Wagub Jateng Minta SPPG Makan Bergizi Gratis Perketat Standar Operasional

Penulis

-

26/02/2026

betanews-20260225-taj yasin — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya memperketat standar operasional. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya memperketat standar operasional, mulai dari pengemasan, penyimpanan, hingga pengiriman makanan.

Hal itu disampaikan untuk merespon temuan roti berjamur dalam distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora beberapa hari lalu.

“Saya berharap SPPG-SPPG untuk diedukasi betul,” kata Taj Yasin yang juga sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jateng di Semarang pada Rabu (25/2/2026).

Ia mengatakan, setiap kelalaian dalam penyediaan menu akan ditindak melalui mekanisme audit hingga sanksi tegas bagi SPPG yang melanggar.

Menurut Wagub, pengawasan program MBG telah dilengkapi satuan tugas dan petugas khusus. Setiap kesalahan dalam proses penyediaan maupun distribusi makanan, kata dia, tidak akan dibiarkan.

Ia menjelaskan, pelanggaran yang terbukti dapat berujung pada audit menyeluruh. Bahkan, jika ditemukan ketidaksesuaian standar yang serius, penutupan terhadap SPPG yang bersangkutan dapat dilakukan.

Dalam kesempatan itu, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini juga mengimbau mengenai distribusi MBG selama Ramadan. Ia mengungkapkan adanya masukan dari tokoh agama, agar pola distribusi disesuaikan demi menghormati peserta didik yang menjalankan ibadah puasa.

“Terkait Ramadan, memang ada pengaturan-pengaturan khusus. Kami ingin program ini tetap berjalan baik, namun juga menghormati kondisi siswa-siswi yang berpuasa,” ujarnya.

Gus Yasin menegaskan, setiap menu yang dinilai tidak layak akan menjadi bahan evaluasi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif memberikan masukan.

Sebagai informasi, sebanyak 349 roti pada menu MBG yang didistribusikan ke SMP Negeri 5 Blora pada Selasa, 24 Februari 2026, terindikasi berjamur. Pihak sekolah memutuskan tidak membagikan roti tersebut kepada peserta didik dan langsung mengembalikannya ke dapur SPPG penyedia.

Langkah cepat sekolah tersebut diapresiasi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kualitas konsumsi siswa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan kejadian serupa menjadi perhatian serius dalam penguatan pengawasan program MBG ke depan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Penyelundupan 90,2 Ton Kratom Terbongkar di Tanjung Emas Semarang, Wagub Jateng Dukung Penuh Penegakkan Aturan Kepabeanan

Penulis

Kholistiono

-

26/02/2026

0

betanews-20260225-gula — Wagub Jateng Taj Yasin saat menghadiri konferensi press di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Tanjung Emas, Kota Semarang pada Rabu (25/2/2026). Foto: Ist.

BETANEWS.ID, SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan apresiasi atas sinergi aparat dalam keberhasilannya mengungkap kasus tindak pidana kepabeanan, berupa penyelundupan ekspor kratom di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Ia menegaskan, dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penegakan aturan di bidang kepabeanan dan perdagangan internasional.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah, kami sangat mendukung ditegakkannya aturan-aturan yang berkaitan dengan kepabeanan, ekspor, dan impor. Penegakan yang tegas dan transparan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Taj Yasin saat menghadiri konferensi press di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Tanjung Emas, Kota Semarang pada Rabu (25/2/2026).

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, transparansi dalam pengawasan lalu lintas perdagangan, baik antarwilayah maupun antarnegara, memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap dokumen dan regulasi yang berlaku.

Gus Yasin turut menyinggung komoditas kratom yang saat ini masih memerlukan pengawasan ketat. Meski perdagangan domestiknya belum memiliki aturan yang sepenuhnya pasti, ketentuan ekspor dan impor kratom telah diatur secara khusus.

“Kratom ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi manfaat dan dampaknya tetap harus melalui tahapan uji. Karena itu, pengawasannya harus benar-benar diperkuat,” katanya.

Dalam kasus tersebut, aparat berhasil menggagalkan upaya ekspor 90.200 kilogram kratom dalam kemasan bags foodstuff coffe yang rencananya akan dikirim ke India. Kratom tersebut berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Wagub menilai, besarnya jumlah barang yang diamankan menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga integritas perdagangan.

“Dengan penegakan yang konsisten, target-target Pelabuhan Tanjung Emas tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui. Ini menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Agus Yulianto menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari hasil intelijen yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik pada September 2025.

Barang yang semula diberitahukan dalam dokumen sebagai “foodstuff coffee” ternyata berisi rajangan daun berwarna hijau.

Petugas menemukan ketidaksesuaian jumlah kemasan, yakni 3.608 bags, serta indikasi pemalsuan dokumen. Hasil uji laboratorium kemudian memastikan bahwa barang tersebut adalah kratom (Mitragyna speciosa).

Berdasarkan hasil penyidikan, Bea Cukai menetapkan empat tersangka, masing-masing berinisial WI, AS, ME, dan MR. Para tersangka diduga memalsukan dokumen pelengkap pabean dengan mengubah keterangan barang guna mengelabui petugas.

“Modus operandi yang digunakan adalah mengubah dokumen asli dari kratom menjadi foodstuff coffee. Total nilai barang diperkirakan mencapai Rp4,96 miliar,” jelas Agus.

Berkas perkara terhadap para tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk proses hukum lebih lanjut.

