BETANEWS.ID, KUDUS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menggelar aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” di depan Gedung DPRD Kudus, Kamis (20/2/2025). Mereka juga membawa atribut dan beberapa tulisan sebagai bentuk protes.
Tulisan itu meliputi “Efisiensi Bunuh Diri”, “Tidak Ada Makan Gratis”, “1 Anak Menikmati 1 Keluarga Mati”, “Kabinet Gemoy” beserta gambar tikus yang dilukiskan gemuk. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran yang dinilai berpotensi membebani masyarakat.
Koordinator Lapangan (korlap), Habib Maulana, mengatakan, terdapat empat tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut, yaitu evaluasi kebijakan efisiensi anggaran, meninjau kembali program makan siang gratis, pemerintah daerah harus mengawal isu-isu kedaerahan, serta revisi total undang-undang minerba yang bermasalah.
Baca juga: Efisiensi Anggaran, Perjalanan Dinas hingga Biaya Rapat Pemkab Kudus Dipangkas
“Dampaknya jelas, jika anggaran dipangkas sembarangan, mahasiswa bisa terkena imbas dengan naiknya UKT. Bagi masyarakat, kondisi ini kian memperkuat stigma ‘kabur aja dulu’ karena merasa tak ada ruang untuk berkembang,” tambahnya.
Aksi yang diikuti sekitar 70 mahasiswa ini dihadiri perwakilan dari delapan komisariat HMI yang tersebar di Kudus, Jepara, dan Rembang. Mereka berharap pemerintah daerah mampu menyerap aspirasi masyarakat di tengah momentum pelantikan pemimpin baru di Kabupaten Kudus.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Fraksi PDH, Sutriyono dan Ketua Fraksi Golkar, Kholid Mawardi menyatakan dukungannya terhadap aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa tersebut.
“Kami dari DPRD tetap mendukung apa yang diperjuangkan teman-teman mahasiswa. Aspirasi ini akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat, bahwa ada gerakan di Kudus yang menuntut soal efisiensi anggaran,” kata Kholid.
Baca juga: Program MBG di Kudus akan Tambah 3 Dapur di 3 Kecamatan
Menurutnya, efisiensi anggaran di Kabupaten Kudus dampaknya tidak terlalu signifikan. Di mana anggaran yang telah dihitung sekitar Rp8 miliar. Itupun tidak menggangu soal pendidikan dan lainnya.
“Angka itu didapat dengan mengurangi beberapa kegiatan yang tidak menjadi prioritas, tanpa mengganggu sektor pendidikan dan lain-lain. Tapi, sebagai wakil rakyat, kami akan membawa aspirasi kawan-kawan ke tingkat yang lebih tinggi,” jelasnya.
Kholid menambahkan, pihak DPRD segera mungkin mengawal aspirasi tersebut ke pemerintah pusat melalui fax yang dianggap lebih cepat dalam penyampaian.
Editor: Ahmad Muhlisin
