dahulu sesuai aturan disiplin kepegawaian.

“Angka setelah dilantik memang meningkat. Tapi kami lakukan mediasi terlebih dahulu sesuai peraturan. Untuk izin cerai, kalau bisa jangan sampai cerai,” ungkapnya.

Ia mengatakan, mayoritas pengajuan perceraian berasal dari kalangan ASN dan PPPK, dengan pihak perempuan lebih dominan sebagai penggugat. Penyebabnya beragam, mulai dari perbedaan pendapat hingga persoalan ekonomi.

“Kebanyakan yang mengajukan perempuan. Biasanya karena beda pendapat dan juga beda pendapatan,” jelasnya.

Meski demikian, upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah terbukti mampu menekan angka perceraian. Dari beberapa kasus yang masuk, sebagian pasangan berhasil rujuk kembali setelah dimediasi.

“Kemarin ada lima yang mengajukan, dua di antaranya bisa rujuk kembali setelah dimediasi,” tambahnya.

Sesuai ketentuan, ASN atau PPPK yang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin tertulis dari bupati. Sementara bagi yang menjadi tergugat, diwajibkan melaporkan adanya gugatan tersebut untuk mendapatkan surat keterangan.

Pihaknya berharap, melalui pendekatan mediasi dan pembinaan, angka perceraian di kalangan ASN dapat ditekan, sekaligus menjaga stabilitas kinerja dan kehidupan sosial para aparatur.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Terkait Wacana Penyaluran Bansos Melalui KDMP, Desa di Kudus Tunggu Aturan Resmi

0

BETANEWS.ID,  KUDUS – Wacana penyaluran bantuan sosial (Bansos) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai mendapat respons dari pemerintah desa dan pengurus koperasi di Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Kebijakan ini dinilai berpotensi memperkuat ekonomi lokal, meski masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah.

Kepala Desa Tumpangkrasak, Sarjoko Saputro menyatakan, pihaknya mendukung jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Menurutnya, keterlibatan koperasi bisa menjadi langkah strategis untuk menggerakkan ekonomi desa.

“Kalau memang itu kebijakan dari pemerintah dan sifatnya wajib, kami tentu setuju. Selain bisa membesarkan koperasi, juga memperkuat sirkulasi ekonomi masyarakat,” ujar Sarjoko di salah satu kios milik Bumdes setempat, Kamis (9/4/2026).

Sarjoko menilai, penyaluran bansos melalui koperasi akan lebih tepat sasaran karena dikelola langsung di tingkat desa. Dengan begitu, manfaatnya diharapkan bisa dirasakan lebih luas oleh warga setempat.

“Karena penerima bansos ini warga desa sendiri, maka jika dikelola lewat koperasi, manfaatnya bisa lebih maksimal dan merata,” jelasnya

Baca juga : Meskipun Banjir, Persediaan Pangan di Jateng Dipastikan Masih Aman

Meski demikian, pihak desa masih menunggu kejelasan aturan teknis dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan tidak menimbulkan persoalan administratif.

“Desa saat ini hanya menunggu regulasi yang jelas. Kalau sudah ada aturan, tentu akan kami sesuaikan,” tambahnya.

Terkait penerima bansos, jumlahnya beragam tergantung jenis bantuan yang diterima masyarakat. Secara total, penerima bansos di Desa Tumpangkrasak diperkirakan mencapai sekitar 200 orang.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Usaha KDMP Desa Tumpangkrasak, Hery Yudi Pratikno menilai,  wacana tersebut perlu dikaji matang. Terutama terkait skema pelaksanaan yang harus selaras dengan sistem koperasi.

“Kalau penyaluran bansos melalui koperasi, kami harus melihat bentuk bantuannya dan kaitannya dengan kegiatan usaha koperasi,” katanya.

Ia mengusulkan skema bantuan dalam bentuk barang dengan koperasi sebagai penyedia kebutuhan. Pendanaan tetap dari pemerintah, sementara pengadaan barang dilakukan oleh koperasi.

“Misalnya bantuan sembako, koperasi bisa menyediakan barangnya. Pemerintah memberi dana, lalu koperasi yang membelikan dan menyalurkan,” jelasnya.

Menurutnya, skema ini juga berpotensi memberi keuntungan bagi koperasi melalui margin usaha. Saat ini KDMP masih dalam tahap persiapan dengan 64 anggota dan lima pengurus serta tengah mengurus perizinan usaha.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Isu Pemutusan Kontrak PPPK Mencuat, Bupati Kudus Pastikan Anggaran Pegawai Masih Aman

0
Sam'ani Intakoris, Bupati Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Isu pemutusan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencuat seiring adanya aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran daerah.