Selain memaparkan pengungkapan kasus, Bea Cukai Tanjung Emas juga mencatat capaian kinerja positif sepanjang Tahun Anggaran 2025. Realisasi penerimaan mencapai Rp2,32 triliun atau 111,78 persen dari target, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 3,03 persen.

Dari sisi pengawasan, sepanjang tahun 2025 telah diterbitkan 598 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan total nilai barang mencapai Rp87,43 miliar. Agus menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi pengawasan dan pelayanan yang berjalan optimal.

Sebagai informasi, kratom atau Mitragyna speciosa merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh di wilayah Asia Tenggara. Daunnya mengandung senyawa aktif yang dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan efek stimulan maupun sedatif, tergantung dosis penggunaannya.

Di sejumlah negara, kratom dimanfaatkan untuk kepentingan riset, herbal, maupun farmasi, namun juga menjadi perhatian karena potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, peredaran dan tata niaga kratom di berbagai negara, termasuk Indonesia, diatur secara ketat melalui ketentuan ekspor dan impor.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kudus Dapat Tambahan Alokasi 131.352 Tabung Gas Melon Selama Ramadan dan Lebaran

Penulis

Kaerul Umam

-

26/02/2026

0

betanews-20260226-elpiji — Sejumlah petugas memeriksa tabung gas elpiji 3 kilogram. Foto: Ist

BETANEWS.ID, PATI – Kabupaten Kudus mendapat penambahan alokasi fakultatif elpiji 3 kilogram pada Ramadan hingga Lebaran 2026 ini. Tambahan tersebut diajukan sebanyak empat kali guna memastikan pasokan gas bersubsidi tetap aman di masyarakat.

Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi, dan Perlindungan Konsumen Disdag Kudus, Sonhaji mengatakan, setiap alokasi tambahan mencapai 32.838 tabung. Karena pihaknya mengajukan empat kali penambahan alokasi, jadinya bisa 131.352 tabung selama Ramadan sampai Lebaran.

“Pada 23 Februari kemarin kami mengajukan fakultatif, dan selama Ramadan sampai Lebaran diajukan empat kali alokasi. Insyaallah penambahan ini membuat stok elpiji 3 kilogram aman,” katanya.

Ia menjelaskan, pengajuan fakultatif dilakukan atas arahan Pertamina dan harus mendapat persetujuan pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan.

Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan agen di seluruh wilayah Kudus, kondisi stok elpiji saat ini sebenarnya masih aman. Penambahan alokasi dilakukan sebagai langkah antisipasi lonjakan kebutuhan saat Ramadan dan Idulfitri.

Di sisi lain, Disdag juga sempat menerima aduan masyarakat terkait kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram. Setelah ditelusuri, masalah terjadi karena warga membeli di pengecer yang tidak mendapat pasokan selama beberapa hari.

“Aduan itu dari warga Klumpit yang ternyata biasa dia membeli di pengecer. Kami arahkan agar membeli di pangkalan karena lebih murah dan stoknya terjamin. Di Klumpit sendiri ada 14 pangkalan,” jelasnya.

Selain menjamin pasokan, Disdag juga memperketat pengawasan distribusi dan harga di lapangan. Pangkalan diminta menjual sesuai harga eceran tertinggi (HET) serta menyediakan timbangan agar konsumen bisa memastikan isi tabung sebelum dibawa pulang.

“Kami terus melakukan pemantauan stok, distribusi, dan harga bersama tim terkait agar selama Ramadan hingga Lebaran ketersediaan elpiji tetap aman,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jelang Mudik Lebaran, 248 Km Ruas Jalan di Wilayah Muria Raya Jadi Prioritas Perbaikan oleh Pemprov Jateng

Penulis

Kaerul Umam

-

26/02/2026

0

betanews-20260225-jalan — Perbaikan jalan di salah satu ruas jalan provinsi yang ada di Kudus. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pati pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Jawa Tengah terus memaksimalkan pemeliharaan rutin jalan provinsi menjelang arus mudik Lebaran 2026. Penanganan ini dilakukan, untuk memastikan kondisi jalan tetap aman dan nyaman dilalui oleh masyarakat.

Sub Koordinator Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Pati, Suparjo mengatakan, perawatan yang dilakukan bersifat rutin dan normatif, seperti penambalan jalan berlubang serta penanganan kerusakan ringan lainnya.

“Secara utuh, jelang Lebaran kali ini kita prioritaskan di wilayah Jepara. Kudus juga ada penanganan, tapi kita dilakukan secara berkala setelah Jepara,” katanya melalui sambungan telepon, Rabu (25/2/2026).

Ia menjelaskan, wilayah kerja BPJ Pati meliputi empat kabupaten, yakni Kudus, Pati, Jepara, dan Rembang. Total panjang ruas jalan yang menjadi fokus perawatan jelang Lebaran mencapai 248 kilometer.

Dalam pelaksanaannya, BPJ menerjunkan tiga tim untuk melakukan perawatan di sejumlah titik yang jumlahnya masih bersifat fluktuatif, menyesuaikan kondisi di lapangan. Perawatan penambalan sudah dilakukan sejak awal Januari 2026 dan ditargetkan rampung seluruhnya maksimal H-7 Lebaran.

Suparjo memastikan, kegiatan perawatan rutin tersebut tidak akan terlalu mengganggu arus lalu lintas. Berbeda dengan proyek peningkatan jalan yang biasanya berpotensi menimbulkan kemacetan. Katanya,pekerjaan kali ini hanya sebatas pemeliharaan ringan.

“Jelang Lebaran tahun ini, hanya dilakukan perawatan saja. Sehingga kami prediksi tidak mengganggu aktivitas lalulintas,” katanya.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan, terlebih saat volume kendaraan meningkat selama arus mudik dan balik Lebaran.

