31 C
Kudus
Minggu, Juli 21, 2024

Dinilai Merugikan, Organisasi Profesi Nakes di Kudus Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

BETANEWS.ID, KUDUS – Beberapa organisasi profesi tenaga kesehatan di Kudus menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law karena dianggap merugikan. Organisasi profesi yang menolak itu adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PGDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Ketua IDI Kudus Ahmad Syaifuddin mengatakan, RUU Kesehatan Omnibus Law dinilai tidak memiliki urgensi dan tidak ada poin-poin yang memihak pada masyarakat umum. Apalagi, di RUU itu ada penghapusan undang-undang profesi yang mencakup etika dan disiplin kompetensi dokter, sehingga masyarakat akan dirugikan.

“Tidak ada urgensinya dan tidak ada poin-poin yang sangat kursial. Dan juga kita lihat poin-poinnya tidak berpihak kepada masyarakat umum,” tegasnya saat menggelar jumpa pers di Kantor IDI Kudus, Kamis (3/11/2022).

-Advertisement-

Baca juga: RSI Sunan Kudus Bakal Bangun Gedung Baru Tujuh Lantai dengan Nilai Rp 75 M

Pihaknya juga menyoroti soal rencana penghapusan undang-undang profesi yang bisa berpotensi terjadinya praktek yang tidak sesuai dan berimbas pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, selama ini organisasi profesi sudah berupaya memberikan pengetatan ke tiap-tiap anggota, sehingga dapat bekerja maksimal di organisasi profesinya masing-masing.

”Ketika etika, disiplin, dan kompetensi yang sudah ditaati organisasi profesi dihilangkan, nanti justru merugikan masyarakat,” tegasnya.

Syaifuddin justru mendorong pemerintah seharusnya memperbaiki sistem kesehatan nasional. IDI Kudus menilai sistem kesehatan nasional masih rapuh, terutama saat terjadi ledakan kasus Covid-19.

“Perbaiki sistem kesehatan nasional yang saat ini masih belum bagus. Jadi poin urgensi yang diperbaiki justru sistem kesehatannya bukan menghilangkan organisasi profesinya yang menjaga anggota untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kaidah yang ada. Itu yang ingin kita sampaikan,” imbuhnya.

Ketua IAI Kudus Sholihul Umam menambahkan, jika OP dihapus maka tidak jelas terkait pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Sehingga, ia meminta pemerintah memperbaiki secara betul mengenai substansi tersebut.

Baca juga: 3 Rumah Sakit dengan Antrean Online Terbaik Versi BPJS Kesehatan Kudus

“Kami meminta pemerintah maupun DPRD, ayo bersama-sama secara betul membahas substansi apa yang perlu diperbaiki,” terangnya.

Ia berharap, pemerintah lebih fokus kembali pada perbaikan RUU Kesehatan Omnibus Law, karena rawan dengan kriminalisasi. Justru dengan adanya OP dapat meminimalisir terjadinya resiko penyalahgunaan data.

“Harapan kami pemerintah lebih jelas kedepannya supaya OP kesehatan ini bisa kolaborasi sinergi dengan pemerintah. Jauh lebih baik ke depannya OP bisa meminimalisir risiko penyalahgunaan data dengan cara memfilter,” pungkasnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

Sekarwati
Sekarwati
Sekarwati adalah reporter Beta News yang bergabung pada 2022. Pernah menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang Jurusan Komunikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
141,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER