BETANEWS.ID, SEMARANG – Untuk memotong mata rantai penyebaran Covid-19 dari zona merah ke desa-desa, Presiden Joko Widodo telah memutuskan pelarangan mudik tahun ini.
Terkait dengan hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sangat mendukung keputusan tersebut. Menurutnya, keputusan larangan mudik sangat tepat untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 semakin meluas.
“Saya sangat setuju dan mendukung keputusan ini, karena pasti dilakukan dengan evaluasi yang tepat dan akurat. Saya kira, Pak Presiden telah melakukan evaluasi selama ini, sebab faktanya, meskipun diimbau untuk tidak mudik, tetap saja masyarakat nekat,” kata Ganjar ditemui di rumahnya, Selasa (21/4/2020).
Dengan larangan mudik itu lanjut dia, maka peningkatan penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Harapannya, larangan itu membuat masyarakat yang ada di zona merah seperti Jabodetabek, rela hati untuk tidak mudik.
“Meski begitu, kami berharap masyarakat kami yang tidak mudik tersebut betul dijamin oleh pemerintah. Apa yang sudah kami rintis dengan pemerintah Jabar, DKI dan Banten dapat dilaksanakan dengan baik. Mereka yang tidak pulang, harus benar-benar direscue, sehingga mendapat jaminan dari pemerintah,” tegasnya.
Baca juga : Jika Kota Semarang Ditetapkan PSBB, Ini yang Harus Dilakukan Pemkab Demak dan Kendal
Ganjar juga meminta agar pendaftaran penerima bantuan sosial di Jakarta yang ditutup pada tanggal 23 April ini diperpanjang. Sebab, masih banyak warganya yang belum terdaftar dan belum mendapatkan bantuan apa-apa.
“Tadi saya duduk selama tiga jam saja, mendapat keluhan banyak warga saya tentang itu. Bagaimana mereka tidak bisa daftar di RW, katanya suruh nunggu dan lainnya. Maka kami minta, persoalan ini menjadi perhatian,” imbuhnya.
Ganjar juga meminta masyarakat Jateng yang ada di Jakarta untuk bergotong royong memberikan bantuan. Mereka yang mampu, diharapkan dapat membantu warga yang tidak mampu selama pandemi ini berlangsung.
600 Ribu Warga Jateng Sudah Mudik
Disinggung soal pemudik, sampai saat ini lanjut Ganjar sudah ada 600.000 an warga Jateng yang sudah pulang kampung dari Jabodetabek. Meski begitu, jumlah itu masih sangat kecil dibanding total warga Jateng yang ada di sana.
“Total warga Jateng di Jabodetabek itu ada 7 jutaan, jadi yang mudik masih sangat kecil. Untuk itu, kami berharap larangan mudik ini benar-benar memperhatikan nasib warga kami yang ada di sana,” tegasnya.
Disinggung penerapan larangan mudik tersebut, Ganjar mengatakan, akan melaksanakan sesuai petunjuk pusat. Dirinya berharap, aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kebijakan itu.
Baca juga : 26 Peserta Ijtima Ulama Gowa Asal Jateng Positif Corona, Warga yang Ikut Wajib Melapor
“Kalau itu (larangan mudik) sudah dijalankan, kan pasti akan penjagaan oleh aparat penegak hukum di pintu-pintu keluar atau masuk. Kalau itu dilakukan, kami pasti terbantu. Prinsipnya sudah betul, mereka yang di zona merah tidak usah keluar duli. Kami minta provider telekomunikasi menyediakan jaringan lebih besar agar masyarakat kita tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya,” ucapnya.
Ganjar meminta kepada seluruh warga Jateng yang ada di Jabodetabek untuk mematuhi peraturan pemerintah dengan tidak mudik. Terkait keluarga yang ada di Jateng, pihaknya yang akan mengurus.
“Lalu bagaimana dengan nasib yang yang tidak mudik, saya minta segera melakukan pendataan sebagai penerima bantuan. Saya sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, Jabar dan Banten terkait ini. Penghubung kami yang ada di Jakarta serta para paguyuban warga Jawa Tengah juga kami minta membantu dalam proses pendataan ini,” pungkasnya.
Editor : Kholistiono
