31 C
Kudus
Senin, Februari 26, 2024

Meski Kesulitan Ekonomi, Banyak Warga Kudus Tolak Bantuan Bedah Rumah

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah terus berupaya mengurangi jumlah rumah tak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kudus dengan cara memberikan bantuan bedah rumah. Selain dari pemerintah, bantuan itu juga datang dari Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) dan perusahaan swasta.

Namun, tak semua warga Kudus mau menerima bantuan bedah rumah meski tempat tinggalnya masuk kategori tak layak huni. Bukan karena sombong, tapi karena faktor ketidakmampuan ekonomi.

Hal itu diungkap oleh Nur Saleh Adnan (70), warga Desa Glagahwaru, Kecamatan Undaan. Ia mengaku pernah mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah sebesar Rp15 juta, tapi ditolaknya. Sebab, uang tersebut tak cukup untuk merehabilitasi rumahnya yang reyot untuk menjadi layak huni. Alasannya, ia tak punya uang untuk menambal kekurangannya, karena usianya yang renta dan sudah lama menganggur.

Baca juga: 325 RTLH di Kudus Diperbaiki Sepanjang 2023, Sisanya Masih 6 Ribuan

Hingga akhirnya, Adnan dapat bantuan program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dari PT Djarum yang berupa rumah langsung jadi, sehingga penerima tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun.

“Saya sangat bersyukur rumah reot kami dibangun oleh PT Djarum,” ucap Adnan kepada Betanews.id usai acara penyerahan RSLH, beberapa waktu lalu.

Subkoordinator Pembinaan, Pengendalian, Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus, Dyah Wendy, mengakui adanya warga yang menolak bantuan bedah rumah meski rumah yang dihuni tersebut masuk kategori tak layak.

“Memang ada warga yang menolak bantuan bedah rumah dari pemerintah. Alasannya, karena penerima bantuan tidak punya uang untuk menambal kekurangan untuk perbaikan rumah,” ujar Wendy kepada Betanews.id saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Wendy menyampaikan, bantuan bedah rumah dari pemerintah sifatnya memang stimulan. Artinya, tidak semua biaya perbaikan rumah tak layak huni itu ditanggung oleh pemerintah tetapi ada swadaya dari masyarakat atau penerima bantuan.

“Sehingga, beberapa masyarakat yang secara ekonomi memang tidak mampu kalau harus ada swadaya, itu biasanya mengundurkan diri. Jumlahnya, sekitar 5 persen dari total penerima bantuan,” bebernya.

Baca juga: Rumah Reotnya Direnovasi PT Djarum, Sahroni Semringah Kini Tak Lagi Kebocoran

Dia mengungkapkan, bantuan bedah rumah di Kudus bersumber dari berbagai anggaran. Ada yang dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Kudus sebesar Rp15 juta per rumah, APBD Jateng sebesar Rp20 juta per rumah, Baznas dengan nominal bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, tetapi maksimal bantuan sebesar Rp17 juta per rumah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp20 juta.

“Serta bantuan bedah rumah dari pihak perusahaan swasta. Kalau bantuan dari perusahaan swasta ini, penerima bantuan terima bersih. Rumah dibangun jadi, dan penerima bantuan tanpa harus keluarkan uang lagi,” jelasnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

42,000FansSuka
13,322PengikutMengikuti
6,574PengikutMengikuti
129,000PelangganBerlangganan

TERPOPULER