BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus HM Hartopo menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Dalam rapat tersebut, Hartopo memberikan penjelasan terkait APBD Perubahan Kudus tahun anggaran 2021 yang belum selesai.
Ia mengatakan, bahwa keterlambatan penyampaian rancangan APBD Perubahan tahun 2021, dikarenakan menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Baca juga : Sampai September, Serapan APBD Kudus Baru Rp 1,1 Triliun dari Target Rp 2,1 Triliun
“Keterlambatan tersebut disebabkan karena menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di antaranya Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) terkait penggunaan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), khususnya dalam teknis pelaksanaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) buruh rokok,” katanya kepada peserta rapat, Jumat (15/10/2021).
Sebab itu, Hartopo meminta agar komunikasi dan koordinasi terkait DBHCHT bisa segera diselesaikan dengan Kemensos maupun Kemenkeu. Terlebih, buruh rokok di Kabupaten Kudus dikatakan Hartopo lebih dari 61 ribu orang.
“Perlu ada kajian, tentunya untuk buruh rokok di Kudus yang jumlahnya sekitar 61 ribu. Validasi data yang konkrit dibutuhkan untuk (penerima) BLT,” sambungnya.
Hartopo juga mengakui, bahwa kurangnya koordinasi ini lah yang menyebabkan keterlambatan pengiriman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke legislatif. Meski sudah disepakati dan ditandatangani antara Bupati dan DPRD Kabupaten Kudus pada tanggal 11 Oktober 2021 lalu, namun membuat pembahasan dan evaluasi di tingkat kabupaten berkepanjangan.
Meski demikian, Hartopo terus menekan agar pembahasan APBD Perubahan 2021 ini bisa segar diselesaikan. Mayoritas anggota dewan menyetujui hingga semua selesai dan terealisasi.
“Segera bisa cepat dan kuorum. Segera dievaluasi dan akhirnya clear, tidak ada revisi, jadi segera diparipurnakan dan bisa terealisasi. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Mudah-mudahan,” harap Hartopo.
Baca juga : Bupati Kudus Serahkan Dana Banpol ke Sembilan Parpol
Di samping itu, Hartopo juga menyampaikan rancangan APBD Perubahan 2021 Kudus menampung penjelasan tentang beberapa hal. Yakni digunakan untuk menampung kegiatan yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus), DBHCHT, bantuan keuangan provinsi, hingga anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Bahkan membahas terkait pembayaran gaji bagi pegawai outsourcing atau kontrak.
“APBD Perubahan difokuskan ke banyak sekali. Pembangunan skala kecil, infrastruktur, lalu tentunya juga ada terkait pembayaran pegawai outsourcing atau kontrak,” ungkapnya.
Editor : Kholistiono
