31 C
Kudus
Senin, Februari 26, 2024

Wisata Religi Makam Sunan Kalijaga Diserahkan pada Pengelola, Begini Penjelasan Pemkab Demak

BETANEWS.ID, DEMAK – Wisata religi Makam Sunan Kalijaga kini diserahkan kembali kepada pihak pengelola. Kebijakan tersebut sebagai bagian Peraturan Daerah (Perda) baru, yang membahas pembebasan penarikan retribusi wisatawan dari Dinas Pariwisata (Dinparta).

Eks Sub Koordinator Perundang-undangan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Demak, Wahyu Agus Suroso, mengatakan, Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini aturan turunan Undang-undang (UU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang salah satunya menyebut pengelolaan aset daerah.

“Dalam Perda tersebut, sudah tidak mengatur mengenai retribusi Makam Sunan Kalijaga lagi,” kata Wahyu yang kini menjabat Kepala Bidang Industrial Ketenagakerjaan, Kamis (11/1/2024).

Baca juga: Retribusi Wisata Sunan Kalijaga Dihapus, Dinparta Demak: Jika Ada Pungutan Bukan Tanggungjawab Pemkab

Menurutnya, dengan terbitnya Perda baru, kini wisata Makam Sunan Kalijaga diserahkan kepada pengelola, sehingga dalam pengembangan dan perawatan bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak.

“Secara kebijakan dari pimpinan sudah menyatakan demikian, sehingga layanan masuk retribusi Makam Sunan Kalijaga sudah tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Intinya gitu,” terangnya.

Ia juga menegaskan, bahwa dikembalikannya pengelolaan bukan berarti Pemkab Demak tidak bertanggungjawab atas pelayanan publik.

“Mohon bisa diluruskan, Pemkab lepas tangan tidak. Pemkab melakukan ini mendasar pada aturan yang ada, bahwa sesuai dengan undang-undang yang baru, HKPD khususnya pemanfaatan aset, kami memang tidak memiliki tanah di Makam Sunan Kalijaga. Sehingga, yang memiliki aset tersebut adalah Kasepuhan atau Yayasan. Maka, monggo itu menjadi kewenangan mereka, bukan kewenangan Pemkab Demak,” tegasnya.

Baca juga: Wisata Religi Makam Sunan Kalijaga Sumbang PAD Demak 2023 Rp3,7 Miliar

Sebagai tambahan informasi, Pemkab Demak pertama kali mengeluarkan Perda yang mengatur retribusi wisata pada 2009. Sehubungan dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diturunkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2010 yang memuat aturan penarikan retribusi di beberapa tempat wisata di Kabupaten Demak, salah satunya Makam Sunan Kalijaga.

Setelah adanya UU HKPD, Pemkab Demak mengeluarkan Perda Nomor 12 Tahun 2023 yang menghapuskan penarikan retribusi di dua objek wisata, yaitu Makam Sunan Kalijaga dan Makam Raja-raja Demak.

Editor: Ahmad Muhlisin

Sekarwati
Sekarwati
Sekarwati adalah reporter Beta News yang bergabung pada 2022. Pernah menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang Jurusan Komunikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
6,574PengikutMengikuti
129,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER