BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, H. Masan, SE., MM menyoroti pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan mepet-mepet akhir tahun. Bahkan, dia menyebut dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, 2024 ini merupakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang paling buruk.
H. Masan, SE., MM mengatakan, pelaksanaan APBD Kudus Tahun 2024 hampir semuanya dilaksanakan pada akhir tahun, termasuk perbaikan Jalan Ahmad Yani. Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan di akhir tahun hasilnya kurang bagus dan terkesan asal-asalan.
“Sebab selain berkejaran dengan waktu yang mepet, pekerjaan infrastruktur di akhir tahun juga terkendala adanya hujan, sehingga akan berdampak pada kualitasnya. Tetapi di tahun ini justru pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Kudus semua dilakukan di akhir tahun. Jadi sebenarnya, selama 12 tahun terakhir, tahun ini Pemkab Kudus menunjukkan kinerja yang buruk,” ujar Masan di Gedung DPRD Kudus, Senin (11/11/2024).
Baca juga: Dipersoalkan DPRD Kudus, Ternyata Acuan Pengisian 3 Kepala OPD Hanya Perintah Lisan
Padahal, kata H. Masan, SE., MM, pekerjaan infrastruktur tersebut bisa dilakukan di awal tahun. Sebab, APBD 2025 ini sudah disahkan pada November 2024.
Ketika pekerjaan bisa dilaksanakan pada awal tahun, tuturnya, tentu akan banyak aspek yang ikut terdampak, termasuk juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi Kudus akan tumbuh. Jadi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur lebih awal itu bukan semata karena kualitas saja,” tegasnya.
H. Masan, SE., MM mengaku sudah meminta kepada semua Komisi-Komisi DPRD Kudus untuk melakukan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kudus. Pasalnya, pelaksanaan pekerjaan banyak dilakukan di akhir tahun, dan itu tidak hanya terjadi pada Dinas PUPR saja.
“Itu pasti ada persoalan. Banyak OPD yang pelaksanaan APBDnya itu dilakukan di akhir tahun. Itu kan terkait komando,” sebutnya.
Baca juga: Sidak Pembangunan SMP 1 Jekulo, DPRD Kudus Minta Percepatan
H. Masan, SE., MM mengingatkan bahwa pelaksanaan APBD yang tidak tepat waktu bisa mendapatkan ganjaran secara tidak langsung. Sebaliknya, APBD yang dilaksanakan sesuai jadwal, maka Kudus bisa menerima penghargaan atau insentif dari Pemerintah Pusat.
Sebagai informasi, saat ini Pemkab Kudus sedang mengebut beberapa pekerjaan infrastruktur, di antaranya perbaikan beberapa jalan, gorong-gorong, jembatan, tempat parkir, sekolah, pasar tradisional, hingga pembangunan beberapa ruang fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Loekmono Hadi. (adv)
Editor: Ahmad Muhlisin
