BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus Masan mengeluhkan biaya politik di Kota Kretek yang sangat mahal. Seorang Calon Bupati Kudus, disebutnya minimal harus punya modal kurang lebih Rp 50 miliar.
Masan yang pernah mencalonkan diri jadi Bupati Kudus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 itu menyampaikan, calon bupati harus punya modal minimal Rp 50 miliar itu adalah kenyataan. Dengan modal yang cukup besar, seorang calon pun belum tentu bisa jadi Bupati Kudus.
“Buktinya saya sendiri, saya kalah dalam Pilkada Kudus kemarin. Padahal Calon Bupati Kudus itu minimal menghabiskan dana Rp 50 miliar,” ujar Masan saat menyampaikan sambutan dalam acara Memperkokoh Wawasan Kebangsaan di Ruang Ruby Hotel Griptha, Kamis (10/11/2022).
Baca juga: Ditanya Terkait Sikapnya di Pilkada 2024, Hartopo: ‘Jika Majikan Masih Membutuhkan, Saya Siap’
Dia pun kemudian mengungkap peruntukan uang Rp 50 miliar dalam pencalonan bupati tersebut. Menurutnya, yang paling banyak menyedot modal adalah untuk ‘saweran’ kepada pemilik hak suara. Setidaknya untuk saweran kepada pemilik hak suara itu menghabiskan dana Rp 35 miliar.
“Asumsinya begini, hak pilih di Kabupaten Kudus ada sekitar 650 ribu. Jika ingin menang, maka harus mengamankan suara sekitar 500 ribu. Dikalikan saja 500 ribu suara atau hak pilih dikali Rp 50 ribu uang sawerannya, total modal yang dikeluarkan Rp 25 miliar. Jika ingin menang lagi, tambahkan sembako atau lainnya, taruhlah per suara Rp 20 ribu. Totalnya berarti Rp 70 ribu per suara dikali 500 ribu hak pilih, totalnya Rp 35 miliar,” rinci Masan.
Itu hanya untuk saweran, kata Masan, belum lagi serangan fajar. Apalagi Pilkada periode kemarin, menurutnya lebih terbuka, tidak ditutup-tutupi. Tidak hanya serangan fajar sebutnya, pagi, siang, malam, kalau ada kesempatan tetap melakukan ‘serangan’.
Kemudian yang menyerap modal paling banyak kedua, lanjut Masan adalah pembentukan tim sukses, pemasangan baliho dan keperluan kampanye di seluruh wilayah Kabupaten Kudus, yang bisa menghabiskan biaya kurang lebih Rp 10 miliar.
“Pasti banyak yang berpikir kok habis sampai Rp 10 miliar. Habis banyak, karena calon bupati harus punya ratusan tim sukses yang beberapa kali pasti berkumpul. Ketika kumpul harus diberi makan, rokok, dan uang saku. Padahal tiap RT, tiap desa ada tim suksesnya, makanya bisa menghabiskan dana uang Rp 10 miliar,” tandasnya.
Dia menjumlahkan, dana saweran untuk pemilik hak suara dan tim sukses serta kebutuhan kampanye totalnya sudah Rp 45 miliar. Sementara yang Rp 5 miliar lagi untuk konsolidasi partai pengusung.
“Konsolidasi ya bukan mahar, jangan salah. Berarti total genap Rp 50 miliar. Itu baru calon atau ingin jadi bupati, sebab belum tentu calon tersebut yang habis Rp 50 miliar itu jadi bupati,” imbuhnya.
Baca juga: Cerita Perjalanan Politik Hartopo, Nyaris Mundur Sebagai Wakil Bupati Kudus
Dia mengatakan, bahwa ongkos politik di Kudus yang mahal tak terlepas dari pola pikir masyarakat yang masih menganggap pilkada adalah momentum mendapatkan amplopan uang sebanyak-banyaknya dari para calon.
“Sebagai contoh, mohon maaf ini ya, misal satu keluarga ada empat hak pilih suara. Namun, mereka meminta 16 amplop untuk 16 suara. Terkadang masyarakat itu juga menerima uang saweran dari kedua pasangan calon bupati,” Sebutnya.
Dia mengatakan, mahalnya ongkos politik karena pola pikir masyarakat yang tidak benar adalah pekerjaan rumah (PR) bagi semua stake holder di Kabupaten Kudus. Sebab, seharusnya warga memilih pemimpin berdasarkan integritas bukan karena duit yang ada di dalam amplop.
Editor: Kholistiono
