BETANEWS.ID, PATI – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) turun ke Kabupaten Pati usai aksi unjuk rasa menuntut Sudewo lengser dari jabatannya sebagai Bupati Pati berlangsung ricuh, Rabu (13/8/2025). Mereka mendalami dugaan penanganan unjuk rasa tak sesuai prosedur.
Dalam unjuk rasa itu, polisi harus menembakkan gas air mata beberapa kali ke arah pendemo karena semakin tak terkendali. Akibatnya, ada sekitar 60 orang yang harus dirawat di rumah sakit. Tak hanya itu, ada sekitar 22 orang yang ditangkap polisi, yang saat ini semuanya sudah dilepaskan.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Mediasi Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, pihaknya sudah tiba di Pati sejak Kamis (14/8/2025) kemarin. Hal ini dalam rangka untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait kericuhan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati.
Baca juga: LPBH NU Sayangkan Aparat yang Tembakkan Gas Air Mata hingga Halaman Masjid Agung Pati
Mereka juga melakukan klarifikasi kepada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati terkait langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan atas aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025.
“Kami juga mencari informasi berapa kekuatan (personel) yang dikerahkan, satuan apa saja yang disiagakan, apakah prosedur-prosedurnya dijalankan dengan benar apa tidak, apakah ada tindakan-tindakan kekerasan yang berlebihan, misalnya ada penyiksaan,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).
Saat ini, pihaknya sudah mengumpulkan informasi dari media massa, video-video yang beredar, dan laporan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dari data itu, pihaknya kemudian melakukan klarifikasi kepada Polresta Pati untuk mendapatkan informasi yang berimbang.
“Komnas HAM harus melihat dari dua sisi. Apa yang disampaikan warga, itu kemudian kita klarifikasi kepada pihak kepolisian, sehingga menjadi berimbang,” ungkap Pramono.
Baca juga: Pansus Hak Angket DPRD Pati Bedah 12 Poin ‘Panas’ Terkait Pemakzulan Bupati Sudewo
Setelah dari Polresta Pati, pihaknya langsung bergeser ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo untuk menjenguk korban luka demo. Mereka akan melihat kondisi korban yang harus mendapatkan perawatan intensif karena harus opname.
“Kami ingin memastikan kondisi korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami akan cek siapa yang menanggung biaya perawatan. Itu, kan penting karena warga berhak mendapatkan pemulihan,” pungkasnya.
Editor: Suwoko