Selain itu, pihaknya juga telah memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik rawan kerusakan. Hal ini dilakukan, mengingat kondisi jalan masih berpotensi mengalami kerusakan akibat curah hujan tinggi yang masih terjadi di musim hujan.

“Tujuannya agar tidak membahayakan pengguna jalan. Karena saat ini masih musim hujan, potensi kerusakan masih cukup tinggi,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi Jateng berkomitmen menuntaskan ribuan titik lubang di jalan provinsi sebelum arus mudik dan balik Lebaran. Langkah itu sebagai prioritas demi keselamatan pengguna jalan sekaligus penguatan konektivitas ekonomi daerah.

Ahmad Luthfi menjelaskan, total panjang jalan provinsi di Jawa Tengah mencapai sekitar 2.362 kilometer. Berdasarkan pendataan terbaru, terdapat 4.870 titik lubang yang kini menjadi prioritas penanganan.

“Target kami menjelang arus mudik dan balik, lubang-lubang tersebut sudah tertutup dan jalan dalam kondisi mantap. Ini menjadi komitmen kami demi keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan tidak semata proyek fisik, melainkan menyangkut aspek keselamatan dan perputaran ekonomi masyarakat.

“Pertama untuk keselamatan berlalu lintas. Kedua, mendukung pergerakan ekonomi karena konektivitas jalan memperlancar distribusi barang dan jasa. Ketiga, mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru,” jelasnya.

Ahmad Luthfi juga menegaskan, pemerintah provinsi terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, mulai dari bupati dan wali kota hingga wartawan, serta masyarakat.

“Kami terbuka terhadap semua masukan. Apa pun yang kami lakukan ini untuk masyarakat Jawa Tengah,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Gubernur Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Pembina Terbaik Kinerja Pengelolaan Sampah 2026

Penulis

Kholistiono

-

26/02/2026

0

betanews-20260225-gubernur jateng — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meraih penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah 2026 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk kategori Pembina Terbaik Kabupaten/Kota.. Foto: Ist

BETANEWS.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meraih penghargaan Kinerja Pengelolaan Sampah 2026 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk kategori Pembina Terbaik Kabupaten/Kota.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Penghargaan itu juga diberikan karena Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan program Gerakan Jawa Tengah Aman, Sehat, Resik & Indah (ASRI).

Ahmad Luthfi menyatakan, pihaknya secara konsisten meminta data pengelolaan sampah dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk dijadikan acuan pengambilan kebijakan.

“Persoalan sampah di Jawa Tengah sudah masuk kategori darurat, sehingga membutuhkan langkah konkret. Sampah di Jawa Tengah hampir 6,36 juta ton per tahun. Yang bisa diproses baru sekitar 60 persen, sisanya belum tertangani optimal. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua,” kata Luthfi.

Maka dari itu, ia telah mengambil langkah nyata dengan mencanangkan Gerakan Jateng ASRI. Di samping itu, ia juga menyiapkan beberapa titik tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), baik bersifat regional maupun aglomerasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menjelaskan, terkait pengelolaan sampah di wilayah Jawa Tengah, Pemprov Jateng telah melakukan sejumlah langkah. Mulai dari penerbitan surat edaran mengenai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

“Dari hulu mulai dari rumah tangga harus sudah dikelola. Sudah dipilah untuk yang sampah organic dan yang anorganik,” kata dia saat mendampingi Ahmad Luthfi menghadiri rakornas.

Langkah lainnya adalah transformasi pengelolaan sampah dengan teknologi, salah satunya adalah menutup tempat sampah open dumping.

“Sampah bisa jadi energi listrik, bisa jadi bahan bakar industri. Akselerasi yang dilakukan adalah penutupan open dumping, pembentukan satgas pengelola sampah mulai provinsi, kabupaten/kota, sampai desa,” jelasnya.

Terkait dengan transformasi ke TPST, yang sudah berjalan ada dua yaitu di Banyumas, Cilacap, dan Kabupaten Magelang yang menggunakan sistem RDF. Lalu ada juga Kudus dan Grobogan yang memulai TPST dengan skala kecil.

“Tahun ini kami usulkan 14 titik TPST di Jawa Tengah. Lainnya akan segera menyusul karena saat ini masih tahap MoU, kalau sudah pasti, nanti akan kami usulkan ke pusat,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kasus Dugaan Pencabulan Santri di Jepara Disebut Rekayasa, Ini Tanggapan Kuasa Hukum Korban

Penulis

Umi Nurfaizah

-

25/02/2026

0

betanews-20260226-pencabulan — Ilustrasi

BETANEWS.ID, JEPARA– Kasus dugaan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh salah satu pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Jepara berinisial AJ terhadap santrinya sendiri sempat dibantah oleh kuasa hukum terlapor sebagai peristiwa yang direkayasa.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Korban, Erlinawati mengatakan ia tidak ingin terlalu menanggapi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum terlapor.

Erlina melanjutkan kuasa hukum terlapor sebelumnya juga sudah menyampaikan barang bukti kepada penyidik. Akan tetapi, menurutnya bukti tersebut tidak masuk akal.

“Terserah mereka (kuasa hukum terlapor) mau mencari alasan apapun. Kemarin juga ada bukti yang disodorkan ke penyidik, tidak masuk akal sama sekali,” kata Erlina pada Betamews.id melalui sambungan telepon pada Rabu, (25/2/2026).

Bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum terlapor yaitu dua lembar kertas yang berisi pengakuan dari dua orang laki-laki yang disebut sebagai pacar korban dan pernah melakukan hubungan seksual dengan korban.

Erlina menyebut korban memang mengenal salah satu laki-laki yang disebut sebagai pacar korban. Namun menurutnya, tuduhan tersebut tidak benar.

“Korban tidak kenal. Ada salah satu yang memang kenal karena memang sama-sama mondok disana (ponpes milik AJ), tetapi tidak ada yang seperti dituduhkan,” ungkapnya.

Kemudian terkait rencana dari pihak kuasa hukum terlapor yang akan melaporkan balik pelapor atas dugaan pencemaran nama baik, Erlina mengaku menunggu saja terkait rencana itu.

Sebab saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jepara. Penyidik sudah memanggil korban, saksi, serta terlapor untuk memberikan klarifikasi.

“Saya menunggu proses hukum saja, sesuai pengaduan saya. Apakah dilaporkan balik atau bagaimana, lihat nanti saja,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum Terlapor, Nur Ali membantah dugaan kasus itu dan menyebut sebagai peristiwa rekayasa.

Ada beberapa alasan yang menurut Nur Ali kasus tersebut rekayasa. Yaitu korban sebelumnya sudah dikeluarkan dari Ponpes pada tanggal 29 Mei 2025, namun baru keluar pondok pada tanggal 26 Juli 2025. Namun Nur Ali tidak membantah bahwa korban pada tanggal 26 April 2025 memang baru saja diwisuda.

Kemudian selanjutnya yaitu jarak keluarnya bukti visum yang terlalu jauh dari dugaan peristiwa itu terjadi.

Selain itu, menurut Nur Ali kondisi fisik terlapor saat ini juga tidak dalam kondisi sehat. Ia menyebutkan terlapor sudah sekitar 5-7 tahun yang lalu mengalami impoten. Kondisi pendengaran dan penglihatannya juga terganggu.

“Kiainya ini kondisinya sudah udzur, ada beberapa riwayat komplikasi, kondisinya juga sakit impoten,” ungkapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Banyak Simpan Peninggalan Purbakala, Situs Slumprit Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya

Penulis

Kaerul Umam

-

25/02/2026

0

20230415 Beta News KU drone pegunungan patiayam — View drone perbukitan Patiayam, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Foto Drone: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Perbukitan Slumprit yang berada di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Penetapan cagar budaya itu mengacu pada lokasi yang saat ini telah banyak ditemukan peninggalan purbakala, baik fosil fauna laut, rawa, hingga darat.

Diketahui, penetapan tersebut berdasarkan keputusan Bupati Kudus per tanggal 29 Desember 2025 lalu. Sehingga, saat ini status perbukitan Slumprit telah berubah menjadi situs yang dilindungi.

Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus, Arief Zuli Tanjung menyampaikan, Situs Slumprit merupakan di kawasan Bukit Patiayam yang sudah menjadi Cagar Budaya tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan alasan Pemkab Kudus menetapkan perbukitan Slumprit sebagai situs CB lantaran memiliki banyak temuan peninggalan purbakala, bahkan hingga di zaman Pleistosen.

“Situs Slumprit selama ini sering ditemukan penemuan peninggalan purbakala yang cukup kompleks dibanding situs lain yang ada di Kawasan Patiayam,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, fosil maupun fragmen purba yang ditemukan di situs tersebut cukup lengkap di bandingkan area Perbukitan Patiayam yang lain. Beberapa penemuan bahkan menemukan fosil purba dengan narasi yang utuh.

“Jadi temuan-temuan di sana itu paling lengkap dari segi konteksnya dan narasinya juga lebih maksimal, itu pertimbangan utamanya,” tuturnya.

Arief menjelaskan, Perbukitan Patiayam merupakan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Gubernur karena wilayahnya berada di dua kabupaten, yakni Kudus dan Pati. Sehingga kewenangannya berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan, Perbukitan Slumprit, kata Arief, lingkupnya lebih kecil dan kewenangan untuk merawat area tersebut berada di tangan pemerintah kabupaten.

“Ketika ditetapkan sebagai situs cagar budaya, maka akan membuka ruang kajian yang lebih mendalam, termasuk juga perlindungannya. Ketika ada pengembangan ekskavasi akan lebih fokus dan detail juga,” terangnya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini ada situs lain di Kawasan Patiayam yang berpotensi ditetapkan juga sebagai cagar budaya tingkat kabupaten. Situs tersebut adalah perbukitan Cangkraman.

“Lokasi Situs Cangkraman juga berada di Kawasan Patiayam. Di area tersebut temuan dan konteksnya juga cukup lengkap sehingga berpotensi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya selanjutnya,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Penyaluran Ditunda, Tahun Ini Buruh Rokok di Kudus Lebaran Tanpa BLT

Penulis

Rabu Sipan

-

25/02/2026

0

betanews-20260223-winarno — Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Putut Winarno. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Harapan puluhan ribu buruh rokok di Kabupaten Kudus untuk memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 dipastikan pupus. Di tengah meningkatnya kebutuhan Ramadan dan tradisi belanja Lebaran, bantuan yang biasanya menjadi penopang tambahan penghasilan tahun ini tak bisa cair sebelum hari raya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memastikan, penyaluran BLT buruh rokok bakal mengikuti jadwal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Dengan skema tersebut, pencairan baru akan dilakukan pada Juni hingga Juli 2026, sehingga dana bantuan tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Ramadan maupun Idul Fitri.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Putut Winarno menegaskan, bahwa pencairan lebih awal memang tidak memungkinkan. Ia menyebut, jadwal penyaluran BLT buruh rokok nantinya dibarengkan dari Pemprov Jateng.

