31 C
Kudus
Selasa, November 29, 2022
BerandaKUDUSTak Bisa untuk...

Tak Bisa untuk Infrastruktur, DBHCHT Dimanfaatkan untuk Kesejahteraan Warga Kudus

BETANEWS.ID, KUDUS – Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di tahun 2022 tidak diperbolehkan untuk pembangunan infastruktur. Penggunaan dana cukai harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021.

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, di tahun 2022 Kudus dapat DBHCHT sebesar Rp 174 miliar. Ditambah dengan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) DBHCHT tahun lalu sebesar Rp 117 miliar. Sehingga total DBHCHT tahun ini kurang lebih sebesar Rp 291 miliar.

“Namun, DBHCHT yang sangat besar itu tak bisa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, warga jangan langsung marah dan menyalahkan Pemkab Kudus saat ada jalan rusak atau lampu jalan yang mati,” ujar Hartopo kepada seratusan warga yang hadir pada acara sosialisasi cukai di Gedung JHK, Rabu (2/11/2022).

Masan, Ketua DPRD Kudus saat hadir dalam kegiatan sosialisasi tentang cukai. Foto: Rabu Sipan.
- Ads Banner -

Baca juga: Minta Penggunaan DBHCHT Bisa Fleksibel, Hartopo: ‘Dulu Bisa untuk Bangun Jalan, Sekarang Tidak’

Bupati mengungkapkan, penggunaan DBHCHT sesuai PMK Nomor 215 adalah 40 persen digunakan untuk bidang kesehatan. Yang meliputi, pengadaan alat kesehatan (Alkes) pembangunan sarana kesehatan, serta pembiayaan jaminan kesehatan untuk warga yang tak mampu.

“Di Kudus sendiri warga yang sudah terkaver BPJS Kesehatan jumlahnya mencapai 95 persen dan sudah memenuhi UHC. Yang tentu di antaranya adalah warga kurang mampu yang jaminan kesehatannya dibiayai menggunakan dana cukai,” ungkapnya.

Kemudian, kata dia, 10 persen dari DBHCHT untuk penindakan hukum, yang juga meliputi sosialisasi pencegahan produksi rokok ilegal. Serta, mengedukasi warga terkait rokok ilegal, cukai palsu, serta kegunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

“Dengan adanya sosialisasi, mayarakat diharapkan jadi paham terkait rokok ilegal dan cukai palsu, sehingga tidak memproduksi dan memasarkan rokok ilegal tersebut. Serta semoga pemahaman warga jadi terbuka terkait DBHCHT yang peruntukannya diatur PMK 215,” jelasnya.

Sedangkan 50 persen dari DBHCHT kata dia, digunakan untuk kesejahteraan. Yang meliputi bantuan langsung tunai (BLT) bagi buruh rokok dan aneka jenis pelatihan.

Baca juga: Warga Binaan Kudus Rasakan Manfaat DBHCHT Melalui Pelatihan Otomotif

Menurutnya, di tahun 2022 ada puluhan ribu buruh rokok yang mendapatkan BLT setiap bulannya. Selain itu, Pemkab Kudus juga menyelenggarakan puluhan jenis pelatihan yang bersumber dari DBHCHT.

“Pelatihan itu tujuanya untuk memberikan bekal keterampilan bagi warga yang ingin masuk dunia kerja atau dunia usaha. Sehingga ke depannya bisa mengurangi jumlah pengangguran di Kudus, dan endingnya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

LIPSUS 15 - Ketoprak Pati Pantang Mati

LIPUTAN KHUSUS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

33,301FansSuka
15,628PengikutMengikuti
4,336PengikutMengikuti
97,028PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler