31 C
Kudus
Minggu, Desember 4, 2022
BerandaKUDUSPemkab Kudus Optimis...

Pemkab Kudus Optimis Bisa Serap Anggaran DBHCHT Tahun 2022 Secara Maksimal

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus optimis Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2022 bisa terserap secara maksimal. Dengan begitu, diharapkan tak ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, DBHCHT tahun 2022 yang sebesar Rp 174 miliar sudah terserap banyak, sesuai peruntukannya yang alokasinya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 215 yang menggantikan PMK sebelumnya yakni PMK 206.

“Dana cukai sudah terserap banyak. Hingga penutup tahun 2022 kami optimis dana cukai bisa terserap semua,” ujar Hartopo kepada Betanews.id.

- Ads Banner -

Baca juga: Tak Bisa untuk Infrastruktur, DBHCHT Dimanfaatkan untuk Kesejahteraan Warga Kudus

Bupati mengungkapkan, saat ini yang belum terserap secara optimal alokasi DBHCHT ada pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Disnakerperinkop-UKM). Menurutnya, serapan DBHCHT yang dialokasikan di Disnakerperinkop dan UKM baru 20 persen saja.

“Karena memang belum dibayarkan, di antaranya untuk pembelian tanah Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT), pembelian mesin pelinting rokok juga belum, serta pembayaran pelatihan dan pendidikan itu juga belum. Artinya, memang penyerapananya masih rendah,” bebernya.

Namun, Hartopo mengaku tetap optimis DBHCHT hingga akhir tahun ini semua bisa terserap. Nanti, instansi yang dapat alokasi DBHCHT dan serapannya masih rendah akan dibantu, agar bisa maksimal.

“Insya Allah di akhir tahun ini semua bisa terserap. Insya Allah bisa terserap,” yakin Hartopo.

Sementara itu, Ketua DPRD Kudus, Masan mendorong agar Pemkab bisa memaksimalkan DBHCHT di tahun 2022. Hal itu agar tidak terjadi SiLPA seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Meski hal itu diakuinya pekerjaan berat, tapi Pemkab Kudus harus tetap optimis.

“DPRD Kudus selalu mendorong pemkab agar DBHCHT itu bisa terserap secara maksimal, agar tak terjadi SiLPA. Memang berat, sebab penggunaan DBHCHT yang diatur PMK 215 ini tidak diperbolehkan untuk infastruktur, seperti harapan masyarakat Kudus,” ujarnya.

Baca juga: Minta Penggunaan DBHCHT Bisa Fleksibel, Hartopo: ‘Dulu Bisa untuk Bangun Jalan, Sekarang Tidak’

Masan pun mengungkap, selama ini bersama Bupati Kudus beberapa kali melobi Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran agar DBHCHT bisa digunakan untuk infrastruktur, tapi selalu gagal. Bahkan, DBHCHT jika digunakan tidak sesuai PMK 215 maka dana tersebut tidak akan ditransfer Pemerintah Pusat ke Pemkab Kudus.

“Karena belum ada perubahan regulasi, sehingga mau tidak mau penggunaan DBHCHT itu pun harus sesuai PMK 215. Semoga saja tahun ini DBHCHT Kabupaten Kudus bisa terserap semua dan tidak SiLPA,” harap Masan.

Masan mengatakan, anggaran DBHCHT gaun 2022 yang diterima Kabupaten Kudus sebesar Rp 174 miliar. Sedangkan penyerapan dana cukai pada tahun 2021 kurang lebih sebesar Rp 118 miliar atau hanya 53 persen dari total anggaran kurang lebih sebesar Rp 225 miliar.

Editor: Kholistiono

LIPSUS 15 - Ketoprak Pati Pantang Mati

LIPUTAN KHUSUS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

33,301FansSuka
15,628PengikutMengikuti
4,336PengikutMengikuti
97,028PelangganBerlangganan

Berita Terpopuler