Namun, Pemerintah Kabupaten Kudus memastikan kondisi keuangan daerah masih aman dan belum mengarah pada kebijakan tersebut.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menegaskan, porsi belanja pegawai di Kudus saat ini masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

Ia menjelaskan, kekhawatiran terkait pemutusan kontrak PPPK sebenarnya muncul karena adanya aturan pembatasan belanja pegawai tersebut. Namun, dengan kondisi fiskal yang ada, Pemkab Kudus masih mampu mengelola komposisi pegawai.

Menurutnya, setiap tahun terdapat pegawai di Kudus yang memasuki masa pensiun, berkisar antara 400 hingga 500 orang. Hal ini menjadi faktor penyeimbang terhadap penambahan pegawai baru, termasuk PPPK.

“Setiap tahun ada yang pensiun, jadi kita hitung berapa yang keluar dan berapa yang masuk. Dengan begitu masih aman,” jelasnya, usai membuka orientasi PPPK 2026, Rabu (8/4/2026).

Di awal tahun ini, jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Kudus mencapai sekitar 900 orang. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah, namun tetap dalam perhitungan agar tidak melampaui batas anggaran.

Sam’ani juga memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada ancaman pemutusan kontrak bagi PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

“Untuk PPPK paruh waktu maupun penuh waktu masih aman. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran,” tegasnya.

Baca juga : 659 PPPK Bakal Ikuti Orientasi, Bupati Kudus Tekankan Kedisiplinan dan Etika  

Sementara itu, Pemkab Kudus saat ini telah mengusulkan formasi ASN baru ke pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB. Namun, proses tersebut masih menunggu persetujuan lebih lanjut dari masing-masing instansi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, Tulus Tri Yatmika menyebut, bahwa saat ini pihaknya tengah menindaklanjuti perintah dari Kemenpan RB soal kebutuhan pegawai sejumlah 400 orang.

“Tapi kita belum tahu pembukaan CASN akan dibuka di tahun ini atau tahun depan kita belum tahu. Selain itu juga untuk formasinya kami juga belum mengetahui secara pasti,” ungkapnya.

Ia mengatakan, secara garis besar formasinya terdiri dari tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk proporsi akan diinformasikan setelah ada penetapan Menpan RB.

Tulus menambahkan, bahwa saat ini pihaknya tengah mengkoordinasikan kepada pihak Bapparinda dan BPKAD terkait dengan perizinan untuk belanja pegawai, supaya tidak melebihi ketentuan 30 persen.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Biaya Haji 2026 Dipastikan Tidak Naik, CJH Justru Dapat Subsidi Rp8 Juta 

0

BETANEWS.ID,  JEPARA– Kementrian Haji dan Umrah RI memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah disusun. 

Hal itu seperti disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid saat menghadiri Manasik Haji Terintegrasi yang digelar di Gedung Wanita Jepara pada Kamis, (9/4/2026). 

Wachid mengatakan, eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran yang saat ini masih terjadi dipastikan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah haji. 

“Kemarin saya dari Arab Saudi, tidak ada masalah haji, aman. Kementrian Haji dan Umrah serta Pemerintah Arab Saudi menjamin, semua tetap berjalan seperti rencana awal,” kata Wachid saat ditemui usai pelaksanaan Manasik Haji. 

Wachid melanjutkan, calon jemaah haji (CJH) juga tidak perlu khawatir akan ada kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Sebab saat ini eskalasi perang antara AS-Israel Vs Iran turut berdampak pada naiknya harga avtur. 

Dari hasil perencanaan awal, harga avtur yang diperkirakan yaitu 68 ribu USD per metrik ton, saat ini naik menjadi 116 ribu USD per metrik ton. Dengan harga kenaikan itu, pihak maspakai akan mengalami kerugian sekitar Rp1,77 triliun. 

Sehingga setiap jamaah haji tadinya harus membayar biaya tambahan sekitar Rp7-8 juta per jamaah. 

“Soal harga bahan bakar yang naik, kemarin juga sudah dibicarakan dan dari Presiden sudah menyampaikan bahwa kenaikan sebesar kurang lebih per jamaah Rp8 juta akan ditanggung oleh pemerintah,” ungkapnya. 

Baca juga : Wujudkan Wajah Kota Rapi dan Ekosistem Kreatif, Valerie Dorong Percepatan Perda Kabel FO dan Ekraf di Kudus

Sementara untuk persiapan pelaksanaan ibadah haji, Wachid menyebutkan, saat ini sudah mencapai 99 persen. 

