BETANEWS.ID, JEPARA – Beberapa warga di Kecamatan Karimunjawa menginginkan agar terjadi perubahan nama pada daerah tempat tinggal mereka menjadi Kecamatan Kepulauan Karimunjawa.
Usulan untuk menambahkan diksi Kepulauan tersebut digagas oleh para sesepuh desa serta pemerhati sejarah dan sosial di daerah setempat.
Baca Juga: Pemkab Jepara Ajukan Bantuan Senilai Rp107 Miliar untuk Perbaiki Ratusan Sekolah Rusak
Bambang Zakariya, salah satu aktivitas serta inisiator perubahan nama tersebut mengatakan usulan tersebut tidak datang secara tiba-tiba.
Jack, sapaan akrab warga Suku Bugis yang tinggal di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa mengatakan masyarakat di Karimunjawa memiliki peradaban berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kondisi geografis yang lain.
“Kami masyarakat kepulauan. Kami hidup dikelilingi oleh laut yang luas. Dan tinggal di daratan yang kecil dan terbatas,” katanya pada Betanews.id, Jumat (1/8/2025).
Perbedaan tersebut ia mengatakan membuat budaya di Karimunjawa berbeda dengan wilayah lainnya. Sebab mereka menyesuaikan dengan kondisi tempat tinggal.
Namun ia menilai, kebijakan dari pemerintah tidak sesuai dengan kodrat mereka sebagai masyarakat kepulauan.
“Selama ini pemerintah menerapkan kebijakan yang bias darat. Sehingga yang kami terima tidak berkeadilan,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Jack menambahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyamakan perlakuan terhadap warga Karimunjawa seperti warga kecamatan lain di Kabupaten Jepara. Hal tersebut juga berlaku di semua aspek kehidupan.
Hal yang paling jelas menurutnya ada pada bidang kesehatan. Ia mengungkapkan untuk mendapatkan hak kesehatan, masyarakat harus berjuang sendiri mengarungi ganasnya laut untuk bisa sampai di Jepara.
Pada aspek sosial, Jack juga merasa bahwa masyarakat tidak mendapatkan keadilan. Ia menyontohkan, seperti pada saat warga akan pulang dari Jepara ke Karimunjawa. Mereka tidak jarang menjadi terlantar karena aturan.
“Kalau kami beli tiket kapal, kadang-kadang kehabisan. Kami sodorkan KTP juga tidak diterima. Karena memang penuh. Akhirnya seringkali kami terlantar,” katanya.
Jack juga melihat ada ketidakadilan dalam aspek pendidikan. Sejauh ini, rata-rata tenaga pendidik yang ada berasal dari luar Karimunjawa. Itu berimbas pada sulitnya penyesuaian dengan kearifan lokal.
Belum lagi soal Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa. Jack menilai, sebagian wilayah laut yang dikuasai oleh BTN itu seringkali member batasan-batasan.
“Laut dimiliki dan di-hak i oleh BTN. Kami yang budayanya sebagai pelaut, mencari nafkah di laut, merasa numpang,” ujarnya.
Baca Juga: Peringkat Kasus Peredaran Narkoba di Jepara Turun Jadi Peringkat ke-13 di Jateng
Saat ini, Jack dan sebagian warga lain terus mengkampanyekan perubahan nomenklatur itu. Sebab dia menilai, perubahan nomenklatur itu akan berpengaruh pada perubahan kehidupan masyarakat Kepulauan Karimunjawa.
“Kita harus berubah. Kalau tidak, ya, nasib kami akan begini-begini saja seterusnya,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
