BETANEWS.ID, JEPARA – Maya Septiyana, Analisis Kebijakan pada Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengatakan bahwa nilai kesetaraan gender yang ada di Kabupaten Jepara masih jauh dari angka rata-rata nasional dan provinsi atau terbilang rendah.
Ia menjelaskan bahwa untuk mengetahui kesetaraan gender yang ada di suatu daerah dapat dilihat dari nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Baca Juga: Normalisasi Sungai SWD I dan II Jepara Ditargetkan Mampu Kurangi Banjir hingga 60 Persen
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) nilai IDG di Indonesia tahun 2022 sebesar 50,58 dan untuk nilai IDG Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,78. Sementara nilai IDG Jepara di tahun 2022 sebesar 57,23.
Meskipun jauh lebih tinggi dari angka secara nasional, namun angka tersebut jauh tertinggal dari nilai di tingkat provinsi.
Sementara untuk nilai IPG nasional di tahun di tahun 2022 sebesar 91,63 dan untuk nilai IPG di Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,83. Sementara nilai IPG di Kabupaten Jepara hanya sebesar 91,44.
“Ukuran kesetaraan gender itu ada di nilai IPG dan IDG, untuk di Kabupaten Jepara sendiri memang masih jauh dari angka rata-rata secara nasional dan provinsi,” katanya pada Kamis (16/11/2023) di Ruang Rapat Sosrokartono, Setda Jepara.
Meskipun kedua nilai tersebut di Kabupaten Jepara terus meningkat setiap tahunnya, tetapi menurutnya Jepara masih perlu untuk mengejar nilai tersebut agar mampu setara dengan yang ada di provinsi maupun secara nasional.
Sebelumnya ia menjelaskan bahwa pada hari ini, ia bersama tim penilai dari Kementerian PPPA sedang melakukan verifikasi lapangan terkait dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PuG) yang ada di Kabupaten Jepara.
Baca Juga: Mulai Tahun Depan Pemkab Jepara Berlakukan Transaksi APBD Pakai Kartu Kredit
Verifikasi lapangan tersebut menurutnya dilakukan untuk membutikan secara langsung apakah Kabupaten Jepara dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya sudah menerapkan PuG di setiap program kerja yang dilakukan. Sekaligus untuk menilai apakah PuG yang diterapkan memiliki unsur inovasi atau tidak.
“Jadi hari ini kita datang untuk melihat secara langsung apakah benar-benar sudah melembaga secara PuG nya, apakah anggaran responsif gender nya sudah masuk dalam setiap kegiatannya, lalu bagaimana kontribusi masyarakat itu juga kita lihat,” ujarnya.
Editor: Haikal Rosyada
