BETANEWS.ID, SOLO – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, Moeldoko, menyebut Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) TPU Putri Cempo, Solo, belum bisa beroperasi karena belum lolos Sertifikasi Layak Operasi (SLO).
“Ada persoalan yang very technical, bagaimana menyinkronkan aturan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang lebih mengarah kepada insenminator atau pembakaran, di mana pembakaran ini diuji asapnya. Kalau asapnya urin dan dioksin memenuhi standar, lepas,” katanya saat mengunjungi PLTSa Putri Cempo, Solo, Sabtu (15/7/2023).
Menurutnya, PLTSa Putri Cempo menggunakan metode gasifikasi, yang mana sampah nantinya akan diseleksi kemudian dihancurkam dan ditampung dalam wadah untuk menghasilkan pembusukan. Dari proses pembusukan itu kemudian akan mucul gas yang akan diolah menjadi listrik.
Baca juga: Solo Kini Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang Bisa Hasilkan 8 Megawatt
“Sehingga tidak ada emisi yang dihasilkan dari pembakaran. Inilah yang akan disinkronkan oleh KSP. Karena tidak connect dalam kebijakannya. Ini harus ada solusi,” lanjutnya.
Selain itu, persoalan kedua pada PLTSa Putri Cempo adalah soal luasan lahan. Untuk menyempurnakan PLTSA Putri Cempo ini memerlukan lahan 2 hektare, tetapi saat ini yang sudah terpenuhi hanya seluas 1,5 hektare.
“Sebenarnya lahannya sudah ada, tinggal nanti bagaimana proses memindahkan sampahnya. Tapi ini juga perlu akses in-out kendaraan agar lebih tertib dan aman. Makanya perlu ada pelebaran,” katanya.
Oleh karena itu, Moeldoko menyebut perlu adanya koordinasi dengan beberapa pihak. Sehingga, KSP akan mengundang pihak yang dimaksud untuk menyelesaikan persoalan ini.
Baca juga: Jadi Lahan Parkir Masjid Raya, KSAD Minta Relokasi Denbekang Solo Bisa Segera Dilakukan
“Nanti KLHK, PUPR, ESDM dan Pemkot kita undang ke KSP untuk membereskannya. SLO nanti dari ESDM, kalau sudah rapat baru ketemu solusinya. Harus ada solusi,” paparnya.
Diketahui, saat ini pembangunan PLTSa Putri Cempo sudah mencapai 97,5 persen dan hanya tinggal menyinkronkan agar listrik bisa dijual ke konsumen. Sedangkan terkait dengan konsep ramah lingkungan di PLTSA Putri Cempo ini, sudah sangat terpenuhi, sebab tidak menggunakan pembakaran sehingga tidak ada emisi yang dihasilkan.
“Sehingga diharapkan bisa mempercepat zero emisi di 2060 mendatang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan ada 12 kabupaten dan kota yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) untuk pengelolaan sampah. Namun hanya yang ada di Solo saja yang menggunakan metode gasifikasi.
“Kalau yang lain ada proses pembakaran. Kalau ini enggak, ini sama dengan pembangkit listrik tenaga gas. Bedanya hanya itu,” ungkapnya.
Direktur PT Citra Metro Plasma Power (SCMPP) yang merupakan operator PLTSA Putri Cempo, Elan Syuherlan, mengatakan bahwa instalasi pembangkit listriknya sudah mencapai 100 persen. Hanya saja untuk operasionalnya memerlukan SLO dari pemerintah. Ia mengatakan, saat ini sudah ada 10 mesin yang diujicobakan dari total 20 mesin.
Baca juga: Dishub Solo Luncurkan Layanan Shuttle Bus Rute Destinasi Wisata
“Targetnya 20 mesin. Insyaallah selesai pada pertengahan Agustus,” katanya.
Saat ini kemampuan produksi mesin sudah mencapai 8 megawatt/jam. Namun, karena terganjal terkait dengan aturan saat uji coba, maka pihaknya mengajukan usulan terkait kajian mengenai aturan.
“Makanya saat ini masih dikaji terkait teknologi yang saat ini digunakan. Jadi kami mengusulkan melakukan kajian ulang mengenai aturannya,” ujarnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
