BETANEWS.ID, KUDUS – Kampanye hitam memenuhi ruang media sosial (Medsos) kala Pemilihan Pemerintah Daerah (Pilkada) 2024. Bahkan, saat ini marak akun-akun buzzer yang memposting bernarasikan isu SARA dan berbau pornografi untuk menjatuhkan lawan politiknya.
Pengamat Politik Herry Mendrofa, menilai, maraknya kampanye hitam ini dipengaruhi beberapa faktor, yang salah satunya adalah kelemahan pengawasan penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Penyelenggara Pilkada 2024 sepertinya lebih fokus pada persoalan menuntaskan teknis pelaksanaan dibandingkan dengan pencegahan pelanggaran. Jadi black campaign di media sosial tidak termitigasi dengan baik,” kata Herry melalui siaran tertulisnya kepada Betanews.id, Kamis (21/11/2024).
Baca juga: Penempelan Stiker Paslon 02 Disertai Duit Bukan Politik Uang, Ini Penjelasan Bawaslu Kudus
Faktor lainnya, ungkap Herry, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas untuk menjangkau tiap sudut potensi pelanggaran, sehingga perlu dievaluasi secara berkala dan konsisten.
Menurutnya, pelanggaran kampanye itu marak terjadi karena kesadaran dan kualitas kandidat yang berbeda-beda dalam merespons cara berdemokrasi.
“Ada yang memahami pentingnya budaya politik yang edukatif, namun tak jarang juga sebaliknya. Belum lagi persoalan lainnya disebabkan oleh uncontrolling terhadap tim kampanye atau bahkan simpatisan,” kata Herry.
Namun, di satu sisi, kampanye hitam terjadi karena adanya kandidat yang menganggap bahwa dengan cara tersebut, akan mempercepat perubahan preferensi politik publik atau persepsi publik terhadapnya. Sehingga, menurutnya perlu ada kesadaran dari stakeholder terkait untuk mengembalikan kesadaran budaya politik, budaya demokrasi, dan budaya kompetisi di Indonesia.
“Jika ruang-ruang publik ini masih mengakomodasi praktik-praktik black campaign atau semacamnya, tentu ini cukup memprihatinkan dan berpotensi dapat menimbulkan konflik dan adu domba masyarakat oleh oknum paslon yang haus kekuasaan,” jelasnya.
Baca juga: Dituduh Aniaya Relawan Paslon 02, Super Akan Laporkan Orang Terpenting di Kudus, Siapa Dia?
Seyogyanya, tutur Herry, semua elemen mulai dari tim sukses (timses) hingga aparat penegak hukum seharusnya memiliki inisiatif untuk membangun kesadaran politik yang sehat di kalangan masyarakat, tak hanya KPU dan Bawaslu.
“Pengawasan dari semua elemen perlu, ya. Bukan hanya KPU, Bawaslu saja. Aparat hukum, tim sukses, masyarakat harus punya inisiatif membangun kesadaran berpolitik sehat dan berkualitas,” imbuhnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