“BLT buruh rokok tidak jadi disalurkan jelang lebaran ini. Penyaluran bakal kita barengkan dengan yang dari provinsi, yakni antara Juni atau Juli, supaya tidak ada rasa iri antarburuh,” ujar Winarno di Pendopo Kudus, Rabu (25/2/2026).

Tahun ini, lanjutnya, penyaluran BLT buruh rokok di Kudus dipastikan hanya satu kali. Kebijakan tersebut tidak lepas dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima pemerintah daerah turun secara signifikan.

Jika pada 2025 Kudus menerima DBHCHT sebesar Rp 283,7 miliar, maka pada 2026 alokasinya merosot tajam menjadi Rp 143,2 miliar. Penurunan hampir 50 persen ini berdampak langsung pada ruang fiskal daerah, termasuk kemampuan membiayai program bantuan sosial bagi buruh rokok.

“Dari total dana yang tersedia, pemerintah daerah mengalokasikan Rp 29,3 miliar untuk program BLT buruh rokok tahun 2026. Anggaran tersebut digunakan untuk bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan, sehingga setiap buruh menerima total Rp 600 ribu dalam satu kali pencairan,” jelasnya.

Jumlah penerima manfaat, ungkapnya, tercatat sebanyak 48.834 buruh rokok yang memiliki KTP Kudus. Pada tahun sebelumnya, bantuan BLT cukai dapat diberikan hingga empat bulan dengan total Rp 1,2 juta per orang, namun keterbatasan anggaran membuat durasi bantuan tahun ini dipangkas separuhnya.

Dia menambahkan, BLT yang bersumber dari DBHCHT APBD Kudus ini diperuntukkan khusus bagi buruh rokok ber-KTP Kudus. Sementara itu, buruh rokok dari luar daerah yang bekerja di Kudus masih berpeluang mendapatkan bantuan melalui skema BLT cukai yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Penyaluran bantuan direncanakan dilakukan secara serentak pada Juni hingga Juli 2026 dengan menyesuaikan jadwal dari provinsi. Pemerintah berharap, meski nominal dan waktunya terbatas, bantuan tersebut tetap dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga buruh rokok di tengah tekanan kebutuhan hidup,” harapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pertama Kali Digelar, Festival Imlek di Jepara Dipadati Ribuan Masyarakat

Penulis

Umi Nurfaizah

-

25/02/2026

0

BETANEWS.ID, JEPARA – Momen perayaan Imlek 2577 Kongzili/2026 Masehi di Kabupaten Jepara berlangsung berbeda. Untuk pertama kalinya, Festival Imlek yang memadukan budaya nusantara berupa Barongsai dan Musik Tongtek digelar pada Rabu, (25/2/2026).

Festival itu dibuka dengan pertunjukan akrobatik dari dua barongsai dan satu naga lion yang diarak dari depan Pendopo Jepara hingga di depan Klenteng Jepara yang berada di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kauman.

Pertunjukan itu mengundang perhatian dari ribuan masyarakat yang langsung memadati area di sepanjang jalan. Terlebih momen Festival Imlek itu berbarengan dengan Bulan Ramadhan, sehingga menjadi momen ngabuburit menjelang buka puasa.

Dalam perayaan Imlek itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara juga turut menyerahkan santunan kepada 20 anak yatim.

Ketua Panitia Festival Imlek, Harun Lin mengatakan, Festival Imlek kali ini merupakan salah satu dari rangkaian agenda perayaan Imlek yang ada di Jepara.

Total terdapat sekitar 25-30 orang yang menjadi pemain Barongsai dari Yayasan Klenteng Pusaka Welahan. Harun berharap, ke depan perayaan Festival Imlek bisa terus diadakan.

“Festival Imlek ini baru yang pertama diadakan. Harapannya di tahun-tahun depan Festival ini bisa kembali diselenggarakan,” katanya.

Melalui festival tersebut, menurut Harun juga bisa menjadi momen untuk berbaur dengan seluruh masyarakat, sehingga bisa menumbuhkan sikap toleransi antar sesama umat beragama.

Sementara untuk menyambut perayaan Imlek, sejak awal bulan Februari ini, Pemkab Jepara juga memasang puluhan lampion.

Lampion dengan diameter 40 dan 60 sentimeter berwarna merah menyala dipasang di jalanan kota sepanjang 400 meter.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, melalui perayaan Festival Imlek diharapkan bisa menghidupkan kembali kawasan Pecinan yang berada di pusat Kota Jepara.

Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat yang berada di Kawasan Pecinan Jepara agar mempercantik kediamannya sehingga kawasan Pecinan bisa lebih tertata.

“Harapannya, Kawasan Pecinan yang ada di Jepara ini bisa tetap lestari, sehingga ayo kepada masyarakat yang rumahnya ada di kawasan Pecinan untuk dicat, sehingga bisa lebih bagus,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Polisi dan Disdag Cek Harga Sembako di Pasar Bitingan Kudus, Stok Dipastikan Aman Hingga Lebaran

Penulis

Kaerul Umam

-

25/02/2026

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Kepolisian bersama sejumlah instansi melakukan pengecekan harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok di Pasar Bitingan Kudus, Rabu (25/2/2026). Hasilnya, stok dipastikan aman dan harga relatif stabil hingga saat ini.

Kapolres Kudus, AKBP Heri Dwi Purnomo mengatakan, pengecekan dilakukan bersama Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan instansi terkait lainnya sebagai langkah antisipasi lonjakan harga. Mengingat sebelumnya, harga bahan pokok di Kudus jelang Ramadan lalu juga tinggi.

“Pagi ini kita melaksanakan pengecekan harga sembilan bahan pokok. Dari hasil pantauan, stok masih aman dan harga relatif normal,” ujarnya.

Ia menyebut, hanya terdapat kenaikan kecil pada daging sapi, yakni sekitar Rp10.000 per kilogram. Sementara komoditas lain seperti beras, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya masih stabil.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi upaya mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak. Oleh sebab itu, operasi pasar itu mencegah kelanggakaan barang menjelang lebaran.

“Ini salah satu langkah untuk mencegah adanya tengkulak nakal dan gangguan distribusi, sehingga menjelang hari raya tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas (Sekdin) Perdagangan Kabupaten Kudus, Sugiharto mengatakan, pihaknya menyiapkan operasi pasar guna menekan potensi kenaikan harga.

“Ada lonjakan-lonjakan yang kami antisipasi dengan operasi pasar, terutama untuk minyak goreng dan beras. Penyaluran akan dijadwalkan di beberapa titik,” ujarnya.

Ia menambahkan, operasi pasar akan difokuskan pada komoditas yang paling dibutuhkan masyarakat dengan tambahan pasokan hingga sekitar 50 persen dari penjualan normal.

Di sisi lain, Kepala Gudang Perum Bulog Kudus, Fendrayana Rachima, memastikan stok beras dan minyak goreng saat ini dalam kondisi aman.

“Stok beras untuk Kabupaten Kudus sekitar 5.200 ton dan cukup hingga Lebaran. Untuk minyak goreng hari ini kami dropping 4.200 liter ke 20 pedagang di Pasar Bitingan,” ungkapnya.

Ia menyebut Bulog juga menyiapkan tambahan penyaluran sekitar 20–30 ton beras ke pasar, dengan estimasi total distribusi bisa mencapai lebih dari 50 ton hingga awal Lebaran.

“Harga minyak goreng mengikuti HET maksimal Rp15.700 per liter, sedangkan beras sekitar Rp12.500 per kilogram. Jadi secara umum aman,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kurangi Genangan Banjir di Kudus, Empat Sungai Ini Jadi Prioritas Normalisasi Tahun Ini

Penulis

Kaerul Umam

-

25/02/2026

0

betanews-20260223-KU-normalisasi sungai — Proses normalisasi sungai di Kudus beberapa waktu lalu. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tengah memfokuskan penanganan banjir tahun ini dengan normalisasi sejumlah sungai di wilayah rawan genangan. Beberapa titik yang menjadi prioritas adalah titik-titik yang mengalami genangan banjir selama ini.

Sekretaris BPBD Kudus, Syarif Hidayah mengatakan, ada beberapa sungai yang menjadi prioritas pengerjaan pada 2026. Setidaknya ada sebanyak empat sungai yang bakal menjadi fokus pengerjaan normalisasi sungai.

“Tahun ini difokuskan mengerjakan Sungai Sastro di Karangrowo sepanjang sekitar 2 kilometer dengan lebar kurang lebih 8 meter, serta Sungai di Blok Dangi sepanjang 2,4 kilometer dengan lebar sekitar 4 meter,” ujarnya.

Selain itu, normalisasi juga dilakukan di Sungai Blimbing sepanjang 2,4 kilometer. Saat ini, lebar sungai tersebut hanya sekitar 1,5 meter, sementara kondisi idealnya mencapai 7–8 meter. Sungai ini berada di perbatasan Desa Sidomulyo dan Gondoharum serta bermuara ke Sungai Plumbungan.

BPBD juga merencanakan penanganan Sungai Pendo Kirig sepanjang 1,84 kilometer dengan lebar sekitar 8 meter. Ia menegaskan, pengerjaan normalisasi sungai ini akan dilakukan secara kolaboratif bersama Dinas PUPR Kabupaten Kudus dan BBWS Pemali Juana.

“Tujuan utama normalisasi ini untuk mengurangi genangan banjir di beberapa wilayah rawan,” jelasnya.

Syarif menyebut, salah satu kendala di lapangan adalah penyempitan sungai akibat pembangunan serta aktivitas persawahan warga di sekitar bantaran.

Rencananya, pekerjaan normalisasi akan mulai dilaksanakan pada April tahun ini, sambil menunggu program normalisasi sungai besar seperti Sungai Juwana dan jaringan JU-1 dari pemerintah pusat.

Ia menambahkan, sejak 2023 hingga sekarang sudah terdapat puluhan kegiatan kolaborasi lintas instansi dalam penanganan sungai. Tercatat ada sekitar 34 kegiatan di wilayah utara bersama Dinas PUPR kabupaten, serta 24 kegiatan di wilayah selatan yang bekerja sama dengan BBWS Pemali Juwana.

“Anggaran yang digunakan berbasis gotong royong antarinstansi, serta warga sehingga pengerjaannya dilakukan secara kolaboratif,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Roti Berjamur Ditemukan di Dalam Paket MBG SDN 4 Getas Pejaten

Penulis

Rabu Sipan

-

25/02/2026

0

betanews-20260224-roti — Foto tangkapan layar roti MBG berjamur yang ada di paket MBG SDN 4 Getas Pejaten. Foto: Ist

BETANEWS.ID, KUDUS – Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 4 Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus bermasalah. Roti di menu kering yang dibagikan kepada siswa berjamur dan tak layak konsumsi.

