31 C
Kudus
Minggu, April 14, 2024

Melebihi Batas Waktu, APBD Perubahan Kudus 2021 Akhirnya Disahkan Lewat Perkada

BETANEWS.ID, KUDUS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kudus 2021 akhirnya bisa disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Keputusan ini merupakan hasil komunikasi Bupati Kudus HM Hartopo dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) imbas dari keterlambatan pengesahan APBD P 2021.

Hartopo menjelaskan, sebelum dapat titik temu dari kemendagri, tim evaluasi dari provinsi Jawa Tengah tidak berani untuk mengevaluasi Ranperda APBD P yang diusulkan Kabupaten Kudus. Hartopo pun mencoba menghadap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, tapi yang bersangkutan tetap menolak untuk mengevaluasi.

Baca juga: Pembahasan APBD Perubahan Molor, Dewan : ‘Kasihan Tenaga Kerja Kontrak’

“Dalam SE Kemendagri, untuk keterlambatan Ranperda ini tidak boleh dievaluasi. Kemarin saya menghadap gubernur, gubernur tetap menolak. Tapi di sisi lain kita diberi rekomendasi untuk berkoordinasi dengan Kemendagri langsung,” jelasnya, Kamis (11/11/2021).

Dengan keputusan tersebut, otomatis tidak semua yang diusulkan dalam APBD-P dapat terealisasi. Hanya program-program yang dinilai masuk dalam skala prioritas saja yang bisa dicairkan. Beberapa di antaranya adalah program bantuan Langusng Tunai (BLT) bagi buruh rokok, pembayaran gaji tenaga outsourcing hingga pembayaran tagihan Lampu Penerangan jalan Umum (LPJU), juga untuk hibah yang mendesak untuk tahun ini.

“Kkarena terlambatnya pembahasan kemarin memang menjadikan permasalahan di kita,” ucapnya.

Baca juga: Soal Keterlambatan Penyerahan Draf APBD Perubahan 2021, Ini Penjelasan Hartopo

Seperti yang diketahui, melalui Permendagri nomor 26 tahun 2021 dijelaskan bahwa rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran, atau 30 September 2021.

Namun, Kabupaten Kudus baru mengesahkan APBD Perubahan tersebut pada tanggal 19 Oktober 2021. Total pendapatannya sebesar Rp 1,99 triliun dengan total belanja daerah sebesar Rp 2,27 triliun. Meski ada defisit sebesar Rp 281,99 miliar, akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 281,99 miliar juga.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
30,973PengikutMengikuti
135,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER