BETANEWS.ID, SOLO – Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menargetkan daerah yang dipimpinnya bebas kawasan kumuh pada 2026 mendatang. Salah satu upaya dilakukan adalah membangun rumah layak huni, khususnya di kawasan Semanggi dan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon.
Hal tersebut ia katakan usai melakukan groundbreaking rumah dari CSR dari PT SMF dalam Program Penanganan Permukiman di Kawasan Kumuh Semanggi bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy, Selasa (25/1/2022).
“Ini komitmen awal kita untuk mengurangi kawasan kumuh di Solo. Kita fokusnya di Semanggi sama Mojo sementara. Alhamdulilah dapat CSR dari PT SMF sebanyak 47 rumah dan Shopee 137 rumah,” tutur Gibran.
Dengan berkurangnya kawasan kumuh di Solo, menurut Gibran hal tersebut secara otomatis akan mengurangi permasalahan lain seperti stunting, gizi buruk, pertumbuhan otak dan tubuh terganggu.
Baca juga: Gibran dan Pangeran Mangkunegaran Akan Buat Kawasan Pesaing Malioboro
“Terima kasih untuk semua pihak yang membantu pengurangan kawasan kumuh. Nanti PRnya drainase dan air bersih. Terbesar memang di Mojo dan Semanggi, untuk titik lain kecil-kecil akan kita intervensi melalui RTLH,” beber dia.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Kota Surakarta, Taufan Basuki mengatakan, dengan adanya bantuan tersebut, kawasan kumuh di Solo setidaknya berkurang sekitar 60 persen dari 35 hektare di Kawasan Semanggi.
“Paling nggak 2026 itu sudah zero kawasan kumuh. Tahun ini berkurang sekitar 60 persen dari 35 hektare di kawasan Semanggi. Lalu nanti 2024 sudah hampir 78 persen target yang dapat kita selesaikan,” jelas Taufan.
Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut, angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih berada di angka 9,6 persen dari angka semula di 10 persen.
“Masalah kemiskinan dan permukiman itu urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah punya inisiatif punya kemauan politik yang baik untuk menangani wilayah miskin, maka pemerintah pusat akan memfasilitasinya,” tandas Muhadjir.
Baca juga: Tata Koridor Gatsu, Gibran : ‘Tak Jamin, Gak Mungkin Tambah Sepi’
Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF/Persero), Ananta Wiyogo mengatakan, program penanganan pemukiman kumuh tersebut merupakan kerja sama antara PT SMF dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemkot Solo.
“Kolaborasi penanganan kawasan kumuh sudah kami lakukan sejak 2018. Hingga saat ini telah dilakukan di 11 wilayah, yaitu Yogyakarta, Semarang, Bukittinggi, Pontianak, Makassar, Tangerang, Pekalongan, Tanjung Pinang, Lubuklinggau, Banjarmasin dan Manado,” sebut Ananta.
Menurut Ananta, kawasan Mojo merupakan bagian penataan kawasan kumuh di Solo yang telah lama ditangani program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Ia menyebut, masyarakat di kawasan Mojo sebagian bekerja di sektor informal yang berpenghasilan rendah dan saat ini masih tinggal di rumah susun penampungan sementara.
“Kami melihat masih banyak kebutuhan rumah layak huni di kawasan ini. Hal tersebut menjadi latar belakang SMF hadir di tempat ini untuk menjalankan peran menjadikan hunian yang layak bagi masyarakat,” tutup Ananta.
Editor: Ahmad Muhlisin