Foto penampakan roti menu MBG di SDN 4 Getas Pejaten tersebut tersebar di grup-grup WhatsApp dan terjadi perbincangan. Pasalnya, hal tersebut tak terjadi hanya sekali, tetapi terjadi dua hari berturut-turut.

Kepala SDN 4 Getas Pejaten, Nur Puji Handayani membenarkan adanya roti berjamur di menu MBG yang diterima siswanya kemarin, Selasa (24/2/2026). Menurutnya, informasi tersebut dari orang tua siswa.

“Benar ada roti pada Menu MBG yang berjamur. Dua hari kali berturut-turut, kemarin dan lusa,” ujar Puji kepada awak media melalui sambungan telepon, Rabu (25/2/2026).

Terkait roti berjamur tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai MBG. Mereka juga sudah menyampaikan permintaan maaf.

“Pihak SPPG sudah meminta maaf. Tapi tidak ada penggantian atau kompensasi,” bebernya.

Dia menuturkan, roti yang berjamur itu dalamnya ada sosisnya. Kemungkinan saat masih panas langsung dikemas.

“Dulu di SPPG lama juga pernah dapat roti yang dalamnya ada sosisnya, sama berjamur juga. Oleh karena itu, ke depan kami meminta agar menu MBG jangan roti yang ada sosisnya,” ungkap Puji.

Dia mengatakan, selama Ramadan ini SDN 4 Getas Pejaten menerima MBG dengan menu kering. Makanan tersebut disalurkan oleh pihak SPPG sekira pukul 7:30 WIB.

“Untuk hari ini aman. Ssmoga ke depan menu MBG di SD 4 Getas Pejaten selalu aman dan tak ada persoalan,” harapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

130 Hektare Tanaman Padi di Karangrowo Kudus Puso, Potensi Pendapatan Petani Rp5,9M Melayang

Penulis

Rabu Sipan

-

25/02/2026

0

betanews-20260224-RS-padi — Lahan pertanian padi di wilayah Karangrowo, Kudus hingga kini masih terendam banjir. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS– Sebabyak 130 hektare tanaman padi di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dipastikan gagal panen atau puso akibat banjir yang tak kunjung surut. Kerugian petani ditaksir mencapai miliaran rupiah, dengan potensi pendapatan yang hilang diperkirakan sekitar Rp5,9 miliar.

Banjir telah merendam area persawahan selama lebih dari satu bulan. Hingga kini, kedalaman air di sejumlah titik masih mencapai satu hingga satu setengah meter.

Hamparan sawah yang biasanya menghijau kini berubah menjadi lautan. Sejumlah warga bahkan memanfaatkan genangan tersebut untuk mencari ikan menggunakan pancing, anco, hingga senapan angin.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Karangrowo, Hawi Sukamto, memastikan seluruh lahan terdampak tidak bisa diselamatkan. Tanaman padi yang terendam rata-rata sudah memasuki fase bunting, bahkan ada yang hampir panen.

“Total ada 130 hektare yang terendam lebih dari satu bulan. Dengan kondisi seperti ini, dipastikan puso,” ujar Hawi di Desa Karangrowo, belum lama ini.

Menurut Hawi, satu hektare sawah di Karangrowo mampu menghasilkan sekitar tujuh ton gabah saat panen normal. Dengan harga gabah sesuai imbauan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, petani seharusnya bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp45,5 juta per hektare.

Jika dikalikan luas lahan terdampak, potensi pendapatan petani yang hilang akibat banjir mencapai kurang lebih Rp5,9 miliar dalam satu musim tanam.

“Kalau kerugian atau biaya tanam yang sudah dikeluarkan kurang lebih Rp 8 juta per hektarnya. Tinggal mengkalikannya saja,” bebernya.

Dia menjelaskan, asumsi biaya produksi rata-rata Rp8 hingga Rp10 juta per hektare. Artinya total kerugian modal petani Desa Karangrowo mencapai sekitar Rp1,3 miliar.

“Kerugian tersebut dirasakan langsung oleh para petani yang menggantungkan hidup dari hasil panen,” ungkapnya.

Dia menuturkan, sebagian tanaman padi yang puso telah diajukan klaim asuransi pertanian. Dari total 130 hektare, sekitar 100 hektare sudah terdaftar asuransi sejak November 2025.

“Namun, sekitar 30 hektare lainnya tidak diasuransikan karena sebagian petani enggan mengurus administrasi. Kondisi ini membuat sebagian petani terancam tidak mendapat penggantian kerugian,” tuturnya.

Karangrowo sendiri dikenal sebagai wilayah langganan banjir. Hawi menilai solusi utama bukan pembangunan embung, melainkan normalisasi Sungai Juwana dan saluran yang dikenal sebagai JU 1 yang kini mengalami pendangkalan.

Menurutnya, pendangkalan sungai, tumpukan enceng gondok, serta sampah batang pisang yang dibuang ke aliran sungai membuat air tidak mengalir lancar. Ia pun berharap, rencana normalisasi Sungai Juwana yang dikabarkan akan dilakukan pada Agustus 2026 diharapkan segera terealisasi.

“Kalau sungai dinormalisasi, semoga petani Karangrowo bisa panen dua kali setahun. Selama ini karena banjir, paling hanya panen sekali,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Keluarga Santri Korban Dugaan Pencabulan di Jepara Diteror Nomor Misterius

Penulis

Umi Nurfaizah

-

25/02/2026

0

betanews-20260217-Ilustrasi — Foto Ilustrasi

BETANEWS.ID, JEPARA – Keluarga santri yang diduga menjadi korban tindakan asusila oleh salah satu pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Jepara mengaku mendapat teror dari nomor yang tidak dikenal.