“Persiapan sudah 99 persen, baik hotel, tenda di Arafah dan Mina sudah selesai, tinggal menunggu kedatangan calon jemaah haji,” lanjutnya. 

Dari pihak Pemerintah Arab Saudi menurutnya juga tidak memberikan arahan khusus. Hany meminta agar para calon jemaah ikut mendoakan agar konflik antara AS-Israel dan Iran segera berakhir. 

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jepara, Siti Zuliati menjelaskan total peserta manasik terdiri dari 1.533 jemaah haji reguler, 6 pembimbing KBIHU, serta 8 petugas haji daerah. Seluruh peserta telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

“Peserta manasik tahun ini berjumlah 1.547 orang yang tersebar di 16 kecamatan. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat Jepara yang sangat tinggi untuk menunaikan ibadah haji,” ujarnya.

Dari total tersebut, mayoritas jemaah adalah perempuan sebanyak 857 orang, sementara laki-laki berjumlah 690 orang. Kecamatan Pecangaan menjadi penyumbang jemaah terbanyak dengan 157 orang, disusul Kecamatan Tahunan dan Kalinyamatan. 

Dari sisi usia, terdapat 296 jemaah lanjut usia (65–79 tahun) serta 51 jemaah berusia di atas 80 tahun. Jemaah tertua berusia 85 tahun, sedangkan yang termuda berusia 16 tahun. Latar belakang pendidikan pun beragam, mulai dari jenjang dasar sebanyak 450 orang hingga satu orang bergelar doktor.

Secara profesi, jemaah didominasi sektor swasta sebanyak 421 orang, diikuti sektor perdagangan 324 orang, serta ibu rumah tangga sebanyak 285 orang.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Industri Manufaktur di Kudus Tetap Kerja Normal di Tengah Imbauan WFH

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Imbauan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) bagi sektor swasta belum bisa diterapkan secara seratus persen di industri manufaktur di Kabupaten Kudus. Sejumlah perusahaan tetap menjalankan produksi secara normal karena keterbatasan sistem kerja jarak jauh.

Salah satunya PT Djarum yang hingga kini belum menerapkan WFH pada lini produksinya.

Senior Manager Public Affair PT Djarum, Purwono Nugroho, menyebut, kebijakan tersebut bersifat imbauan dan tidak bisa diterapkan secara menyeluruh.

“Kebijakan WFH itu sifatnya imbauan. Untuk Djarum, sampai saat ini aktivitas produksi masih berjalan normal,” ujar pria yang akrab disapa Ipung, belum lama ini.

Menurutnya, karakteristik industri manufaktur sangat bergantung pada mesin dan peralatan produksi yang tidak memungkinkan dioperasikan dari luar pabrik. Hal ini menjadi kendala utama dalam penerapan sistem kerja jarak jauh.

“Kalau manufaktur, peralatannya tidak bisa dibawa ke rumah. Jadi tidak memungkinkan dan tidak efisien,” jelasnya.

Selain itu, tingginya permintaan pasar juga membuat perusahaan tetap mempertahankan ritme produksi. Aktivitas operasional pun berjalan optimal untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Permintaan pasar masih tinggi, sehingga produksi tetap berjalan normal,” imbuhnya.

Ipung menegaskan, bahwa kebijakan seperti WFH tidak bisa disamaratakan untuk semua sektor usaha. Sektor jasa mungkin lebih fleksibel, namun manufaktur memiliki kebutuhan operasional yang berbeda.

Baca juga : 659 PPPK Bakal Ikuti Orientasi, Bupati Kudus Tekankan Kedisiplinan dan Etika  

“Tidak bisa diwajibkan untuk semua. Kita harus melihat karakteristik usahanya,” tegasnya.

Dalam praktiknya, lini produksi PT Djarum, baik sigaret kretek tangan (SKT) maupun sigaret kretek mesin (SKM), sangat bergantung pada kehadiran tenaga kerja di lokasi.

Khusus SKT, proses produksi bahkan masih didominasi tenaga manusia.Ia menambahkan, kebutuhan energi pada sektor SKT relatif kecil dan tidak menjadi beban besar. Penggunaan listrik hanya untuk penerangan dan mesin pendukung sederhana.

“Untuk SKT, kebutuhan energinya tidak besar,” terangnya.

Sementara itu, faktor lain seperti ketersediaan BBM dan transportasi karyawan juga masih dalam kondisi aman. Hingga kini, operasional perusahaan berjalan tanpa kendala berarti.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 mengimbau penerapan WFH minimal satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung efisiensi energi di tengah tekanan global.

Editor: Kholistiono

- advertisement -