BETANEWS.ID, KUDUS – Implementasi pembayaran nontunai melalui QRIS di sejumlah tempat wisata di Kabupaten Kudus ternyata belum berjalan maksimal. Hingga saat ini, tingkat penggunaannya masih di bawah 50 persen.
Padahal, adanya layanan Qris diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan mampu menjadi lebih transparan.
Baca Juga: Target PAD Retribusi Pasar Tradisional Kudus Baru Tercapai 35,57 Persen
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus, Mutrikah mengungkapkan, setidaknya sudah ada 23 titik QRIS di berbagai destinasi wisata di Kabupaten Kudus yang dinaungi oleh Disbudpar Kudus. Namun, pemanfaatannya belum sesuai harapan.
“Presentasenya untuk penggunaan masih di bawah 50 persen. Kendalanya memang sebagian masyarakat belum terbiasa memakai mobile banking. Ada juga masyarakat yang berpikir yang membayar sedikit pakai Qris,” katanya, belum lama ini.
Meski demikian, Mutrikah menilai keberadaan QRIS sangat membantu efektivitas pelayanan. Dengan pembayaran digital, tenaga dan sumber daya manusia yang sebelumnya difokuskan di loket dapat lebih dioptimalkan untuk pelayanan lainnya.
“Ke depan layanan bisa lebih efektif. Apalagi Pak Bupati juga akan memberlakukan layanan yang lebih optimal untuk mendorong peningkatan PAD,” tuturnya.
Ia tidak menampik, adanya dinamika di lapangan turut memengaruhi. Larangan berwisata yang sempat diberlakukan pemerintah, serta perubahan perilaku masyarakat, membuat jumlah kunjungan tidak seramai tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga: Hasil Pemeriksaan Dugaan Pungli K3S Jati, Ini Dua Rekomendasi Inspektorat Kudus
“Biro perjalanan juga mengatakan memang agak sepi, tidak seperti tahun-tahun lama,” ujarnya.
Dia menambahkan, Disbudpar Kudus berkomitmen terus melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin terbiasa dengan sistem pembayaran digital. Harapannya, penggunaan QRIS dapat meningkat dan mampu mendukung pengelolaan pariwisata yang lebih modern dan efisien.
Editor: Haikal Rosyada