Kuasa Hukum Korban, Erlinawati mengatakan, teror itu datang setelah dugaan kasus tindakan pencabulan itu ramai di media sosial.

“Ada beberapa nomor tidak dikenal yang terus menghubungi keluarga korban setelah kasus ini viral,” kata Erlina saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Rabu, (25/2/2026).

Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, Erlina mengatakan, isi pesan yang disampaikan yaitu mengucapkan salam kemudian menelpon nomor keluarga korban secara terus menerus.

Dari beberapa nomor yang menghubungi, ada yang memperkenalkan diri dan ada yang tidak. Erlina kemudian mengimbau keluarga korban agar tidak merespon nomor-nomor yang tidak dikenal tersebut.

Ia menduga, teror dari nomor tidak dikenal itu berasal dari pihak terlapor yang berusaha mencari informasi terkait dugaan kasus tersebut.

“Saya sampaikan ke pihak keluarga untuk tidak perlu direspon, tidak usah dibales. Karena mereka (nomor yang tidak dikenal) pasti mau mengkorek informasi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menghimbau agar tidak perlu merespon demi untuk menjaga kondisi psikis korban dan pihak keluarganya.

“Saya imbau untuk tidak merespon juga soalnya untuk menjaga, biar ngga kena mental lagi, biar psikisnya ngga kena lagi,” lanjutnya.

Saat ini, paska dugaan kasus itu viral, Erlina mengatakan, kondisi psikis korban kembali terguncang. Terutama pada saat membaca kolom komentar di media sosial yang menyudutkan korban.

“Kondisi psikis (korban) masih sering nangis, sering ketakutan, terutama kalau baca komen di Facebook,” ungkapnya.

Sehingga untuk mengalihkan pikiran korban agar tidak mengingat peristiwa itu, Erlina mengatakan, korban berusaha menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Ia juga menyarankan kepada korban untuk tidak membuka media sosial terlebih dahulu.

Kasus itu saat ini sudah dilaporkan ke pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jepara. Pihak penyidik juga sudah memanggil korban dan beberapa orang saksi, termasuk keluarga dan saudara korban. Terlapor yaitu AJ juga sudah sempat dipanggil.

Kemudian untuk pendampingan hukum, Erlina mengatakan, pengajuan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jawa Tengah saat ini juga sudah disetujui.

“Pengajuan perlindungan ke LPSK ini sudah disetujui, pendampingan dari dinas terkait juga masih jalan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Melongok Rumah yang Bakal Dapat Bantuan Perbaikan RTLH, dari Lantai Masih Tanah hingga Atap Bocor

Penulis

Kholistiono

-

25/02/2026

0

betanews-20260224-gubernur — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meninjau langsung rumah tidak layak huni (RTLH) milik Hartato, warga Desa Tawang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang pada Selasa (24/2/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meninjau langsung rumah tidak layak huni (RTLH) milik Hartato, warga Desa Tawang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang pada Selasa (24/2/2026).

Rumah Hartato berukuran sekitar 8 x 12 meter. Dihuni empat orang. Lantainya masih berupa tanah, dindingnya papan kayu dan gedek, sementara rangka atap terlihat sudah lapuk, kala hujan atapnya bocor. Rumah tersebut juga belum memiliki kamar mandi. Untuk kebutuhan mandi dan buang air, penghuni rumah tersebut masih menumpang ke rumah tetangga.

Saat memasuki rumah, Gubernur sempat menginjak lantai tanah yang masih lembap. Pandangan Luthfi terus beredar memperhatikan kondisi rumah tersebut. Sesekali memandang bagian atap yang mulai rapuh.

“Kalau hujan gimana, Pak?” tanya Gubernur kepada Hartato.

“Kalau hujan deras, miring, Pak. Kadang bocor juga,” jawab Hartato pelan didampingi istri dan anaknya.

Gubernur lalu menunjuk dinding kayu yang tampak tidak rata. “Ini sudah harus permanen. Kalau dibiarkan bahaya,” ucapnya.

Luthfi menegaskan, rumah tersebut harus segera diperbaiki melalui program perbaikan RTLH. Rumah tersebut akan diperbaiki pada 2026 ini. Rencana perbaikannya meliputi pembangunan dinding permanen, penggantian rangka atap dan penutup genteng, plester lantai, serta pembuatan kamar mandi.Ukuran rumah juga akan disesuaikan menjadi 7 x 9 meter agar lebih kokoh dan layak huni.

Pada kesempatan itu, Hartato menerima simbolis bantuan sebesar Rp20 juta. Uang tersebut diperuntukkan perbaikan rumah tersebut.

“Sudah, nanti bapak yang tenang. Kita buat permanen, lantainya diplester, atap diganti, kamar mandi harus ada. Rumah itu harus aman dan sehat,” tegasnya.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari percepatan penanganan RTLH di Jawa Tengah, agar warga berpenghasilan rendah dapat memiliki hunian yang lebih layak dan bermartabat.

Di tempat yang sama, Hartanto mengaku seneng mendapatkan bantuan perbaikan RTLH tersebut. “Alhamdulillah senang sekali mendapatkan bantuan RTLH. Pak Gubernur juga memberikan bantuan sembako serta alat sekolah untuk anak kami,” ujar Hartato.

Sebab, sejauh ini ia belum mampu memperbaiki rumahnya, lantaran terbatasnya perekonomian keluarga.

“Kalau hujan deras rasanya was-was, karena kondisi rumah sudah doyong (miring). Semoga nanti setelah diperbaiki lebih nyaman,” ucapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -